Senin, November 23, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1351

Pemrov Kepri Dapat Jatah DIPA APBN Rp8,6 Trilliun

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Pemerintah Kepulauan Riau mendapat jatah transfer keuangan dan dana perimbangan oleh pemerintah pusat tahun ini berjumlah Rp8.617 triliun. Dana yang akan jadi APBD ini diharapkan dapat membangun infrastruktur di wilayah Kepri.

Dalam Amanatnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah, agar secepatnya membelanjakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya minta belanja secepat-cepatnya, saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun masih dalam proses e-tendering, padahal ini pekerjaan konstruksi,” kata Presiden Jokowi saat penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2020 di Istana Negara Jakarta, dikutip dari tirto.id. Sabtu(16/11).

Sementara itu, Plt Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) dan Buku Daftar AlokasTransfer ke Daerah Serta Dana Desa Tahun 2020 dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).

Total DIPA yang diterima Plt Gubernur untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 nanti sebesar Rp8.617 triliun. Selanjutnya DIPA ini akan diserahkan kepada masing-masing instansi vertikal di Kepulauan Riau, bupati, walikota, TNI, Polri dan instansi lainnya yangvberhak menerima di Kepulauan Riau pada hari, Selasa(19/11).

“Tentu kita mendukung apapun yang disampaikan Presiden tadi. DIPA yang kita terima ini agar membawa dampak positif bagi perekonomian di daerah. Caranya, kita lakukan dengan cepat, tepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Plt Gubernur.

Secara garis besar nilai DIPA Rp8.617 tahun 2020 ini memang sedikit menurun dibanding DIPA yang diterima Pemprov Kepri pada tahun 2019 lalu. Karena pada 2019 DIPA Kepri sebesar Rp8.902 triliun.

Namun jika dilihat berdasarkan keperuntukannya, jumlah DIPA yang dikhususkan untuk Pemerintah Provinsi Kepri justru mengalami kenaikan. Jika DIPA Pemprov Kepri 2019 sebesar Rp Rp2,379 triliun, maka di tahun 2020 naik menjadi Rp2.416 triliun.

Kenaikan juga terjadi di Pemkab Lingga dan Bintan. Untuk kabupaten Lingga tahun lalu hanya menerima Rp809 miliar, sedangkan tahun ini naik menjadi Rp844 miliar. Begitu juga dengan kabulaten Bintan dari penerimaan tahun lalu Rp897 miliar naik menjadi Rp902 miliar.

Adapun penurunan terjadi di kabupaten dan kota lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Karimun yang mengalami penurunan dari Rp882 miliar pada tahun 2019, menjadi Rp835 miliar tahun 2020 ini. Begitu halnya kabupaten Natuna dari Rp1.101 triliun tahun lalu menjadi Rp914 miliar tahun ini.

Tak berbeda dengan kabupaten Anambas yang tahun ini hanya menerima Rp798 miliar, padahal tahun lalu menerima sebesar Rp923 miliar. Berikutnya kota Batam dari Rp1,153 triliun turun menjadi Rp1.149 triliun,

Sedangkan kota Tanjungpinang tidak mengalami banyak perubahan penerimaan DIPA tahun lalu dan sekarang, yakni sama-sama di angka Rp754 miliar.

Plt Gubernur sendiri menduga penurunan DIPA ini terjadi karena seringnya terjadi musibah dan bencana di Indonesia. Sehingga banyak dana yang dialokasikan untuk membantu daerah lain.

“Kita belum tau juga sebab pastinya. Bisa jadi karena banyaknya musibah dan bencana akhir-akhir ini sehingga dana dialokasikan kesana. Namun demikian, meskipun penerimaan DIPA kita turun, toh tidak semuanya. Karena untuk Kepri, Lingga dan Bintan naik,” kata Plt Gubernur.

Yang terpenting, kata Plt Gubernur, masyarakat Kepri harus tetap bersyukur dengan berappun jumlah yang diterima.

“Berapapun kita harus bersyukur, agar menjadi berkah bagi masyarakat banyak,” kata Plt Gubernur.

