Rabu, November 11, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 393

KPK Panggil 2 Hakim Agung, Usut Kasus Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua hakim agung yaitu Desnayeti dan Yohanes Priyana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat koleganya yakni Gazalba Saleh, Selasa (19/3).

“Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi: Desnayeti dan Yohanes Priyana,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip CNNIndonesia, Selasa (19/3).

Belum diketahui materi yang hendak didalami tim penyidik KPK terhadap kedua saksi tersebut. Biasanya, KPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah proses permintaan keterangan rampung dilakukan.

Berdasarkan temuan awal KPK, Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi sejumlah sekitar Rp15 miliar dalam kurun waktu 2018-2022. KPK menyebut terdapat sejumlah perkara yang dikondisikan Gazalba saat mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali. Pengondisian tersebut menguntungkan pihak berperkara. Salah satu sumber gratifikasi adalah pada saat Gazalba mengurus perkara kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mahkamah Agung (MA) menghukum Edhy dengan pidana lima tahun penjara dan pencabutan hak politik selama dua tahun. Vonis tersebut lebih ringan daripada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukum Edhy dengan sembilan tahun penjara dan pencabutan hak politik selama tiga tahun.

Edhy turut dihukum membayar denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp9.687.447.219 dan US$77.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan.

Putusan di tingkat kasasi diadili oleh ketua majelis Sofyan Sitompul dengan hakim anggota masing-masing Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Putusan diketok pada Senin, 7 Maret 2022.

Selain penerimaan gratifikasi, Gazalba juga disangka melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Gazalba diduga menggunakan uang hasil dari gratifikasi untuk membeli tunai satu unit rumah yang berlokasi di salah satu klaster di Cibubur, Jakarta Timur, dengan harga Rp7,6 miliar.

Serta satu bidang tanah beserta bangunan di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, seharga Rp5 miliar. Ditemukan juga penukaran sejumlah uang ke beberapa money changer menggunakan identitas orang lain yang nilainya miliaran rupiah.

Ini kali kedua Gazalba berurusan dengan KPK. Sebelumnya, ia sempat diproses hukum atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Gazalba dituding menerima suap terkait pengondisian putusan perkara pidana Budiman Gandi Suparman selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Namun, tudingan KPK tersebut dinilai tidak terbukti.

***

Satgas Pangan Natuna Cek Pasar Ranai, Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil

0

RASIO.CO, Natuna – Kapolres Natuna, AKBP Nanang Budi Santosa bersama Satgas Pangan Natuna mengecek ketersediaan bahan pokok di Pasar Ranai dan Gudang Bulog di Kecamatan Bunguran Timur, Selasa (19/3).

Dikutip TribunBatam, Pengecekan atau inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Ranai bertujuan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah serta memastikan ketersediaan stok bahan pangan terpenuhi hingga lebaran Idul Fitri mendatang.

“Saya bersama Satgas Pangan turun langsung melihat kondisi pasar, mulai dari pasar ikan, pasar sayur, hingga gudang Bulog untuk menanyakan para pedagang terkait harga bahan pokok,” kata Kapolres Natuna.

AKBP Nanang menjelaskan, dari hasil pengecekan di lapangan tidak ditemukan kenaikan harga bahan pokok penting yang signifikan oleh pedagang atau distributor di wilayah Kepolisian Resor Natuna. Dirinya juga memastikan ketersediaan beras bulog saat ini di wilayah Natuna masih aman hingga beberapa bulan ke depan.

“Ketersediaan beras Bulog saat ini juga masih aman. Ada sekitar 500 ton beras, artinya masih aman jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat sekitar 150 ton per bulannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Kapolres Nanang mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas, karena ketersediaan pangan di wilayah Natuna masih dinilai aman.

Ia juga mengimbau para pedagang bahan pokok di wilayah Natuna, bisa berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk kepolisian jika suplai komoditas bahan pokok mengalami kelangkaan atau terhambat dalam proses distribusinya.

