RASIO.CO, Jakarta – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan, Indra Hidayat, SE, menghadiri kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu. di Hotel Mulia, Jakarta,Senin(23/05).
Kegiatan ini, merupakan tindak lanjut dari amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada tahun anggaran 2022,
Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan kembali kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah terhadap PTSP Kabupaten/Kota.
Dimana hasil akhirnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai salah satu pertimbangan untuk Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam menyebutkan, pendidik dan unsur sekolah berperan krusial membentuk karakter anak bangsa. Untuk itu, seiring gencarnya pembangunan fisik, generasi berkarakter dan kreatif juga harus dipersiapkan.
“Karakter anak ada di tangan bapak ibu, ajari karakter lebih banyak gerak daripada duduk diam,” harap Rudi saat membuka pelatihan Workshop PPDB di Hotel Golden View, Senin (23/5).
Menurut Rudi, menyiapkan generasi yang dimaksud, hendaknya dimulai sejak dini hingga kelak akan menjadi generasi yang kreatif yang mampu menjawab tantangan sesuai dengan zamannya. “Perlu kita ingat, 2045 merupakan tahun emas bangsa Indonesia,” ujarnya.
Ia juga berharap, pihak sekolah juga tak henti untuk meningkatkan mutunya dan etos kerja. Karena etos kerja yang baik erat kaitannya hasil pembangunan yang juga baik.
“Saya pribadi sedang bangun kota ini ke arah yang lebih baik dan ada perubahan yang signifikan. Bapak ibu mulai dari sekolah dan lingkungan masing-masing,” ajaknya.
Seperti diketahui, Batam kini terus dibangun. Kabar baiknya, ekonomi Batam berangsur pulih walau diterpa pandemi Covid-19. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 4,75 persen. Tahun-tahun selanjutnya, Rudi berharap akan semakin meningkat.
“Saya ingin hingga jabatan saya berakhir Batam semakin dikenal dunia internasional,” pungkasnya.
RASUI.CO, Batam – Dua orang pria Warga Negara Asing asal Singapura dan Malaysia dideportasi setelah melewati masa izin tinggal di Kota Batam.
Kedua WNA tersebut berinisial SKY dan MRA. Mereka terbukti melanggar Undang-undang Keimigrasian dengan melewati masa Izin Tinggal yang diberikan (over stay). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Subki Miuldi mengatakan, kedua pria warga negara asing ini masuk ke Indonesia pada 2020. Selama di Batam, mereka tinggal bersama keluarganya.
“Warga negara asing asal Malaysia berinisial SKY diketahui masuk Kota Batam pada 27 Februari 2020 dan MRA warga negara Singapura masuk pada 15 Maret 2020 melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam Center menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK),” kata Subki Miuldi saat konferensi pers di Media Center Imigrasi Batam, Senin (23/5).
Dijelaskan Subki, pemberian cap Bebas Visa Kunjungan (BVK) hanya berlaku paling lama 30 hari terhitung sejak diberikannya penaraan cap masuk BVK.
“Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan pemeriksaan pada tanggal 17 Mei 2022 warga negara Malaysia inisial SKY telah melewati masa izin tinggal yang berlaku atau overstay selama 593 hari dan warga negara asal Singapura inisial MRA telah melewati masa izin tinggal yang berlaku atau overstay selama 590 hari,” tutur Subki.
Setelah kedapatan melewati masa izin tinggal, Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam melakukan pendeteksian terhadap dua warga negara asing selama satu minggu untuk selanjutnya di deportasi ke negara asalnya.
“Secepat mungkin kita pulangkan ke negara asalnya. Pastinya, kedua warga negara asing ini kita masukkan dalam daftar cekal (cegah tangkal) sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,” pungkas Subki.
RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam memastikan Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Rudi saat membuka bimtek/sosialisasi implementasi perizinan dan pengawasan perizinan berbasis risiko kepada pelaku usaha di Kota Batam. Sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Batam, dijelaskannya bahwa dirinya sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Saat ini seluruh perizinan sudah saya limpahkan kepada Dinas PTSP Kota Batam. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempercepat proses perizinan,” kata Rudi, di Harris Hotel Batam Center.
