RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam mulai membenahi persoalan data kependudukan yang dinilai belum sepenuhnya sinkron antarinstansi. Upaya ini dilakukan guna memastikan setiap kebijakan publik berbasis data yang akurat.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk merapikan sekaligus mengintegrasikan data kependudukan di Kota Batam.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor BP Batam, Senin (6/4/2026).
Menurut Li Claudia, ketidaksinkronan data antar-OPD berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah, terutama dalam upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Disdukcapil harus menjadi sumber data utama. Tidak boleh lagi ada OPD yang menggunakan data masing-masing. Semua harus terintegrasi dan sinkron agar kebijakan publik benar-benar berbasis data yang akurat,” tegasnya.
Ia menilai, integrasi data perlu didukung dengan sistem aplikasi terpadu yang mampu mengakomodasi berbagai informasi kependudukan, mulai dari data kematian, penduduk aktif, hingga perpindahan warga dalam satu sistem terpusat.
Sebagai langkah awal, pembenahan data akan difokuskan pada wilayah dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Kecamatan Sagulung, Batam Kota, dan Bengkong.
Selain itu, camat dan lurah diminta turun langsung ke lapangan guna memastikan validitas data domisili masyarakat, termasuk penduduk nonpermanen. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat akurasi data yang saat ini masih berada di kisaran 85 persen.
Li Claudia menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam perumusan berbagai program strategis pemerintah daerah.
“Saya ingin pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi yang tinggi sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Kuncinya satu, data harus rapi dan valid,” ujarnya.
Data yang telah terintegrasi nantinya akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti penentuan kuota sekolah, distribusi seragam gratis bagi siswa, hingga verifikasi penerima bantuan iuran (PBI) dan peningkatan layanan administrasi kependudukan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, bersama sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk pengawasan agar proses sinkronisasi data berjalan optimal.
YD
