Sabtu, November 21, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1110

Syawan Akbar Resmi Jabat Pjs Kades Pantai Harapan

0

RASIO.CO, Lingga – Syawan Akbar resmi jabat Pjs Kepala Desa (Kades) Pantai Harapan, Kecamatan Selayar, Lingga setelah dilantik Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy di ruang VIP Kantor Bupati Daik Lingga, Senin (26/4).

Wakil Bupati Lingga, Neko Wesha Pawelloy menyampaikan, kepada Pjs Kades Pantai Harapan, yang baru saja dilantik diharapkan dapat mengemban amanah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya, dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang belum tuntas di Desa Pantai Harapan.

“Semoga Pjs Kades diberi kemudahan dan kesehatan, sehingga dapat langsung tancap gas, bekerja ditengah pandemi dan bulan ramadhan ini, sehingga masyarakat desa dapat terlayani, dan pemerintah desa berjalan optimal,” kata Neko kepada media.

Wabup Lingga yang merupakan politisi muda Partai NasDem ini berharap, Pjs Kades Pantai Harapan dapat menyiapkan pemilihan Kepala Desa (Kades) serentak yang akan digelar usai Idul Fitri mendatang.

“Jika tak ada halangan jadwalnya sudah disiapkan oleh bagian Tapem Setda Lingga, pemilihan Kades serentak tersebut, akan dilaksanakan usai lebaran Idul Fitri,” terangnya.

Dilantiknya Syapwan AKbar sebagai Pjs Kades Pantai Harapan, menggantikan Kades sebelum nya yang masa jabatannya telah selesai dan menunggu pemilihan kepala desa serentak.

Puspan@www.rasio.co //

Sidang Perdana Dua Likuidator PT. Sintai Batam

0

RASIO.CO, Batam – Pengadilan Negeri(PN) Batam menggelar sidang perdana terdakwa Abdul Kadir dan Sahaya Simbolon likuidator PT. Sintai Industry Shipyard dengan agenda.pembacaan dakwaan.

Kedua terdakwa dijerat pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dan atau subsidair Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Sedangkan Edison P Saragi(DPO).

JPU dalam dakwaannya, bermula putusan PN Batam nomor.529/PDT.P/2013/PN.BTM dua terdakwa san satu DPO ditunjuk sebagai likuidator pada PT.Sintai Industry Shipyard.

Berlanjut PT. Sintai Industry Shipyard mengajukan kasasi terhadap penetapan PN Batam sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3042 K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Sintai Induatry Shipyard dinyatakan harus dibubarkan, para terdakwa sebagai Likuidatornya.

Pada tanggal 12 Juni 2014 salah satu pemegang saham PT.Sintai Industry Shipyard kembali mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Batam yang pada pokoknya meminta pembatalan Pembubaran PT. Sintai Industry Shipyard.

Maka atas terhadap Gugatan tersebut keluarlah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:113/PdtG/2014/PN.BTM tanggal 17 Juni 2015 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:07/PDT/2016/PT PBR tanggal 18 April 2016.

Dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1043 K/Pdt/2017 tanggal 02 Oktober 2017 yang pada intinya menyatakan  PT. SintaiTidak jadi dibubarkan dan menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 529/PDT.P/2013/PN.BTM tanggal 1 Agustus 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sementara itu, kedua terdakwa dan satunya ditetapkan DPO pada tahun 2013 membuat pengumuman dikoran harian Batam Pos tentang pengumuman pembubaran dan likuidasi PT. Sintai Industri Shipyard.

Dan juga memuat Pengumuman Pembubaran PT. Sintai Industry ShopyardSintai Industry Shipyard lembar Berita Negara Republik Indonesia diterbitkan oleh Percetakan Negara pada tanggal 10 September 2013.

Selanjutnya mulai mendata aset-aset milik  PT. Sintai Industry untuk dijual dengan alasan sedang dalam Likuidasi, padahal diketahuinya oleh para terdakwa bahwa masih terjadi sengketa antara pemilik Perusahaan termasuk berkaitan masalah asetnya.

