RASIO.CO, Batam – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Batam mengambil langkah tak biasa. Bukan sekadar mengawal isu. PWI Batam justru membangun kemitraan konkret dengan nelayan lokal di Belakang Padang melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama tiga organisasi nelayan, yakni PENTAS, PNIP3R, dan ANST.
Ketua PWI Batam, Muhammad Kavi Anshary mengatakan, MoU ini adalah awal dari upaya kolektif jurnalis, untuk mendorong kemandirian ekonomi nelayan yang selama ini kerap luput dari perhatian program-program pemerintah.
Kerjasama ini sebagai bentuk keberpihakan PWI Batam terhadap kelompok yang sering hanya dijadikan objek eksploitasi.
“Sudah terlalu lama nelayan tradisional hanya jadi angka di laporan, dieksploitasi. Padahal mereka penopang pangan laut kita. Kami ingin menjembatani mereka agar lebih berdaya,” ungkapnya yang memiliki nama pena “Jhon Kavi” ini, Rabu (7/5/2025).
Kavi melanjutkan, kerja sama ini diharapkan tidak berhenti di atas kertas, melainkan menjadi titik balik bagi nelayan Belakang Padang untuk keluar dari lingkaran ketergantungan dan menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi maritim lokal.
Kolaborasi ini harus berujung pada sistem ekonomi yang lebih adil bagi nelayan. Terutama, akses terhadap pasar, informasi, dan perlindungan hukum merupakan tiga hal yang selama ini menjadi kelemahan utama nelayan pesisir.
“Harapannya program pemberdayaan nelayan lokal tidak lagi bersifat sporadis atau proyek semata, tapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal yang terstruktur dan berbasis komunitas,” harapnya usai pelantikan.
Adapun yang melakukan MoU dengan PWI Batam dari kelompok nelayan Belakang Padang adalah, Ascharudin, Ketua Perkumpulan Nelayan Tangguh Solidaritas (PENTAS), Iskandar ketua Perkumpulan Nelayan insan Pesisir Pulau Penawar Rindu (PNIP3R) dan Rustam Effendy Ketua Armada Nelayan Sejati Tempatan (ANST).
Diketahui, MoU ini dilakukan dalam serangkaian kegaitan pelantikan pengurus PWI Batam masa bakti 2025-2028 di Hotel Pacific, Batam, Kepulauan Riau. (sumber : Humas PWI Batam).
RASIO.CO, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana transaksi judi online (judol) selama Januari hingga Maret 2025 mencapai Rp47 triliun.
Dikutip CNNIndonesia, Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024, yang mencapai Rp90 triliun.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan keberhasilan ini tidak lepas dari upaya intensif berbagai pihak dalam menekan praktik judi online, termasuk dukungan penegakan hukum oleh kepolisian.
Ivan juga mengungkapkan, jumlah transaksi judol pada kuartal pertama 2025 menurun drastis hingga 80 persen dibanding tahun lalu. Tercatat hanya ada 39 juta transaksi selama tiga bulan pertama tahun ini.
“Jika tren ini terus berlanjut hingga akhir tahun, total transaksi diperkirakan hanya akan mencapai 160 juta, jauh lebih rendah dari total 209 juta transaksi pada tahun 2024,” jelas Ivan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu (7/5).
Ivan menegaskan bahwa data yang disampaikan PPATK benar-benar mencerminkan realitas dan bukan direkayasa untuk menciptakan citra positif. Ia optimistis, jika penindakan terhadap judol terus dilakukan secara konsisten, target pemberantasan judi online dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai lebih cepat dari yang direncanakan.
“Data ini menunjukkan adanya dampak signifikan dari penegakan hukum yang konsisten. Ini bisa jadi sinyal kuat untuk mempercepat realisasi visi pemerintah,” katanya.
RASIO.CO, Batam – BP Batam melalui Anggota Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait melakukan peninjauan distribusi air bersih di Kampung Tua Piayu Laut, pada Rabu (7/5).
Dalam peninjauan itu, Ariastuty juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan masyarakat yang belum teraliri air bersih.
Dari peninjauan dan dialog tersebut, persoalan belum teralirinya air disebabkan belum terbangunnya jaringan pipa. Sehingga langkah kedepannya, BP Batam berencana membangun jaringan pipa baru ke Kampung Tua Piayu Laut.