***

Ini Sindikat Penyeludup Sabu Asal Malaysia

0

RASIO.CO, Batam – Jajaran kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri berhasil mengamankan salah seorang migran gelap dari Malaysia membawa sabu 1,5 kilo melalui pelabuhan tikus Batam.

Tersangka ditangkap di Sambau, Nongsa, Bastam.Kamis(14/11) berhasil mengamanakan 1,5 kg Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki Inisial T, pengungkapan berawal dari adanya Informasi seorang Pekerja Migran Indonesia Ilegal yang baru tiba dari Malaysia membawa Narkotika jenis Sabu.

Selanjutnya tim bergerak menuju Pantai Terih, Sambau Kecamatan Nongsa-Kota Batam dan pada pukul 00.15 wib, dilakukan penangkapan terhadap Inisial T dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1,5 kg.

Dan dari hasil interogasi bahwa barang haram tersebut diberikan oleh seseorang laki-laki Insial BT yang berada di Malaysia (DPO) untuk dibawa ke Kota Batam.

Sampai dengan saat ini Tim Ditresnarkoba Polda Kepri terus melakukan pengembangan dan pendalaman terhadap jaringam pelaku. Barang bukti yang diamankan dari Inisial T

Barang bukti yang diamankan, Narkotika jenis Sabu dengan berat sekitar 1,5 kg dengan rincian sabu seberat 968 gram dibungkus dengan plastik teh cina bertuliskan Guanyinwang dan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening seberat 521 gram, satu unit HP merk Nokia 106 warna hitam dan satu lembar KTP milik Inisial.

FIOLA@www.rasio.co //

Jaksa Tuntut Tahir Ferdian 2,5 Tahun Terkait Kasus Dugaan Penggelapan

0

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng dituntut Jaksa 2,5 tahun penjara dalam kasus dugaan penggelapan dan sebagai Komisaris PT. Taindo Citra. Kamis(14/11).

Dimana dalam tuntutan JPU Rosmalina Sembiring menyatakan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng terbukti bersalah.

“Menyatakan, menuntut terdakwa Tahir Ferdinan dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan,” kata Rosmarlina Sembiring saat membacakan tuntutan terdakwa dikutip dari kepriaktual.com.

Setelah mendegarkan tuntutan JPU, Majelis Hakim Ketua Dwi Nuramanu didampingi dua hakim anggota menunda sidang pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Baca Juga :  Lim Chong Peng Duduk Dibangku Persidangan PN Batam

Diberitakan sebelumnya, Dalam dakwaan JPU, PT. Taindo Citratama perusahaan yang bergerak dibidang produksi plastik berlokasi di Sekupang Kota Batam, dengan direktur Ludijanto Taslim. di tahun 2002 mengalami kesulitan permodalan sehingga tidak mampu membayar kewajiban terhadap Bank Nasional.

Dampak kesulitan pembayaran kewajiban , aset perusahaan yang dijaminkan diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) , namun Ludijanto Taslim beruntung ketika itu bahwa BPPN akan dibubarkan dan diberi kesempatan debitur menebus kembali asset-asset perusahaan yang diambil alih.

Ironisnya, Ludijanto Taslim hanya menebus assetnya ketika itu dengan nilai dollar amerika sebesar Rp9000, padahal dollar amerika ketika itu mencapai Rp13.000. namun karena modal untuk menebus tidak ada, saksi korban meminta bantuan kepada Tahir Ferdian.

Dimana Rp9 miliar untuk menebus aset-aset ke BPPN dan Rp1,2 miliar untuk modal perbaikan gedung sedangkan untuk modal kerja sebesar Rp7,5 milyar dan disanggupi terdakwa dan saksi korban mengalihkan saham PT. Taindo Citratama kepada terdakwa 50%.

Pengalihan saham dilakukan di notaris Diah Guntari Soemarwoto di jakarta , Saksi pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur utama, Tahir Ferdian Komisaris, Koentjoro Paiman direktur dan Swaryanto direktur.

