Jumat, November 13, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 605

Pelabuhan Batu Ampar Semakin Modern, BP Batam Datangkan STS Crane

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam mendatangkan satu unit ship to shore (STS) crane untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu Ampar.

STS crane telah tiba di Batu Ampar, Sabtu (8/4), setelah diangkut dari Pelabuhan Pohang Korea Selatan, menggunakan Kapal Dong Bang Giant No 1. Peralatan itu diproduksi oleh Korin Corporation.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, STS Crane ini sudah dipesan sejak tahun 2022 lalu dan tiba di Batam, Sabtu (8/4) kemarin. Pemesanan kontainer ini, sengaja dilakukan untuk mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern kedepannya.

Sebagaimana diketahui, kata Muhammad Rudi, Pelabuhan Batu Ampar sudah beroperasi puluhan tahun. Namun, hingga tahun lalu masih menggunakan peralatan konvensional crane manual selama bertahun-tahun. Untuk itu, dibawah kepemimpinannya, ia ingin Pelabuhan Batu Ampar yang menggunakan teknologi terkini.

“Teknologi sudah cukup canggih, kita order ini tak lain karena kita ingin memenuhi kebutuhan Kota Batam dengan teknologi, yang tidak boleh ketinggalan dengan negara lain,” ujarnya di Pelabuhan Batu Ampar, Minggu (9/4).

Dengan STS Crane yang saat ini sudah hadir di Pelabuhan Batu Ampar, diharapkan proses bongkar muat barang dari kapal ke darat bisa lebih cepat. Sebagaimana, keterangan dari pihak perusahaan, dalam 1 jam STS Crane dapat melakukan aktivitas bongkar muat sebanyak 35 kontainer.

“Berarti tidak sampai 2 menit per satu kontainer untuk bisa ke darat,” katanya.

Sehingga, dengan lalu lintas kontainer di Pelabuhan Batu Ampar yang mencapai 600 ribu lebih kontainer per tahun, maka untuk bongkar muat ini tentunya bisa lebih cepat.

“Artinya alat ini bisa menyelesaikan banyak masalah di sini. Tentu kalau ini berjalan baik tahun depan kita harapkan sudah menambah lagi,” tuturnya.

Begitu juga dengan area container yard yang saat ini sudah dibangun dengan target seluas 20 hektare. Sehingga, Batam menjadi hub logistik akan semakin cepat tercapai. Dengan kata lain, Batam saat ini sudah siap untuk menjadi tempat penitipan kontainer bagi siapapun.

“Sudah dititip boleh dibawa keluar tanpa proses lagi karena Batam adalah Free Trade Zone. Daerah kawasan bebas yang barang apa saja boleh masuk. Hari ini mungkin kontainer masuk hanya kebutuhan warga atau masyarakat Kota Batam, kedepannya Batam akan menjadi hub logistik untuk negara atau daerah lain di Indonesia sendiri,” tegasnya.

Jika Batam sudah menjadi Hub Logistik, maka apa yang telah ditargetkan pemerintah pusat kepada dirinua sudah bisa diwujudkan dari sisi darat. Sementara dari sisi laut, ia berharap kepada instansi terkait juga ikut mendukung memberikan pelayanan bagi pemilik barang. Terutama pelayanan dari segi kapal pandu dan sebagainya. Sehingga ada estimasi waktu yang bisa diperhitungkan oleh pemilik barang.

“Artinya dari sisi daratnya sudah teramankan dan sudah ada rasa kepercayaan dari mereka. Dan dari sisi laut, saya titip kepada Kepala KSOP mudah-mudahan nanti kapal tunda dan segala macam juga harus ada waktu yang tepat. Sehingga orang yakin karena waktu adalah segalanya bagi pebisnis,” tuturnya.

Ia menambahkan, dari sisi darat dan laut bisa dijalankan dengan baik, maka kdepannya pemilik barang akan berlomba-lomba untuk menitipkan barangnya di Batam. Begitu juga nanti untuk di Bandara Hang Nadim yang sudah disiapkan.

“Sehingga nanti tidak terjadi sesuatu yang akan menghambat, karena waktunya yang terlalu lama. Ini adalah awal dan kita akan menambah terus. Semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kita, kita hanya bisa berusaha tapi Allah yang memutuskan usaha kita ini,” imbuhnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Nostalgia Sesama Alumni KAHMI Lingga Gelar Buka Bersama

0

RASIO.CO, Lingga – Dalam rangka merajut tali persaudaraan dan persatuan, Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Lingga, menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama alumni. Sabtu (8/4/2023).