“Ditengah efisiensi anggaran saat ini, kami akan berkomunikasi dan meyakinkan pembangunan jaringan ini bisa dilaksanakan,” ujar Ariastuty.
Lebih lanjut Ariastuty menjelaskan, jika anggaran tersebut disetujui, maka akan masuk dalam tahap lelang dan pembangunan jaringan yang akan diperkirakan selama 6 bulan.
“Sehingga kita harapkan di bulan Februari 2026 rencana ini bisa terealisasi dan air sudah teraliri ke Kampung Tua Piayu Laut,” jelasnya.
Sementara itu, untuk saat ini BP Batam akan membantu masyarakat Kampung Tua Piayu Laut dengan mengirimkan truk tangki setiap harinya.
Air yang dikirimkan melalui truk tangki itu, akan diisi ke dalam tandon yang sudah dibangun dan kemudian dialiri ke seluruh warga.
Ia menambahkan, persoalan distribusi air bersih ini sudah menjadi atensi dan program utama dari Kepala BP Batam, Amsakat Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.
“Kami yakin dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, target ini dapat kita realisasikan demi kesejahteraan seluruh warga Kota Batam,” tutupnya.
RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menyambut kunjungan delegasi negara bagian Bremen, Jerman dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis, di Harbour Bay Seafood Restaurant, Rabu (7/5).
Pertemuan dengan delegasi Bremen tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Turut hadir Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau, James Marianus.
Dari pihak Bremen, hadir President of the Bremen Chamber of Commerce, Andre Grobien, dan Minister of Economic Affairs, Ports and Transformation, Kristina Vogt. Kunjungan mereka bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Bremen dan Indonesia, khususnya dengan Kota Batam, dalam berbagai sektor strategis.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi dalam pengembangan Kota Batam diberbagai sektor,” ujar Jefridin.
Delegasi Bremen menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi strategis Batam sebagai kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan gerbang utama perdagangan internasional Indonesia. Bremen, yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk di Eropa dan memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Liga Hanseatik, menawarkan pengalaman dan keahlian di bidang logistik maritim, industri otomotif, kedirgantaraan, energi angin, hingga produksi pangan.
Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat membuka peluang investasi dan kolaborasi konkret antar kedua wilayah. Pertemuan diakhiri dengan diskusi terbuka mengenai peluang kerja sama konkret, serta potensi pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua pihak.
“Kami optimis pertemuan ini menjadi awal dari kemitraan yang saling menguntungkan antara Bremen dan Batam,” tambah Jefridin.
RASIO.CO, Batam – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra memimpin Rapat Koordinasi pada Selasa (6/5).
Rakor ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pemerintah Kota Batam dan dihadiri oleh para Anggota Bidang/Deputi BP Batam serta jajaran Forkopimda Kota Batam.
Li Claudia mengatakan pertemuan ini secara khusus membahas penanganan banjir melanda sejumlah wilayah di Kota Batam.
Dalam rapat tersebut, masing-masing camat menyampaikan laporan jumlah titik banjir yang tersebar di wilayahnya.
Setelah merangkum seluruh permasalahan di 12 kecamatan, diperlukan waktu sekitar 18 hari untuk melakukan peninjauan langsung ke semua lokasi terdampak guna memastikan penanganan yang tepat sasaran dan menyeluruh.
“Baik Deputi dan Direktur BP Batam, maupun para Camat silahkan saling berkoordinasi saat proses peninjauan berlangsung. Catat apa-apa saja yang perlu diperbaiki segera,” ujar Li Claudia.
Selain banjir, rapat juga membahas beberapa isu strategis lainnya seperti titik-titik rawan longsor yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.
Tak hanya itu, kebutuhan akan lahan untuk pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, tempat pembuangan sampah (TPS), dan penyediaan lahan untuk layanan kesehatan juga menjadi topik penting dalam diskusi tersebut.
Li Claudia berkomitmen untuk terus berupaya menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan merata bagi seluruh masyarakat.
Sebagai penutup, beliau menyampaikan harapannya agar seluruh perangkat daerah terus meningkatkan sinergi dan responsivitas terhadap persoalan masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada BP Batam maupun Pemko Batam. Semoga sinergi ini mempercepat langkah kita untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Batam,” tutupnya.
RASIO.CO, Batam – Unit Reskrim Polsek Batam Kota lakukan operasi rutin terhadap Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Buck Jump Game City yang berlokasi di One Batam Mall, Kota Batam, Rabu siang (07/05).
Dalam pengecekan tersebut, polisi memastikan legalitas usaha serta mengawasi aktivitas di dalam arena permainan guna menghindari potensi perjudian.
Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Iptu Bobby Ramadhana Fauzi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan izin usaha dan kelengkapan dokumen dari pengelola Gelper.. Hasilnya menunjukkan bahwa tempat tersebut telah mengantongi izin resmi dari instansi terkait.
“Setelah kita cek, Gelper ini ternyata telah memiliki izin dari instansi pemerintah terkait,” ujar Iptu Bobby kepada media.
Selain itu, polisi juga memeriksa langsung sistem penukaran koin permainan di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan indikasi transaksi uang, baik dalam bentuk penukaran kupon maupun koin dengan uang tunai oleh kasir atau pengelola.
“Semuanya diberikan hadiah berupa boneka dan lainnya. Permainannya seperti di arena permainan anak (Timezone), tidak ada penukaran uang,” jelasnya.
Meski belum ditemukan adanya indikasi perjudian, pihak kepolisian tetap mengimbau pengelola agar selalu mematuhi aturan yang berlaku. Jika di kemudian hari ditemukan praktik perjudian, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Kami terus memberikan edukasi dan larangan praktik judi di arena permainan. Jika terbukti ada perjudian, kami tak segan menindak secara hukum,” tegas Iptu Bobby.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha agar memastikan semua alat permainan yang digunakan tidak memiliki unsur perjudian. Jika ada mesin yang berpotensi disalahgunakan, diharapkan segera diganti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan tempat hiburan seperti Gelper dapat tetap beroperasi dengan sehat dan memberikan hiburan yang aman bagi masyarakat tanpa melanggar aturan hukum yang berlaku.(***)
RASIO.CO, Batam – Kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sisa masa bakti 2023-2025 dan Kota Batam masa bakti 2023 – 2028 resmi dilantik.
PWI Kepri sisa masa bakti 2023 -.2028 PWI Batam masa bakti 2025 – 2028 IKWI sisa masa bakti 2023 – 2028 (foto:istimewa)
Acara yang digelar pada Rabu (07/05) Ballroom Planet Holiday Hotel Batam sekaligus melantik kepengurusan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Provinsi Kepri masa bakti 2023 – 2028.
Acara tersebut dihadiri langsung Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sukedang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Sasongko Tedjo dan IKWI Pusat Indah Kirana.
Sejumlah Pejabat di lingkungan Provinsi Kepri yang mewakili Forum Komunikasi Pimpiman Daerah (Forkopimda) juga nampak hadir dalam acara tersebut.
Diantaranya Gubernur Kepri yang diwakili oleh Kadiskominfo Kepri Hasan, lalu Ariastuti Sirait yang mewakili Kepala BP Batam. serta sejumlah perwira tinggi di lingkungan TNI dan Polri serta Kejaksaan.
Selain itu dari APINDO dan perwakilan dari sejumlah organisasi media turut hadir dalam acara pelantikan ini.
Kepengurusan PWI Kepri dilantik langsung oleh Ketua PWI Pusat, Zulmansyah Sukedang, sedangkan untuk pengurus PWI Kota Batam dilantik oleh Ketua PWI Kepri, Saibansyah Dardani. Kemudian untuk kepengurusan IKWI Kepri dilantik oleh Plt Ketua IKWI Pusat Indah Kirana.
Ketua PWI Pusat Zulmansyah Sukedang dalam pidatonya mengatakan, momen ini merupakan pelantikan terpanjang dalam sejarah pelantikan Pengurus PWI.
“Ini pelantikan terpanjang dalam sejarah pelantikan PWI. Selamat kepada semuanya yang telah dilantik (PWI Kepri, IKWI Kepri dan PWI Batam). Mudah-mudahan amanah dalam mengenban tugas,” ucapnya dalam nada canda.
Selanjutnya Ia pun berpesan kepada seluruh Pengurus dan Anggota PWI Kepri dan Batam agar senantiasa patuh terhadap kode etik jurnalistik serta aturan organisasi. Serta memberi dukungan terhadap pemerintah daerah.