Pada bulan Agustus 2013 Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa mendapatkan surat dari PT Bank Mandiri (persero) Nomor:RRC.MDN/1861/2013 tanggal 28 Agustus 2013 perihal pengajuan klaim/tagihan kredit PT. Sintai Industry Shipyard yang mana jaminan atas kredit tersebut adalah Tanah dan Bangunan.

Dengan bukti SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 yang berlokasi di Komplek Injin Batu Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dengan total Hutang sebesar Rp.1.339.298.778,- .

Setelah para terdakwa mengetahui bahwa ada aset PT. Sintai Industry Shipyard  di bank Mandiri maka mendatangi saksi Kui Lim untuk meminjam uang sebesar Rp. 1,1 Milyar.

Dimana Edison P. Saragih (DPO) datang selaku Likuidator tujuan meminjam uang tersebut akan dipergunakan untuk menebus SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 An PT. Sintai Industry Shipyard.

Dan pada saat itu juga menawarkan aset tersebut untuk di beli oleh saksi Kui Lim selaku komisaris PT. Cahaya Maritim Indonesia .

Setelah Hutang PT PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD dibayar oleh Terdakwa ke Bank Mandiri, maka pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 terdakwa mengambil sertifikat SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 milik PT. Sintai Industry Shipyard.

Berlanjut terdakwa bersama Edison P. Saragih(DPO)Kemudian pada tahun 2014 melakukan jual beli atas SHGB (sertifikat hak guna bangunan) Nomor: 5336/2010 An PT. Sintai Industry Shipyard.

Namun, PPAT Arianto Lie menyarankan bahwa ke dua belah pihak wajib menunggu apakah  sengketa dan Peninjauan Kembali atas pembubaran PT. Sintai Industry Shioyard tersebut sehingga proses penjualan saat itu tertunda.

Dubulan April 2015, kedua terdakwa dan Ediaom P. Saragih(DPO) bersama saksi Kui Lim kembali mendatangi PPAT Arianto Lim melakukan jual beli. mengatakan bahwa mereka adalah likuidator ditunjuk PN.Batam nomor 529/PDT.P/2013/PN.BTM.

Yamg mana dalam perkara perdata tersebut telah dikuatkan / incraht oleh Mahkamah Agung RI Nomor : 3042K/PDT/2013 tanggal 29 April 2014.

Maka Pada tanggal 02 April 2015 dilaksanakan penandatanganan Minuta Akta Jual Beli No : 11/2015 tanggal 02 April 2015 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Arianto Lie Notaris Kota Batam.

Berlanjut pelaksanaan serah terima dokumen berupa IPH, Faktur dan SHGB selanjutnya saksi KUI LIM melakukan pembayaran di Bank Mandiri pada tanggal 2 April 2015 senilai Rp8 miliar.

Dan diduga kedua terdakwa bersama Edison P. Saragih memberikan keterangan palsu kedalam akta otektik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.

Adi@www.rasio.co //

Wawako Buka Puasa bersama Persaudaraan Haji dan Masyarakat Tanjungbuntung

0

RASIO.CO , BATAM – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengawali Safari Ramadan dengan menghadiri berbuka puasa bersama Persaudaraan Haji Batam 2019 di Golden Prawn, Bengkong, Minggu (25/4/2021).

“Selamat bagi kita semua atas kegiatan ini, semoga makin kompak dan terus terjalin silaturahmi,” ujar Amsakar di hadapan jemaah haji Kota Batam tahun 2019 tersebut.

Amsakar meminta para haji dan hajah mendoakan Batam agar permasalahan Covid-19 di Batam segera berakhir. Adapun kegiatan berbuka puasa dan salat tarawih bersama persaudaraan haji tersebut dimulai dengan khataman Al-Qur’an, selawat bersama, hingga buka puasa dan salat tarawih berjemaah.

“Mudah-mudahan berkumpulnya kita kali ini, membawa berkah. Mari kita semua berdoa, mudah-mudahan dengan kekuatan doa para haji dan haja ini, grafik Covid-19 bisa melandai,” ujarnya.

Belum azan Magrib, Amsakar melanjutkan Safari Ramadan ke Masjid Darull Taubah, Kampung Tua Tanjungbuntung, Bengkong. Di lokasi ini, mengajak jemaah memanfaatkan momen Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah.