Sementara Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bulog Ranai, Ryanel Ismansyah sebelumnya memastikan stok beras bulog cukup memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan 1445 Hijriah. Ia menjelaskan, stok beras bulog saat ini ada sekitar 840 ton yang tersimpan di dua gudang.

Gudang Bulog Ranai sebanyak 325 ton dan 515 ton di gudang Kompleks Pergudangan Sedanau. Selain itu, ada tambahan 500 ton beras yang saat ini masih dalam perjalanan menuju Natuna.

“Sebanyak 500 ton dikirim secara bertahap. Saat ini dalam proses pengiriman,” ujar Ryan, Rabu (13/3).

Ia menjelaskan dengan stok ratusan ton itu, diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Natuna selama Ramadhan hingga beberapa bulan kedepan.

“Kebutuhan masyarakat biasanya rata-rata dalam sebulan 150 ton, artinya dengan stok yang ada saat ini maka kami pastikan kebutuhan beras akan tercukupi,” jelasnya.

Ryan melanjutkan, dengan stok yang ada dan stok yang dalam perjalanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Oktober 2024 mendatang.

“Yang jelas stok untuk bulan puasa dan lebaran itu aman. Bahkan untuk Idul Adha kami pastikan juga masih aman,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, harga beras bulog jauh lebih terjangkau dibandingkan beras premium. Per kilogramnya dijual Rp11.500,- yang merupakan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Nasional. Selain itu, beras Bulog yang ada di Natuna ada dua jenis yaitu beras Thailand dengan tekstur keras dan beras Vietnam dengan tekstur lembut atau pulen.

***

Kebahagiaan Marlin Melihat Antusias Anak-Anak Ikut Ibadah Ramadhan

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Gubernur Hj Marlin Agustina Rudi samgat bahagia dengan antusia anak-anak hadir di masjid-masjid. Terlebih mereka juga aktif ikut rangkaian ibadah Ramadhan, baik puasa, shalat tarawih dan lainnya.

“Anak anak adalah calon pemimpin. Pemilik masa depan. Akhlak dan karakter mereka harus dibentuk sejak usia dini,” ujar Marlin di Masjid Raudlatul Jannah, Kavling Pancur Baru, Sei Beduk, Kota Batam, Senin (18/3) malam.

Di Masjid Raudhatul Jannah, Ketua TP PKK Kota Batam ini melangsungkan rangkaian Safari Ramadhannya. Cukup ramai anak-anak yang memenuhi masjid tersebut. Mereka pun menyimak dengan seksama apa yang disampaikan Marlin.

Ketua PIKORI BP Batam ini terus menyemangati anak-anak untuk selalu hadir di masjid. Baik untuk rangkaian ibadah shalat, maupun aktivitas keagamaan lainnya.

“Ingat untuk selalu santun dan patuh pada orang tua, guru. Tetap rajin shalat dan mengaji ya,” kata Marlin.

Pada kesempatan itu, Marlin mengajak masyarakat untuk terus memberi dukungan untuk pembangunan Batam. Dukungan dan partisipasi sesuai dengan peran masing-masing. Terlebih dengan selalu menjaga Batam aman dan kondusif,

“Mari bersama-sama membangun Batam kota yang madani dan modern dan mensejahterakan masyarakatnya,” kata Batam.

Marlin berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini berpartisipasi dalam pembangunan Kepri, khususnya Kota Batam.

“Semua tidak akan terwujud jika kita tidak bekerja sama dalam pembangunan,” kata Marlin, yang kembali mengajak untuk bersama-sama hadir di Dataran Engku Putri, Sabtu (23/3) nanti.

Redaksi@www.rasio.co//

Polsek Dabo Singkep Berhasil Ungkap Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur

0

RASIO.CO, Lingga – Polsek Dabo Singkep menggelar Konferensi pers pengungkapan kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur, bertempat di Mapolsek Dabo Singkep, Selasa (19/03).

Kegiatan tersebut di laksanakan di Polsek Dabo Singkep yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Dabo Singkep, IPTU Rohandi P Tambunan, S.IP., M.A.P didampingi Kasihumas Polres Lingga, IPTU Abdurrahman Kanit Reskrim Polsek Dabo Singkep IPTU Kristian.

Kasus ini berawal dari adanya Laporan tentang kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan pelaku berinisal A (19 Tahun).

Dalam Releasenya Kapolsek Dabo Singkep IPTU Rohandi P Tambunan, S.IP., M.A.P mengatakan, Dimana kejadian berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 15.00 WIB, tersangka A (19) minum – minuman beralkohol bersama 3 orang saksi hingga pukul 20.00 WIB di Dabo Singkep.

Kemudian tersangka (A) bersama rekannya pulang kerumah saksi (R) yang berada di JL Raya Persing RT 002 RW 002 Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir, kemudian Tersangka (A ) mengajak korban (NF) melalu Telepon WhatsApp untuk ikut minum – minuman beralkohol tetapi korban menolak, kemudian Tersangka (A) menjemput korban yang berada di rumah saksi (T), saksi (T) mengajak korban (NF) untuk minum beralkohol tersebut walaupun sempat menolak karena di paksa korban (NF) akhirnya juga ikutan minuman beralkohol.

Sekiranya 00.30 WIB tersangka (A) mengajak korban masuk ke kamar dengan menarik tangan korban, korban yang berada dalam pengaruh Alkohol menurti kemauan tersangka untuk melakukan hubungan badan.

Kapolsek mengungkapkan, tempat Kejadian Perkara berdasarkan Laporan Polisi berada di JL Raya Persing RT 002 RW 002 Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kab. Lingga.

“Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam, 1(satu) helai baju kemeja warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna pink, 1 (satu) helai celana kargao warna hitam, 1 (satu) helai seprai Motif Bunga warna merah, 14 kaleng Carlsberg kosong, 1 Botol Kawa – Kawa Kosong, 1 Botol Anggur Merah Kosong,” ungkap Kapolsek.

Kapolsek menjelaskan, tersangka melakukan aksinya sebanyak satu kali kepada Korban (NF).

“Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Unit Reskrim bahwa tersangka, telah melakukan tindak pidana Persetubuhan dan/atau Pencabulan kepada korban yang berinisial (NF) sebanyak 1 kali,” jelasnya.

Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal berlapis yakni pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016, dan pasal 82 ayat (1) UU RI Tahun 2016, dengan ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 Tahun.

“Untuk itu, kami berharap dengan pengungkapan kasus ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukan suatu tindak pidana, dan saya juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban suatu tindak pidana,” tutup Kapolsek Dabo Singkep IPTU Rohandi P Tambunan, S.IP., M.A.P.

Diakhir amanat nya Kapolsek juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih memastikan anak-anaknya untuk pulang tepat waktu.

“Kepada masyarakat khususnya kabupaten Lingga pastikan anak -anaknya untuk pulang tepat waktu, jika belum pulang agar segera di hubungi atau di cari untuk memastikan agar anak-anaknya terhindar dari kejadian atau hal-hal yang tidak kita ingin kan,”tegas Kapolsek.

***

Curi Uang Majikan, ART Dibekuk Polisi Sebelum Kabur ke Jakarta

0

RASIO.CO, Batam – Asisten Rumah Tangga (ART) di Kota Batam yang nekat curi uang majikannya ditangkap Polsek Lubuk Baja sebelum kabur ke Jakarta lewat jalur laut.

Dikutip TribunBatam, ART yang ditangkap Polsek Lubuk Baja tersebut diketahui berhasil menggondol uang majikannya ratusan juta saat majikan tidak ada di rumah.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Jumat (15/3) lalu. Saat itu korban Ernawati yang tinggal di Komplek Bumi Indah Kelurahan Lubuk Baja, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sedang berada di Jakarta.

Sementara yang ada di rumahnya, orang tuanya bersama ART. Ernawati mendapat informasi dari orang tuanya, ART berinisial H tidak ada di rumah dan sudah kabur.

Mendapat informasi tersebut, Ernawati meminta orang tuanya untuk mengecek lemari di dalam kamarnya. Dan melihat isi tas warna hitam apakah masih ada uang yang disimpan di dalam. Saat dilakukan pengecekan, ternyata uang pecahan dolar Singapura dan pecahan Euro sudah tidak ada. Totalnya kurang lebih jika dirupiahkan Rp 110 juta. Aksi tersebut lalu dilaporkan ke Polsek Lubuk Baja, setelah korban tiba di Batam.

Mendapat laporan dari korban, unit Reskrim Polsek Lubuk Baja melakukan pengembangan dan mengecek rumah korban. Dari pengecekan di lapangan, ternyata aksi pelaku terekam CCTv di rumah korban.

Berdasarkan alat bukti tersebut, unit Reskrim Polsek Lubuk Baja melakukan pencarian terhadap pelaku. Pelaku akhirnya diamankan pada Minggu (17/3) di Kavling Sei Tering Kecamatan Bengkong. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 50 juta, $1600 Dollar Singapore, dan €370 Euro.

Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arvian mengatakan, pelaku berencana akan berangkat ke Jakarta pada Rabu (20/3) yang akan datang.

“Sambil menunggu waktu keberangkatan, pelaku bersembunyi di rumah kos di daerah Bengkong,” kata Yudi.

Di tempat terpisah, Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja Ipda Jonatan Reinhard Pakpahan mengatakan, awalnya pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penghuni baru kamar kos di wilayah Kavling Sei Tering Bengkong.

“Kita cek ke lokasi, sampai di lokasi kita melihat ada warga seperti ciri-ciri yang ada di dalam kamera CCTv yang kita gunakan sebagai barang bukti,” kata Jonatan.

Ia juga menjelaskan, pihaknya melakukan penggeledahan terhadap kamar kos dan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah uang pecahan rupiah dan juga uang asing. Saat ini pelaku sudah mendekam di Polsek Lubuk Baja untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Untuk sementara, pelaku dijerat Pasal 362 KUHPidana Dengan ancaman hukuman pidana selama 5 tahun.

Redaksi@www.rasio.co//

Dewan Pengawas BP Batam Tinjau Pembangunan 4 Rumah Contoh di Tanjung Banon

0

RASIO.CO, Batam – Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam, Elen Setiadi meninjau pembangunan rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, Minggu (17/3) lalu. Ia hadir ke Tanjung Banon bersama Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto dan seluruh anggota bidang di lingkungan BP Batam.

Disela-sela kunjunganya, Elen mengatakan kunjungan itu untuk melihat progres pembangunan rumah contoh warga dan lokasi hunian tetap warga di Tanjung Banon. Sehingga, pergeseran warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ini, bisa segera dilakukan.

“Saat ini, pemerintah terus menyelesaikan proses keseluruhannya. Sehingga, proses pembangunan secara keseluruhan rumah untuk masyarakat yang sudah kita siapkan itu bisa segera kita lakukan,” ujarnya.

Ia berharap, pembangunan hunian tetap untuk warga ini bisa terealisasi hingga akhir tahun ini. Terutama pembangunan rumah untuk warga yang telah pindah ke hunian sementara.

“Maka rumah contoh ini penting supaya masyarakat yang masih ragu atau belum berminat ini bisa melihat bahwa pemerintah serius untuk menyiapkan rumah ini bagi penduduk,” katanya.

Pembangunan rumah dengan tipe 45 dan luas tanah 500 meter, merupakan solusi yang baik untuk masyarakat. Sebab, rumah dengan luasan tanah sebesar 500 meter, akan sulit untuk ditemukan di Kota Batam.

