RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pembacaan putusan sela (dismissal) terhadap 310 perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sidang pembacaan putusan digelar dalam dua sesi, yakni pada Selasa (4/2) dengan 158 perkara dan Rabu (5/2) dengan 152 perkara.
Dari total perkara yang disidangkan, sebanyak 40 perkara dinyatakan berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Sementara itu, 280 perkara lainnya telah diputus dan dinyatakan tidak berlanjut alias dihentikan. Seluruh perkara yang diproses menghasilkan berbagai jenis putusan dan ketetapan.
Dikutip CNNindonesia pada sidang Selasa (4/2), MK memutus sebanyak 138 perkara tidak berlanjut, dengan rincian 97 perkara tidak diterima, 6 perkara dinyatakan di luar kewenangan MK, 27 perkara ditarik kembali, dan 8 perkara dinyatakan gugur.
Sementara pada sidang Rabu (5/2), sebanyak 132 perkara dihentikan dengan rincian 130 perkara tidak dapat diterima, dan 2 perkara ditarik kembali.
Dari 40 perkara yang masih berlanjut ke tahap pembuktian, hanya tiga perkara yang merupakan sengketa hasil Pemilihan Gubernur (Pilgub), yaitu:
- Perkara 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Papua Pegunungan.
- Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Papua.
- Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait sengketa hasil Pilgub Bangka Belitung.
Sementara itu, 37 perkara lainnya merupakan sengketa hasil Pilkada di tingkat kabupaten/kota. Berikut daftar perkara yang masih berlanjut ke sidang pembuktian:
- Perkara 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Tasikmalaya
- Perkara 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Magetan
- Perkara 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pesawaran
- Perkara 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mimika
- Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Banjarbaru
- Perkara 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Aceh Timur
- Perkara 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Bangka Belitung
- Perkara 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bangka Barat
- Perkara 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pasaman
- Perkara 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Lamandau
- Perkara 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Palopo
- Perkara 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Walikota Sabang
- Perkara 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Gorontalo Utara
- Perkara 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pasaman Barat
- Perkara 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bengkulu Selatan
- Perkara 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Empat Lawang
- Pekara 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Banggai
- Perkara 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Bungo
- Perkara 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Serang
- Perkara 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Parigi Moutong
- Perkara 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mandailing Natal
- Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Boven Digoel
- Perkara 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua Pegunungan
- Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 Gubernur Papua
- Perkara 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Jayapura
- Perkara 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Puncak
- Perkara 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Puncak Jaya
- Perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kutai Kartanegara
- Perkara 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Barito Utara
- Perkara 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Siak
- Perkara 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Berau
- Perkara 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pamekasan
- Perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Halmahera Utara
- Perkara 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Belu
- Perkara 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Pulau Taliabu
- Perkara 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Buton Tengah
- Perkara 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Kepulauan Talaud
- Perkara 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Mahakam Ulu
- Perkara 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Jeneponto
- Perkara 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 Bupati Buru
***
