RASIO.CO – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam diberi target mengumpulkan pajak senilai Rp 5,675 triliun di tahun 2017. Target ini naik hampir 30 persen dari penerimaan pajak tahun sebelumnya, Rp 4 triliun.
“Ini kerja keras yang harus dilakukan tiga KPP di Batam,” kata Kepala KPP Madya Batam, Arman Imran dalam acara bulan panutan PBB-P2 di Planet Holiday Hotel, Rabu (29/3/2017).
Hingga jelang akhir triwulan pertama, capaian yang telah diraih tiga KPP di Batam ini sebesar 17 persen dari target. Arman mengatakan pajak yang diambil adalah semua pajak kecuali pajak daerah dan pajak pertambahan nilai (PPN). Batam tidak diberlakukan PPN karena merupakan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone.
“Target dan capaian itu sudah termasuk tax amnesty. Kita berharap paling besar di Maret ini. Karena ini saatnya laporan SPT pribadi,” ujarnya.
Arman mengatakan ketiga KPP ini tidak bisa bekerja sendiri. Tapi butuh kerjasama pemerintah daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD).
Kerjasama yang dibutuhkan yaitu pertukaran data antara Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP dengan pemerintah daerah. Misal data izin usaha, data perikanan, perkebunan, pertambangan. Kemudian data orang asing yang bekerja di Batam.
“Ada 300 ribu wajib pajak di Batam. Terdiri dari 15 ribu perusahaan, 30 ribu pengusaha, dan 255 ribu pegawai. Yang perlu kita awasi ke depan adalah kepatuhan 15 ribu dan 30 ribu itu,” kata Arman.
Ia mengatakan kroscek data perlu dilakukan untuk memastikan data yang diberikan wajib pajak benar atau tidak. Karena sistem perpajakan di Indonesia ini adalah self assessment. Artinya wajib pajak melaporkan berapa penghasilannya, biaya yang dikeluarkan, profit yang diperoleh berdasarkan data sendiri.
“Kami perlu melakukan cek ricek apakah data ini sudah benar atau tidak. Maka kami perlu data dari pihak terkait. Dari pemerintah daerah mungkin terkait data IMB, PBB, termasuk data imigrasi,” kata dia.
Meski menurutnya sebagian pertukaran data sudah berjalan. Ke depan ia berharap kerjasama ini bisa dteruskan dan ditingkatkan. Harapannya dengan kerjasama yang baik, penerimaan Batam bisa tercapai dan bisa tingkatkan perekonomian di Batam. Sehingga tujuan akhir untuk kesejahteraan dan kemakmuran di Kota Batam bisa tercapai.
Arman mengatakan pajak ini penting untuk pembangunan. Pemerintah punya program pembangunan yang butuh biaya besar. Hampir 80 persen atau Rp 1.490 triliun berasal dari pajak. Dan dari Rp 1.490 triliun target pajak 2017 ini, sekira Rp 700 triliun ditransfer ke daerah. Atau 50 persen dari target digunakan untuk kontribusi pembangunan daerah.
Apri @www.rasio.co |