Zamroni , S.H,.M.M selaku inisiator kegiatan menyampaikan, kegiatan ini selain sebagai forum silaturahim antar kader dan alumni HMI, juga untuk membahas sejumlah rencana kegiatan yang saat ini sedang di susun oleh MD KAHMI Kabupaten Lingga.

‘’Kegiatan ini untuk memperkuat silaturahim. Selain buka puasa bersama, langkah berikutnya adalah mempersiapan sejumlah agenda kegiatan yang saat ini di bahas oleh tim kecil.’’ujar pria yang saat ini meenjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga ini.

Ditambahkan Alumni Anggota HMI Komisariat Cabang Semarang ini, kegiatan seperti ini sebagai pengobat rindu bertemu dengan keluarga HMI-KAHMI.’’

Harapan saya kedepan kita tetap menjalin komunikasi yang baik antar MD dan ke depannya silathurahmi seperti ini dapat dikelola dengan baik.’’ Imbuh Zamroni.

Sementara itu H. Alias Wello. S.I.P. yang hadir dalam kegiatan tersebut berpesan kepada para alumni KAHMI Kabupaten Lingga, untuk terus meningkatkan kontribusi di tengah masyarakat dan membantu kerja pemerintah daerah melalui berbagai program kerja maupun rekomendasi.

‘’Besarnya KAHMI ini tergantung kompetensi alumninya. Alumni harus mampu membesarkan organisasi. Saya berharap program kerja KAHMI yang telah disusun untuk tetap fokuskan untuk mengoptimalkan potensi alumni untuk berkontribusi,’’imbuh mantan Bupati Lingga ini.

Menurut Alumni Anggota HMI Komisariat Cabang Yogyakarta ini, MD KAHMI Lingga saat ini sudah memiliki struktur yang kuat, dirinya berharap agar para alumni tetap satukan hati agar organisasi ini semakin besar dan tidak terpecah belah.

‘’Harapan saya tetaplah menjalin komunikasi yang baik antar Alumni. HMI memiliki crazy network, jika dijadikan kekuatan bersama dalam mengambil sikap yang baik untuk masyarakat Kabupaten Lingga.’’imbuh Alias Wello.

Acara buka bersama Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Lingga dihadiri puluhan alumni, tampak hadir sejumlah alumni HMI diantaranya Ketua Bawaslu Lingga Zamroni , S.H,.M.M, Mantan Bupati Lingga H. Alias Wello. S.I.P, Komisioner KPU Kabupaten Lingga Zulyadin, Ketua PWI Lingga Jhony Prasetyo serta sejumlah alumni HMI.

Pastikan Pelayanan Kesehatan Maksimal, Ketua DPRD Kunjungi Puskemas di Pelosok Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Hal ini mengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terkait erat dengan segala aspek kehidupan. Kesehatan juga menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

Ket foto: kunjunga kerja Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin beserta Anggota DPRD Lingga, Alpio Diaz Pawelloy di UPT Puskesmas Dabo Singkep. (Foto Hunas DPRD Lingga).

Menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu hidup sehat. Caranya dengan memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau untuk semua anggota masyarakat, dalam hal ini adalah penyediaan pelayanan kesehatan dasar.

Puskesmas adalah adalah ujung tombak penyediaan pelayanan terdepan bagi kesehatan dasar masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.

Menjalankan fungsi pengawasan kinerja Pemkab Lingga, Ketua DPRD Ahmad Nasirudin kunjungan pusat pelayanan kesehatan di pulau pulau terpencil. Pemenuhan petugas kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang terletak di pelosok pesisir Kabupaten Lingga adalah hal penting yang harus dilakukan Pemkab Lingga. Kecamatan Semayang merupakan kecamatan yang secara geografis adalah daerah pulau pulau terpencil yang membutuhkan perhatian khusus untuk penempatan tenaga kesehatan.

“Saya sering turun ke daerah- daerah di wilayah kecamatan Senayang ini, Saya minta Dinkes dan Puskesmas senayang isi petugas di desa dan di daerah daerah yang ada fasilitas nya, baik itu Pustu maupun Polindes, jangan ada masyarakat yang melapor petugas kosong, dan tidak ada obat, saya tidak mau dengar itu lagi,” kata Ahmad Nashiruddin, belum lama.

Sejak tahun 2019 ia menjabat sebagai ketua DPRD Lingga, anggaran kesehatan tidak pernah di pangkas. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanah undang undang dan mengingat pentingnya pelayanan kesehatan di masyarakat.

“Untuk itu tolong di perhatikan petugas untuk wilayah – wilayah hinterland,” ucapnya.