Tidak hanya di Pemko Batam, Rudi juga menerapkan hal yang sama saat ini di BP Batam. Pihaknya ingin baik pelayanan yang ada di Pemko Batam maupun BP batam dapat berjalan dengan baik dan cepat sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, dirinya juga berkomitmen semua layanan baik di Pemko Batam maupun BP Batam terus dikembangkan dengan teknologi. Sehingga mengurangi tatap muka antara pegawai dengan masyarakat.
“Semua layanan harus tersistem dan datanya terarsip. Ke depan tidak ada lagi data yang tidak ditemukan,” ujarnya.
Selain itu Rudi juga mengajak kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan perizinan agar dapat melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan. Sehingga perizinan dapat diproses dengan cepat.
“Mari pelan-pelan kalau ada data bapak dan ibu yang kurang lengkap, segera lengkapi. Supaya tidak timbul masalah dikemudian hari,” ujarnya.
RASIO.CO, Batam – Halalbihalal Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Batam berlangsung dengan penuh khidmat. Acara tersebut berlangsung di Golden Prawn Seafood Batam, Minggu (22/5) kemarin.
Ketua PWRI Kota Batam, Yusran Roni mengatakan kegiatan halalbihalal merupakan ajang silaturrahmi sesama anggota PWRI. Kegiatan diawali dengan tausiyah oleh Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Zulkarnain Umar.
“Kami mengucapkan Minal ‘Aidin wal-Faizin mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua dipertemukan di bulan puasa mendatang,” ucapnya.
Dalam sambutannya, ia melaporkan PWRI menggelar berbagai kegiatan sosial, seperti memberikan bantuan kepada korban kebakaran Pulau Buluh, Bulang. Kemudian menggelar buka puasa bersama di bulan Ramadan.
“Dan hari ini kita kembali menggelar halalbihalal yang dihadiri 97 orang. Bulan depan kita akan bersenam bersama,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Azman berharap kegiatan ini menjadi ajang silaturrahmi dan saling memaafkan. Ia mengatakan disamping mengembangkan infrastruktur Batam, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga memperhatikan warganya.
“Pak wali sangat perhatian kepada kita semua. Mari kita doakan Pak Wali kita sehat selalu,” pintanya.
Turut hadir, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata berharap kedepannya kegiatan dikemas menarik. Dengan mengundang wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia.
“Membuat event dengan mengundang artis-artis lawas,” katanya.
RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar tengah fokus membangun kepariwisataan di Bunda Tanah Melayu dan menjadikan Kabupaten Lingga sebagai tujuan wisata sejarah dan religi.
Rencana membangun pariwisata yang sedikit berbeda ini, didorong karena penilaian hanya Lingga yang mempunyai potensi wisata tersebut. Potensi wisata sejarah dan religi ini nantinya berpusat di Kecamatan Lingga. Lantaran Daik merupakan pusat Tamadun Melayu, sejak era Kesultanan Mahmud Riayat Syah III.
Hal itu juga telah diakui sebagai Bunda Tanah Melayu oleh negara-negara Melayu Serumpun sejak tahun 1991 lalu.
Upaya yang dilakukan oleh Bupati Lingga ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Buralimar. Ia menilai, wisata sejarah di Kabupaten Lingga sudah cukup baik. Namun, hal itu perlu didukung penataan kawasan yang baik.
“Kawasan ditata dengan baik, mungkin ada parkirnya, ada jalan masuknya. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti musala, toilet. Mungkin juga ada tempat makan dan minum. Itu dari segi aksesnya,” kata Buralimar dilansir dalam TribunBatam.id, Senin (23/5).
Menurutnya lagi, kenyamanan para wisatawan harus dipikirkan, karena letak wilayah atau pun situs sejarah yang mungkin jauh dari pemukiman warga.
