Minggu, November 8, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 125

Edukasi Keselamatan Jalan Sejak Dini, Kurikulum Lalu Lintas Diterapkan di Batam

putri
-
0
Edukasi Keselamatan Jalan Sejak Dini, Kurikulum Lalu Lintas Diterapkan di Batam

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri peluncuran Kurikulum Pendidikan Lalu Lintas dan Pojok Lalu Lintas untuk jenjang SD dan SMP se-Kota Batam di Ballroom Hotel Harris Batam Centre, Rabu (17/12).

Pada kesempatan itu, Amsakar dan Li Claudia bersama Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Asep Safrudin, serta Kapolresta Barelang, Kombes Zaenal Arifin, melakukan penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya implementasi kurikulum tersebut.

Selain itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Batam dan Polresta Barelang. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan buku pendidikan lalu lintas dari Kapolresta Barelang kepada Wali Kota Batam sebagai bentuk komitmen bersama dalam penguatan edukasi keselamatan jalan raya bagi generasi muda.

Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi kepada Polresta Barelang dan Satuan Lalu Lintas atas inisiatif strategis mengintegrasikan pendidikan lalu lintas ke dalam kurikulum sekolah.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengapresiasi dan menyambut baik program ini. Pendidikan lalu lintas sejak dini sangat penting agar anak-anak memahami aturan serta etika berlalu lintas,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan bahwa keselamatan berlalu lintas bukan semata tanggung jawab kepolisian, melainkan menjadi kebutuhan dan tanggung jawab bersama. Melalui kurikulum ini, diharapkan tumbuh generasi muda Batam yang disiplin, santun, serta mampu menjadi pelopor keselamatan di jalan raya.

“Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan berkomitmen mengawal pelaksanaan kurikulum ini agar berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh sekolah dasar dan menengah pertama,” tambahnya.

Program ini dilatarbelakangi data tahun 2025 yang menunjukkan pelajar menempati peringkat kedua korban kecelakaan lalu lintas terbanyak di Batam. Hingga Desember 2025, tercatat 979 kasus kecelakaan. Meski demikian, angka fatalitas korban meninggal dunia berhasil ditekan hingga 59 persen berkat berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara kolaboratif.

Selain peluncuran kurikulum, program ini juga memperkenalkan Pojok Lalu Lintas di sekolah-sekolah. Fasilitas tersebut dilengkapi media edukasi berupa banner rambu dan marka jalan sebagai sarana pembelajaran interaktif bagi siswa.

Kegiatan ini diikuti oleh 60 kepala sekolah serta perwakilan siswa SD dan SMP dari berbagai wilayah di Kota Batam. Dengan sinergi antara Pemerintah Kota Batam, Polri, dan instansi terkait dalam penerapan Lima Pilar Keselamatan, Batam optimistis mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar secara signifikan

YD

Print Friendly, PDF & Email

34 WN China Diamankan Usai Insiden Penyerangan TNI di Kalbar

putri
-
0
34 WN China Diamankan Usai Insiden Penyerangan TNI di Kalbar

RASIO.CO, Jakarta – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang mengamankan sebanyak 34 warga negara asing (WNA) asal China menyusul insiden penyerangan terhadap warga sipil dan lima anggota TNI di Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Insiden tersebut melibatkan 15 WN China yang diduga melakukan penyerangan di sekitar area perusahaan. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, membenarkan pengamanan terhadap puluhan WNA tersebut.

“Betul, datanya valid,” ujar Ida Bagus Putu Widia Kusuma seperti dikutip Detik, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan, hingga saat ini ke-34 WN China tersebut masih menjalani pemeriksaan terkait keimigrasian. Selama proses pemeriksaan berlangsung, para WNA tersebut diinapkan di shelter Imigrasi Ketapang.