“Kebijakan membolehkan salat tarawih ini bukan hal sederhana. Mari kita jaga agar kebijakan ini tidak menjadi masalah di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu, jemaah diminta terus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Amsakar mengingatkan jemaah untuk disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Kehadiran kami di sini (masjid) melihat apakah protokol kesehatan diterapkan atau tidak,” katanya.

Selain buka puasa bersama, Amsakar juga menggelar Safari Ramadan denfan Tarawih Bersama di Masjid Al Mubarokah, Bengkong Kartini, Bengkong.

Pengurus Masjid Darull Taubah, Kampung Tua Tanjungbuntung, Bengkong, Yamin, mengapresiasi kehadiran Wakil Wali Kota Batam dan rombongan. Bahkan, Yamin juga menyampaikan laporan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.

Persoalan yang disampaikan seperti lampu penerangan jalan. Persoalan itu pun langsung direspons Wakil Wali Kota Batam dengan mengecek langsung kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan.

Redaksi@www.rasio.co//

Ekonomi Sulit Tumbuh Jika Covid-19 Belum Selesai

0

RASIO.CO , BATAM – Ekonomi Batam akan sulit tumbuh jika Covid-19 belum selesai. Karena itu masyarakat terus diimbau untuk selalu menjalankan protokol kesehatan.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengatakan hampir semua sektor ekonomi terkena dampak akibat Covid-19. Pemerintah Kota (Pemko) Batam saat ini tengah berupaya bagaimana ekonomi masyarakat saat ini tetap bisa bergerak.

“Karena itu hari ini, saya membangun Kota Batam. Infrastruktur, bandara semua sedang kita kerjakan saat ini,” kata Rudi saat menggelar Safari Ramadan di Masjid Baitul Ummah, Minggu (25/4/2021).

Kemudian, penanganan Covid-19 saat ini juga terus dilakukan oleh Tim Gugus Tugas. Pihaknya juga mengajak agar masyarakat sama-sama bisa berkomitmen menjalankan selalu protokol kesehatan. Cara terbaik untuk mencegah Covid-19 agar tidak terus meluas adalah dengan protokol kesehatan. Terutama saat berada di luar rumah, menggunakan masker dan menjaga jarak adalah wajib dilakukan.

“Saat ke luar rumah masker jangan sampai lupa. Kota harus bersama-sama komitmen menjalankan protokol kesehatan ini,” ujarnya.

Selain itu, program vaksinasi sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Hanya sama jumlahnya saat ini masih terbatas. Karena itu belum semua masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19.

“Tapi walaupun nanti sudah divaksin protokol kesehatan tidak boleh kendor. Harus terus dilakukan,” katanya.

Ketua RW 12 Perumahan Oma Batam Centre, Fitra Yanus memberikan apresiasi kepada Wali Kota Batam yang selama ini berkomitmen untuk membangun Kota Batam.

“Kami warga Perumahan Oma Batam Centre, juga menyampaikan terimakasih atas perhatian Pak Wali selama ini,” kata Fitra.

Kegiatan safari Ramadan Wali Kota Batam dilaksanakan di dua masjid yang ada di Batam Center. Usai kegiatan buka bersama dengan jemaah Masjid Baitul Ummah, Rudi melanjutkan safari Ramadan salat Isya dan Tarawih di Masjid Baitul Azhim.

Redaksi@www.rasio.co//

Satgas : Pasien COVID-19 di Kepri Bertambah 148 Orang

0

RASIO.CO , TANJUNG PINANG – Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah warga di wilayah itu yang terinfeksi COVID-19 bertambah 148 orang sehingga menjadi 10.625 orang.

Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Tengku Said Arif Fadillah, di Tanjungpinang, Senin (26/04), merincikan, penambahan pasien COVID-19 di wilayah iti terjadi di Batam 62 orang, Tanjungpinang 72 orang, Bintan lima orang, dan Karimun sembilan orang.

Di Lingga, Natuna dan Anambas, kata dia tidak terjadi penambahan kasus baru COVID-19.

“Penularan COVID-19 semakin cepat sehingga kami berharap masyarakat meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujarnya, yang juga Sekda Kepri.