Sehingga perusahaan tersebut kembali beroperasi hingga tahun 2006, namun seiring perjalanan tetap kembali mengalami kekurangan modal serta kesulitan keuangan dan berakhir dengan PHK besar-besaran seluruh karyawan dan akhirnya pabrik tutup.

Di tahun 2010 antara saksi pelapor dan terdakwa terjadi kesepakatan untuk menjual aset-aset, dimana apabila sudah ada pembeli maka akan dilakukan Rapat Umum pemegang Saham.

Dan pada tahun 2013 saksi pelapor mendapatkan calon pembeli senilai Rp36 miliar tetapi
menggunakan bank garansi, namun terdakwa tidak percaya karena sebelumnya dua kali calon membeli dari saksi pelapor gagal membeli.

Akibat terdakwa tidak percaya ada bank garansi maka saksi pelapor menjaminkan 3 sertifikat ruko atas nama diri korban dan saat ini masih dikuasai terdakwa.

Tahun 2015 terdakwa memanggil saksi Swaryanto Poen alias Atung dan dikenalkan pada saksi Kia Sai alias Willian yang intinya mau membantu mengurus perusahaan yang tidak beroperasi lagi dan memerintahkan saksi membuat draf surat Penunjukkan dan kuasa pengelolaan Pabrik. namun direktur utama tidak tahu.

Saksi Willian melakukan pengecekan aset-aset perusahaan dan ternyata mesin-mesin banyak sudah rusak dan kalau diperbaiki memakan biaya besar. dan pada tahun 2016 terdakwa tanpa sepengetahuan saksi pelapor dan tanpa RUPS akan menjual Bangunan, tanah dan mesin, yang dikuasakan kepada william.

Akibat perbuaan terdakwa dijerat pasal Pasal 374 KUHPidana. dan atau kedua 372 KUHPidana.(red/ka/di).

Baca Juga

Sekda Pastikan APBD Kepri 2020 Dibahas Pekan Depan

0
RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri HTS Arif Fadillah mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kepri Murni tahun 2020 bakal segera dibahas di DPRD Kepri pada pekan depan.

“Saat ini masih kita bahas di Internal dan di OPD, insyaallah pekan depan kita harapkan bisa dibahas di Dewan,” ungkap Sekda dilansir kepriprov.go.id. Selasa (12/11).

Menurut Sekda, pihaknya optimis APBD Kepri tahun 2020 dapat segera disahkan. Apalagi mengingat hampir menjelang akhir tahun.

“Kita harapkan dapat segera selesai dan segera di bahas, Minggu depan kita harapkan dapat mengajukannya di Dewan , setelah itu kita bahas KUA PPAS nya,” tegas Sekda.

Sebelumnya, Sekda mengatakan bahwa di tahun 2020 mendatang pemerintah provinsi Kepri masih tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Untuk target kita APBD Kepri 2020 tak jauh dari APBD Perubahan Kepri tahun 2019 ,” tegas Sekda.

***

Presiden Sebut Tak Ada Toleransi bagi Oknum Aparat yang Halangi Kebijakan dan Inovasi

0
RASIO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo sekali lagi meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jabar, dikutip dari setneg.go.id. Rabu, (13/11).

“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” jelas Presiden.

Ia juga menegaskan, kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.

“Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” tambah Kepala Negara.

Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai.

Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.

“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini,” imbuh Presiden Joko Widodo.

Presiden juga mengungkapkan, ia banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.

“Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” tambah Presiden.

Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri dan para penegak hukum untuk menjaga kewibawaan. Ia meminta agar kewibawaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa Indonesia.

“Cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor dan menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti, kalau di area ini masih ada yang bermain-main, akan saya gigit sendiri,” tandas Presiden Joko Widodo.

***

Merry Pelaku Pengedar Pangan Ilegal Tahanan Luar

0
RASIO.CO, Batam – Sungguh bertuah para mafia pemain kosmetik maupun pengedar pangan ilegal, pasalnya selalu mendapat keistimewaan jadi tahanan luar di kala kasusnya sidang di Pengadilan.