Selain itu, untuk tenaga kesehatan yang ditugaskan ke daerah daerah pesisir diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dan disiplin tinggi.

*Setiap pagi sampai jam kerja tolong berada di tempat, buka Pustu dan Polindes, biar mudah masyarakat berobat di fasilitas milik daerah tersebut, jangan kosong, saya pernah ketemu saat turun ke daerah daerah, tak ada petugas saat jam kerja, Pustu nya malah tutup,” terangnya

Selain memantau langsung ke pulau pulau terpencil sebagai anggota legislatif ia bersama legislator lainya di DPRD Lingga juga kerap melakukan inspeksi ke rumah sakit umum daerah baik di Daik maupun Dabo Singkep. Kunjungan ini untuk melihat langsung pelayanan kesehatan di Du a rumah sakit yang menjadi andalan masyarakat Lingga.

“Dengan turun langsung kita dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Semua tentu menginginkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” imbuhnya.

Puspundito

Malam Nuzulul Qur’an, Transformasikan dan Memasyarakatkan Nilai Alqur’an

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Tabligh Akbar Peringatan Malam Nuzulul Qur’an 1444 H / 2023 M Tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Masjid Darul Maghfirah, Sagulung, Kota Batam, Sabtu (8/4).

Acara digelar usai Shalat Isya, Tarawih, dan Witir berjamaah dengan mengambil tema ‘Al-Qur’an Sebagai Obat dan Rahmat’. Adapun hadir sebagai Penceramah mengisi tausiah Dai Kondang yang cukup sering muncul di layar kaca, Habib Ahmad Al Habsyi. Gubernur Ansar bersama Habib Ahmad pun berkesempatan menyerahkan bantuan sarung sebanyak 600 buah pada kesempatan itu.

Ansar sebelum ceramah Habib Ahmad menyampaikan sambutannya diawali dengan mengajak para hadirin untuk melantunkan Sholawat yang telah diijazahkan menjadi Sholawatnya Kepri langsung oleh Habib Segaf bin Hasan Baharun yakni Sholawat Busyro dan mengakhirinya pula dengan Sholawat Ilahana.

“Al-Qur’an adalah pembeda antara yang haq dan yang batil. Al-Qur’an juga solusi bagi kehidupan kita dimana dunia terus berkembang seperti ini, mari kita kembali kepada Al-Qur’an. Insya Allah agar jalan kehidupan kita menjadi lebih baik dan berkualitas di hadapan Allah SWT” ajak Gubernur Ansar.

“Tapi Mari kita jadikan pemacu dan pemicu semangat kita untuk terus mentransformasi nilai-nilai Alquran di tengah-tengah masyarakat kita. Yakin kalau itu bisa kita lakukan bersama Insya Allah negeri ini dapat keberkahan Al-Qur’an” ucapnya.

Gubernur Ansar tak lupa berpesan kepada masyarakat dalam menghadapi hari raya Idul Fitri ini untuk bersama-sama menjaga ketenangan Negeri dan menyambut hari raya idulfitri ini dengan penuh kesederhanaan saja.

“Maka cukup sederhana dengan situasi ekonomi seperti ini kita jaga ketahanan ekonomi keluarga, kalau ada rezeki yang Allah anugerahkan lebih baik disisihkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang nanti sangat kita butuhkan karena intinya idulfitri adalah kembalinya kita kepada fitrah Allah SWT” pesannya.

Sementara itu disela-sela tausiahnya, Habib Ahmad mengaku telah berkeliling Indonesia dimana sudah banyak Gubernur yang mengundangnya. Namun tak satupun yang seperti Gubernur Ansar. 

“Malam ini saya sampaikan, Kepri harus bangga punya seorang pemimpin, seorang Gubernur, baru satu-satunya di Indonesia saya menemukan Gubernur yang ‘Istiqomah Sholawatan’. Baru kali ini saya mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, ada seorang Gubernur yang mengajak warganya untuk tergila-gila kepada Rasulullah” ucapnya sungguh-sungguh.

Habib Ahmad pun senada dengan Gubernur Ansar dimana menurutnya wasila yang paling cepat membuat Allah SWT menurunkan rahmat adalah dengan lewat nama Rasulullah setelah menyebut nama Allah SWT.

“Maka tidak heran Sholawat itu cara paling cepat menunda murka Allah SWT, mengubah benci jadi cinta. Kita getarkan dulu masjid ini dengan bershalawat” ajak Habib Ahmad diikuti oleh seluruh jamaah.