Arif menjelaskan total jumlah pasien COVID-19 sejak pandemi sampai sekarang di Kepri sejak mencapai 10.625 orang, tersebar di Batam sebanyak 6.963 orang, Tanjungpinang 2.015 orang, Bintan 895 orang, Karimun 469 orang, Lingga 66 orang, Natuna 113 orang, dan Anambas 104 orang.

Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 bertambah 31 orang sehingga menjadi 9.464 orang. Sebanyak 32 pasien yang sembuh tersebut, tersebar di Batam 20 orang, Tanjungpinang enam orang, dan Karimun lima orang.

Sementara total jumlah pasien yang sembuh sejak pandemi COVID-19 di Batam 6.325 orang, Tanjungpinang 1.709 orang, Bintan 761 orang, Karimun 424 orang, Lingga 52 orang, Natuna 91 orang, dan Anambas 102 orang.

Jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah satu orang sehingga menjadi 251 orang. Satu pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 tersebut merupakan warga Tanjungpinang.

Total jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Batam 159 orang, Tanjungpinang 40 orang, Bintan 25 orang, Karimun 20 orang, Lingga tiga orang, Natuna tiga orang, dan Anambas satu orang.

Sedangkan jumlah kasus aktif di Kepri mencapai 910 orang, tersebar di Batam 479 orang, Tanjungpinang 266 orang, Bintan 109 orang, Karimun 25 orang, Lingga 11 orang, Natuna 19 orang, dan Anambas satu orang.

“Bintan, Kota Batam dan Tanjungpinang ditetaokan sebagai Zona Oranye atau risiko sedang penularan COVID-19, sedangkan Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas sebagai Zona Kuning atau risiko penularan rendah,” tuturnya.

Presiden : Panjatkan Doa dan Harapan Terbaik bagi 53 Patriot Penjaga Kedaulatan Negara

0

RASIO.CO , JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menerima laporan terkini dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) terkait upaya pencarian dan penyelamatan kapal selam KRI Nanggala 402.

Dalam pernyataannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Minggu, 25 April 2021, Presiden menjelaskan bahwa pada Sabtu kemarin, TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari sebelumnya hilang kontak (submissed) menjadi tenggelam (subsunk).

“Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI AL, tapi juga seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Seluruh rakyat Indonesia menyampaikan kesedihan mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Presiden mengatakan bahwa seluruh awak KRI Nanggala 402 tersebut ialah putra-putra terbaik bangsa serta patriot terbaik penjaga kedaulatan negara.

Oleh karena itu, segala upaya terbaik dalam pencarian dan penyelamatan masih akan terus dilakukan.

Presiden juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk turut memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik bangsa tersebut. Adapun kepada para anggota keluarga, Kepala Negara mendoakan agar selalu diberi kesabaran dan kekuatan.

“Marilah semuanya kita memanjatkan doa dan harapan terbaik bagi 53 patriot terbaik penjaga kedaulatan negara dan bagi segenap anggota keluarga, agar diberi kesabaran, ketabahan dan kekuatan,” tandasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Panglima TNI : Seluruh Awak KRI Nanggala 402 Gugur

0

RASIO.CO , JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, seluruh awak kapal dalam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak sejak Rabu (21/4/2021) dan tenggelam pada Sabtu (24/4), dinyatakan gugur.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil citra bawah air secara visual menggunakan kamera, ditemukan bukti-bukti otentik yang menunjukkan, kapal perang buatan Jerman tersebut dinyatakan tenggelam di Perairan Utara Bali pada Sabtu (24/4).

“Berdasarkan bukti-bukti otentik, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam, dan seluruh awaknya telah gugur,” kata Panglima TNI dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di televisi nasional, pada Minggu sore (25/4/2021).

“Saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board di KRI Nanggala 402, telah gugur,” kata Panglima TNI yang sebelum menyebut kalimat “gugur” sempat terdiam dan berkaca-kaca.

Ia pun menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya agar gugurnya para prajurit terbaik bangsa.

“Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur, semoga Tuhan Yang Maha Besar, memberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan,” ujarnya.

Berikut ini pernyataan lengkap Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto:

Terima kasih dengan kesabaran meliput upaya kita semua dalam pencarian dan penyelamatan KRI Nanggala 402.

KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk pada kemarin, tanggal 24 April 2021, sore hari. Hari ini Kepala Staf Angkatan yang mengerahkan berbagai aset, tidak hanya alutsista angkatan laut tapi juga dari Polri Basarnas, Bakamla, BPPT, KNKT serta dari negara sahabat, Singapura, Malaysia, Australia dan AS.

Malam tadi, Satgas SAR telah mengerahkan semua kemampuannya untuk memastikan keberadaan KRI Nanggala, KRI Rigel telah melakukan pemindaian secara lebih akurat di lokasi tersebut, menggunakan sonar, magnetometer, dan telah diperoleh citra yang dikonfirmasi sebagian bagian dari KRI Nanggala 402, meliputi, kemudi, jangkar, bagian luar badan tengah, selang timbul, bagian kapal yang lain, baju keselamatan awak kapal MK 11.

Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut, dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam, dan seluruh awaknya telah gugur. Saya nyatakan bahwa, 53 personil KRI Naggala 402 yang on board telah gugur saat melaksanakan tugas di perairan utara Bali.

Atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, selaku Panglima TNI, saya sampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga prajurit yang gugur, semoga Tuhan Yang Maha Besar, memberikan keikhlasan, kesabaran dan ketabahan. Rasa duka cita tersebut juga kami tujukan kepada seluruh keluarga besar Hiu Kencana khususnya, dan TNI Angkatan Laut pada umumnya,

Kolonel Laut (P) Hari setiawan, Lektol Laut Heri Oktavian, beserta seluruh prajurit terbaik Hiu Kencana di KRI Manggala 402, semoga Tuhan yang maha kuasa menerima seluruh amal ibadah dan pengabdian saudara-saudara, semoga kami semua dapat meneruskan pengabdian paripurna sebagai prajurit-prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia akan berkoordinasi dengan International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (ISMERLO) mengupayakan langkah selanjutnya, ini diperlukan untuk mengevakuasi KRI Nanggala, tentunya diperlukan kerja sama internasional.

Redaksi@www.rasio.co//

Ramadhan, Kaum Duafa Terima Kupon Sembako BP Batam

0

RASIO.CO, Batam – Dibulan suci ramadhan, Lebih kurang 50 kaum duafa tanjunguma batam mendapat kupon infaq dan sodaqoh yang pengawai BP Batam dan kupon senilai Rp.150 dapat ditukarkan dengan sembako.

Kegiatan dilaksanakan Badan Koordinator Dakwah Islam (BKDI) BP Batam. Minggu (25/4) pagi.

Penyerahan kupon infaq/sodaqoh dilakukan dengan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran Covid-19 dan hanya dihadiri oleh perwakilan masyarakat.

Kupon infaq/sodaqoh tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Biro Keuangan BP Batam, sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Ramadhan 1442 H BKDI BP Batam, Siswanto, dan didampingi Asisten Manajer Pemasaran dan Pengembangan Usaha SDAL BU Fasling, Dedi Suherly, serta anggota panitia M. Irawan dan Badowi.

Siswanto, mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan BP Batam di Bulan Ramadan dan akan dilaksanakan secara bertahap di sepuluh lokasi lainnya selama sepekan ke depan.

“Sebagaimana pesan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang telah disampaikan kepada kami agar di bulan Ramadan ini kita tidak hanya aktif dalam kegiatan keagamaan saja, tapi juga ikut memberikan kepedulian kepada masyarakat yang kurang mampu,” kata Siswanto.

“Jadi penyaluran infaq dan sodaqoh dari pegawai BP Batam ini, kami serahkan berbentuk kupon senilai Rp150.000,- yang dapat ditukarkan masyarakat penerima ke dua toko sembako yang telah ditunjuk panitia BKDI BP Batam, guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari,” ujar Siswanto. Sesuai siaran pers diterima rasio.co.

Ia menambahkan, kupon tersebut dapat dibelanjakan barang-barang berupa sembako, kecuali pembelian pulsa, rokok, dan minuman keras.

Siswanto berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kaum duafa setempat dan nantinya dapat juga dilaksanakan selain di Bulan Ramadan.