Tidak hanya menyediakan hunian, pemerintah juga akan menyiapkan pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perekonomian warga kedepannya. Mulai dari pelatihan hidroponik, peternakan dan sebagainya.

Sehingga kedepannya, Tanjung Banon tidak hanya menjadi tempat hunian masyarakat. Namun, dengan hunian dan lahan 500 meter tersebut, masyarakat bisa melakukan kegiatan yang produktif, sehingga dapat membantu perekonomian keluarga.

“Jadi ini, betul-betul kita siapkan dengan serius. Mudah-mudahan masyarakat ini bisa segera menempati rumah rumah yang menjadi hak mereka,” tutup Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto juga berharap agar pengembangan Rempang ini bisa lancar kedepannya. Sehingga Rempang ini dapat menjadi kota yang baru. Kota yang membuka lapangan kerja yang banyak dan peluang-peluang bisnis lainnya.

“Harapannya, semoga pembangunan ini bisa terus lancar dan sukses semua,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pembangunan rumah contoh warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City, sudah mencapai 90 persen.

Begitu juga dengan pembebasan lahan garapan warga di Tanjung Banon. Dari total keseluruhan sebanyak 46 persil lahan, saat ini 44 persil lahan telah diserahkan kepada pemerintah.

Tim Terpadu Kota Batam yang terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, TNI, Polri dan Kejaksaan telah melayangkan Surat Peringatan (SP) ke-3 kepada para penggarap lahan di Tanjung Banon, Jumat (15/3) lalu.

Diatas 46 persil lahan itu, BP Batam akan membangun 961 hunian baru kepada masyarakat yang terdampak Pengembangan Rempang Eco-City. Hunian baru itu, ditargetkan akan mulai dibangun pada bulan April tahun 2024 ini.

Tidak hanya BP Batam, Kementerian PUPR juga akan melakukan pematangan lahan dan pembangunan fasilitas sosial serta fasilitas umum di lokasi hunian baru masyarakat pada pertengahan Maret ini.

Redaksi@www.rasio.co//

Duduk Perkara Korupsi Pembiayaan Ekspor yang Dilaporkan Sri Mulyani

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan empat perusahaan penerima dana dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diserahkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, Senin (18/3).

Dikutip CNNIndonesia, Burhanudin menjelaskan dugaan kasus korupsi tersebut terendus pada tahun 2019 dari hasil pemeriksaan BPKP, Itjen Kementerian Keuangan dan juga Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara (Jamdatun).

“Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia merinci keempat perusahaan itu merupakan PT RII dengan dugaan fraud sebesar Rp1,8 Triliun, PT SMR sebesar Rp216 Miliar, PT SRI sebesar Rp1,44 Miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 Miliar.

“Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Burhanudin mengklaim jumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi itu juga masih berpotensi bertambah. Pasalnya, kata dia, masih ada enam perusahaan lainnya yang diduga terlibat fraud dalam kasus pembiayaan ekspor senilai Rp3 Triliun.

“Akan ada gelombang kedua yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar,” jelasnya.

Kendati demikian, Burhanuddin mengatakan keenam perusahaan tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Setelah proses pemeriksaan rampung, kata dia, berkas laporan keenam perusahaan itu akan segera diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam rangka pemulihan aset.

Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar keenam perusahaan tersebut dapat menindaklanjuti arahan dari BPKP, Itjen Kementerian Keuangan dan Jamdatun agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana.

“Tolong segera tindaklanjuti ini, daripada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih pemeriksaan,” tegasnya.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Ia memastikan status kasus tersebut akan ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Ketut menyebut empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

“Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya,” pungkasnya. 

***

Walikota Rudi : Keberhasilan Membangun Batam karena Kekompakan Stakeholder

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi, membuka acara Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, di Aula Engku Hamidah, Kantor Pemerintah Kota Batam, senin (18/03) kemarin.

