RASIO.CO, Jakarta – Muncul unggahan tuntutan rakyat di media sosial baru-baru ini menyusul serangkaian aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa kota dan juga secara online. Unggahan tersebut diberi judul “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan tenggat waktu pemenuhan pada 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026.
Pada Minggu (31/8), Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah ketua umum partai politik menyampaikan keterangan pers, di antaranya melarang anggota DPR melakukan kunjungan luar negeri serta mencabut besaran tunjangan anggota DPR.
Presiden juga meminta agar proses pemeriksaan aparat yang diduga melanggar hukum dan menyebabkan korban jiwa saat demo dilakukan secara transparan.
Pernyataan tersebut ramai ditanggapi warganet, termasuk di kolom komentar unggahan kegiatan serupa di akun resmi Presiden. Beberapa di antaranya menilai pernyataan itu belum memuat permintaan maaf atas insiden yang terjadi. Ada pula desakan agar pemerintah mencabut kebijakan pensiun seumur hidup DPR.
Unggahan “Tuntutan 17+8” banyak beredar di platform X hingga Instagram. Salah satunya diunggah oleh Youtuber Jerome Polin, yang menyebut masyarakat menunggu bukti bahwa suara rakyat benar-benar didengar. Ia juga mengajak publik fokus pada substansi tuntutan dan terus mengawal prosesnya.
Berikut ringkasan isi 17+8 Tuntutan Rakyat:
Tuntutan dalam 1 Minggu (Deadline 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo:
· Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
· Bentuk Tim Investigasi Independen terkait korban kekerasan aparat dalam demo 28–30 Agustus.
Tugas DPR RI:
· Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
· Publikasikan transparansi anggaran DPR.
· Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah.
Tugas Partai Politik:
· Beri sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis.
· Umumkan komitmen keberpihakan pada rakyat.
· Libatkan kader dalam ruang dialog publik.
Tugas Polri:
· Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
· Hentikan kekerasan dan patuhi SOP pengendalian massa.
· Proses hukum anggota yang melanggar HAM.
Tugas TNI:
· Segera kembali ke barak dan hentikan pengamanan sipil.
· Tegakkan disiplin internal.
· Sampaikan komitmen publik untuk tidak masuk ruang sipil.
Tugas Kementerian Ekonomi:
· Pastikan upah layak bagi seluruh pekerja, termasuk guru, buruh, nakes, hingga ojol.
· Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
· Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Tuntutan Dalam 1 Tahun
Tuntutan rakyat dengan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026 mencakup sejumlah agenda besar, mulai dari reformasi DPR hingga kebijakan ekonomi.
Pertama, publik mendesak dilakukan bersih-bersih dan reformasi DPR secara menyeluruh. Audit independen diminta diumumkan ke publik, standar prasyarat anggota DPR ditingkatkan dengan menolak mantan koruptor, serta ditetapkan indikator kinerja (KPI) untuk evaluasi.
Perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup, transportasi, pengawalan khusus, hingga pajak yang ditanggung APBN juga diminta dihapuskan.
Kedua, terdapat dorongan untuk mereformasi partai politik dan memperkuat pengawasan eksekutif. Partai diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, sementara DPR diminta memastikan fungsi oposisi berjalan sebagaimana mestinya.
Ketiga, rakyat meminta pemerintah menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Hal ini mencakup evaluasi transfer APBN dari pusat ke daerah, pembatalan rencana kenaikan pajak yang memberatkan, serta penyusunan sistem perpajakan yang lebih berpihak pada masyarakat.
Keempat, DPR didesak segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dalam masa sidang tahun ini. Kebijakan itu dinilai penting untuk menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat independensi KPK dan UU Tipikor.
Kelima, muncul tuntutan untuk mereformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar lebih profesional dan humanis. DPR diminta merevisi UU Kepolisian dengan mendorong desentralisasi fungsi, termasuk urusan ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam waktu 12 bulan.
Selain itu, masyarakat menekankan pentingnya TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Pemerintah didesak mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti food estate, sementara DPR diminta memulai revisi UU TNI.
Tuntutan lainnya adalah penguatan Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. DPR diminta memperluas kewenangan Komnas HAM, sedangkan Presiden diminta memperkuat peran Ombudsman dan Kompolnas.
Terakhir, publik menekankan perlunya meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Hal ini mencakup evaluasi serius terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan prioritas ekonomi yang dinilai belum berpihak pada rakyat, perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan, hingga peninjauan ulang UU Cipta Kerja yang dinilai memberatkan buruh.
Selain itu, audit tata kelola BUMN dan Danantara juga masuk dalam daftar tuntutan.
***