“InshaaAllah kita akan hadir di Tanjung Riau dengan kegiatan yang sama pada Selasa mendatang,” pungkas Siswanto.

Redaksi@www.rasio.co //

Pemerintah Bakal Revitalisasi Pulau Penyengat

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara mendukung upaya revitalisasi Pulau Penyengat yang sedang digagas Gubernur H Ansar Ahmad.

Sebagai kementerian yang bertugas menyusun rencana nasional, Kementerian PPN / Bappenas menunggu jadi gagasan revitalisasi dari Gubernur untuk diusul dalam bentuk masterplan.

“Masterplan itu bisa diajukan ke kami, kemudian dilihat ini akan menjadi wisata religi seperti apa, kemudian kami akan address ke kementerian atau lembaga mana yang harus mendukung. Jadi tugas pemda adalah mendesain, termasuk bagaimana membuat masyarakat sekitar sini mendapatkan manfaat dari kehadiran wisata religi ini,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas H. Suharso Monoarfa usai menunaikan Shalat Zuhur di Masjid Sultan, Penyengat, Tanjungpinang, Ahad (25/4).

Kunjungan ke Penyengat merupakan rangkaian aktivitas Menteri Suharso dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Riau.

Menteri Suharso yang tiba sejak Jumat memastikan sejumlah program strategis nasional di Kepri bisa berjalan cepat.

Hari pertama, Menteri Suharso langsung meninjau landing point Jembatan Batam Bintan di Kabupaten Bintan. Menteri juga mengujungi sejumlah kawasan BIE dan Bandara Busung.

Pada Sabtu, Menteri Suharso juga meninjau pengembangan pariwisata di Kepri, khususnya Bintan. Terlebih rencana travel bubble sudah menjadi agenda Kepri dan mendapat dukungan pusat.

Di Penyengat, usai menunaikan ibadah Zuhur, Menteri Suharso dan mengunjungi makam pahlawan nasional Raja Ali Haji. Menteri Suharso juga mengingatkan pentingnya isu lingkungan. Begitu pula dengan kebiasaannya kemana pun mempromosikan untuk tidak memakai plastik.

“Misalnya motor, atau becak motor, karena polutif bisa kita ganti dengan sepeda kayuh atau sepeda baterai karena jaraknya titik kunjungan tidak begitu jauh” katanya lagi.

Museum di Masjid, menurut Menteri Suharso dapat direvitalisasi dengan menggunakan standar internasional. Karena masjid ini merupakan maha karya yang luar biasa yang harus dilindungi.

“Terakhir kami akan membantu pengajuan Pulau Penyengat sebagai World Heritage ke Unesco. Itu ada aplikasi yang harus dilakukan” tutupnya.

Di Masjid Sultan, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan rencana revitalisasi kawasan wisata religi pulau penyengat, mulai dari Masjid sampai ke pelabuhan.

“Proses revitalisasi akan kita lakukan tanpa mengurangi nilai-nilai historis yang ada. Kita harus menjaga peninggalan-peninggalan ini sesuai dengan bentuk aslinya” kata Gubernur Ansar sebelum mengantar kepulangan Menteri ke Jakarta.

Sebelum ke Penyengat, Menteri terlebih dahulu meninjau PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI) di Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang, Bintan. Di PT. BAI, Menteri Suharso berbicara tentang isu lingkungan. Apalagi dengan wacana akan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dapat menghasilkan daya 2.850 MW di kawasan tersebut.

Kemudian Menteri Suharso menyampaikan bahwa Indonesia akan memasuki peak untuk gas rumah kaca pada tahun 2037. Lalu sesuai arahan Presiden Jokowi agar pada tahun 2050 Indonesia menuju zero emission.

“Concern saya karena di Bintan, wilayah KEK ini yang akan diandalkan, ke depannya saya harap industrinya harus menjadi industri bersih,” ujar Menteri Suharso.

Berdasarkan pemaparan pihak PT. BAI, rencana umum proyek ke depan meliputi Pelabuhan dengan kapasitas Bongkar Muat 20 juta ton/tahun, Produksi Alumina 2 juta ton/tahun, Gas Station, 1,9 miliar m³/tahun, Pembangunan PLTU 2850MW, produksi Aluminium Ingot, 1 juta ton/tahun, Produksi Carbon Anode, 520.000 ton/tahun, Water Reservoir 20 juta m3/tahun, dan Akomodasi untuk 20.000 orang.