Redaksi@www.rasio.co//

Ramadhan Malam ke-16, Gubernur Ansar Safari ke Masjid Al Hijrah

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad pada malam ke-16 Ramadhan bersafari ke Masjid Al-Hijrah, Perumahan Galaxy Tanjung Riau, Sekupang, Batam, Kamis (6/4).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar sekaligus menyerahkan bantuan untuk pembangunan masjid sebesar Rp70 juta dengan rincian Rp63 juta dari APBD Pemprov dan Rp7 juta dari Gubernur Ansar pribadi.

Di Masjid ini sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Gubernur Ansar dan rombongan juga sholat Isya dan tarawih berjamaah. Gubernur Ansar juga memberikan tausiah dan sambutan singkat. Dalam tausiahnya Gubernur Ansar mendoakan seluruh jamaah agar dapat istiqomah melanjutkan tugas-tugas mulia sampai di penghujung ramadhan.

“Semoga amal ibadah kita di terima oleh Allah SWT, semoga Allah SWT menganugrahkan satu predikat termulia menjadikan hambanya paling mulia taat beribadah” ucap Gubernur Ansar.

“Dan Allah SWT akan mengeluarkan orang-orang bertaqwa dari kesulitan dan akan memberikan rezeki yang tak di sangka dan itu adalah janji Allah SWT kepada umatnya” ungkap Gubernur.

“Khusus di Kota Batam, kita telah membangun rumah singgah di Sekupang, kemudian melanjutkan program ustadz hinterland, alat sterilisasi makanan untuk UMKM, dan 4 Unit Sekolah Baru” paparnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Perubahan Iklim

0

Oleh: Sukma Arum Mahasiswi Program Studi Administrasi Publik Stisipol Raja Haji

Perubahan iklim adalah perubahan jangka Panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun, dan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan dapat merubah suhu bumi menjadi lebih hangat,menjadi lebih panasatau kering, bahkan menjadi lebih dingin atau basah.  

Perubahan iklim terbatas hingga Regional tertentu dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi. Dan dapat disimpulkan secara lebih ringkas bahwa perubahan iklim secara harfiah adalah iklim yang berubah akibat suhu global rata-rata meningkat.  Keadaan ini harus kita waspadai karena dampaknya yang merugikan bagi kehidupan di muka bumi ini.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mendefenisikan bahwa perubahan iklim suatu perubahan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh adanya aktivitas manusia. Dan ada juga Menurut  UU No.31 Tahun 2009 Mengenai Meteorologi,klimatologi, dan geofisika, perubahan iklim merupakan berubahnya iklim yang di sebabkan oleh langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia.

Perubahan iklim yang terjadi bukan tanpa alasan dan tidak terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Perubahan ini terjadi karena ada faktor-faktor penyebabnya, baik itu karena fenomena alam maupun karena tingkah laku manusia. Beberapa penyebab perubahan iklim antara lain aktivitas penebangan liar yang di lakukan oleh manusia, terjadinya pemanasan global,efek rumah kaca, terjadinya badai El Nino dan El Nina, dan juga dikarenakan menipisnya lapisan ozon di atmosfer bumi.

Perubahan iklim dapat merugikan bagi kehidupan di muka bumi ini. Pertama adalah peningkatan suhu global, peningkatan temperature global bukan berarti semua daerah akan menjadi panas, bisa saja di suatu tempat terjadi peningkatan suhu sedangkan di tempat lain justru semakin dingin. Kedua yaitu melelehnya es di kutub, akibatnya adalah peningkatan permukaan air laut,  kerusakan ekosisten kutub, dan kepunahan spesies kutub, dengan keberadaan kota-kota di pesisir laut atau daerah dengan elevasi rendah seperti  Jakarta dan negara kepulauan Pasifik.

Banjir pun akan semakin sering terjadi di daerah tersebut. Kemudian, pola cuaca akan lebih sulit di prediksi akibat perubahan iklim. Di beberapa daerah, ini akan meningkatkan intensitas hujan yang kemudian mengakibatkan seringnya banjir. Di daerah lainnya,kemunculan arus panas akan semakin ekstrim dan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan. Dengan meningkatnya suhu dan air di lautan, badai topan akan semakin sering terjadi .

Selain itu, bagi daerah yang memiliki empat musim, lamanya musim akan semakin sulit di prediksi. Musim semi,musim dingin, dan musim lainnya terkadang bisa terjadi sepuluh hari lebih awal atau justru terlambat hingga dua minggu. Dan dampak selanjutnya adalah,dengan cuaca yang lebih hangat adalah situasi yang ideal bagi virus dan bakteri untuk menyebar. Penyakit tropis seperti malaria dan demam berdarah juga akan semakin luas cakupannya, bukan hanya di daerah tropis saja.