Parahnya, para mafia pangan ini diduga mendatangkan produk dari luar dan diedarkan secara ilegal tanpa memperoleh izin edar dari BPOM Batam.

Salah satunya yang saat ini terdakwa Merry Cholis yang kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Negeri(PN) Batam dengan satus tahanan luar sesuai tertera di SIPP PN Batam. Rabu(13/11).

Terdakwa Merry Cholis di dakwa JPU Muhammad Rizki Harahap dengan Pasal 142 UU RI No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. dan ancaman hukuman 2 tahun penjara.

Merry Cholis merupakan pemilik gudang dan toko Oversaas di nagoya newtown dan diamankan petugas BPOM Riki Gunawan dan Novandi Pratama dengan barang bukti ratusan item produk diduga tanpa izin edar.

Berawal dari petugas BPOM Kepri Riki Gusnawan dan Novandi Pratama melihat produk pangan tanpa izin edar yang berada di dalam mobil operasional dari Toko Overseas yang sepertinya akan dipindahkan ketempat lain.

Lalu Riki Gusnawan dan Novandi Pratama melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dalam gudang dan menemukan satu kamar yang berisi produk pangan tanpa izin edar yang sejenis dengan yang kami temukan dalam mobil operasional Toko Overseas sebelumnya.

Tidak berapa lama datang suami dari Terdakwa Merry yaitu Saudara Handoko ke gudang Toko Overseas tersebut untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan bersama terdakwa dan saksi Sutikno serta saksi Sifa Ahmad Gani selaku karyawan di Toko Overseas.

Petugas melakukan pemeriksaan dengan cara melihat penandaan yang tertera pada label kemasan dari produk pangan tersebut dimana setiap produk pangan yang resmi/legal akan memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM RI yang tertera pada label produk olahan pangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Toko Overseas tersebut ditemukan beberapa produk Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar sejumlah 13 item sejumlah 42 Kemasan, Moon Cake Filling Price List 2019 sejumlah 1 Lembar, Delivery Note sejumlah 1 Bundel.

Dan Nota Penjualan sejumlah 1 Lembar. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Gudang Toko Overseas tersebut ditemukannya produk Pangan yang Tidak Memiliki Izin Edar sejumlah 50 item sebanyak 889 kemasan, Customer Order sejumlah 5 Lembar, Catatan Pesanan Konsumen sejumlah 1 Lembar.

APRI@www.rasio.co //

Tiga Pejabat Utama Polda Kepri di Mutasi

0
RASIO.CO, Batam – Rotasi pejabat utama dilingkungan Polda Kepri kembali terjadi, dimana serah terima jabatan di pimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto di lapangan Mapolda. selasa(11/11).

Tiga pejabat utama yang di mutasi tersebut dari yang lama ke yang baru Dansat Brimob, Kabidkeu dan Kayanma Polda Kepulauan Riau.

Tururt hadiri dalam sertijab tersebut Wakapolda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, PJ. Ketua Bhayangkari Daerah Kepri beserta pengurus, Pejabat yang serah terima jabatan dan Personel Polda Kepri.

Pejabat utama yang melaksanakan Serah Terima jabatan yakni, Komandan Satuan Brimob Polda Kepri, diserahterimakan dari Kombes Pol Guruh Arif Darmawan Kepada Kombes Pol Christiyanto Goetomo yang sebelumnya menjabat sebagai Danmen Paspelopor I Korbrimob Polri.

Kepala Bidang Keuangan Polda Kepri, diserahterimakan dari Kombes Pol Drs. Fauzan Djamal kepada AKBP Wahyuni Maryati yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Puskeu Polri.

Kepala Pelayanan Markas Polda Kepri, diserahterimakan dari AKBP Syahrial, S.E, kepada AKBP Heryana yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda Kepri.

Selesai pelaksanaan Serah terima Jabatan dilanjutkan dengan acara kenal pamit bertempat di Graha Lancang Kuning Polda Kepri, dalam kesempatan tersebut Kapolda Kepri menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada pejabat lama atas pengabdian dan dedikasinya selama bertugas di Polda Kepri.

