RASIO.CO, Batam – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat meminta Pemko Batam untuk menambah jumlah CCTv.

Terutama di wilayah sekitar kantor pemerintahan, Jalan Engku Puteri Batam Center. Hal itu mengingat banyaknya aset daerah yang hilang dalam beberapa hari terakhir di antaranya enam tutup drainase dan  kabel listrik Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Miris kali ya. Pertama kita sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi,” sesal Rohaizat, Jumat (1/7).

Ia juga menyayangkan tragedi hilangannya tutup drainase inipun tidak terekam oleh CCTv Pemko Batam. Padahal lokasinya tepat berada di depan Kantor DPRD Kota Batam dan Kantor Pemko Batam.

“Sepertinya keras kali hidup di Batam ya? Sampai-sampai kabel PJU pun bisa hilang,” ujarnya sembari tersenyum.

Berdasarkan kejadian ini, Rohaizat minta Pemko memperbanyak pengadaan CCTv di tempat-tempat publik sehingga jika ada kejadian pencurian dapat segera dilacak pelakunya dan mencegah hal ini terulang lagi.

“Cukuplah kejadian ini aja yang terjadi. Jangan sampai terulang lagi di tempat-tempat yang lain,” katanya.

Ia juga berharap kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam untuk segera menutupnya kembali karena berbahaya bagi pengguna jalan terutama pejalan kaki.

“Saya berharap Pemerintah Kota Batam, bisa menjaga aset-aset pemerintah dengan baik. Penutupan kembali lubang drainase harus dilakukan sesegera mungkin karena miris juga.  Depan kantor DPRD dan di seberang Kantor Walikota drainase kayak gitu,” katanya.

Beberapa waktu yang lalu enam tutup drainase di jalur pedestrian Jalan Engku Puteri Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau hilang dicuri maling.

Tak lama kemudian, kabel listrik PJU di sekitar Perumahan Mediterania juga hilang.

“Hilang dicuri orang. Tutup drainase dan kabel listrik,” ujar Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam, Yumasnur.

***

RASIO.CO, Batam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Batam merekomendasikan agar Holywings Batam ditutup untuk sementara waktu.

Dalam rapat koordinasi antara Komisi I DPRD Batam dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, Jumat (1/7), OPD Pemko Batam ini telah melayangkan surat untuk Holywings Batam.

Rekomendasi DPRD Batam ini mempertegas surat yang dikeluarkan DPM-PTSP Kota Batam terkait perizinan Holywings Batam itu.

“Jangan beroperasi kalau belum ada izinnya. Sebelumnya PTSP sudah berikan surat penutupan pertama. Makanya tadi kami sampaikan PTSP dapat memberikan surat kedua untuk menutup usaha mereka. Karena sampai kemarin mereka masih beroperasi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Batam, Lik Khai saat rakor yang membahas perizinan tempat usaha jasa hiburan.

Ia menegaskan rekomendasi penutupan sementara waktu untuk Holywings Batam ini dilakukan sampai mereka dapat menunjukkan perizinan secara lengkap. DPRD Batam menegaskan jika pihaknya tidak pernah menghambat para pelaku usaha di Batam.

Namun jika perizinan tidak lengkap, dan tidak menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) serta meresahkan warga Batam. Maka untuk apa usaha tersebut berada di Batam.

“Kalau izin lengkap, tentu memberikan retribusi bagi daerah, tentu kami dukung penuh, tapi nyatanya tidak. Jadi untuk apa di Batam,” ucapnya.

Tidak hanya Holywings Batam, Komisi I DPRD Batam akan memanggil pihak terkait untuk membahas persoalan perizinan tempat usaha di seluruh Batam.

“Karena dari rapat koordinasi tadi, kami dapat informasi bahwa selain Holywings, ada tempat usaha lain yang berada di Harbour Bay yang tidak memiliki izin, ini mau kami dalami lagi,” kata dia.

Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Tumbur Sihaloho mengatakan dalam rapat koordinasi tersebut pihaknya meminta hasil inspeksi mendadak (sidak) di Holywings Harbourbay Batam beberapa waktu lalu.

 “Dari sidak tersebut, diketahui jika Holywings Batam belum memenuhi izin mendasar,” ujar Tumbur.

Izin mendasar melingkupi izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat layak fungsi dan izin pemadaman kebakaran. Semenetara itu, Holywings hanya mengantongi izin untuk menjual minuman beralkohol dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Sehingga tidak ada retribusi yang masuk bagi pemerintah daerah,” katanya.

***