Akan tetapi perubahan iklim juga mempunyai dampak Positif salah satunya adalah dapat meningkatkan lahan-lahan produktif dari lahan yang sebelumnya ditutupi es ataupun salju umumnya di wilayah lintang tinggi seperti Greenland. Tidak hanya itu perubahan iklim juga berdampak positif di Indonesia tentunya untuk para kegiatan pertanian yaitu tanaman pangan dapat tumbuh subur, hasil panen para petani lebih optimal,  kesuburan tanah terjaga setiap tahun, dan hama tanaman mudah di basmi.

Perubahan iklim bisa terjadi di muka bumi disebabkan karena beberapa faktor. Baik faktor alami dari alam maupun faktor manusia aktivitas-aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap alam. Namun, Sebagian besar iklim diakibatkan oleh manusia, karena Adapun tugas manusia dalam menghadapi perubahan iklim dan peristiwa alam yang terjadi adalah dengan mengelola bumi dengan baik serta sebisa mungkin bertindak hal-hal positif yang tidak memperparah keadaan bumi khusus nya iklim.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan peristiwa alam yang terjadi di perlukan adanya kesadaran di diri masyarakat untuk menjaga lingkungan dan melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir dampak buruk dari perubahan iklim. Selain itu Kerjasama yang baik antara pemerintah dan elemen dari masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari perubahan iklim serta mengatasi dampak dari peristiwa alam.

Perubahan iklim memang tidak bisa di hindari, namun sebagai individu kita setidaknya bisa mengurangi dampaknya. Yaitu dengan penggunaan peralatan hemat energy, mematikan alat elektronik dan lampu jika tidak di gunakan, menghindari penggunaan Heater dan AC yang berlebihan dan menetapkan susu sesuai kebutuhan, tidak boros air, menggunakan transportasi public, daur ulang sampah dan kurangi penggunaan barang sekali pakai, kurangi penggunaan kertas dan plastic, pilih produk ramah lingkungan,s serta mengubah pola makan menjadi lebih sehat.

Jagalah bumi kita, karena “kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, tetapi meminjamnya dari anak-anak kita”

Audit Berkala Kekayaan Birokrat

0

Oleh: Oktavianti Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Stisipol Raja Haji.

Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan puluhan miliar sejak beberapa tahun lalu, ditopang oleh aset tanah dan bangunan.

Harta Rafael tercatat lebih tinggi dari Dirjen Pajak maupun Menteri Keuangan. Masyarakat kemudian menemukan bahwa Rafael, pejabat eselon III Kemenkeu melaporkan harta kekayaan Rp56,1 miliar pada 2021.

Angka itu melebihi laporan harta kekayaan atasannya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yaitu Rp14,4 miliar (2021) dan mendekati laporan harta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu Rp58,04 miliar (2021). (Bisnis.com diakses 11 Maret 2023).

Setelah itu Komisi Pemberantasan Korupsi juga mulai menyelidiki Kepala Kantor Bea dan Cukai Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terkuaknya kasus ini masyarakat mendorong KPK untuk melakukan audit forensik harta kekayaan para pejabat negara.

Masyarakat kecewa dengan pelayanan yang kurang baik dari para birokrat. Kekecewaan itu semakin bertambah dengan melihat gaya hedonis para pejabat dan birokrat. Gaya hidup mewah ini menjadi sumber kecurigaan rakyat. Rakyat curiga harta yang dipamerkan adalah hasil dari penyalahgunaan kekuasaan yaitu korupsi. Hal ini menjadi petanyaan apakah perlunya audit secara berkala para pejabat dan birokrat?

Audit forensik terdiri dari dua kata, yaitu audit dan forensik. Audit adalah tindakan untuk membandingkan kesesuaian antara kondisi dan kriteria. Sementara forensik adalah segala hal yang bisa diperdebatkan di muka hukum/pengadilan. Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan (fraud). Penggunaan auditor untuk melaksanakan audit forensik telah tumbuh pesat.

Audit Forensik menurut Charterji (2009) dalam Purjono (2012) Audit Forensik (forensic auditing) didefinisikan sebagai aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum. Menurut Wiratmaja (2010) audit forensik merupakan suatu pengujian mengenai bukti atas suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan untuk menentukan keterkaitannya dengan ukuran-ukuran standar yang memadai untuk kebutuhan pembuktian di pengadilan. Audit forensik merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan. Audit ini meliputi prosedur-prosedur atau tahapan- tahapan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti.

