Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 182

OTT Immanuel Ebenezer, KPK Resmi Kantongi Tersangka

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan gelar perkara (ekspose) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer (Noel) beserta sejumlah pihak.

Ekspose dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan waktu 1×24 jam bagi KPK untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut telah ada tersangka yang ditetapkan karena memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan,” ujar Budi dikutip CNNIndonesia, Jumat (22/8).

Budi menambahkan, detail terkait nama tersangka, kronologi OTT, dan konstruksi perkara dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan disampaikan pada konferensi pers sore ini.

OTT dilakukan KPK pada Kamis (21/8) dini hari di Jakarta. Noel bersama 13 orang lainnya diamankan atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti, termasuk uang miliaran rupiah, 15 mobil, dan 7 sepeda motor. Kendaraan tersebut sempat dipamerkan di lobi gedung Merah Putih KPK.

Selain itu, KPK juga telah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) sebagai bagian dari proses penyidikan.

***

Pendapatan DPR Capai Rp100 Juta per Bulan, Kinerja Legislasi Dinilai Masih Buruk

0

RASIO.CO, Jakarta – Pendapatan bersih anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan menuai sorotan publik di tengah kontroversi kinerja lembaga legislatif tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Dikutip dari CNNIndonesia, selain gaji pokok, anggota DPR menerima tak kurang dari 15 jenis tunjangan dan fasilitas. Mulai dari tunjangan kehormatan, jabatan, kendaraan, istri, anak, beras, pulsa, komunikasi, asisten pribadi, hingga dana aspirasi maupun reses. DPR periode 2024–2029 bahkan mendapat tambahan tunjangan sebesar Rp50 juta sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang ditiadakan.

Meski begitu, pendapatan besar itu dinilai tidak sejalan dengan kinerja. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menyebut DPR minim empati terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Uang dengan jumlah yang sangat lebih dari cukup itu seharusnya menghapus semua hambatan bagi anggota DPR untuk bekerja maksimal. Sayangnya, kenaikan tunjangan itu bukan untuk mendongkrak kinerja, melainkan memanjakan anggota DPR,” ujar Lucius, Rabu (20/8).

Formappi memberi rapor merah atas kinerja legislasi DPR periode 2019–2024. Dari 263 RUU dalam prolegnas, DPR hanya mengesahkan 27 RUU, atau sekitar 10,26 persen. Beberapa RUU penting seperti RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, hingga RUU Perampasan Aset masih mandek, sementara sejumlah RUU lain seperti RUU TNI dan RUU IKN justru dikebut pembahasannya.

Tak hanya itu, DPR juga disorot karena sejumlah manuver kontroversial:

  • Pembatalan Putusan MK soal Pilkada. Pada Agustus 2024, DPR berupaya menganulir Putusan MK yang memperbolehkan partai tanpa kursi DPRD mengusung calon kepala daerah. Manuver ini memicu protes publik dengan tagar #KawalPutusanMK hingga akhirnya dicabut.
  • Rapat RUU TNI di Hotel Mewah. Pada Maret 2025, DPR menggelar rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Rapat maraton itu menuai kritik karena dinilai tertutup dan boros. Sekjen DPR, Indra Iskandar, membela langkah tersebut dengan alasan urgensitas.
  • Rapat Kilat RUU Kementerian Negara. Pada Mei 2024, DPR mengesahkan RUU Kementerian Negara kurang dari dua minggu setelah diajukan. Substansinya menuai kritik karena membuka ruang tanpa batas jumlah kementerian.
  • Revisi Tatib DPR. Pada Februari 2024, DPR menambah kewenangan untuk mengevaluasi pejabat eksekutif dan yudikatif yang dipilih DPR. Aturan ini dikritik karena dinilai melewati batas kewenangan legislatif.

Rangkaian kontroversi tersebut semakin menguatkan sorotan publik terhadap DPR, yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan internal ketimbang meningkatkan kualitas legislasi dan pengawasan.
***

Wakil Ketua I DPRD Batam Hadiri Peresmian Pelayaran Langsung Batam–China

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, menghadiri peresmian pelayaran langsung (direct call) Batam–China bertajuk “Maiden Voyage MV CTP Makassar Voy 520N” di Terminal Peti Kemas Batu Ampar, Batam, Kamis (21/8).

Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas perdagangan antara Batam dan China sekaligus memperkuat posisi Pelabuhan Batu Ampar sebagai hub logistik internasional. Agenda yang diinisiasi oleh PT Persero Batam tersebut turut dihadiri pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta para mitra PT Persero yang bergerak di bidang pelayaran dan logistik.