Redaksi@www.rasio.co //

Jaksa Tuntut Ethna Tiga Tahun Penjara

0

RASIO.CO, Batam – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mega Tri Astuti menuntut terdakwa Ethna Juna Siby 3,6 tahun penjara dalam kasus dugaan pemalsuan surat PT. Sintai Industry Shipyard. Kamis(22/04) lalu.

“Menyatakan terdakwa Ethna Juna Siby bersalah melakukan “Tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksut untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ethna Juna Siby dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.” Ujar Jaksa Mega.

Sebelumnya, Sidang kasus dugaan pidana pemalsuan surat dengan terdakwa Ethna terus memasuki babak mengejutkan, dimana ahli yang dihadirkan PH terdakwa berpendapat Quorum RUPS PT. Sintai Indusry Shipyard bertentangan dengam pasal 88 ayat 1 uu no 40 tahun 2007.

Dimana maknanya, Hasil RUPS berdampak batal demi hukum terhadap rups tersebut.

“Tidak memenuhi kuorum dan bertentangan dengan pasal 88 ayat 1 uu no 40 tahun 2007 dan berdampak batal demi hukum terhadap rups tersebut.” Ujar Dr. Ramon Nofrial. S.H, M.H diruang sidang PN Batam.Senin(19/04) kemarin digelar secara virtual.

Sidang yang digelar hampir lebih satu jam tersebut dipimpin majelis hakim ketua Yoedi Anugrah Pratama, S.H.,M.H didampingi dua hakim anggota dengan mendegarkan pendapat ahli yang dihadirkan PH terdakwa dan berlanjut pemeriksaan terdakwa.

Sidang yang dibuka untuk umum ini tak luput dari pantauan awak media, pasalnya konflik internal para pemegang saham diperusahaan tersebut mendapat perhatian karena sudah berlangsung sejak tahun 2013 lalu.

Dimana dampaknya Ethna istri almarhum Hendardo dipenjara karena diduga memalsukan surat dengan pengajukan permohonan pembubaran perusahaan yang mana permohonan dikabulkan PN Batam berujung penunjukan Likuidator, namun akhirnya putusan PN.Batam tersebut di Batalkan Mahkamah Agung.

Sidang kali ini, Ahli Dr. Ramon Nofrial. S.H, M.H terlihat mengunakan stelan kemeja lengan panjang warna crem abu-abu dudul disamping JPU Mega Tri Astuti bersebrangan duduk dengan PH Terdakwa.

Ahli mendapat lebih kurang 12 pertanyaan dilontarkan dua PH Terdakwa yakni Ilyas. S.H bersama Chicha Z. Elisabet S.Kcm. ,S.H., M.H diruang sidang Prof.R.Soebakti S.H. PN Batam.

Memulai pertanyaan awalnya PH Ilyas mempertanyakan menurut pendapat pendapat ahli ketentuan tentamg quorum RUPS jika didalam rups tersebut terdapat salah satu agenda yang hasilnya merubah anggaran dasar dan pasal mana yg dipakai, apakah pasal 86 atau 88 uu no 40 tahun 2007.

Pertanyaan PH Terdakwa Ilyas, langsung mendapat tanggapan ahli bahwa, Pasal yang digunakan Pasal 88 ayat 1.Kata Ahli, dimana lanjutnya, pasal tersebut berbunyi
RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Usai penjelasan ahli, PH terdakwa kembali bertanya terhadap ahli, bagaimana akibat hukum terhadap rups tersebut jika yang dipakai kuorum kehadiran menggunakan pasal 86, padahal didalam rups tersebut terdapat agenda merubah anggaran dasar.

” Itu artinya tidak memenuhi kuorum dan bertentangan dengan pasal 88 ayat 1 uu no 40 tahun 2007 dan berdampak batal demi hukum terhadap rups tersebut.” Ujar ahli menjawab pertanyaan PH terdakwa.