Teknik-teknik yang digunakan audit untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti guna membuktikan, seperti berapa lama fraud telah dilakukan, bagaimana cara melakukan fraud tersebut, berapa besar jumlahnya, di mana dilakukannya, serta oleh siapa pelakunya (Purjono, 2012 dalam Astuti,

N. P. S. (2013). Fraud adalah suatu kecurangan antara lain korupsi, penggunaan aset yang tidak selayaknya (asset misappropriation), dan fraud atas laporan keuangan.

Audit forensik mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010). Strategi preventif dibuat dan

dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi serta peluang untuk melakukan korupsi. Pada strategi detektif dilaksanakan untuk kasus korupsi yang telah terjadi, maka kasus tersebut dapat diketahui dalam waktu singkat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Strategi reprensif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dalam praktik korupsi.

Korupsi bukan merupakan hal yang asing di lingkungan masyarakat. Korupsi di birokrasi pemerintahan sudah seakan mengakar sejak birokrasi tersebut berdiri. Korupsi menjadi masalah yang menghambat pembangunan Indonesia yang juga bisa menjadi faktor terjadinya krisis keuangan di Indonesia. Banyak oknum pejabat yang mementingkan diri sendiri dan melupakan integritas. Dorongan dari pribadi dan tekanan pihak luar mempengaruhi terjadinya korupsi, sementara penegakan hukum masih lemah. Hal ini yang membuat audit forensik harus dilakukan kepada para pejabat negera yang mempunyai harta yang jumlahnya di luar nalar.

Audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk mendeteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Audit forensik sangat dibutuhkan sehubungan dengan gerakan pemberantasan korupsi. Audit forensik pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1997 pada saat terjadi krisis keuangan. Audit forensik sangat membantu dalam mewujudkan good governance di Indonesia.

Namun dapat kita lihat sampai sekarang masih banyak para pejabat yang pamer harta di media sosial, hal ini menunjukkan kurangnya audit forensik yang dilakukan. Kebanyakan audit forensik di Indonesia dilakukan saat kasus tentang kekayaan pejabat naik ke permukaan saja. Seharusnya audit tidak hanya dilakukan menunggu adanya kasus yang mucul, audit harusnya dilakukan secara berkala agar meminimalisir jumlah korupsi di negara ini.

Peran audit forensik harus terus ditingkatkan terutama untuk membentuk individu dari para auditor yang anti fraud, karena keberhasilan audit forensik ditentukan oleh auditor itu sendiri. Hukuman untuk para pelaku fraud juga harus ditegakkan. Karena tampaknya para pelaku fraud kebal dengan hukum yang ada.

Nampaknya, koruptor tidak takut masuk bui. Melainkan lebih takut di-miskin-kan (Helmi Supriyatno, 2023) Memperbanyak pelatihan serta pendidikan untuk para auditor guna mengembangkan keahlian auditor tersebut, terutama di bidang investigasi. Peningkatan kualitas pengendalian intern di bidang pemerintah akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta dapat meningkatkan integritas pejabat dan pegawai pemerintahan yang pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

Dukung Kemajuan Ekonomi Masyarakat Senayang, DPRD Lingga Sepakati Bangun Tiga Dermaga Tahun 2023

0

RASIO.CO, Lingga – Kabupaten Lingga adalah sebuah daerah kepulauan adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Lingga memiliki 13 kecamatan, 7 kelurahan, dan 82 desa. Lingga merupakan daerah kepulauan dengan jumlah Pulau yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Lingga sebanyak 377 pulau besar dan kecil dan sekitar 285 pulau diantaranya belum berpenghuni.

Kecamatan Senayang adalah salah satu daerah kepulauan yang membutuhkan sarana. Dan prasarana transportasi laut untuk menunjang aktivitas warga.Dermaga adalah salah satu sarana penting yang dibutuhkan masyarakat untuk beraktivitas sosial maupun ekonomi.

Mengingat pentingnya Dermaga DPRD Lingga sepakat mengalokasikan anggaran pembangunan tiga dermaga di Kecamatan Senayang pada tahun 2023.

Alokasi anggaran infrastruktur pelabuhan ini sudah disetujui dalam Rapat Paripurna RAPBD Lingga tahun 2023 baru-baru ini. Seperti diketahui, APBD Lingga 2023 disepakati sebesar Rp 946.676.395.563.

Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin mengatakan pembangunan dermaga ini menjadi angin segar bagi Senayang. “Kami sudah setujui pembangunan tiga dermaga ini,” ungkap Ahmad, akhir tahun lalu.