Dan kepada pejabat baru ditekankan untuk jaga amanah dengan baik dalam memimpin satuan, saling melengkapi dan saling menguatkan, kapasitas selaku KA adalah membawa gerbong kesatuan.

Kepada pejabat yang baru dilantik untuk dapat mengimplementasikan 7 Program Prioritas Kapolri, segera kenali kembali Tugas pokok dan fungsi di satuan baru, turut serta turun kelapangan untuk lakukan cek On The Spot dan dampingi anggota sebagai bentuk kebersamaan dan pengawasan.

Selamat bergabung di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, tunjukkan dedikasi dan prestasi kerja serta selamat bertugas dan sukses selalu tutup Kapolda Kepri.

FIOLA@www.rasio.co //

Diduga Kasus Mangrak, Erlina Laporkan OJK ke Obudsman

0
RASIO.CO, Batam – Mantan Direktur Bank Agra Dana didampingi Kuasa Hukum Manuel P. Tampubolon akhirnya melaporkan Otoritas Jasa Keuangan(OJK) ke Obudsmen Kepri terkait kasusnya mangkrak ditangani OJK.

Hampir lebih kurang 16 bulan laporan Erlina tentang dugaan Tindak Pidana Perbankan yang diduga dilakukan Bank BPR Agra Dhana, namun hingga kini laporan tersebut tidak jelas tindak lanjutnya oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan(OJK) di Batamcentre.Jumat(06/07) tahun lalu.

Parahnya, Erlina melaui kuasa hukum pernah menyurati pada tanggal 06 Agustus 2018 terkait tindak lanjut laporan tersebut terhadap kepada Kepala Kantor Jasa Keuangan(OJK) Provoinsi Kepri, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.

Pantauan lapangan, Erlina merupakan mantan direktur Agra Dhana terlihat mendatangi langsung kantor Obudsman Kepri yang berada di lantai dasar Graha Pena Batamcentre didamping kuasa hukumnya dan Erlina diterima langsung petugas Obudsman.

“Lebih kurang 16 bulan kasus ini kami laporkan tetapi hingga kini tindak lanjug dari pimpinan OJK Kepri belum ada,” ujar Erlina singkat. Senin(11/11).

Sementara itu, Kuasa Hukumnya Manuel P. Tampubolon mengatakan, Adapun yang menjadi dasar dari laporan kami kepada Obudsman Kepri yakni ; Berdasarkan Undang-undang Npmor 37 Tahun 2008 tentang Obudsman dan Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Sudah pernah kami surati pimpinan OJK Kepri tetapi belum ada jawaban terhadap tindak lanjutnya dan kami menilai Pimpinan dan jajaran OJK diduga telah melakukan Maladministrasi ,”

“Kenapa? karena telah mengabaikan Peraturan OJK nomor 22/POJK.01/2015 tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan,” ujarnya.

Selain itu, Manuel P. Tampubolon, menambahkan, Bahwa karena permasalah Maladministrai yang kami laporkan ini belum melebihi batas waktu yang ditentukan yakni 2 tahun, maka kami berharap dengan segala kerendahan hati agar Yth, Kepala Perwakilan Obudsman Kepri dapat menindak lanjuti laporan kami.

Diberitakan sebelumnya, Erlina didampingi Kuasa Hukum Manuel P. Tampubolon melaporkan dugaan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Bank BPR Agra Dhana ke Otoritas Jasa Keuangan(OJK) di Batamcentre.Jumat(06/07).

Laporan dugaan pidana perbankan yang dilakukan Bank BPR Agra Dhana terhadap Erlina ke OJK sesuai Pasal 49 Ayat(1) huruf a dan b UU RI no 10 tahun1998 bahwa kewenangan penyidikan dilakukan PPNS yang dipekerjakan di OJK.

Pantauan lapangan, korban bersama kuasa hukumnya terlihat menyambangi kantor OJK sekira pukul 10,15 WIB dan diterima salah seorang pengawainya serta berlanjut menyerahkan dokumen ke pak Risky dengan laporan tanda terima 002638.