Dalam sambutannya, Haji Aweng Kurniawan mengapresiasi terobosan yang dilakukan PT Persero Batam. Ia menegaskan, dengan pelayanan Terminal Batu Ampar yang semakin baik serta ditunjang peralatan modern, pelabuhan ini diharapkan mampu memberikan layanan optimal bagi kapal-kapal internasional.

“Kita sangat apresiasi PT Persero di bawah kepemimpinan Bapak Djoko Prasetyo yang membuka jalur langsung pelayaran internasional Batam–China. Tentu ini peluang strategis yang harus dimanfaatkan pelaku usaha maritim dan logistik karena membuka kran impor langsung,” ujarnya.

Aweng menambahkan, pelayaran langsung ini bukan hanya membuka akses perdagangan yang lebih efisien, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Batam.

Dengan adanya jalur pelayaran langsung ke China, Batam diproyeksikan dapat meningkatkan daya saing, mempercepat arus ekspor-impor, sekaligus memperkokoh perannya sebagai pintu gerbang perdagangan global.

Redaksi@www.rasio.co//

Pertemuan dengan Juru Parkir, Walikota Amsakar Soroti Pembenahan Sistem

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menggelar pertemuan dengan para juru parkir (jukir) di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Kamis, (21/8) kemarin. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 100 orang jukir yang sehari-hari bertugas di berbagai titik parkir di wilayah Batam Kota dan Lubuk Baja.

Dalam kesempatan itu, Amsakar menekankan pentingnya pembenahan tata kelola perparkiran di Batam agar lebih tertib dan profesional. Menurutnya, sektor parkir memiliki potensi besar yang jika dikelola dengan baik, bisa memberikan kontribusi positif baik untuk pemerintah maupun masyarakat.

“Kami ingin agar pencapaian kita di sektor parkir ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi rekomendasi dari konsultan. Dengan begitu, pengelolaan parkir di Batam akan lebih baik dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ujar Amsakar.

Ia juga mengingatkan para juru parkir agar tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan, baik terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Ia menyoroti bahwa perparkiran menjadi salah satu wajah Kota Batam di mata masyarakat maupun pendatang. Karena itu, pengelolaan parkir yang rapi, tertib, dan profesional akan ikut membentuk citra Batam sebagai kota modern dan ramah bagi semua orang.

“Saya berharap kerjasama dari semua jukir. Jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak benar, yang justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amsakar menegaskan bahwa juru parkir harus berkomitmen penuh untuk melaksanakan tata kelola sesuai aturan. Hal ini, menurutnya, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, melainkan juga demi keberlangsungan para jukir itu sendiri.

“Kalau memang tidak ada progres yang baik, kami tidak segan untuk melakukan penertiban hingga penghentian jukir di pinggir jalan. Tapi kalau semua berjalan baik, tentu akan kita lanjutkan dan perkuat bersama,” tambahnya.

Wali Kota Batam juga menekankan bahwa pihaknya ingin membangun sistem yang lebih modern dan transparan dalam pengelolaan parkir. Dengan begitu, diharapkan semua pihak, mulai dari masyarakat hingga jukir, dapat merasakan manfaatnya secara adil.

Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan Amsakar agar para juru parkir terus meningkatkan disiplin dan profesionalisme. “Kita ingin bersama-sama membangun Batam yang lebih baik. Mari kita mulai dari hal kecil, yaitu parkir, yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Rayakan HUT RI, IMDI Batam Perkuat Silaturahmi dan Soliditas Organisasi

0

RASIO CO, Batam – Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Kota Batam, mengadakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80. 

Kegiatan yang diikuti segenap pengurus dan anggota IMDI Kota Batam tersebut dilaksanakan pada, Rabu (20/08) di Harris Resort Barelang.

Rangkain acara peringatan HUT RI yang didukung oleh SS Skylink Tour & Travel ini diawali dengan kegiatan seremonial Peringatan HUT RI di Kantor Sekretariat IMDI Kota Batam, yakni diadakan doa bersama dan pemotongan tumpeng lalu dilanjutkan di Harris Resort Barelang.

Acara senam bersama dan aneka lomba digelar pada kegiatan tersebut.

Segenap pengurus dan anggota IMDI Kota Batam terlihat sangat antusias dan bersemangat mengikuti semua rangkaian acara dengan penuh keakraban.