Adapun tiga lokasi dermaga itu yakni di Mabong, Pongok dan terakhir pembangunan tambatan perahu di Kentar. Masing-masing anggaran proyek yakni Rp598.730.400 untuk Mabong dengan panjang dermaga 72 meter, Rp598.730.400 untuk Pongok dengan panjang dermaga 72 meter dan Rp173.448.600 untuk pembangunan tambatan perahu Kentar dengan panjang 78 meter. “Saya harapkan pembangunan ini bisa dilaksanakan pada 2023 demi kepentingan masyarakat luas,” sambung Ahmad.

Ia menjelaskan pembangunan dermaga ini adalah usulan dari masyarakat Senayang. Mereka mengharapkan dermaga ini bisa memudahkan perekonomian masyarakat. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Senayang sebagai nelayan. Pemanfaatan dermaga ini bisa memperpendek rentang kendali antar pulau.

Selain di Kecamatan Senayang Tahun 2023 ini juga Pemkab Lingga membangun empat dermaga di daerah hinterland lainnya di Kabupaten Lingga.
pelabuhan yang akan di bangun untuk mempermudah nelayan di Kabupaten Lingga untuk menambatkan perahu setelah melaut.

“Untuk pembangunannya akan mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2023 mendatang,” imbuh Ahmad Nasirudin.

*

Jalankan Fungsi Legislasi 2022, DPRD Lingga Sahkan 11 Ranperda Menjadi Perda

0

RASIO.CO, Lingga – DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang, membentuk Perda bersama-sama Bupati. Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.

Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau de­ ngan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi legeslasi DPRD Kabupaten Lingga Tahun 2022, lalu DPRD Lingga sahkan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Lingga menjadi Perda.11 Perda yang disahkan adalah Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/coorporate social responsibility. Ranperda tentang pemberdayaan masyarakat suku laut di Kabupaten Lingga.

Ranperda atas perubahan Perda Kabupaten Lingga nomor 8 Tahun 2018 Tentang perubahan Perubahan Tentang Perda nomor 9 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Ranperda Tentang Perlindungan Lah Pertanian dan Pangan Berkelanjutan.

Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun 2022. Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Ranperda Tentang Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa Definitif (Desa Air Batu, kebun Nyiur, Bendahara, Cempaka, Berjung dan Snempek). Ranperda Tentang Pemekaran Desa Persiapan menjadi Desa (Sebung, Pasir Lulun, Kentar dan Busung).

Rapat Paripurna Pengesahan Perda

DPRD Kabupaten Lingga menggelar Rapat PariplRapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ahmad Nashiruddin selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga dan dihadiri oleh Bupati Lingga, M. Nizar.S.Sos

Rapat paripurna digelar guna mendengarkan pandangan Fraksi-fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati Lingga pada Senin (14/2) kemarin.

Adapun dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Partai Nasdem yang diwakili oleh, Raja Muchsin, mengatakan bahwa Ranperda tentang Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Fraksi Nasdem menyarankan agar Pemerintah Daerah perlu mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan dengan menyusun program melibatkan OPD.

Untuk Ranperda Pemekaran Desa Fraksi Nasdem meminta agar Pemda harus merespon keinginan masyarakat di wilayahnya terkait pemekaran desa maupun pembentukan kelurahan. hal tersebut penting dilakukan sebagai wujud komitmen politik dalam kerangka demokrasi dan desentralisasi.

Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya terkait Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Fraksi Partai Golkar menyambut baik Ranperda tersebut, namun dengan catatan yaitu :

  1. Peran pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang di laksanakan degan menyusun program yang melibatkan OPD.
  2. Kajian terhadap kebutuhan, perencanaan program, pengaplikasian, evaluasi dan tindak lanjut.
  3. Agar pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

Sementara itu, untuk Ranperda tentang pemekaran desa Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya mendukung pemekaran 7 desa di 6 kecamatan dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengembangan wilayah maupun untuk kebijakan politis lainnya.

Terkait Ranperda tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2018 tentang retribusi jasa usaha dan perubahan atas perda nomor 9 tahun 2018 tentang retribusi perizinan tertentu Fraksi Partai Golkar menyambut baik.

“Namun demikian, perlu kami sampaikan berhubungan dengan perubahan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga ini harus dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi di atas peraturan daerah,” Tutup Seniy yang dipercaya untuk membacakan pandangan Fraksi Golkar.

Senada dengan itu, Sui Hok mewakili Fraksi Partai Demokrat Perjuangan Bangsa juga menyetujui Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, namun meminta agar ada pembahasan lebih lanjut.