“Benar sudah kami laporkan terkait dugaan tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan Bank BPR Agra Dhana,” Kata Erlina didampingi kuasa hukumnya nya di kantor OJK Batam.

Peristiwa bermula korban , Dimana Kurun Waktu dari Tanggal 28 Juli 2015 hingga Tanggal 01 Oktober 2015, Pelapor Erlina selaku Mantan Direktur Bank BPR Agra Dhana telah dipaksa oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi PT.BPR Agra Dhana untuk melakukan pembayaran ke Rekening BPR Agra Dhana yang nilainya mencapai Rp.929.853..879.

Dimana Erlina hingga saat ini telah berupaya untuk meminta kepada Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana mengenai “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” dalam laporan keuangan BPR Agra Dhana tahun 2015 yang telah diaudit OJK. dan dana tersebut telah disetorkan Erlina ke rekening BPR Agra Dhana.

Sebelumnya, Erlina bersama PHnya sekira tanggal 26 januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor OJK Propinsi Kepulauan Riau. atas undangan OJK terjadi pertemuan dimana sesuai risalah rapatNomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN.

Dalam pertemuan di Kantor OJK Kepulauan Riau tersebut di atas, terungkap bahwa Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam laporan Keuangan tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja”

Uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana kepada Pelapor Erlina dan telah disetorkan ke Rekening PT BPR Agra Dhana.

Bahwa karena Pihak Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang ”PENCATATAN Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi kepada Pelapor dan telah disetorkan oleh Pelapor ke Rekening BPR Agra Dhana, maka perbuatan/tindakan jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tersebut telah mengarah kepada :

Dugaan Tindak Pidana melanggar pasal 49 ayat(1) huruf a,b UU RIno 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Sedangkan alat bukti laporan yang diserahkan erlina sebagai pelapor terhadap OJK,

A. Bukti-Bukti Penyetoran Uang Yang Telah Dilakukan Oleh erlina Ke Rekening PT BPR AGRA DHANA Dalam Kurun Waktu Tanggal 281uli 2015 hingga Tanggal 01 Oktober 2015 Sebesar Total Rp.929.853..879,(Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),

B. RlSALAH RAPAT Nomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN Pada Hari Jumat Tanggal 26 Januari 2018, Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Kepulauan Riau.

APRI@www.rasio.co

Polda Gelar Baksos Operasi Katarak Gratis

0
RASIO.CO, Batam – Polda Kepri laksanakan bakti sosial kesehatan operasi Katarak gratis terhadap masyarakat tidak mampu serta juga menyumbangkan mikroskop terhadap sekolah di Batam. Minggu(10/11).

Sebanyak 334 pasien yang mendaftar untuk Operasi Katarak terdapat 152 pasien yang memenuhi screening untuk kelayakan dan 182 pasien mengalami Pterigium (lemak tutupi lensa mata) dan segera dilakukan tindakan pengobatan.

Hal ini disampaikan Oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto pada acara puncak Puncak Polda Kepri Peduli di RS. Bhayangkara Batam pada Sabtu 9 November 2019.

Turut hadir, Pejabat Utama Polda Kepri, para Kapolres jajaran Polda Kepri, Ketua Bhayangkari daerah beserta pengurus, Dirut RS. Awal Bros Batam, para komandan satuan TNI, Dinkes Kepri, BP Batam, Jasa Raharja, IDI Batam dan Bapak Andreas Ketua Himpunan Bersatu Teguh dan Bala Bentara Indonesia.

Dari per 2 juta penduduk Indonesia sebanyak 1,5 persen menderita Katarak dan lebih dari 50 persen nya kasus mata katarak ini menyebabkan kebutaan dan Indonesia menempati peringkat kedua kasus kebutaan tertinggi setelah Eutopia.

Dan peringkat pertama di Asia Tenggara, dengan resiko dan jumlah tersebut Polda Kepri dan jajaran serta Stakeholder terkait bersama-sama menyelenggarakan kegiatan sosial ini tutur Kapolda Kepri.