“Kita masih dalam rangka pemeriksaan. Belum diperiksa juga dari pihak penjamin (sponsor). Info selanjutnya akan kita sampaikan,” kata pria yang akrab disapa Gustu itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, dua dari 34 WN China yang dievakuasi dari PT IMMI diketahui telah melakukan perpanjangan izin tinggal terbatas (KITAS), yakni Mo Mian dan Li Decai. Sementara satu WN China lainnya, Wang Xiaoping, dilaporkan dalam kondisi sakit.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, menyampaikan bahwa insiden penyerangan terjadi pada Minggu (14/12) di PT SRM saat sedang berlangsung Latihan Dalam Satuan oleh personel TNI.

Menurut Yusub, kejadian bermula ketika anggota TNI yang tengah melaksanakan latihan menerima informasi dari pihak keamanan terkait keberadaan sebuah drone yang terbang di sekitar area latihan.

“Selanjutnya anggota melakukan pengejaran serta mendatangi lokasi orang yang mengoperasikan drone, ternyata drone tersebut dioperasionalkan 4 orang WNA asal Beijing,” kata Yusub, Selasa (16/12).

Ia menjelaskan, saat anggota TNI meminta keterangan kepada empat WNA tersebut terkait alasan penerbangan drone, secara tiba-tiba muncul 11 WNA lainnya yang langsung melakukan penyerangan. Para pelaku disebut menggunakan senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum.

Yusub menuturkan, karena kondisi yang tidak seimbang, anggota TNI memilih kembali ke area perusahaan guna menghindari kemungkinan terburuk. Ia memastikan tidak terdapat korban jiwa maupun luka dari pihak TNI dalam insiden tersebut.

“Motif penyerangan dan penerbangan drone ini masih didalami. Kerugian materiil akibat penyerangan itu berupa kerusakan berat pada satu unit mobil perusahaan jenis Hilux dan satu unit sepeda motor Vario milik karyawan PT SRM,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Security PT SRM, Imran Kurniawan, menjelaskan bahwa peristiwa bermula sekitar pukul 15.30 WIB saat anggota pengamanan sipil PT SRM sedang melaksanakan tugas jaga. Pada saat itu terlihat aktivitas penerbangan moda nirawak atau drone di sekitar area perusahaan yang dilakukan oleh WN China.

Sekitar pukul 15.40 WIB, atau sekitar 300 meter dari pintu masuk PT SRM, anggota pengamanan perusahaan bersama anggota TNI mendatangi empat WNA yang menerbangkan drone tersebut.

“Saat anggota pengamanan kami dan anggota TNI turun dari kendaraan, tiba-tiba datang sebelas WN China lainnya. Mereka membawa empat bilah senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum,” kata Imran.

Hingga kini, pihak berwenang masih mendalami motif penerbangan drone dan penyerangan tersebut, sementara pemeriksaan keimigrasian terhadap 34 WN China terus berlangsung.

AD

Print Friendly, PDF & Email

Bea Cukai Terjunkan Relawan Kloter II Bantu Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang

putri
-
0
Bea Cukai Terjunkan Relawan Kloter II Bantu Warga Terdampak Bencana Aceh Tamiang

RASIO.CO, Aceh – Bea Cukai kembali menurunkan relawan untuk memperkuat penanganan bencana di wilayah Aceh.

Kali ini, Relawan Bea Cukai Kloter II sebanyak 12 orang diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang.

Relawan Kloter II bergabung dengan relawan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Utara, Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, serta KPPBC TMP C Langsa. Penugasan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Bea Cukai dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.

Pemberangkatan relawan dilakukan sejak 14 Desember 2025 dan dilepas langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ayu Sukorini. Para relawan dijadwalkan bertugas selama dua minggu hingga 28 Desember 2025.

Dari total personel yang diterjunkan, tujuh orang berangkat dari Jakarta dan lima orang dari Medan, dengan titik kumpul di wilayah Langsa dan Aceh Tamiang.

Pada Rabu (17/12), seluruh relawan telah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Desa Ranto Bintang. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 85 keluarga yang terdampak bencana.

Di lokasi ini, relawan Bea Cukai berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh Barat dengan membuka posko layanan kesehatan yang dipusatkan di masjid setempat.