“Kami Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa sangat mengapresiasi kinerja bupati beserta jajarannya, serta diharapkan Ranperda tersebut secepatnya di Sahkan menjadi Perda agar menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pembentukan desa baru,” ungkapnya.

Terakhir, Fraksi Keadilan Pembangunan dalam pandangannya terhadap Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meminta agar pemerintah dapat meyakinkan perusahaan yang akan berinvestasi bahwa regulasi yang dibuat adalah untuk memberikan perlindungan terhadap perusahaan, masyarakat serta pemerintah daerah agar terjalin kebersamaan, keadilan dan keterbukaan.

“Kami mengusulkan pembentukan dewan pengawas, sangat diperlukan sebagai upaya mengawasi implementasi CSR mulai dari perencanaan maupun pelaksanaan,” ujar Anwar mewakili Fraksi Keadilan

Sementara itu, terhadap Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 tahun 2018 tentang Retribusi jasa usaha dan perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Retribusi perizinan tertentu, Fraksi Keadilan Pembangunan meminta agar dengan diubahnya Ranperda tersebut diharapkan dapat menambah PAD Kabupaten Lingga dan menertibkan tata kelola dalam pengurusan izin.

Ketua DPRD Lingga, Ahmad Nasirudin, berharap dengan adanya Perda dapat memaksimalkan kinerja Pemkab Lingga dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

***

Libatkan 55 WNA, Bareskrim Gagalkan Kejahatan Telecom Fraud

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menggagalkan tindak pidana penipuan menggunakan media komunikasi Telecom Fraud yang melibatkan 55 warga negara asing (WNA) asal Asia Timur .

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri Jakarta, Rabu, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan banyak warga negara asing yang melakukan aktivitas mencurigakan di wilayahnya.

“Oleh karena itu kami melaksanakan penyelidikan dan benar di waktu hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 10.00 WIB, kami melaksanakan pengecekan dan penindakan di tiga lokasi,” kata Djuhandhani dikutip Antara.

Penindakan WNA terlibat kejahatan Telecom Fraud itu dilakukan di Jalan Selat Batam B10 Nomor 14 Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, di Jalan Pejaten Barat 4 Nomor 43A, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Jalan Sawo 2 Nomor 71 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dari ketiga tempat kejadian perkara tersebut, petugas mengamankan 55 orang WNA terdiri atas 55 orang laki-laki dan lima orang perempuan. Di lokasi penindakan juga terdapat enam orang warga negara Indonesia yang bekerja mengurus kebutuhan harian para WNA.

Penyidik belum bisa memastikan status warga negara para WNA tersebut karena tidak mampu memperlihatkan paspor sebagai identitas diri warga negara asing yang berada di Indonesia.

“Kami masih akan berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Kalau dilihat namanya adalah nama warga negara asing di daerah China. Namun kami belum bisa memastikan karena para pelaku ini sampai sekarang belum kami dapatkan paspornya,” katanya.

Ia mengatakan para WNA tersebut diduga berada di Indonesia melakukan tindak pidana penipuan menggunakan media elektronik. Diduga pula merupakan jaringan internasional, melakukan ilegal akses dan menggunakan dokumen perjalanan yang bisa jadi sah dan tidak sah atau tindak pidana pemalsuan visa tanda masuk atau izin tinggal atau menyalahgunakan kegiatan yang tidak sesuai maksud tujuan pemberi izin tinggal.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku menghubungi calon korban mengaku sebagai anggota polisi atau semacamnya untuk menipu korban dan meminta uang tebusan. Para pelaku ini juga menawarkan barang-barang elektronik seperti laptop, tablet dan sebagainya.

Namun, ketika transaksi disetujui barang-barang tersebut tidak dikirim kepada pemesan. Menurut Djuhandhani, dari modus ini para pelaku mendapatkan keuntungan kurang lebih miliaran rupiah.

Para WNA melakukan aksinya di Indonesia tetapi korbannya berada di luar negeri seperti China, Thailand, dan Taiwan.

“Dan sampai saat ini belum ada laporan atau pun bisa kami dapatkan korbannya secara langsung berdasarkan pengakuan mereka,” kata Djuhandhani.

Menurut dia, langkah yang dilakukan oleh kepolisian menindak para pelaku tersebut telah mencegah tindak pidana Telecom Fraud yang dilakukan jaringan tersebut. Langkah selanjutnya, Polri melakukan langkah “Police to Police” dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Divisi Hubungan Internasional dan Imigrasi.

***