Hadir dalam acara ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jefridin, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Batam, dan sejumlah pejabat dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi bertujuan untuk memperoleh informasi dan konfirmasi dari Stakeholders Prencanaan (Bapenda/ OPD) dan Stakeholders non pemerintah terkait dengan pencapaian pembangunan kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan dan inovasi daerah.

Dalam tahap ini, aspek dan indikator penilaian pencapaian pembangunan memiliki 10 indikator, kualitas dokumen perencanaan 4 indikator, proses penyusunan dokumen perencanaan 5 indikator, dan untuk inovasi sendiri memiliki 4 indikator.

Untuk Stakeholder pembangunannya pertama, pemerintah daerah yang meliputi Bapenda Provinsi, OPD terkait perencanaan dan pencapaian, perwakilan Bapenda Kabupaten/ Kota dan DPRD.

Sedangkan untuk Stakeholders non-pemerintahnya, ada tokoh masyarakat, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perwakilan dunia usaha/ asosiasi profesi, kelompok rentan, media, pelaksana inovasi, penerima manfaat profesi, dan perwakilam ombudsman RI di Provinsi.

Dalam sambutannya, Rudi memaparkan, bahwa sejak Batam dipimpin oleh Bj Habibie, Batam diperuntukan untuk dijadikan kota industri. Oleh karenanya, jalan di Kota Batam tidak boleh memiliki kelas jalan, semua harus dibangun bertaraf internasional.

“Jadi seluruh jalan di Kota Batam harus boleh dilewati oleh kendaraan apapun,” ujar Kepala BP Batam ini.

Rudi mengakatan Bahwa Kota Batam adalah milik seluruh warga indonesia, khususnya Kota Bayam. Oleh sebab itu, Ia menitipkan segala pembangunan Kota Batam demi Batam Kota Baru yang moderen, madani, dan sejahtera.

“Disamping bapak menilai, saya titip Batam karena Batam milik kita semua, seluruh warga indonesia. Bagaimana Batam menjadi row model ini yang harus kita jaga,” kata Rudi.

Rudi berterimakasih atas kekompakan yang terjalin selama ini sehingga pembangunan di Kota Batam bisa terus dilakukan dan berjalan denangan aman dan lancar.

“Ini berkat kerja dan kekompakan kita bersama. Target saya 5 tahun kedepan pembangunan di Kota Batam sudah selesai,” ujar Rudi.

Rudi juga menitip kepada tim penilaian untuk memberikan penilaian yang terbaik sehingga jika ada permasalahan dapat segera diperbaiki dengan baik.

Redaksi@www.rasio.co//

Ansar Sampaikan Jawaban Pemerintah Terkait FP4GNPN di Paripurna DPRD Kepri

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad membacakan Jawaban Pemerintah Provinsi Kepri Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (FP4GNPN). 

Jawaban Pemprov Kepri tersebut disampaikan Gubernur Ansar pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri yang dilaksanakan di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Senin, (18/03) kemarin. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak dan didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. 

Di awal pidatonya, Gubernur Ansar menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap pandangan dari seluruh fraksi DPRD Provinsi Kepri yang mendukung penuh penyusunan Rancangan Peraturan Daerah FP4GNPN ini.

“Kita semua menyadari bahwa, penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat dapat mengancam kehidupan generasi muda dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan upaya terpadu dan kerjasama antar semua pihak dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika” ucapnya. 

Menurut Gubernur Ansar, upaya tersebut mulai dari deteksi dini dan pencegahan sampai dengan rehabilitasi penyalahguna narkoba, yang salah satunya melalui pembentukan Rancangan Peraturan Daerah FP4GNPN. 

Gubernur Ansar menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait langkah kongkrit dalam mengoptimalkan layanan rehabilitasi yaitu Pemprov Kepri melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi rehabilitasi penyalahguna narkoba akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan layanan rehabilitasi.

