KPK: Wakil Rakyat Pelaku Korupsi Terbanyak

0
772

RASIO.CO, Jakarta –  Pelaku kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia paling banyak berasal dari wakil rakyat, baik di DPR maupun DPRD. Dilihat dari wilayah, Pulau Jawa masih sebagai penyumbang koruptor terbesar.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Kokisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang saat melaporkan kerja KPK periode 2014-2019, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (1/7/19).

Dalam pemaparannya, Saut menyebut suap-menyuap menjadi modus terbesar kasus korupsi di Tanah Air.

“Kalau kita melihat modus perkara yang terjadi suap-menyuap masih menjadi modus terbesar disusul modus pengadaan barang dan jasa di urutan kedua,” ujarnya.

Saut menegaskan, mengenai komposisi pelaku korupsi dari tahun 2015 sampai Juni 2019, pelaku tikipor yang ditangani lembaga antirasuah itu, anggota DPR dan DPRD masih jadi pelaku tipikor terbanyak.

Kemudian, dilihat dari sebaran wilayah peristiwa atau praktik korupsi terbanyak terjadi di Pulau Jawa. Ini masih sama seperti di periode sebelumnya.

“Kemudian dari sisi wilayah sebaran wilayah sebagai lokusnya sebagaimana diketahui menyebar dari 2015-2019 tunjukkan gambar Pulau Jawa masing-masing menjadi lokus terbesar praktik tipikor di antara Sulawesi, Bali, Malaysia Jawa, Maluku, Sumatera, Kalimantan, dan kepulauan kecil,” kata dia.

Selama 2017-2019, lanjut Saut, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 58 kali. Pada 2017 dilakukan 20 penindakan, dan 2018 telah dilakukan 30 penindakan.

Kemudian, ada delapan kali dilakukan pada kuartal pertama tahun 2019.

“Kemudian melalui serangkaian perkata tipikor yang ditangani KPK telah berhasil menggapai dalam PNPB Rp 1,9 triliun pada rentan waktu 2014 sampai dengan 15 Juni 2019 dimana denda jumlah demikian uang pengganti, rampasan, riba,” ujarnya.

KPK juga melaporkan beberapa kasus besar yang tengah ditangani. Seperti, kasus korupsi BLBI, e-KTP, Pelindo II, pengadaan mesin pesawat Garuda, pengadaan alat kesehatan di Pemprov Banten, dan pengadaan helikopter AW 101 di TNI AU.

“Perkara BLBI ada kemajuan kemudian e-KTP juga kita kemarin sudah melakukan gelar perkara akan ada yang baru lagi,” kata Saut.

***

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini