RASIO.CO, Bintan – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kepri, Buyung, meminta pemerintah provinsi serius dalam menangani permasalahan limbah minyak hitam yang dirasakan dampaknya oleh nelayan dan dunia pariwisata, Senin (24/2).
Menurut dia, permasalah itu bukanlah permasalah baru, melainkan permasalahan klasik yang datang tiap tahun. Dengan begitu seharusnya pemerintah memahami apa yang bagaimana menanggulangi agar tidak terjadi lagi.
“Seharusnya pemerintah lebih jeli dalam mengawasi dari mana asal usul limbah itu, karena ini bukan permasalahan klasik, jangan pula permasalahan ini dijadikan bola salju, saling lempar tangan,” kata Buyung.
Lebih lanjut dia menerangkan, selama ini pemerintah provinsi banyak mengeluarkan anggaran dalam pengawasan perbatasan, namun implementasinya belum didapat terutama asal usul limbah tersebut.
“Saya sebagai ketua KNTI Kepri beranggapan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani permasalahan ini, jangan hanya berstetmen diduga diduga terus dan tidak dapat menemukan sumber permasalahan yang bebenarnya, padahal pemerintah mengucurkan dana kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), pengawasan laut perbatasan,” sebut dia.
Padahal, kata dia lagi, jika diolah limbah tersebut dapat dijadikan minyak bumi tanpa harus dibuang dilaut. buyung mencontohkan disalah satu negara jiran, Satu perusahaan penampung limbah, disana perusahaan tersebut bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki limbah kerak minyak atau minyak hitam, kemudian limbah minyak tersebut ditampung, dibawa ke kilang minyak dan diolah dijadikan minyak bumi, namun biayanya tidak sedikit.
“Karena biayanya tingggi, makanya pemilik limbah itu memilih membuang limbah di laut, imbasnya ke tempat kita, tercemar semua laut, nah untuk mengantisipasi itu seharusnya pemerintah cepat tanggap, kapal diperbatasan berderet, yang lebih ditekankan adalah pengawasan yang efektif, pengawasan laut kan ada dibawah DLH Kepri. beber Buyung.
(biro bintan jhon)