Pada kesempatan tersebut Kapolda Kepri juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dalam berlangsung nya kegiatan Operasi gratis ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Andreas Ketua Himpunan Bersatu Teguh dan Bala Bentara Indonesia, saudara Andi Wibowo, 12 orang Tim Dokter Spesialis Mata, Dinkes Kepri, BP Batam, Direktur RS. Awal Bros, dan Direktur RS. BP Batam.

Selanjutnya Bapak Andreas mengatakan ″Kegiatan ini adalah kegiatan Kepedulian kita bersama sebagaimana yang diketahui bahwa penderita Katarak di Indonesia, pasiennya tidak pernah berkurang, untuk itu kita semua berada disini mengambil sedikit dari peran Pemerintah dalam menekan jumlah penderita Katarak″.

″Kegiatan seperti ini akan terus berlanjut kami dari Himpunan Bersatu Teguh akan terus mendatangi diseluruh wilayah Indonesia kapan saja ada permintaan bantuan dalam Operasi Katarak seperti yang dilaksanakan di RS. Bhayangkara ini.″

Seorang pasien bernama Ernawati yang menjalani Operasi Katarak di RS. Bhayangkara mengatakan ″rasa syukur yang amat besar atas berlangsung Operasi Katarak gratis ini, semoga apa yang telah diberikan oleh Polda Kepri dapat dibalas Allah SWT, sekali lagi terima kasih banyak atas bantuannya″ tutup ibu Ernawati

Berikutnya dalam kesempatan yang sama Polda Kepri bekerjasama dengan Himpunan Bersatu Teguh memberikan bantuan mikroskop kepada sekokah- sekolah di Kota Batam, hadir perwakilan dari SMPN 6 Batam, SMAN 1 Batam, SMAN 3 Batam, SMAN 5 Batam, SMAN 15 Batam, SMAN 9 Batam dan Yayasan Putra Jaya Batam. Dengan pemberian mikroskop ini diharapkan dapat membantu proses belajar disekolah- sekolah tersebut sehingga lahir nya calon Dokter di masa depan.(red/r).

Jadilah Pahlawan Masa Kini dengan Mengukir Prestasi

0
RASIO.CO, Batam -Jajaran kepolisian Polda Kepri melaksanakan upacara peringati hari pahlawan ke-74 dilapangan Mapolda Kepri. Minggu(10/11). dengan mengangkat tema ″Aku Pahlawan Masa Kini″.

Peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Pelaksanaan Upacara dilaksanakan dipimpin langsung Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri dan Personel Polda Kepri.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke 74 Tahun 2019 diawali dengan mengheningkan cipta secara serentak selama 60 detik sebagai bentuk penghormatan kepada para Pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pesan-pesan Pahlawan oleh Dirreskrimum Polda Kepri, Kombes Hernowo.

Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P Batubara yang dibacakan oleh Kapolda Kepri menyampaikan semangat yang ditunjukkan para Pahlawan dan pejuang terdahulu hendaknya perlu terus ditumbuhkembangkan didalam hati sanubari segenap insan warga Negara Indonesia.

Peringatan hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi Pahlawan masa kini, sebagaimana tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 ″Aku Pahlawan Masa Kini″.

Dalam peringatan Hari Pahlawan ini kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para Pahlawan sebagaimana ungkap salah seorang The Founding Father kita Bung Karno yang menyatakan bahwa ″Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawan dapat menjadi bangsa yang besar.

″Aku Pahlawan Masa Kini″. berarti Menjadi pahlawan masa kini dapat juga dilakukan oleh siapapun warga Negara Indonesia dalam bentuk aksi-aksi nyata seperti memperkuat keutuhan NKRI, menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita Hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya jelas Kapolda Kepri.

“Hari Pahlawan kiranya bukan hanya bersifat seremonial semata, tetapi dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa Nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama bagi yang membutuhkan, dan Jadilah Pahlawan Masa Kini dengan mengukir prestasi serta bermanfaat bagi orang lain” tutup Kapolda Kepri. (red/r).