RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (15/9). Agenda rapat membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, dan dihadiri Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, beserta jajaran deputi dan pejabat eselon II dan III BP Batam.
Dalam kesimpulan rapat, Komisi VI DPR menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Persetujuan ini didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tertanggal 24 Juli 2025.
“Pagu tersebut diharapkan mampu mendukung arah kebijakan nasional pada Asta Cita sebagai prioritas nasional, serta arah kebijakan pengembangan wilayah di Batam,” kata Andre.
Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp2,447 triliun ditambah anggaran Rupiah Murni (RM) Rp2,880 triliun yang sudah dibahas sebelumnya akan diarahkan sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, anggaran 2026 difokuskan untuk meningkatkan investasi melalui pengembangan kawasan strategis ekonomi berkelanjutan serta memperkuat kinerja organisasi BP Batam dalam mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Sementara anggaran RM akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat, laut, dan udara; pengelolaan sumber daya air dan lingkungan; serta pengembangan kawasan penunjang ekonomi.
“Dalam arahannya, Presiden meminta pengembangan Batam dimulai dari infrastruktur, agar perekonomian dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat terwujud,” ujar Amsakar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI atas dukungan yang diberikan. “Dukungan dari Komisi VI menjadi penguat motivasi bagi BP Batam untuk mewujudkan KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi inklusif dan modern di masa depan,” tutupnya.
Redaksi@www.rasio.co//
