RASIO.CO, Natuna – Lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana, serta hidup di satu desa kecil di kecamatan Midai, Natuna, di tahun 80-an silam, menjadi catatan hidup yang tak pernah terlupakan di benak Hadi Candra. Perekonomian yang serba sulit, infrastruktur yang belum memadai, adalah bagian dari fakta sehari-hari yang harus ‘dinikmati’.
Tapi bagi Hadi Candra — yang masa kecilnya akrab disapa ‘Ican’ — kenyataan ini bukanlah sesuatu yang harus dikeluhkan. Pesan kedua orangtuanya agar rajin belajar, benar-benar dia jalani sejak masuk SDN 002 Kecamatan Midai.
Tamat SD tahun 1990, ia kemudian meneruskan sekolah menengah pertamanya di SMP 001 Kecamtan Midai dan selesai tahun 1993. Setelah itu dia hijrah ke Tanjungpinang untuk melanjutkan pendidikan menengah atasnya di STM Negeri Tanjungpinang selesai tahun 1996.
Seorang Candra tidak berhanti sampai disitu saja. Keinginan kuat untuk memiliki pengetahuan dan ilmu yang lebih banyak lagi membuat dia memutuskan untuk melenjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol). Sejak kuliah inilah Candra sudah mulai aktif berorganisasi.
Dia mulai berkecimpung dalam banyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan, dan masuk ke jalur politik lewat Partai Golkar. Beberapa posisi penting di Golkar sempat ia pegang. Diantaranya menjabat sebagai PK Partai Golkar Kecamatan Midai tahun 2003-2006. Selanjutnya pada tahun 2006 dipercaya menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Natuna.
Karier politiknya yang moncer, juga menghantarkan Hadi Candra yang lahir 1 Oktober tahun 1977 ini, dinobatkan sebagai kader terbaik Partai Golkar. Selain itu ia juga tercatat sebagai aktifis Kosgoro dan Akaindo sejak tahun 2004 silam.
Didasari panggilan nurani yang kuat untuk dapat berbagi dalam membangun daerah, Candra pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke daerah, lalu mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Keputusan ini diambil karena saat itu Kabupaten Natuna menjadi daerah otonomi sendiri. Keputusan terjun ke panggung legislatif ini pun berhasil dan mengantarkan dirinya pada posisi tertinggi di gedung megah wakil rakyat Natuna sebagai ketua.
Bangun Ekonomi Maritim
Natuna adalah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan paling utara di Selat Karimata. Natuna berbatasan langsung dengan Vietnam dan Kamboja di bagian utara. Bagi Hadi Candra, Natuna adalah negeri kaya raya, dengan potensi Migas dan hasil laut yang melimpah.
Masyarakat Natuna patut bersyukur karena dikelilingi Laut yang begitu luas dan kaya. Betapa tidak? Data statistik mencatat sumber daya perikanan Laut Natuna mencapai 1,2 juta ton per tahun.
Natuna juga berada pada jalur pelayaran internasional Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mengingat besarnya potensi ini, tak heran jika sebagian besar masyarakatnya menumpukan hidup pada laut.
Laut Natuna adalah laut dangkal nan luas berpasir dengan arus gelombang dasar laut dan memiliki beberapa titik terumbu karang. Dengan karakteristik tersebut, Natuna merupakan lumbung bagi ikan pelagis kecil dan demersal seperti ikan karang, kerapu, napoleon, tongkol, kakap merah, kembung, rajungan, dan lainnya.
Hanya saja di awal ia menjabat Ketua DPRD, pemanfaatkan potensi Migas dan sumber daya kelautan ini, belum bisa dilakukan secara maksimal. Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang mengalir ke Natuna untuk menopang APBD, sangat tak sebanding dengan jumlah yang diperoleh secara kelseluruhan.
Demikian pula dengna hasil ikan. Para nelayan tak memiliki kemampuan memiliki kapal besar, agar bisa menjaring ikan lebih banyak. Alhasil laut Natuna justru jadi lahan empauk nelayan asing. Dengan pukat harimau, mereka leluasa mengeruk ikan dalam jumlah puluhan ton setiap hari.
DPRD Natuna, sesungguhnya tidak diam melihat kondisi ini. Pertemuan dengan stakeholder dan intstiusi berwenang seperti TNI AL, acap kali dilakukan. Namun, persoalan kemampuan fasilitas dan biaya selalu jadi hambatan untuk berbuat melakukan tindakan pencegahan.
Bahkan belakangan Natuna jadi perbincangkan karena terjadi konflik soal kedaulatan laut, yakni klaim negara lain atas wilayah Laut Tiongkok Selatan. Beruntung di era pemerintahan sekarang aspirasi DPRD Natuna langsung di dengar, dan pemerintah bertindak cepat. Wilayah laut yang diklaim Tiongkok, kini resmi berganti nama menjadi Laut Natuna Utara.
Bersamaan dengan itu, pemerintah melalui Kementerian Perikanan juga membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa di bagian Natuna Utara pada lahan seluas 16,8 hektar.
Di atas lahan ini juga dibangun infrastruktur dan fasilitas pendukung. Dengan lahan seluas 3 hektar dibangun dermaga 800 m2, tempat pelelangan ikan (TPI) 800 m2, dan gedung pengelola bersama yang dilengkapi Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk mengolah air payau menjadi air minum 250 ton/hari.
SKPT Natuna juga dilengkapi kios bahan bakar minyak (BBM) berkapasitas 12.000 liter, cold storage dengan kapasitas 200 ton, pabrik es, pusat perbaikan jaring seluas 800 m2, mesin dan genset cadangan, gudang logistik, serta fasilitas umum seperti toilet umum, menara air 17 m³, tandon air 27 m3, kios perbekalan, jalan masuk ke kompleks Selat Lampa selebar 6 meter, dan dukungan jaringan telekomunikasi.
SKPT Natuna ini digunakan untuk menampung ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Sebagaimana tercatat, hanya sekitar 37.000 ton per tahun sumber daya perikanan laut WPP 711 yang mampu dimanfaatkan. Kondisi laut yang masih hijau dan stok ikan yang melimpah perlu dimanfaatkan optimal.
Selain Pembangunan Selat Lempa, peningkatan ekonomi maritim, juga digesa DPRD Natuna melalui program pembangunan pelabuhan lintas batas negara (PLBN) di Kcematan Serasan.
Hadi Candra juga menjadi Ketua Tim Pansus, yang membahas persiapan program ini sejak tahun 2014 untuk di usulkan ke pemerintah pusat. Rencana pembangunan PLBN adalah tipe A, dan diperkirakan menelan dari Rp 120 Miliar.
Meski banyak yang pesimis, namun Hadi Candra tak berhenti berjuang melakukan loby ke pusat. Alhasil apa yang diharapkan berbuah manis. di penghujung tahun 2018, ada kabar pemerintah pusat melalui Kemendagri menyetujui program ini.
Dana untuk PLBN memang tak sebesar yang diusulkan, yakni hanya kisaran Rp 50 Miliar. Kemendagri rupanya memberikan saran agar dibangun PLBN tipe C terlebih dahulu. Tapi bagi DPRD Natuna, hal ini tidak jadi masalah, karena pembangunan PLBN di Serasan memang merupakan kebutuhan mendesak bagi warga, dan akan menjadi pintu gerbang investasi di Natuna.
Renovasi Rumah Warga Miskin
Selain membangun ekonomi maritim, Hadi Candra juga termasuk legislator yang memberikan perhatian besar terhadap kehidupan warga kurang mampu. Pada tahun 2018 lalu misalnya, pemerintah pusat akhirnya menyalurkan bantuan pembangunan rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Natuna, meski belum secara merata.
