RASIO.CO, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kelima sepanjang tahun 2026 di wilayah Jakarta.
Konfirmasi tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikutip dari Antara, Rabu. Namun demikian, Fitroh belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait identitas pihak-pihak yang diamankan maupun perkara yang sedang ditangani.
“Ya,” ujar Fitroh singkat saat dimintai konfirmasi.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk menetapkan tersangka atau melepaskannya.
Sepanjang awal 2026, KPK tercatat aktif melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah. OTT pertama tahun ini dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang. Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, periode 2021–2026.
OTT kedua dilakukan pada 19 Januari 2026 dengan menangkap Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
Pada hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi OTT ketiga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan mengamankan Bupati Pati, Sudewo. Kasus tersebut terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Sementara itu, OTT keempat dilakukan pada 4 Februari 2026 di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Dengan OTT terbaru di Jakarta ini, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi di berbagai sektor.
***