Ketua IMDI Kota Batam yang sekaligus Bendahara DPD Partai Demokrat Kepri, Sisca Sartika mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah selain memperingati HUT RI ke-80 adalah juga untuk lebih menjalin silahturahmi dan kekompakan pengurus dan anggota IMDI Kota Batam.

“Menjaga soliditas adalah hal penting dalam sebuah organisasi, karena hanya dengan soliditas IMDI Kota Batam akan mampu menjalankan semua tugas yang diamanatkan oleh Partai Demokrat,” ujarnya.

Selain itu, momentum peringatan HUT RI ini diharapkan dapat kembali menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme segenap anggota IMDI Kota Batam agar tidak terpengaruh isu-isu yang mengarah pada disintegrasibangsa.

“Akhir-akhir ini banyak hal yang menjadi isu hangat yang mengarah pada disintegrasi bangsa ini, kegiatan ini semoga mengingatkan kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal mutlak yang harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI,” pungkasnya. 

(r)

HUT ke-80 RI, KJRI Johor Bahru Fasilitasi Pemulangan WNI/PMI

0

RASIO.CO, Batam – Peringati HUT ke-80 Kemerdekaan RI, KJRI Johor Bahru kembali memberikan hadiah kemerdekaan bagi para deportan Warga Negara Indonesia Pekerja Migran Ilegal (WNI/PMI).

Hadiah Kemerdekaan tersebut berupa pemberian biaya tiket feri dan seaport tax gratis bagi 144 WNI/PMI yang dideportasi ke Indonesia melalui Pelabuhan batam Centre pada Rabu 21 Agustus 2025.

Ke 144 orang yang di fasilitasi pemulangannya oleh KJRI Johor Bahru bekerja sama dengan Depot Tahanan Imigresen  (DTI) Pekan Nenas Johor tersebut, terdiri dari 109 laki-laki dan 33 perempuan, 2 anak laki-laki dan perempuan.

Dari jumlah tersebut diketahui terdapat 80 orang merupakan WNI/PMI rentan, dan 4 orang diantaranya telah  selesai menjalani proses keimigrasian di Malaysia. 

Pemulangan ini dilaksanakan dengan pendampingan Satgas Pelayanan dan Pelindungan  KJRI Johor Bahru, melalui rute Pelabuhan Stulang Laut, Johor Bahru menuju Pelabuhan  Batam Centre, Batam dengan keberangkatan pada 11:00 (WM).

Setibanya di Batam, para  WNI/PMI diserahterimakan kepada P4MI Batam guna proses pemulangan lebih lanjut ke  daerah asal masing-masing. Mayoritas mereka berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 47 orang dan dari Jawa Timur sebanyak 35 orang.

Pelaksana Fungsi Konsuler, Leny Marliani menyampaikan bahwa dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada bulan Agustus ini, KJRI Johor Bahru membantu  biaya kepulangan berupa tiket feri ke Batam dan seaport tax para deportan dari Malaysia  ke Indonesia.

 “Agustus ini KJRI Johor Bahru telah 2 (dua) kali membiayai proses  deportasi WNI/PMI dari DTI Machap Umbo dan DTI Pekan Nenas.” ucapnya.

Lanjut dikatakan bahwa deportasi tersebut merupakan konsekuensi logis dari pekerja migran yang bekerja di Malaysia  secara nonprosedural. KJRI senantiasa mengingatkan masyarakat Indonesia yang ingin  bekerja di luar negeri untuk memastikan keberangkatan dilakukan secara prosedural agar  terhindar dari kasus hukum.

“KJRI Johor Bahru tetap berkomitmen untuk senantiasa  memberikan perlindungan optimal kepada seluruh WNI dan PMI sebagai bagian dari  upaya diplomasi Indonesia,” tegasnya

Kemudian Leny pun menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak di Malaysia dan Indonesia yang  secara bersama-sama melancarkan proses pemulangan WNI/PMI ini, seperti Jabatan  Imigresen Malaysia, BP3MI Kepulauan Riau, P4MI Batam, Kantor Kesehatan Pelabuhan  Batam, Kantor Bea Cukai Batam serta Dinas Tenaga Kerja di berbagai daerah di  Indonesia.

(r).

KPK Tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer dalam OTT Dugaan Pemerasan

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus pemerasan, Kamis (21/8).

