RASIO.CO, Batam – Persoalan banjir, air bersih, sampah, hingga tumpang tindih kewenangan Pemko Batam dan BP Batam kembali disorot.
Mantan Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur, menilai masalah ini butuh penanganan serius dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Sirajudin dalam Podcast Ruang Bicara bersama Sri Widayanti.
Menurutnya, pertumbuhan penduduk dan industri harus diimbangi layanan dasar yang memadai, terutama air bersih.
“Kalau data center memang dibutuhkan untuk ekonomi, jangan ditolak. Tapi pastikan industri dan warga dapat suplai air yang cukup,” ujar Sirajudin.
Distribusi Air Perlu Dievaluasi
Sirajudin menyebut, Persoalan air harus ditelusuri menyeluruh, apakah karena sumber air berkurang atau distribusi terganggu. Kerusakan pipa akibat proyek infrastruktur sering jadi pemicu.
Ia meminta ada koordinasi antar pengelola jaringan air, listrik, gas, dan telekomunikasi agar tidak saling merusak. Pemetaan jaringan bawah tanah dan pertanggungjawaban atas kerusakan fasilitas publik harus diperjelas.
Banjir Karena Air Kehilangan Jalur Resapan
Soal banjir, lanjutnya, pembangunan jalan dan alih fungsi lahan mengurangi daya serap tanah. Jika drainase tidak memadai, limpasan air akan meningkat.
“Banjir ini terjadi karena air hujan tidak ketemu jalan pulangnya,” ujarnya.
Ia mendorong pembangunan memperhatikan drainase dan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan, serta pengawasan dokumen lingkungan yang sesuai fakta lapangan.
Kewenangan BP Batam dan Pemko Harus Jelas
Terkait tata kelola, Sirajudin menilai pembagian kewenangan BP Batam dan Pemko Batam menimbulkan tantangan koordinasi, terutama terkait lahan, investasi, dan pelayanan publik.
Ia menilai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban kebijakan perlu diperkuat agar aspirasi warga tersalurkan efektif.
Sampah Butuh Sistem Terintegrasi
Selaim itu, Soal sampah, Sirajudin menilai pengangkutan saja tidak cukup. Ia mengusulkan penguatan TPS, pemilahan organik-anorganik, dan pengolahan sebelum ke TPA.
“Butuh fasilitas memadai, sistem angkut teratur, dan kesadaran warga agar sampah tidak menumpuk,” ujarnya.
Di akhir, ia mengajak masyarakat aktif menyampaikan aspirasi dan meminta pemerintah fokus benahi layanan dasar.
“Pahami betul masalahnya. Kalau tidak paham masalah, kita tidak akan bisa temukan solusi yang tepat,” tutupnya.