“DNA PWI adalah Pemerintah. Jangan dihajar dalam pemberitaan. Tetapi kita boleh mengkrititik kalau keluar jalur atau penyalahgunaan wewenang. Tapi kalau untuk membangun Kepri, Batam, itu kita harus dukung. Jangan sampai kita membunuh karakter orang. Kita harus patuh terhadap kode etik jurnalistik. Kode etik kewartawanan, dan aturan organisasi. Kita memang organisasi tertua. Tapi itu bukan jadi alasan untuk membunuh karakter orang lain,” tuturnya.
Kadiskomimfo Provinsi Kepri, Hasan dalam kesempatan pidatonya menghaturkan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan oleh PWI, dam Iapun berpesan agar PWI tetap terus bersinergi dengan Pemda membangun Kepri yang lebih baik.
“Selamat kepada Pengurus PWI dan IKWI yang sudah dilantik tadi. Kami di Kepri, sangat nyaman bergaul dengan teman-teman media. Kami sangat hormat dengan teman-teman semua, terutama para senior di PWI. Perbedaan pendapat itu hal biasa dalam sebuah organisasi. Kita berharap organisasi ini semakin besar. Terima kasih juga atas penghargaan dari teman-teman dari PWI. Sama-smaa kita bisa bekerja sama dengan baik dan iklas,” ujarnya.
Hal yang hampir sama juga disampaikan Ariastuti Sirait yang hadir mewakili kepala BP Batam itu, Ia turut mengucapkan selamat atas pelantikan PWI Batam. Dia berharap kedepannya PWI Batam terus menjadi mitra BP Batam untuk memberitakan kegiatan-kegiatan BP Batam terutama untuk investasi.
“Semoga kedepannya, PWI Batam bisa bekerja sama dengan kami apalagi terkait berita-berita investasi. Media sangat berperan penting dalam membawa iklim yang kondusif bagi investasi. Untuk itu, saya meminta kerjasama untuk dapat terus mendukumg kami dalam melaksanakan tugas dan amanat yang telah diberikan kepada kami. Mari kita terus bersinergi,”ucapnya
Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Ketua PWI Kota Batam Muhammad Kavi Ansari mengatakan, dibawah kepemimpinannya PWI Batam akan melaju lebih kencang. Ia percaya, dengan menjaga kekompakan pengurus PWI Batam akan menjadi salah satu organisasi yang berkelas.
“Kita bangga dengan kepengurusan ini. Kedepan akan ada kejutan-kejutan besar dari PWI Batam. Akan ada program kami untuk masyarakat dan pastinya menjunjung tinggi norma-norma jurnalistik,” tegasnya.
Acara ini selain diisi dengan upacara pelantikan pengurus juga juga ada penyerahan penghargaan dari PWI Kepri dan PWI Batam kepada sejumlah Pejabat Pemerintahan, TNI, Polri dan Kejaksaan.
Lalu juga ada agenda penandatanganan MoU (Nota Kesepahamaan) antara PWI Kota.Batam dengan sejumlah pihak.
RASIO.CO, Jakarta – Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menyampaikan sejumlah masukan penting terhadap Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah dibahas Komisi III DPR RI.
Dikutip CNNIndonesia, terdapat 130 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang telah diserahkan Ikadin kepada pemerintah dan DPR.
Koordinator Tim Kajian RUU KUHAP Ikadin, Rivai Kusumanegara, mengatakan pihaknya ingin mendorong terbentuknya hukum acara pidana yang lebih modern dan mampu menjawab tantangan zaman.
Enam Usulan Kunci Ikadin terhadap RUU KUHAP:
Peminjaman Barang Sitaan Ikadin mengusulkan agar penyidik tetap dapat meminjamkan barang sitaan kepada korban atau pemilik yang sah. Hal ini dinilai akan memberikan perlindungan terhadap hak milik selama proses hukum berlangsung.
Perlindungan Privasi Ikadin menolak pembukaan handphone, laptop, atau benda pribadi lainnya oleh penyidik tanpa adanya bukti awal tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d RUU KUHAP. Rivai menyebut aturan ini penting untuk menghormati hak privasi warga negara.
Pengaturan Senjata Api dan Police Line Ikadin meminta pengaturan lebih jelas soal penggunaan senjata api dan pemasangan garis polisi (police line), termasuk agar kewenangan tersebut bisa diuji melalui mekanisme praperadilan.