“Pemerasan,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto saat dikonfirmasi, dikutip dari CNN Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemerasan dilakukan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Fitroh mengonfirmasi Noel telah diamankan penyidik KPK. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci siapa saja pihak lain yang ikut terjaring dalam OTT tersebut.

“Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” kata Fitroh.

Noel ditangkap bersama 10 orang lainnya sejak Rabu (20/8) malam. Saat ini, ia bersama para pihak tersebut telah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan pihak-pihak lain yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut.

***

Mantan Ketua PN Jaksel Didakwa Terima Suap Rp40 Miliar dalam Kasus Ekspor CPO

0

RASIO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanto, mulai diadili dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi pengurusan izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng. Dakwaan mengungkap adanya “harga mahal” yang harus dibayar terdakwa untuk memengaruhi putusan hakim.

Arif, yang saat kasus terjadi menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, didakwa menerima suap sebesar Rp40 miliar secara bersama-sama. Jaksa menyebut uang itu diberikan kepada Arif bersama Wahyu Gunawan selaku panitera, Djuyamto sebagai ketua majelis hakim, serta Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom yang menjadi anggota majelis hakim perkara migor.

“Yang menerima hadiah atau janji berupa uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah USD 2.500.000 atau senilai Rp40 miliar,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dikutip Detiknews, Rabu (20/8).

Uang itu disebut berasal dari para pengacara korporasi minyak goreng, yakni Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan M. Syafei. Terdakwa korporasi dalam perkara ini adalah Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Menurut jaksa, uang tersebut diberikan untuk memengaruhi majelis hakim agar menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa korporasi.

Jaksa meyakini Arif melanggar Pasal 12 huruf c subsider Pasal 6 ayat 2, atau Pasal 12 huruf a subsider Pasal 12 huruf b, atau Pasal 5 ayat 2 subsider Pasal 11, atau Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” ucap jaksa.

Duit Dibagi ke Terdakwa Lain

Jaksa menguraikan pembagian uang suap itu dalam dua tahap. Pada penerimaan pertama, sebesar USD 500.000 atau Rp8 miliar, Arif menerima Rp3,3 miliar, Wahyu Rp800 juta, Djuyamto Rp1,7 miliar, Agam Rp1,1 miliar, dan Ali Rp1,1 miliar.

Pada penerimaan kedua, sebesar USD 2.000.000 atau Rp32 miliar, Arif mendapat Rp12,4 miliar, Wahyu Rp1,6 miliar, Djuyamto Rp7,8 miliar, Agam Rp5,1 miliar, dan Ali Rp5,1 miliar.

Uang Baca Berkas Rp3,9 Miliar

Selain itu, jaksa juga mengungkap adanya “uang baca berkas” senilai Rp3,9 miliar. Uang tersebut diserahkan Arif dalam sebuah goodie bag kepada Djuyamto pada Juni 2024 saat persidangan berlangsung.

“Selanjutnya, pada awal Juni 2024, terdakwa Muhammad Arif Nuryanto mengatakan ‘ada titipan dari sebelah untuk baca berkas’, sambil menyerahkan sebuah goodie bag berisi uang kepada Djuyamto,” kata jaksa.

Goodie bag itu kemudian dibagi, dengan Djuyamto menerima Rp1,7 miliar, sementara Agam dan Ali masing-masing menerima Rp1,1 miliar.

Jaksa menambahkan, setelah menerima uang baca berkas, Djuyamto mengarahkan hakim lainnya untuk menjadikan putusan Tata Usaha Negara, gugatan perdata korporasi terhadap Kementerian Perdagangan, serta rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan maladministrasi sebagai pertimbangan dalam putusan.

***

Perkuat Fiskal Daerah, Gubernur Ansar Lantik Direksi dan Komisaris BUMD Kepri

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad melantik Direksi dan Komisaris PT Energi Kepri (Perseroda) serta Komisaris PT Pembangunan Kepri (Perseroda) di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (20/8) malam.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 904 Tahun 2025 tentang Direksi dan Komisaris PT Energi Kepri (Perseroda) serta Keputusan Gubernur Nomor 905 Tahun 2025 tentang Komisaris PT Pembangunan Kepri (Perseroda).