Hal ini perlu disiapkan secara bertahap untuk menunjang potensi tersebut. Ia juga menyarankan agar akses menuju Kabupaten Lingga harus diperkuat. Lokasi Makam Merah di Daik, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepri saat diziarahi pengunjung setempat
“Karena Lingga bukan pintu masuk mancanegara, jadi diharapkan wisawatan dari Tanjungpinang atau Batam datang menggunakan kapal, mungkin pesawat kalau ada. Kemudian wisatawan dari Bangka Belitung juga dekat dari situ,” tuturnya.
Lebih lanjut, Buralimar menilai, menjual paket wisata sejarah dan religi tidak gampang.
“Mungkin ini menjadi wisata minat khusus ya, jadi orang-orang yang suka sejarah atau suka budaya baru datang ke Lingga,” jelasnya lagi.
Di sisi lain, menurutnya event budaya atau wisata diperlukan untuk mengangkat destinasi yang ada. Maka dari itu, pengunjung yang datang diharapkan dari wisatawan negeri serumpun berdarah Melayu, seperti Malaysia misalnya.
“Karena turis yang datang ke Kepri ini rata-rata tiga hari. Kalau ke Lingga itu memerlukan waktu 4 jam dari Tanjungpinang dan Batam. Jadi jika tidak transportasi, otomatis mereka nginap di sana,” ujarnya.
Terkait hal ini, Ia memberi saran agar Pemkab Lingga bisa mengumpulkan para travel agent dan membuat seperti fam trip.
“Kumpulkan saja travel agent di Batam, ya bisa diundang oleh Pak Bupati. Jadi seperti fam trip,” jelas Kepala Dispar Kepri ini.
Ia juga menyarankan agar Pemkab Lingga harus punya event rutin setiap tahunnya, untuk mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya di Lingga.
Hal ini dinilai penting, agar destinasi wisata sejarah dan religi di Lingga bisa berkembang luas sampai ke telinga para wisatawan luar.
Diketahui sebelumnya, Disbud dan Dispar Kabupaten Lingga juga banyak menjual event tersebut seperti pada 2021, Dinas Kebudayaan Lingga menggelar event budaya lewat museum. Di antaranya seperti permainan gasing, hingga permainan-permainan lainnya yang mengangkat nilai tradisional di Kabupaten Lingga.
Dispar Lingga juga beberapa waktu lalu menggelar event perlombaan Bedel Buloh (Meriam Bambu).Hal itu sebagai bentuk dukungan, untuk mendukung potensi yang ada.
“Jadi menjual pariwisata ini bukan maunya kita saja, maunya wisatawan yang mau datang.
Sasarannya siapa sih? Sasarannya budayawan, ya bikin seminar budaya di lokasi sejarah, jadi buat event di situ. Lingga menjual alam dan dibarengi dengan budaya juga,” kata Buralimar.
RASIO.CO, Jakarta – Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Ketua Kepri, Widiastadi Nugroho siap mengimplementasikan hasil Rakernas yang dilaksanakan di Jakarta.
Dimana hasil rakornas tersebut anatara lain, sosialisasi Peraturan Organisasi(PO) dan KTA berbasis teknologi digital serta dilengkapi Scan QR.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri sudah selesai dan ditutup secara resmi oleh Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Minggu (22/5) sore.
Sebelumnya, Rakernas tersebut digelar di The Tribrata Darmawangsa Jakarta itu berlansung sejak Jumat (20/5/2022).
Rakernas kali ini menghasilkan program kerja, sosialisasi peraturan organisasi (PO), dan memperkenalkan aplikasi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan database yang dinilai menjadi solusi bagi persoalan tata kelola keanggotaan KBPP Polri.
Aplikasi ini resmi diluncurkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono pada saat pembukaan Rakernas. Selama rakernas, hadir sejumlah narasumber memberikan pengarahan.