“Diantaranya dengan penguatan kelembagaan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan, meningkatkan kompetensi rehabilitasi kepada petugas intervensi berbasis masyarakat melalui bimtek, melakukan pembinaan sampai dengan desa/kelurahan melalui agen pemulihan, dan memberikan layanan rehabilitasi berkelanjutan (pemantauan dan pendampingan pemulihan pecandu)” papar Gubernur Ansar.

Lebih jauh terkait sanksi yang ditanyakan juga dalam pandangan tersebut, Gubernur Ansar menjelaskan pasal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

“Ketentuan tersebut sebagai langkah awal atau pintu masuk dalam upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam hal ini fasilitasi rehabilitasi, dan tidak adanya rumusan sanksi yang berkaitan tersebut hal ini dikarenakan jenis dan besaran sanksi telah diatur dalam Pasal  55 dan Pasal 128 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” jelasnya. 

Terakhir, terkait pendanaan yang tersebut dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Nasdem, dalam hal dana tanggung jawab sosial perusahaan/CSR,untuk pengaturannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan /CSR.

“Sedangkan dalam hal pemberian dana dari pemerintah dalam RANPERDA ini tidak diatur, karena hal itu dengan sendirinya akan merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah” pungkas Gubernur Ansar. 

Redaksi@www.rasio.co//

Muhammad Rudi Harap Hubungan Bilateral Batam dan Singapura Semakin Kuat 

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menerima lawatan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok Fook Seng, Senin (18/3) di Marketing Center BP Batam.

Kegiatan ini diketahui merupakan kunjungan pertamanya ke Kota Batam pasca ditunjuk sebagai Dubes pada tahun 2022 silam. Hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama antara dua pihak menjadi motivasi Kwok Fook Seng untuk menuntaskan niatnya untuk mengunjungi kota yang dijuluki Bandar Dunia Madani ini.

Pada pertemuan siang itu, Kwok Fook Seng mengaku terkesan dengan pembangunan infrastruktur yang masif. Ia tak lupa memberikan apresiasi berupa ucapan selamat atas capaian Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang telah mengantarkan perekonomian Kota Batam hingga tumbuh mencapai angka 7,04 persen pada tahun 2023, setelah sempat terpuruk saat Covid-19 melanda.

“Kami ucapkan selamat kepada Bapak Rudi atas capaian yang telah diraih. Semua yang telah dibangun membuahkan hasil yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam hingga saat ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kwok Fook Seng.

Melihat lajunya perkembangan perekonomian Kota Batam, ia lantas mengusulkan beberapa peluang kerja sama, terutama pada sektor energi hijau terbarukan dan digital yang telah diklasifikasikan sebagai Masa Depan Ekonomi Dunia (The Future of the World Economy).

Kwok Fook Seng menyebut kedua sektor perekonomian tersebut tengah menjadi atensi pemerintah pusat dan pemerintah Singapura. Tidak hanya itu, bidang kesehatan juga menjadi sektor ekonomi yang rencananya akan dikerja samakan. Adapun skema yang diusung adalah pengembangan SDM berupa tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat pada fasilitas kesehatan Kota Batam.

”Sebuah kehormatan bagi kami bisa berkunjung ke Batam. Tentunya kerja sama yang sudah terjalin saat ini akan kita jaga dan tingkatkan,” pungkas Kwok Fook Seng.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rudi menyambut baik rencana peningkatan kerja sama bilateral guna mendukung percepatan perekonomian kedua negara.

Lebih lanjut ia mengatakan, kerja sama yang sudah terjalin antara Kota Batam dengan Singapura berlangsung sangat baik. Terbukti dengan Singapura yang menduduki peringkat pertama investor dengan realisasi investasi sesuai data dari Kementerian Investasi/BKPM senilai USD 366,5 juta pada tahun 2023.

Rudi juga menyatakan komitmen BP Batam untuk tetap mendukung proses investasi Singapura di Kota Batam.

“BP Batam akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan proses investasi Singapura di Kota Batam. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat mempererat kerja sama kedua negara,” tutupnya.

Redaksi@www.rasio.co//