Adapun pejabat yang dilantik, yaitu Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si dan Juanda, S.Mn., M.M sebagai Komisaris PT Energi Kepri; Hendri Kurniadi, S.STP., M.Si sebagai Komisaris PT Pembangunan Kepri; Sri Yunihastuti, S.T., M.M. sebagai Direktur Utama PT Energi Kepri; Ir. Fauzun Atabiq sebagai Direktur Operasional PT Energi Kepri; serta Afrizal Berry sebagai Direktur Umum/Keuangan PT Energi Kepri.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“BUMD memiliki peran yang sangat penting karena suksesnya BUMD akan memberikan kontribusi bagi daerah, khususnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Untuk PT Energi Kepri, aktivitas usahanya sangat luas di bidang oil and gas, pemanfaatan partisipasi interest, hingga peluang usaha lain yang dapat dikembangkan,” ujarnya.

Ansar berharap direksi dan komisaris yang baru dilantik dapat menjaga kekompakan, berinovasi, serta membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Menurutnya, hal ini penting agar PT Energi Kepri mampu memperluas spektrum usaha dan memberikan kontribusi signifikan terhadap APBD Kepri.

Sementara itu, untuk PT Pembangunan Kepri, Gubernur Ansar mengingatkan agar jajaran komisaris bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh.

“Saya yakin dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, jajaran direksi dan komisaris PT Energi Kepri serta PT Pembangunan Kepri dapat memberikan kontribusi maksimal dan mendulang pendapatan asli daerah yang lebih besar,” tutup Ansar.

Redaksi@www.rasio.co//

Honda Supra X 125 Hadir dengan Fitur Lengkap, Tawarkan Kenyamanan untuk Warga Kepri

0

RASIO.CO, Batam – PT Capella Dinamik Nusantara, selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau, menghadirkan program khusus bagi konsumen yang ingin memiliki Honda Supra X 125. Program ini berlaku di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang dalam periode tertentu, memberikan pengalaman kepemilikan motor yang lebih mudah dan menguntungkan.

Honda Supra X 125 hadir dengan mesin 125cc 4-tak SOHC berteknologi Programmed Fuel Injection (PGM-FI) yang efisien, mampu menempuh jarak hingga 57,2 km/l (EURO 3) berdasarkan pengujian internal.

Tampil modern dan berkelas, motor ini dilengkapi dual keen winker dengan position light stylish, lampu belakang LED, serta panel meter digital dengan odometer, indikator bahan bakar, dan Malfunction Indicator Lamp (MIL). Posisi berkendara yang ergonomis membuatnya nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan harian.

Konsumen di tiga kota di Kepulauan Riau dapat menikmati kemudahan berbeda sesuai wilayahnya. Di Batam, Honda Supra X 125 dapat dimiliki dengan uang muka mulai Rp 1,3 juta, disertai potongan harga hingga Rp 300 ribu, serta bonus satu kali angsuran gratis.

Untuk konsumen di Tanjung Balai Karimun, tersedia penawaran DP mulai Rp 1,4 juta dengan potongan harga hingga Rp 700 ribu, ditambah bonus hingga tiga kali angsuran gratis. Sementara itu, masyarakat di Tanjung Pinang bisa membawa pulang Supra X 125 dengan DP mulai Rp 1,4 juta dan potongan harga hingga Rp 400 ribu.

“Program ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan lebih bagi masyarakat Kepulauan Riau yang ingin memiliki Honda Supra X 125. Konsumen bisa mendapatkan kendaraan berkualitas dengan proses yang lebih terjangkau dan menguntungkan,” ujar Duri Yanto, Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara – Kepri.

Selain keuntungan finansial, konsumen yang membeli pada periode ini juga akan memperoleh hadiah langsung berupa jaket eksklusif Cari_Aman dan aksesoris plat holder. Hadiah tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus bagian dari kampanye keselamatan berkendara yang konsisten digaungkan Honda.

Fitur fungsional pada Honda Supra X 125 juga menambah kenyamanan pengguna, mulai dari auto secure key shutter with seat opener, gantungan barang dengan pengaman (functional hook), hingga innovative power charger untuk mengisi daya perangkat elektronik saat perjalanan. Sistem pengereman cakram di roda depan dan belakang memastikan keamanan optimal di berbagai kondisi jalan.

Tersedia dalam tiga pilihan warna, yakni Golden Matte Black (tipe CW), Energetic Red, dan Quantum Black (tipe SW), Honda Supra X 125 semakin mempertegas tampilannya yang elegan sekaligus fungsional.

Masyarakat di Batam, Tanjung Balai Karimun, dan Tanjung Pinang dapat segera mengunjungi dealer Honda terdekat untuk memanfaatkan program spesial ini. Persediaan terbatas dan berlaku sesuai periode yang telah ditentukan.

Redaksi@www.rasio.co//