RASIO.CO, Lingga – Tokoh masyarakat Lingga, H. Muhammad Ishak, mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU), agar segera menuntaskan penyelesaian peningkatan jalan provinsi sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
Permintaan ini disampaikan Ishak saat menyoroti kondisi infrastruktur yang dinilai tidak hanya menghambat mobilitas warga lokal, tetapi juga mematikan potensi ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut.
Ishak mengatakan, kerusakan berat pada ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri itu, bukan hanya bagi masyarakat di pusat ibu kota Desa Bukit Harapan. Namun, dampaknya jauh lebih luas dari sekadar satu desa.
Ishak menjelaskan, setidaknya ada tujuh desa lain yang nasib konektivitasnya bergantung pada kondisi jalan tersebut, yakni Desa Centeng, Pekaka, Keton, Belungkur, Sungai Pinang, Kudung, dan Desa Teluk.
“Jika mereka ingin menuju ibu kota Kabupaten Lingga, ke Pancur, atau Pelabuhan Sungai Tenam, mau tidak mau mereka harus melewati jalur ini. Kondisi rusak berat ini sangat mengganggu aktivitas harian dan roda ekonomi mereka,” kata Ishak kepada media ini, pada Sabtu (24/11/2026).
Ishak menyoroti dan menyayangkan fakta bahwa setelah peningkatan jalan di Dusun Limbung, Desa Bukit Harapan selesai, pekerjaan justru tidak dilanjutkan untuk merampungkan sisa ruas jalan provinsi di desa yang sama. Alih-alih menuntaskan satu koridor secara utuh, proyek seolah-olah melompat ke lokasi lain. Hal ini menciptakan kesan pembangunan yang terfragmentasi dan tidak efektif.
“Memang kelihatannya agak aneh. Selesai di Dusun Limbung, bukannya dilanjut sampai tuntas seluruh panjang jalan provinsi di sana, malah alih-alih melompat ke jalan lain,” ungkap Ishak.
Ishak menambahkan, jika alasan keterlambatan atau penghentian proyek disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, maka minimal pemerintah harus melakukan pemeliharaan rutin sebagai solusi sementara. Jangan membiarkan jalan dalam kondisi rusak parah tanpa sentuhan perbaikan sama sekali.
Ishak menyampaikan, selain dampak sosial-ekonomi bagi warga, bahwa kondisi jalan ini juga merugikan sektor pariwisata. Akses menuju objek wisata andalan seperti Pantai Dungun dan desa-desa sekitarnya menjadi tidak nyaman bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
“Sebagai warga Lingga dan juga mewakili kepentingan wisatawan luar daerah maupun luar negeri, kami merasa tidak nyaman melewati jalan tersebut. Ini citra buruk bagi pariwisata kita,” terangnya.
Ishak menyampaikan harapannta dan mendesak agar permasalahan ini dapat diselesaikan sebelum berakhirnya periode kedua kepemimpinan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ia juga berharap kondisi fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri yang membaik dapat dialokasikan untuk mengatasi kemacetan pembangunan ini.
“Mudah-mudahan sebelum berakhirnya periode kedua Gubernur Ansar Ahmad dan saat kondisi fiskal APBD membaik, masalah ini segera diatasi. Sehingga tidak menimbulkan prasangka atau stigma negatif di kalangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tutu Ishak.
Puspan