Ilyas kembali dengan gesit melanjutkan pertanyaan seputaran rups tidak dilakukan dihadapan notaris, lalu kemudian hasil rups tersebut menghadap notaris untuk dituangkan kedalam akta pernyataan rapat umum pemegang saham.

Pertanyaan kami, apakah diperbolehkan dituangkan kedalam akta tersebut hanya sebagian saja tidak seratus persen atau tidak keseluruhan hasil rups tersebut dituangkan?

Sepengetahuan saya, kata ahli, Tidak boleh karena akta pernyataan rapat umum pemegang saham tersebut harus wajib memuat seluruh hasil rups tersebut karena hasil rups yang dilakukan adalah suatu keputusan bersama melalui mekanisme kuorum pasal 88 dan harus dijalankan oleh direktur selaku pihak yang mewakili perseroan untuk menghadap notaris.

Kata ilyas lagi, Apa akibat hukumnya jika terhadap akta rups tersebut hanya memuat sebagian isi hasil rups dan adakah sanksi hukum terhadap direktur yang membuat pernyataan tersebut ?

Jawab ahli, direktur yang menghadap tersebut dapat diduga dengan menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta.

“Dan notaris yang membuat juga dapat diduga melakukan pelanggaran kode etik pada uu jabatan notaris dan dampaknya terhadap akta tersebut adalah batal demi hukum,” paparnya.

Selain itu, lebih detail PH terdakwa mempertanyakan terhadap ahli , bagaimana pendapatnya jika didalam mendirikan suatu perseroan terdapat salah satu pemegang sahamnya warga negara asing apakah perseroan tersebut PMA Atau PMDN?

Sesuai uu , Jika salah satu pemegang saham nya orang asing maka perseroan tersebut berstastus PT PMA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan

dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan

dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan yang terbaru adalah uu penanaman modal uu no 25 tahun 2007 pasal 1 butir ke 8 yang berbunyi Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Bagaimana akibat hukumnya jika seandainya perseroan berbentuk PMDN, Namun didalamnya ada pemegang saham orang aaimg?

Kata ahli menjawab, Pendirian Perseroan tersebut adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat cacat hukum didalam pendirian dan segala akibat hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut adalah cacat hukum dikemudian hari.

Kembali PH terdakwa, Bagaimana pendapat ahli mengenai ketentuan makanisme pembubaran perseroan jika dilakukan melalui penetapan pengadilan apakah bertentangan dengan hukum atau tidak?

Tegas ahli berpendapat bahwa tidak bertentangan dengan hukum sesuai Pasal 142 ayat 1 Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;
d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian PH terdakwa melanjutkan, Bagaimana terhadap kedudukan hukum suatu perseroan yang sudah dibatalkan oleh penetapan pengadilan yang sudah incracht tetapi dibatalkan dan dikuatkan oleh suatu putusan kasasi yang berbeda?

Serta bagaimana menurut ahli kekuatan akta yg dbuat dihadapan notaris dengan akta yg dibuat oleh suatu putusan pengadilan apakah sama kekuatannya?

Dan bagimana menurut ahli jika ada suami istri yan bercerai tetapi oleh suaminya diberikan harta gono gini bagian saham milik suaminya apakah bertentangan dengan hukum?

Ahli kembali mejawab, Tidak bertentangan dengan hukum dimana sesuai pasal 57 ayat 1 dan 2 uu no 40 tahun 2007.

Pasalnya, lanjut ahli, hal tersebut termasuk pembagian karena hukum setara dengan warisan dan saham tersebut termasuk kedalam harta bersama dan harus dibuktikan jika seseoarng mau menjual sahamnya dihadapan notaris.

Maka memerlukan persetujuan oleh istrinya serta dengan ia mau menjual harta bersama lainya seperti tanah dan mobil dan sepanjang dibuatkan pembagian harta gono gini nya sesuai dengan hukum yaitu dibuat dihadapan pengadilan.

Sementara itu, hakim anggota Christi E.N Sitorus , SH.,M.Hum lebih mempertajam terhadap terkait perseroan , Notaris dan saham yang diketahui ahli.

Dan dipenghujung sidang majelus hakim menunda sidang, rabu(21/04). Dengan agenda tuntutan JPU.

Adi@www.rasio.co //