Antara lain, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Kapolri Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada, M.Phil. yang membahas mengenai pentingnya sumber daya manusia, Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Wuryono Prakoso yang memaparkan pencegahan tindak korupsi, dan Sestama BIN sekaligus Dewan Kehormatan KBPP Polri Komjen Pol Bambang Sunarwibowo yang membahas topik intoleransi, radikalisme, dan terorisme.
Pada hari terakhir, KBPP Polri membacakan rekomendasi ‘Membangun Organisasi Integritas SDM yang Solid, Modern, Mandiri, dan Berwibawa di Era Globalisasi’.
Dalam rekomendasinya, KBPP Polri menyatakan bahwa dalam tekanan globalisasi, nilai yang tidak boleh berubah adalah Pancasila.
Setiap masyarakat harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan agar jati diri bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.
Globalisasi ternyata juga menimbulkan jumlah kemiskinan di dunia hampir 1 miliar, sehingga KBPP Polri berpendapat untuk mengatasinya perlu upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia.
Dibutuhkan pula ketahanan ideologi Pancasila, ketahanan pangan, energi, air, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan menjaga eksistensi NKRI dan jati diri bangsa.
Di sisi lain, KBPP Polri membangun platform digital dan terintegrasi dengan Binmas Online System (BOS) dan program kerja KBPP Polri.
“Kami bersyukur semua agenda pertemuan KBPP Polri ini berjalan dengan baik. Kini kita punya program kerja yang siap kita jalankan di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan Polri. Saya berterima kasih atas semangat yang tinggi teman-teman pengurus pusat dan pengurus daerah. Ini adalah momentum kebangkitan kita menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa,” kata Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Minggu (22/5/2022) sore.
Di sela-sela Rakernas, KBPP Polri berhasil melakukan munaslub untuk perubahan dan penyempurnaan AD/ART yang mendapatkan persetujuan dari 34 pengurus daerah yang hadir.
Munaslub yang digelar pada pada Jumat malam, 20 Mei 2022, menurut Evita, karena adanya kesadaran bersama perlunya penyempurnaan AD/ART sesuai dengan tuntutan kekinian bagi organisasi KBPP Polri.
“Kebetulan semua pengurus daerah berkumpul di Jakarta, dan kita semua bersatu hati untuk mengadakan munaslub yang khusus membahas soal penyempurnaan AD/ART ini,” ujarnya.
KBPP Polri memiliki 119 program pusat yang akan disinergikan dengan seluruh pengurus di daerah-daerah lainnya.
Sementara terkait aplikasi KTA digital, selama ini KBPP Polri belum memiliki database sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara tepat data keanggotaan.
“Dengan aplikasi KTA digital kedepan diharapkan kita punya database yang lebih akurat mengenai anggota daripada KBPP Polri,” katanya.
Aplikasi KBPP Polri Mobile merupakan cara mudah untuk mengakses anggota karena di dalamnya terdapat KTA, dan informasi anggota yang terverifikasi.
Melalui teknologi ini mengenal anggota menjadi lebih mudah, serta berinteraksi aman dan terpercaya. Aplikasi ini juga dilengkapi database report, sehingga laporan kegiatan dan informasi setiap pengurus daerah diinput dengan mudah dan dapat ditanggapi seluruh anggota.
Di dalamnya juga terdapat alamat, pekerjaan, minat, bidang bisnis, relasi hubungan keluarga Polri, dokumen penunjang validasi bahkan data pendidikan anak.
Aplikasi ini dilengkapi Scan QR untuk verifikasi dan validasi anggota. Sementara itu, Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjelaskan, fungsi Binmas dalam urusan preemtif yaitu mengubah tata kehidupan.
KBPP Polri merupakan bagian di dalamnya yang mendukung program preemtif itu melalui pembinaan, penyuluhan dan koordinasi. Dia berharap pengurus membuat KBPP Polri semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara.
Terkait dengan rekomendasi KBPP Polri, Suwondo menyoroti pentingnya mendukung program penciptaan lapangan kerja yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
“Masyarakat membutuhkan puluhan ribu lapangan pekerjaan, dan karena itu kita membutuhkan investasi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di negara kita,” kata Suwondo.
Merespon arahan dan petunjuk yang diberikan oleh Pengurus Pusat (PP) KBPP Polri, Ketua Pengurus Daerah KBPP Polri Provinsi Kepri Widiastadi Nugroho dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
“Kami dari Provinsi Kepri siap melaksanakan arahan dan tugas-tugas yang diberikan dari Pengurus Pusat yang merupakan hasil Rakernas. Dan dalam waktu dekat, kita akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Kepri,” terangnya
RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam menghadiri halal bil halal di Kantor Camat Seibeduk, Minggu (22/5) siang. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh RTRW, tokoh masyarakat juga tokoh agama.
Kehadiran Rudi disambut antusias. Bahkan Rudi dan Wakilnya, Amsakar Achmad didoakan oleh masyarakat yang hadir. Suasana kekeluargaan begitu nampak dari silaturahmi tersebut.
“Momen silaturahmi adalah momen luar biasa, ini istimewa dan insha Allah membawa keberkahan. Kami mendoakan pak Rudi, pak Wakil Amsakar Achmad. Semoga dimudahkan segala urusannya,” kata perwakilan RTRW, Irwan.
Kini Batam memang sedang gencarnya dibangun, tak ayal berbagai apreasiasi tertuju kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga Kepala BP Batam yang mampu menjadi ujung komando sehingga Batam bergerak ke arah yang lebih maju.
“Semua pikiran dan kemampuan saya curahkan agar kota ini menjadi modern dan madani yang sejahtera masyarakatnya,” ucap Rudi.
Ia ingin, infrastruktur dan majunya Batam bisa diperhitungkan dikancah Internasional. Pembangunan turut andil atas pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 4,75 persen tahun 2021 lalu, angka tersebut dirilis awal 2022.
“Saya ingin 2022 ini naik menjadi 6 persen ke atas,” harap dia.
Untuk itu, ia berharap peran serta seluruh masyarakat karena bagaimanapun pembangunan juga akan kembali kepada kepentingan masyarakat pada umumnya. Bandara, pelabuhan, lanjutan pembangunan jalan hingga KEK Kesehatan kini dipersiapkan.
“Kita akan bangun jalan dari bandara ke arah Nagoya masing lima lajur setiap jalurnya. Sepanjang jalan itu kita juga akan tanam pohon kayu jati emas,” ujarnya.
Penanaman massal pohon ini direncanakan akan digelar Juli atau Agustus mendatang, dengan jumlah 7 ribu pohon. “Saya ajak semua RTRW untuk ikut dalam kegiatan ini, pohon itu didatangkan dari Jepara,” katanya.
Sementara itu, Camat Sei Beduk Dwiki Septiawan menyebutkan, silaturahmi merupakan momen bermaaf-maafan serta juga membangun soliditas membangun Seibeduk dan Batam pada umumnya.
“Mohon maaf kepada RT RW apabila pelayanan kami masih ada yang dirasa kurang, kami akan terus perbaiki. Mari kita bangun kecamatan dan Batam,” pungkasnya.
RASIO.CO, Jakarta – Kedutaan Besar Inggris mendapat banyak kritik dan kecaman usai mereka mengunggah foto melalui laman instagram @ukinindonesia baru-baru ini. Maklum, foto itu memperlihatkan bendera pelangi simbol kaum LGBT yang berkibar di halaman Kedubes Inggris di kawasan Kuningan, Jakarta.
Adapun Kedubes Inggris mengunggah pengibaran bendera itu sebagai bentuk peringatan International Day Against Homophobia, Biphobia, and Transphobia yang jatuh pada 17 Mei lalu.
Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian menilai tindakan Kedubes Inggris itu telah menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia. Mereka menilai Kedubes Inggris tidak sensitif. Kemlu lantas mengingatkan perwakilan asing agar menjaga dan menghormati sensitivitas nilai budaya, agama dan kepercayaan yang berlaku di Indonesia.
“Tindakan tersebut, disertai mempublikasikannya melalui akun resmi sosial media Kedubes Inggris sangatlah tidak sensitif dan menciptakan polemik di tengah masyarakat Indonesia,” ujar Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/5).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Dave Laksono juga mewanti-wanti Kedubes Inggris merupakan tamu di Indonesia. Sehingga menurutnya, sudah sepatutnya mereka menghormati tata krama dan budaya lokal Indonesia.
“Tidak juga bisa dibilang sah-sah saja mengibarkan, mengingat mereka bagaimana pun adalah tamu di Indonesia. Dan mereka harus bisa menghormati tata krama dan budaya lokal,” kata Dave.
Dave kemudian meminta Kemlu untuk turun tangan dan harus menyelesaikan secara diplomatik sekaligus tetap mempertimbangkan hukum lokal.
Terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menganggap unggahan Kedubes Inggris menandakan bahwa mereka tidak menghormati Indonesia. Padahal, menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan falsafah Pancasila yang sangat menghormati nilai-nilai agama. Sementara tidak ada agama di Indonesia yang mengakui LGBT.
“Muhammadiyah sangat menyesalkan sikap Kedubes Inggris yang tidak menghormati Negara Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera LGBT,” kata Anwar.
Warganet Indonesia juga terpantau membanjiri kolom komentar unggahan foto Kedubes Inggris di akun resmi Instagram. Kebanyakan dari mereka mengkritik hingga mengecam aksi kedubes Inggris itu. Pantauan CNNIndonesia.com Minggu (22/5) pagi, lebih dari 3.600 komentar netizen mengomentari postingan itu. Unggahan itu juga disukai lebih dari dua ribu akun.
“Bendera itu seharusnya tidak dikibarkan di tanah kami, mohon hormati itu,” kata salah satu akun yang berkomentar dalam unggahan itu.
“Ini Indonesia dimana memiliki nilai agama yang tertuang dalam sila pertama dasar negara Pancasila, ini bukan negara Barat,” bunyi komentar akun lainnya.
RASIO.CO, Papua – Kejaksaan Tinggi Papua Barat menunggu pelimpahan berkas tahap I kasus penambangan emas ilegal setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 22 April 2022.
“Pada prinsipnya kami menunggu pelimpahan berkas tahap I kasus PETI dari Polda Papua Barat karena SPDP terhadap 31 tersangka sudah kami terima sejak April lalu,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan, Minggu (22/5) malam.
Wuisan menerangkan bahwa SPDP kasus dugaan penambangan emas ilegal dari Polda Papua Barat yang diterima sebanyak delapan lembar, berisi identitas dan peran dari 31 tersangka yang hingga kini masih dalam penanganan tim penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat.
“Kami siap untuk penanganan perkara selanjutnya, namun masih menunggu pelimpahan tahap I dari Polda Papua Barat,” kata Wuisan.
Dalam kesempatan terspisah Kesempatan terpisah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Romilus Tamtelahitu yang dikonfirmasi terkait perkembangan penyelidikan kasus penambangan emas ilegalal ini belum memberikan respons hingga Minggu malam.
Sebelumnya, tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat menetapkan 31 orang tersangka dalam kasus penambangan emas ilegal di Kampung Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Adam Erwindi menyatakan dari total 46 orang yang ditangkap, 31 di antaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah terpenuhinya dua alat bukti.
Ia mengatakan dari tangan 31 tersangka, penyidik menyita barang bukti 136,97 gram emas diduga hasil dugaan korupsi bersama tiga ekskavator, mesin genset, alkon, dan peralatan mendulang lainnya.
Adam Erwindi menjelaskan penangkapan ini dilakukan oleh Tim Gabungan Ditreskrimsus bersama Sat Brimob Polda Papua Barat.