Tahun ini, pemerintah pusat akan mengucurkan lagi dana bantuan rumah kepada warga kurang mampu sebesar Rp 6,4 Miliar. Dana ini untuk dua kecamatan yakni Kecamatan Bunguran Timur sebanyak 35 unit dan Kecamatan Pulau Tiga 54 unit.
Sebenarnya, dengan dana sebesar itu pembangunan rumah warga miskin dapat secara merata dilakukan di 15 Kecamatan dengan masing-masing kecamatan mendapat bagian 5-6 unit. Apalagi di Kabupaten Natuna masih banyak warga kurang mampu yang belum memiliki rumah secara layak.
Hal lain yang juga diperjuangkan Hadi Candra adalah upaya pemekaran 20 Desa dan satu Kelurahan. Usulan pemekaran 20 Desa ini mencakup 13 wilayah Kecamatan. Program ini pun sudah memasuki tahap persiapan sudah disetujui Bupati melalui Peraturan Bupati (Perbub). Tinggal diproses Gubernur.
DPRD berharap, Pemerintah daerah bersama dinas Pemberdayaan masyarakat Desa fokus menyiapkan kajian yang belum selesai untuk lengkapi syarat administrasi. Masalahnya, masyarakat terus mempertanyakan proses pemekaran Desa dan Kelurahan ini setiap agenda reses DPRD. Dan sangat dinantikan masyarakat.
Berdasarkan Perda nomor 15 tahun 214 lalu ada 20 Desa dan satu Kelurahan dimekarkan. Dan mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 43 tahun 2014, Pemekaran Desa butuh waktu satu hingga tahun menjadi Desa persiapan.
Selama berlaku Desa dan Kelurahan persiapan, akan dinilai oleh tim, baik dari Kabupaten, pemerintah provinsi maupun Kemendagri. Layak atau tidak menjadi Desa dan Kelurahan defenitif.
Rajin Turun ke Pulau
Sebagai salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna, Hadi Candra juga selalu memanfaatkan waktu resesnya mengunjungi masyarakat di pulau-pulau, termasuk warga yang menjadi Dapilnya di Kecamatan Midai.
Kunjungan tentu saja dilakukan untuk menjalin tali silahturahmi serta sebagai upaya menampung aspirasi masyarakat yang menaruh harapan di pundaknya. Mulai dari persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga lapangan pekerjaan.
Beberapa aspirasi tersebut, nantinya akan ditampung dan disaring, sebagai bahan pembahasan di lembaga legislatif, sebelum akhirnya disampaikan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Dalam setiap pertemuan, Hadi Candra selalu bersikap kooperastif, jangan sampai ada warga yang memendam unek-unek, selama berjumpa dengan wakilnya di legislatif. Ia selalu berharap masyarakat bisa lebih terbuka, dan tidak perlu ragu untuk mengutarakan keinginannya.
Terhadap generasi di desa-desa, Hadi juga selalu berpesan untuk terus belajar dengan tanpa mengenal umur dan waktu, maka belajar dan teruslah belajar. Dikancah politik, dia berpesan agar sama-sama dapat mengahargai pendapat orang lain. Dia juga menganggap kondisi politik hari ini sangat luar biasa. Dia berharap agar janganlah pekerjaan itu menjadi arena politis.
Dalam menjalani kehidupan ini dia memiliki motto untuk terus dapat berbuat dengan jujur dan melakukanya dengan iklas, serta berjuang tanpa batas dalam mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Selama ini dalam bergaul dia memegang prinsip bahwa akan menjadikan dirinya agar dapat berguna bagi orang lain dimana pun berada, sebab hidup di dunia ini ada akhirnya maka janganlah dilalaikan.
Melalui tulisan ini, Hadi Candra meminta dukungan serta doa dari seluruh masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena pada pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 ini dia kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di DPRD Kepri.
Hadi Candra melangkah tentu dengan misi yang lebih besar, yakni membangun tanah kelahirannya serta untuk mensejahaterakan masyarakat Natuna sebagai negeri bahari yang kaya potensi migas dan maritimnya. (Red)