Batas Waktu Penyidikan Untuk menjamin kepastian hukum, Ikadin mengusulkan penyidikan dibatasi maksimal dua tahun, sebagaimana diatur dalam UU KPK. Selain itu, pemeriksaan seseorang diusulkan maksimal delapan jam dengan waktu istirahat dan dilakukan pada jam kerja.
Transparansi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ikadin mengusulkan agar salinan BAP diberikan kepada saksi dan ahli, mengingat keterangan tersebut berasal dari mereka sendiri.
Keterlibatan Advokat dalam Gelar Perkara Ikadin juga meminta agar advokat dilibatkan dalam proses gelar perkara. Rivai menyebut keterlibatan ini akan meningkatkan pemahaman advokat terhadap arah penanganan perkara, serta berpotensi mengurangi gugatan praperadilan.
DPR Libatkan Organisasi Advokat dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komisi III DPR RI melanjutkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi advokat seperti Advokat Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) dan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), untuk membahas RUU KUHAP.
Anggota Komisi III, Bob Hasan, menyatakan pentingnya peran advokat sebagai fungsi check and balance dalam sistem peradilan pidana. Ia menegaskan, fungsi ini tidak bisa dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti polisi dan kejaksaan yang mewakili negara, melainkan oleh advokat sebagai pembela masyarakat.
“Check and balance itu terletak pada advokat, bukan antar penegak hukum negara,” ujar Bob di Kompleks Parlemen, Selasa (6/5).
DPR menargetkan pembahasan RUU KUHAP dapat diselesaikan tahun ini dan segera dibahas bersama pemerintah.
RASIO.CO, Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin langsung Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan dalam rangka penyempurnaan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (6/5).
Pada kesempatan tersebut, Li Claudia turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, perwakilan BP Batam, serta para camat dari 12 kecamatan dan Lurah se-Kota Batam.
Dalam rapat tersebut, Li Claudia menekankan pentingnya sinergi antar instansi, dari tingkat kota hingga kecamatan dan kelurahan, guna menyelaraskan program pembangunan dan menyelesaikan permasalahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Salah satu isu utama yang diangkat adalah persoalan banjir, yang menurutnya harus ditangani secara komprehensif dengan pendekatan kolaboratif antara Pemko Batam terutama camat dan lurah, dengan BP Batam.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus kompak dan tuntas agar masalah di Kota Batam bisa selesai. Kita ingin pembangunan ini benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke tingkat kelurahan,” tegasnya.
Li Claudia juga meminta perhatian serius terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perencanaan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih antarprogram. Ia mendorong para camat dan lurah untuk aktif memberikan laporan kondisi wilayah dan menyusun program prioritas yang realistis dan solutif.
Dalam laporan para camat, sejumlah permasalahan mendesak dilaporkan kepada Wakil Wali Kota, Li Claudia. Ia menutup rapat dengan penegasan bahwa pembangunan Kota Batam harus diarahkan untuk menyelesaikan akar masalah dalam lima tahun ke depan.
“Kita sedang mengukir sejarah untuk Kota Batam, saya harap kota yang kita cintai ini dapat disegani hingga tingkat nasional. Mari bekerja serius, bersama, dan penuh tanggung jawab demi masa depan kota Batam tercinta,” tutupnya.
RASIO.CO, Batam – Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kewenangan kepada Kepala BP Batam untuk mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, dalam rangka penataan kawasan hutan.
Kewenangan itu, diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, tentang Penataan Penyediaan Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
“Tentunya peraturan ini menjadi semangat baru bagi kami di BP Batam, dalam memberikan kontribusi peningkatan investasi di Kota Batam,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, Selasa (6/5).
Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden itu, permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam, diajukan oleh menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, gubernur atau bupati/wali kota, badan otorita, pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau Masyarakat.
Hal ini sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri LHK nomor 7 tahun 2021.
Sementara dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2025, Kepala BP Batam menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan persetujuan pelepasan kawasan hutan di KPBPB Batam secara langsung ke Menteri LHK. Selain menteri atau pimpinan lembaga, pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian, atau Gubernur.
Sedangkan pimpinan badan hukum atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat, permohonan dapat diajukan kepada Menteri LHK melalui Kepala KPBPB (Kepala BP Batam). Tidak lagi diajukan secara langsung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK 7/2021.
“Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar untuk Kota Batam. Kewenangan ini tentunya memberikan kemudahan berinvestasi yang ujungnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” tutup Amsakar.