Dalam pelaksanaannya, relawan laki-laki menginap di masjid, sementara relawan perempuan difasilitasi satu kamar di rumah warga sekitar. Selain memberikan pelayanan kesehatan, relawan juga mengupayakan pembukaan dapur umum guna memenuhi kebutuhan pangan warga terdampak.

Di sisi lain, tim relawan melakukan inventarisasi kebutuhan harian masyarakat secara rinci agar bantuan yang disalurkan tepat guna dan tidak mubazir, sembari mengoptimalkan distribusi logistik yang telah tersedia di wilayah Langsa.

Selama bertugas, relawan turut menghadapi tantangan cuaca. Sejak Selasa dini hari sekitar pukul 03.45 WIB, hujan deras mengguyur wilayah Aceh Tamiang. Hujan sempat mereda menjelang subuh, namun kembali turun dengan intensitas tinggi.

Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan. Layanan pagi hari dilaksanakan hingga sekitar pukul 09.00 WIB, sementara pada malam sebelumnya posko kesehatan beroperasi hingga pukul 23.00 WIB.

Relawan Bea Cukai Kloter II dipimpin oleh Wawan Hermawan, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.

Kehadiran relawan lintas wilayah ini menjadi wujud nyata sinergi dan komitmen Bea Cukai dalam memastikan negara hadir mendampingi masyarakat di tengah situasi bencana.

AD

Print Friendly, PDF & Email

Batam Solidarity Airshow 2025, Aksi Nyata TNI AU dan Pemko untuk Sumatera

putri
-
0
Batam Solidarity Airshow 2025, Aksi Nyata TNI AU dan Pemko untuk Sumatera

RASIO.CO, Batam – TNI Angkatan Udara bersama Pemerintah Kota Batam akan menggelar Batam Solidarity Airshow 2025 – Flying for Sumatera sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah di Sumatera.

Kegiatan kedirgantaraan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Hari pertama akan digelar di Dataran Engku Putri, Batam Centre, pada Kamis (18/12). 

Selanjutnya, hari kedua akan dilaksanakan di kawasan Nuvasa Bay, Nongsa, pada Jumat (19/12). Seluruh rangkaian kegiatan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga 09.00 WIB.

Batam Solidarity Airshow 2025 tidak hanya menampilkan atraksi udara, tetapi juga membawa pesan kemanusiaan dan solidaritas dari masyarakat Batam kepada saudara-saudara di Sumatera yang tengah dilanda musibah bencana alam.

Komandan Lanud Hang Nadim Batam, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, M.Tr.Opsla, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari respons nasional yang cepat, empatik, dan bermartabat terhadap bencana yang terjadi.

Menurutnya, kekuatan udara TNI Angkatan Udara tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan negara, tetapi juga hadir ketika bangsa membutuhkan uluran tangan kemanusiaan.

“Batam Solidarity Airshow 2025 diselenggarakan sebagai kegiatan kedirgantaraan yang mengedepankan nilai solidaritas dan kepedulian kemanusiaan, menyikapi musibah yang terjadi di wilayah Sumatera,” ujar Hendro, Rabu (17/12).

Dalam kegiatan tersebut, berbagai atraksi udara akan ditampilkan, di antaranya paramotor yang melayang rendah di udara serta aksi terjun payung dari pasukan khas TNI AU. Seluruh rangkaian pertunjukan dirancang untuk menyampaikan pesan bahwa kekuatan udara juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan empati dan harapan.

Airshow ini mengusung sejumlah tujuan utama. Pertama, menyampaikan dukungan moral masyarakat Batam kepada masyarakat Sumatera yang terdampak bencana. Kedua, menegaskan peran ganda TNI AU sebagai penjaga kedaulatan sekaligus kekuatan kemanusiaan yang sigap. Ketiga, memperkuat citra Batam sebagai hub udara strategis yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Secara lebih luas, kegiatan ini juga membawa pesan persatuan bangsa.

Selain itu, Batam Solidarity Airshow 2025 juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Batam ke-196. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menunjukkan sinergi antara TNI AU, Pemerintah Kota Batam, dan masyarakat.

“Dalam rangka Hari Jadi Batam ke-196, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Pemko Batam, Lanud Hang Nadim, dan seluruh masyarakat Batam untuk Sumatera. Melalui kekuatan udara, TNI AU hadir bukan hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga membantu rakyat dan kemanusiaan,” tegas Hendro.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya kebersamaan dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan pertahanan negara maupun misi kemanusiaan.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Jimmy Masrin Divonis 8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kredit LPEI

putri
-
0
Jimmy Masrin Divonis 8 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Kredit LPEI

RASIO.CO, Jakarta – Pemilik PT Petro Energy (PE), Jimmy Masrin, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan dalam perkara korupsi pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang yang terbuka untuk umum, Selasa (16/12).

Ketua majelis hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyatakan Jimmy Masrin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa III Jimmy Masrin dengan pidana penjara selama 8 tahun,” ujar hakim saat membacakan amar putusan.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar US$32.691.551,88 atau setara Rp547,5 miliar dengan asumsi kurs Rp16.750 per dolar AS. Uang pengganti tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, harta benda Jimmy Masrin akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti. Jika hasil lelang tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

Dalam perkara yang sama, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa lain dari jajaran direksi PT Petro Energy. Terdakwa I Newin Nugroho selaku Presiden Direktur dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan. Sementara Terdakwa II Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan.

Majelis hakim menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK), yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangan putusan, hakim menguraikan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai sebagai tindak pidana berat karena merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat upaya pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

“Namun, hingga saat ini tindak pidana korupsi tetap terjadi. Oleh karena itu, perbuatan para terdakwa telah menjadi hambatan terhadap upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,” tutur hakim.

Selain itu, majelis hakim menilai terdakwa Susy Mira Dewi Sugiarta dan Jimmy Masrin tidak berterus terang dalam memberikan keterangan selama persidangan. Sementara keadaan yang meringankan, hakim menyebut Terdakwa I Newin Nugroho bersikap kooperatif dan berterus terang, serta seluruh terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Dalam perkara ini, perbuatan Jimmy Masrin dan kawan-kawan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp958,5 miliar yang berasal dari fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) LPEI. Rinciannya terdiri dari KMKE 1 sebesar US$22 juta atau setara Rp356,5 miliar, KMKE 2 sebesar Rp400 miliar, serta KMKE 2 tambahan sebesar Rp200 miliar.

Modus yang digunakan para terdakwa adalah mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan menggunakan kontrak fiktif. Selain itu, mereka juga menggunakan dokumen pencairan berupa purchase order dan invoice yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau fiktif sebagai syarat pencairan pembiayaan dari LPEI kepada PT Petro Energy sebagai perusahaan distribusi bahan bakar minyak.

Dana hasil fasilitas pembiayaan kredit tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya. Uang kredit justru dipakai untuk keperluan lain, seperti pembayaran utang dan ditempatkan di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Masrin dan Newin Nugroho.

Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan petinggi LPEI, yakni Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI dan Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI. Tindak pidana tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2015 hingga 2019.

Usai pembacaan putusan, ketiga terdakwa melalui tim kuasa hukumnya menyatakan belum menentukan sikap dan memilih menggunakan waktu tujuh hari untuk mempertimbangkan pengajuan banding. Hal yang sama juga disampaikan oleh jaksa KPK.

Kasus yang menjerat Jimmy Masrin dan jajaran PT Petro Energy ini merupakan bagian dari rangkaian perkara dugaan korupsi di LPEI yang melibatkan sejumlah debitur lainnya. Total nilai kerugian negara dari keseluruhan perkara tersebut mencapai Rp11,7 triliun.

***

Print Friendly, PDF & Email

Gubernur Kepri Hadiri Wisuda ke-25 IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

putri
-
0
Gubernur Kepri Hadiri Wisuda ke-25 IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana (S1) ke-XXV Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang yang digelar di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (16/12).

Pada wisuda tahun akademik 2025–2026 tersebut, sebanyak 103 wisudawan dan wisudawati dari empat program studi resmi dikukuhkan.

Rinciannya, Fakultas Tarbiyah meluluskan Program Studi Pendidikan Agama Islam sebanyak 39 orang, Tadris Bahasa Inggris 13 orang, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 39 orang, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah sebanyak 12 orang.

Rektor IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Hj. Mardhiah, dalam laporan akademiknya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terselenggaranya wisuda ke-25 tersebut. Ia menegaskan bahwa para lulusan telah melalui proses akademik yang penuh tantangan dan pembelajaran untuk dipersiapkan menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Hj. Mardhiah, keunggulan akademik harus sejalan dengan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Ia berharap para lulusan tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas moral dalam menghadapi tantangan kehidupan di tengah masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya peran pendidikan tinggi dalam menghadapi Era Society 5.0, di mana integrasi ruang siber dan ruang fisik menjadi bagian dari kehidupan manusia yang ditopang oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan Internet of Things.

Ansar menegaskan bahwa di tengah pesatnya kemajuan teknologi, kualitas sumber daya manusia tetap menjadi faktor paling krusial. Teknologi, menurutnya, hanyalah alat, sementara manusia menentukan arah, nilai, dan manfaat dari pemanfaatan teknologi tersebut. Ia mengutip pandangan Nelson Mandela yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia.

Gubernur Kepri juga mengapresiasi peran IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang sebagai salah satu pilar pendidikan tinggi di Kepulauan Riau. Ia menilai institusi tersebut telah bertransformasi dari lembaga pendidikan keislaman berbasis pesantren menjadi perguruan tinggi yang adaptif, berintegritas, dan progresif dalam menjawab tantangan zaman.

Selain itu, Ansar memaparkan sejumlah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan tersebut antara lain pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 21 persen dari APBD, program beasiswa mahasiswa yang berlanjut hingga 2025, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta penguatan kerja sama pendidikan di tingkat nasional dan internasional.

Ia juga menyampaikan capaian pembangunan daerah, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia Kepulauan Riau tahun 2025 yang mencapai 80,53 poin, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga secara nasional. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2025 tercatat sebesar 7,48 persen, tertinggi di wilayah Sumatera.

Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Ia menegaskan bahwa wisuda merupakan awal dari pengabdian kepada masyarakat, bukan akhir dari proses pembelajaran.

Menurut Ansar, perpindahan tali toga dari kiri ke kanan menjadi simbol transisi dari dunia akademik menuju dunia nyata. Ia berharap ilmu yang diperoleh para lulusan dapat dimanfaatkan secara adaptif, inovatif, dan kreatif demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Ansar Ahmad juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan dukungan pembangunan Masjid IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dengan alokasi anggaran sebesar Rp1 miliar.

Wisuda ke-25 IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang turut dihadiri Anggota DPD RI sekaligus Gubernur Kepri periode 2005–2010 Ismeth Abdullah beserta istri Hj. Aida Zulaika Nasution, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah XII Riau–Kepri Rhonny Riansyah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan yayasan, jajaran senat dan civitas akademika, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

IW

Print Friendly, PDF & Email

Bupati Karimun Hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Malarko

putri
-
0
Bupati Karimun Hadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Pelabuhan Malarko

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi terkait rencana Pengelolaan Pihak Ketiga Daerah (P3D) Pelabuhan Malarko Karimun yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12) kemarin.

Rapat tersebut membahas rencana pengelolaan serta pengembangan Pelabuhan Malarko Karimun sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Karimun. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada strategi pengelolaan pelabuhan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam forum koordinasi tersebut, Pelabuhan Malarko Karimun dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, baik untuk arus logistik maupun mobilitas masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pelabuhan diharapkan dapat memperkuat peran Kabupaten Karimun sebagai bagian dari jalur aktivitas maritim di Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui skema Pengelolaan Pihak Ketiga Daerah, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap pengelolaan Pelabuhan Malarko ke depan dapat dilakukan secara lebih profesional, efektif, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik di sektor kepelabuhanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas wilayah secara menyeluruh.

AM

Print Friendly, PDF & Email

Li Claudia Chandra Serahkan Bantuan Anak Yatim, Soroti Fasilitas Sekolah

putri
-
0
Li Claudia Chandra Serahkan Bantuan Anak Yatim, Soroti Fasilitas Sekolah

RASIO.CO, Batam — Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyerahkan bantuan kepada anak-anak yatim dari Kecamatan Bengkong, Batuampar, dan Lubukbaja dalam kegiatan yang digelar di Nagoya City Walk, Lubukbaja, Selasa (16/12) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Li Claudia tidak hanya menyerahkan bantuan, tetapi juga membuka ruang dialog dengan anak-anak. Ia meminta mereka menyampaikan secara langsung curahan hati serta berbagai kebutuhan yang dirasakan, khususnya yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan di sekolah.

Salah seorang anak yatim yang saat ini menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama (SMP) negeri menyampaikan sejumlah keluhan terkait kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa permasalahan yang diungkapkan antara lain keterbatasan fasilitas perpustakaan, tidak tersedianya laptop dan komputer sebagai penunjang pembelajaran, serta kondisi ruang kelas yang belum layak, seperti pintu rusak, aliran listrik yang bermasalah, dan keterbatasan colokan listrik.

Menanggapi hal tersebut, Li Claudia menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf kepada anak-anak. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk terus hadir dan responsif terhadap kebutuhan dasar pendidikan.

“Anak-anak tidak meminta hal yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan sekolah yang layak dan nyaman untuk belajar,” ujar Li Claudia.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Menurutnya, persoalan yang disampaikan anak-anak tersebut telah ia sampaikan kepada Wali Kota Batam, DPRD Kota Batam, serta Dinas Pendidikan Kota Batam.

Selain itu, Li Claudia juga meminta para camat dan lurah agar aktif melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi sekolah di wilayah masing-masing, sehingga permasalahan yang ada dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan yang sama, Li Claudia turut memberikan motivasi kepada anak-anak agar tetap rajin belajar, jujur, dan bekerja keras demi meraih masa depan yang lebih baik.

“Kami, Pemerintah Kota Batam, terus berupaya mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, termasuk melalui program penyediaan seragam sekolah gratis bagi siswa,“ ujarnya.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Menyatukan Perbedaan FKUB Lingga Gelar Dialog Kerukunan Lintas Umat Beragama

redaksi
-
0
Menyatukan Perbedaan FKUB Lingga Gelar Dialog Kerukunan Lintas Umat Beragama

RASIO.CO, Lingga – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lingga. Menggelar kegiatan Dialog Kerukunan Lintas Umat Beragama, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Selasa, (16/12/2025), pagi.

Kegiatan dialog ini dengan narasumber, Kepala Kemenag Lingga, Kasi Pidum Kejari Lingga, Kasat Binmas Polres Lingga dan ketua FKUB Kabupaten Lingga. Serta melibatkan tokoh-tokoh lintas agama, yakni, Islam, Kristen, Katolik, Budha, Khonghucu, Lurah, Kades, Tokoh Masyarakat dan Tamu undangan lainnya.

Mewakili Bupati Lingga, Dialog Kerukunan Lintas Umat Beragama dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lingga, Drs. Zainal Abidin, M.Pd mengatakan, pemerintah Kabupaten Lingga pada prinsipnya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada FKUB dengan penyelengaraan kegiatan ini.

“Dengan adanya kegiatan ini tentunya akan membuka cakrawala dan membuka pintu ketika ada hal-hal yang dianggap tersesat dan tidak pas inilah gunanya forum ini untuk berdialog bersama sehingga kerukunan umat beragama kita tetap terjamin dan iklim kondusifitas kita akan selalu terjaga,” ujarnya.

Pada prinsipnya, jelas Zainal, dalam berdialog tidak ada memandang ini kalangan mayoritas atau minoritas dan kalangan superioritas, yang mana pada prinsip nya adalah sama, berhak untuk menyampaikan sesuatu dalam rangka menjaga kondisi yang telah ada selama ini.

Hingga saat ini, lanjut Zainal, di Kabupaten Lingga sangat luar biasa bagusnya yang mana selalu hidup berdampingan bahkan pernikahan antar beda agama pun sudah banyak, ini suatu tanda bahwa di Lingga perhubungan umat beragama terawat dengan baik.

“Kita berharap masing-masing dari kita selalu untuk membuka diri jika ada hal-hal yang tidak pas, apakah itu di dalam rumah peribadatan dan dalam melakukan ibadah, inilah gunanya kita berdialog dan kita bahas bersama-sama apa yang tidak pas sehingga bisa kita dudukan dan bisa di antisipasi sedini mungkin, sehingga kerukunan umat beragama dapat kita jaga Kabupaten Lingga,” ungkap Zainal.

Ditempat yang sama, ketua FKUB Kabupaten Lingga, H. Ilhammuddin, S.H.I, menyampaikan, ini merupakan salah satu program FKUB tahun 2025. Dengan tujuan khusus untuk menyamakan persepsi menguatkan kerukunan supaya tidak ada konflik-konflik lintas agama.

Karena jika melihat dimedia sosial, menurut H. Ilhammuddin, sekarang benturan lintas agama ini sangat mengerikan, dan untuk di Kabupaten Lingga khususnya dan Provinsi Kepri umumnya, FKUB, Kementerian Agama dan pemerintah Kanupaten Lingga sepakat untuk mempertahankan kerukunan ini yang sudah sejak lama terjalin.

“Sejauh ini Alhamdulillah di Kabupaten Lingga termasuk kabupaten yang sangat-sangat rukun. Karena kita tau sejarah yang mana dari dulu kita sudah terbiasa dengan perbedaan,” tutupnya.

Inisiatif ini bukan sekadar sebuah pertemuan biasa, melainkan manifestasi nyata dari upaya bersama untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan sosial di tengah keberagaman. dialog yang digelar dengan semangat persatuan ini, menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus dijaga dan dirawat bersama.

Puspan@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Kasus Chromebook, Jaksa Sebut Nadiem Makarim Terima Rp809 Miliar

putri
-
0
Kasus Chromebook, Jaksa Sebut Nadiem Makarim Terima Rp809 Miliar

RASIO.CO, Jakarta — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkapkan bahwa Nadiem Anwar Makarim diduga menerima aliran dana sebesar Rp809 miliar dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Sri Wahyuningsih yang digelar di pengadilan. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut total kerugian negara mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp809.596.125.000,” ujar jaksa Roy Riady saat membacakan dakwaan terhadap Sri Wahyuningsih.

Sri Wahyuningsih merupakan satu dari tiga terdakwa yang hadir dalam sidang perdana perkara pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang dilaksanakan pada periode 2019–2022 di lingkungan Kemendikbudristek.

Pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim, Sri menjabat sebagai Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek pada 2020–2021, sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Direktorat SD pada tahun anggaran yang sama.

Jaksa menyatakan, perbuatan tersebut dilakukan Sri Wahyuningsih bersama sejumlah pihak lainnya, yakni Nadiem Makarim, Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020, Ibrahim Arief (IBAM) selaku tenaga konsultan, serta Jurist Tan, mantan staf khusus Nadiem yang saat ini berstatus buron.

Menurut jaksa, pelaksanaan pengadaan Chromebook dan CDM pada tahun anggaran 2020–2022 tidak dilakukan sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Proyek tersebut disebut tidak melalui evaluasi harga maupun survei kebutuhan, sehingga perangkat yang dibeli tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

“Bahwa terdakwa Sri Wahyuningsih bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Ibrahim Arief alias IBAM, Mulyatsyah, dan Jurist Tan membuat reviu kajian dan analisa kebutuhan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada penggunaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management, tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia,” kata jaksa.

Jaksa menambahkan, kebijakan tersebut berdampak pada kegagalan implementasi program digitalisasi pendidikan, khususnya di daerah 3T yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tidak mendukung penggunaan sistem operasi Chrome OS.

Dari empat terdakwa yang disebut dalam dakwaan, Nadiem Makarim tidak hadir dalam persidangan. Jaksa menjelaskan bahwa mantan Mendikbudristek tersebut masih menjalani pembantaran penahanan setelah menjalani operasi medis.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...124125126...1,669Halaman 125 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv