Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1293

Kadisnakertrans Bengkalis Sebut Sembilan Ribu Daftar Kartu Pra Kerja

0

RASIO.CO, Bengkalis – Pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan implementasi program kartu Pra Kerja. Program tersebut dilaksanakan melalui pelatihan dan pemberian insentif stimulus ekonomi.

Adapun mereka yang berhak menerimanya adalah pekerja sektor formal korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian di sektor formal dan informal, korban PHK dan kesulitan usaha.

Kemudian, UMKM dan koperasi yang mengalami kesulitan usaha, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan.

Kadis Nakertrans Kabupaten Bengkalis Hj Kholijah mengatakan, Provinsi Riau menerima kuota sebesar 92.893 orang, dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI). Usia di atas 18 tahun, sedang tidak mengikuti pendidikan formal.

Bagi masyarakat yang telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai, tidak dapat mengikuti Program Kartu Pra Kerja ini.

Begitu sebagian isi surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Bengkalis, tertanggal 6 April 2020 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Bengkalis.

Duplikasi surat  dengan Nomor : 560/DTKT-SET/2020/1962 itu, sejak tiga hari belakangan tersebar luas melalui berbagai layanan aplikasi berbagi pesan seperti WhatsApp (WA).

Ketika dikonfirmasi, Kadis Nakertrans Kabupaten Bengkalis Hj Kholijah membenarkan adanya surat yang ditandatanganinya langsung tersebut.

“Benar, kita hanya meneruskan surat dari Dinas Nakertrans Provinsi Riau,” ujar Kadis Nakertrans, Jumat, (10/4) di Bengkalis.

Katanya, sudah tiga hari ini pihaknya kerja maraton siang dan malam untuk membantu mengumpulkan data masyarakat kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, untuk mendapatkan Kartu Pra Kerja.

Data yang sudah terkirim langsung ke pusat sudah 9 ribu lebih, hari ini terakhir dan sudah terkirim tadi sekitar pukul 13.00 WIB.

“Kita hanya membantu masyarakat untuk mendapatkan kartu Pra Kerja, seperti TKI dan buruh yang di PHK akibat COVID-19,” tutupnya..(red/r).

.

Kapolres Cek Kebutuhan Sembako Jelang Ramadhan di Bintan

0

RASIO.CO, Batam – Tinggal menghitung hari bulan suci Ramadhan akan tiba, dimana umat muslim melaksanakan ibadah puasa, tentu kebutuhan pokok akan meningkat.

Kapolres Bintan bersama Disperindakop melakukan pengecekan kebutuhan pokok di beberapa gudang sembako di Tanjung Uban, Kamis (9/4).

Kapolres Bintan AKBP Bambang Sugihartono bersama Satgas Pangan dan Disperindag Bintan melakukan pengecekan di beberapa gudang sembako dan bahan pangan di Tanjunguban, untuk menjaga pasokan sembako jangan sampai putus ke Bintan.

Kapolres menyebut, untuk memastikan stok pangan menjelang ramadah tidak mengalami kendala, dirinya melakukan pengecekan jalur diatribusi sembako dan berharap agar kebutuhan sembako tidak putus disaat bulan puasa, bahkan dia akan terus berkoordinasi kepada dinas terkait supaya kebutuhan pangan terus terpenuhi hingga akhir lebaran.

“Kami akan terus berkoordinasi kepada dinas terkait supaya pendistribusian pangan tidak terputus khususnya menjelang Ramadhan hingga akhir lebaran,” ungkap Kapolres Bintan.

Lanjut Kapolres, saat melakukan pengecekan memang ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, namun dia menjelaskan kenaikan itu masih batas kewajaran.

“Ada beberapa kenaikan harga bapokting tapi masih di batas kewajaran, barang yang naik harganya seperti gula, beras dan bawang, tapi pemerintah sudah melakukan impor dan dalam dua pekan akan terdistribusi,” tambah Kapolres.

Indrawan, salah satu distributor sembako mengatakan, untuk saat ini memang ada sedikit kenaikan harga, namun kenaikan itu masih dalam batas kewajaran.

“Yang naik itu seperti gula, beras dan bawang, namun hal itu karena pengaruh harga dari Jawa. Di Bintan saat ini masih aman hingga jelang Ramadan,” Kata dia.

(biro bintan jhon)

Perubahan Pemberlakuan Jam Malam di Karimun

0

RASIO.CO, Batam – Bupati Karimun Dr.H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si kembali mengeluarkan Surat Edaran NOMOR : 300/SET-COVID-19/IV/03/2020 perubahan pemberlakuan jam malam di Kabupaten Karimun.

Mengevaluasi Surat Edaran Bupati Karimun Nomor : 300/BAKESBANGPOLCOVID19/IV/01/2020, Tanggal 2 April 2020, Tentang Pemberlakuan Jam Malam Dalam Upaya Pembatasan Gerak Masyarakat Terhadap Pencegahan dari Resiko Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Karimun.

Dengan ini Bupati Karimun menyampaikan perubahan terkait Pemberlakuan Jam Malam tersebut antara lain sebagai berikut:

  1. Menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui Rapat Koordinasi Video Confrence tanggal 7 April 2020, Pemerintah Daerah diminta agar tetap memperhatikan aspek Usaha Kecil dan Menengah dalam menyikapi kewaspadaan dini terhadap Pendemi Covid 19.
  2. Setelah mengevaluasi kondisi di lapangan terkait dampak dari Pemberlakuan Jam Malam pada pukul 20.30 s.d pukul 04.00 wib dinilai dapat mengurai konsentrasi aktivitas Masyarakat di luar rumah yang berpengaruh terhadap upaya percepatan pencegahan penyebaran Covid 19 yang lebih luas pada masyarakat.
  3. Menyikapi kedua hal tersebut, dengan ini disampaikan perubahan Pemberlakuan Jam Malam, yang awalnya pada pukul 20.30 wib s.d pukul 04.00 wib menjadi pukul 22.00 wib s.d pukul 04.00 Wib.
  4. Untuk mengendalikan penyebaran Covid 19 dari Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang ada disekitar kita, perlunya sosialisasi ke Masyarakat agar menghindari aktivitas diluar rumah yang berkumpul, dan selalu menerapkan Protokol Covid 19, yaitu Jaga Jarak (Sosial Distancing) dan Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing), serta disiplin menggunakan masker saat keluar rumah sebagai wujud kewaspadaan terhadap resiko Penyebaran Covid 19 yang lebih luas di masyarakat.
  5. Menyampaikan Himbauan dan Pemberitahuan kepada seluruh Toko/Warung/Kedai Kopi atau Warung sejenis, untuk tidak menyediakan layanan makan/minum di tempat, melainkan dengan penyediaan layanan makanan yang dibawa pulang (dipacking/dibungkus), sehingga dapat menghindari berkumpulnya masyarakat, dengan pembatasan akitivitas perdagangan sampai Pukul 22.00 Wib.
  6. Kepada Satuan Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum COVID 19 agar dapat menindaklanjuti surat edaran ini dengan melakukan pemantauan/monitoring secara sinergi dan berkala melalui kegiatan patroli dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Lurah/Desa pada Pukul 22.00 wib terhadap aktivitas masyarakat yang berkumpul dan masih melakukan aktivitas di luar.
  7. Bagi masyarakat yang masih melakukan aktivitas/kegiatan diluar waktu pemberlakuan jam malam yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka dapat dilakukan kegiatan pembinaan oleh Tim Gugus Tugas Pengamanan dan Penegakan Hukum Covid 19 Kabupaten Karimun.

Edaran ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda tangani sampai dengan adanya pemberitahuan selanjutnya. Demikian disampaikan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

APRI@www.rasio.co //

Pelayanan Cepat Beacukai terhadap Import APD dan Alkes untuk Penanggulangan COVID-19

0

RASIO.CO, Batam – Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telahdirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 diatur bahwa:

  1. Menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
  2. Memberikan kewenangan BNPB untuk menerbitkan rekomendasi ijin impor sebagai pengganti perizinan larangan/pembatasan.

Dalam siaranpers, bahwa pemerintah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama tentang percepatan pelayanan impor barang untuk keperluan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Permohonan rekomendasi dari BNPB dapat dilakukan secara online, dengan cara mengakses laman resmi INSW di http://insw.go.id lalu klik menu Aplikasi INSW dan memilih submenu Perizinan Tanggap Darurat. Selanjutnya pemohon memilih menu Pengajuan Rekomendasi BNPB.

Setelah itu mencentang jenis rekomendasi berupa Rekomendasi Pengecualian Tata Niaga Impor dan Rekomendasi Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Impor.

Setelah itu, pemohon mengisi formulir pada laman INSW tersebut serta mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan jenis permohonan. Untuk selanjutnya, pemohon cukup memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur Tracking Pengajuan Rekomendasi BNPB di laman resmi INSW.

Setelah proses analisis selesai, sistem akan menerbitkan persetujuan atau penolakan pengajuan rekomendasi. Untuk barang tujuan non komersial, setelah mendapat rekomendasi dari BNPB, pemohon mengajukan dokumen PPFTZ-01 dengan melampirkan rekomendasi dari BNPB.

Selanjutnya, bea cukai akan memproses hingga terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor keluar Pelabuhan.

Untuk barang tujuan komersial, setelah mendapat rekomendasi dari BNPB, pemohon mengajukan dokumen PPFTZ-01 dengan melampirkan rekomendasi dari BNPB dan persetujuan impor dari BP Batam.

Selanjutnya, bea cukai akan memproses hingga terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) sebagai dokumen pengeluaran barang impor keluar Pelabuhan.

Bea cukai Batam berkomitmen untuk memberikan pelayanan cepat terhadap impor alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan (Alkes) dalam rangka penanggulangan COVID-19 di wilayah Batam dan Kepulauan Riau.

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelayanan pemasukan barang untuk penanggulangan Covid-19, dapat menghubungi Contact Center Bea Cukai Batam (0778) 429446 dan 0812-2111-1484 (Whatsapp Only) .

APRI@www.rasio.co //

Kadiskes: Satu Orang PDP Meninggal Dunia di Bengkalis

0

RASIO.CO, Bengkalis – Kadiskes Bengkalis Dr. Ersan Saputra mengatakan bahwa pihaknya baru saja selesai melaksanakan pemakaman terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di pemakaman umum, Desa Sungai Alam, Kecamatan Bengkalis.

“Pada saat  proses pemakaman PDP ini telah dilakukan sesuai Standar Perlakuan Pasien COVID-19 dan dibawah Pengawasan Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bengkalis,” kata Dr. Ersan Saputra saat gelar konfren di kantor Dinas Kesehatan Bengkalis. Rabu(08/04).

Kata Ersan menyampaikan pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, Orang Dalam Penanganan (ODP) atas nama Nizam (69) dirawat di RSUD Bengkalis.

Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 pukul 11.00 WIB, ODP tersebut dilakukan Rapid Test dengan hasil terkonfirmasi Positif Covid-19 dan telah dikirim sampel Swab dan naik status sebagai PDP.

Namun hasil sampel Swab belum diterima dari jakarta. Bahkan, sampel tersebut masih di Pekanbaru, pada pukul 12.30 WIB, PDP dinyatakan meninggal oleh Team Medis RSUD Bengkalis.

Yang bersangkutan, kita pastikan tidak pernah dari luar daerah ataupun dari luar negeri yang terpapar COVID-19.“Namun begitu, keluarga almarhum dan perawat tetap dikarantina,” terang Ersan.

Menurutnya, PDP tersebut sebelum meninggal mengalami batuk-batuk dan sesak nafas, dan hasil rongen, pasien tersebut mengalami TBC.

Terkait hal ini, masyarakat tidak perlu panik, karena meski dari hasil Rapid Test terkomfirmasi Positif COVID-19, namun hasil Swab belum kita terima, sehingga hasilnya belum final. Bisa jadi Rapid Test positif tapi Swabnya negatif.

“Artinya kita tunggu sama-sama hasil Swabnya dari Kementrian Kesehatan di Jakarta,” pungkas Ersan mengakhiri.

(Biro Bengkalis Reffi)

Bupati Anggarkan Rp 6,1 Miliar Untuk Keperluan Tenaga Medis

0

RASIO.CO, Batam – Untuk penanggulangan Covid-19, bupati Bintan Apri Sujadi menyiapkan alokasi anggaran totalnya mencapai 6,1 millar rupiah bagi pengadaan fasilitas ruang isolasi, rumah inap serta nutrisi bagi sejumlah tenaga medis, Rabu (8/4).

Hal itu dilakukan supaya proses penanganan covid 19 tidak mengalami kendala ketika para tenaga medis saat menalankan tugas menangani pasien terkena covid 19.

“Kita juga menyiapkan fasilitas ruang isolasi sementara, hal ini berguna untuk penanganan medis pasien Covid 19 .

Selain itu, rumah tenaga medis yang menangani pasien Covid 19 juga harus disiapkan untuk sterilisasi khusus tenaga medis yang menangani pasien Covid,” ujarnya saat video conference bersama Kemendagri di Kantor Bapelitbang Bintan di Tanjungpinang.

Masih kata Bupati, selain penyedian ruang isolasi, akan ada nutrisi yang disiapkan bagi tenaga medis.

Menurutnya, tenaga medis merupakan garda terdepan yang harus diperhatikan. Perawat merupakan salah satu unsur yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi wabah COVID-19, sehingga sangat rentan tertular virus yang sedang menggemparkan dunia ini. 

Menyiapkan makanan tambahan pendukung nutrisi sangat diperlukan karena makanan dan minuman bergizi ini akan meningkatan imunitas tubuh sehingga bisa menekan atau mengurangi risiko terpapar corona.  

menurut Apri, pemberian nutrisi yang seimbang sangat mengangkat moral para perawat, di saat pegawai lain harus melakukan work frome home, mereka justru harus berjibaku dengan virus corona yang menginfeksi masyarakat.

“Soal penanganan covid, mereka paham betul bagaimana menghadapi persoalan terutama masa wabah corona ini, jadi mereka juga akan kita siapkan nutrisi bergizi, agar dapat bekerja secara fokus,” tandasnya.

(Biro Bintan Jhon)

Diduga Bos Penyelundup Rokok Tanpa Cukai Pemain Lama

0

RASIO.CO, Batam – Permainan para mafia menyelundupan rokok H Mild dan Luffman tanpa cukai diduga pemain lama berinisial Iwn dan Jm.

Informasi lapangan, kedua jenis rokok tanpa cukai tersebut diduga diselundupkan melalui pelabuhan tikus Barelang dan Nongsa serta pelabuhan lainnya di Batam.

Padahal, hampir setahun lalu, BP Batam telah menggeluarkan Dalam suratnya bahwa berdasarkan hal penyampaian risalah rapat koordinasi pembahasan review Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nokor 47/PMK.04/2012.

Lihat Juga: polisi-tangkap-ratusan-rokok-tanpa-cukai-di-pelabuhan-tikus-batam/

Kemudian pada tanggal 14 Mei 2019 Direktur Jenderal Bea Cukai mengeluarkan surat dalam hal penghentian pelayanan dokumen CK-FTZ. Maka dari itu, BP Batam dalam suratnya menyampaikan pemberitahuan pencabutan fasilitas bebas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol.

“Tak sulit memantau para penyeludup dipelabuhan tikus di batam, sinergi yang baik membuat mereka leluasa, seperti di barelang dan nongsa,” ujar sumber rasio.co enggan di publis.

“Diduga Iw dan Jl pemain lama bawa barang rokok tanpa cukai keluar batam melalui pelabuhan tikus,” tambah sumber. Rabu(08/04).

Sedangkan, Penghentian fasilitas cukai ini terhitung mulai tanggal 17 Mei 2019. Dalam surat tersebut terlampir, 46 nama-nama perusahaan yang mendapat dasilitas cukai atas barang berupa rokok dan minuman beralkohol.

Beberapa diantaranya yaitu: PT Mustika Internasional, PT Fantastik Internasional, PT Pura Jaya Makmur, PR Duta Cemerlang Tobacco, PT Karya Timur Prima, PT Atraco Multiguna, PT Batu Karang, PT Gudang Baru Berkah, PR Bintang Sayap Insan, PR Berca Sauti Tobacco, PR Cemara Mas dan PT Karya Tajinan Prima

Kemudian ada PR Delta Makmur, CV Gunung Batu Penjuru, PR Putra Maju Jaya, PT Anak Sakti, CV Megah Sejahtera, PR Sejahtera Abadi, PR Pasir Mas Gunung Kelud Alami, PR Makmur Sentosa, PT Corona Mas, PT Bokor Mas, PT Universal Strategic Alliance, PR Pura Perkasa dan lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Polairud Baharkam Mabes Polri berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kardus yang di duga rokok ilegal non cukai di Pelabuhan tikus Batu Besar, Nongsa, pada Selasa (7/4) malam.

Kabarnya, Diduga rokok ilegal tanpa cukai tersebut diduga milik pemain lama berinisial Iw, sedangkan Jmi diduga sebagai nahkoda speed yang diamankan. Selasa(07/04).

Ironisnya, Ratusan kardus yang diduga rokok non cukai tersebut dibawa menggunakan satu unit kapal speed fiber dengan panjang 20 Meter dan memiliki 7 mesin Yamaha 300 PK.

Selain itu tim berhasil mengamankan 7 unit mobil bok lori yang digunakan untuk melakukan pemuatan dari kapal penyelundupan tersebut.

7 unit mobil bok lori diantaranya 3 berwarna kuning dan 4 berwarna silver, saat ini ke 7 mobil tersebut dibawa ke Polresta Barelang

Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Andri Kurniawan saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut, Rabu (8/4).

“Ya benar, penangkapan ini dari Polairud Baharkam Mabes Polri dan sudah dilimpahkan ke Polresta Barelang,” jelas Andri.

Untuk sementara proses tetap berjalan, belasan orang sudah kita amankan guna penyelidikan lebih lanjut, tutupnya.
(team).

Polisi Tangkap Ratusan Rokok Tanpa Cukai di Pelabuhan Tikus Batam

0

RASIO.CO, Batam – Polairud Baharkam Mabes Polri berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan kardus yang di duga rokok ilegal non cukai di Pelabuhan tikus Batu Besar, Nongsa, pada Selasa (7/4) malam.

Kabarnya, Diduga rokok ilegal tanpa cukai tersebut diduga milik pemain lama berinisial Iw, sedangkan Jmi diduga sebagai nahkoda speed yang diamankan. Selasa(07/04).

Ironisnya, Ratusan kardus yang diduga rokok non cukai tersebut dibawa menggunakan satu unit kapal speed fiber dengan panjang 20 Meter dan memiliki 7 mesin Yamaha 300 PK.

Selain itu tim berhasil mengamankan 7 unit mobil bok lori yang digunakan untuk melakukan pemuatan dari kapal penyelundupan tersebut.

7 unit mobil bok lori diantaranya 3 berwarna kuning dan 4 berwarna silver, saat ini ke 7 mobil tersebut dibawa ke Polresta Barelang

Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Andri Kurniawan saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan tersebut, Rabu (8/4).

“Ya benar, penangkapan ini dari Polairud Baharkam Mabes Polri dan sudah dilimpahkan ke Polresta Barelang,” jelas Andri.

Untuk sementara proses tetap berjalan, belasan orang sudah kita amankan guna penyelidikan lebih lanjut, tutupnya.
(team).

Kegiatan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Dilakukan Dirumah Masing-masing karena COVID-19

0

Kementerian Agama menerbitkan edaran terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Wabah Covid-19. Edaran yang ditujukan bagi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) seluruh Indonesia tersebut pada senin 6 april ditandatangani Menag Fachrul Razi.

Seperti yang kita tahu, wabah covid-19 ini telah meluas di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini juga mengakibatkan negara kita melakukan perintah untuk social distancing. Mulai pertengahan bulan maret, Indonesia sudah mengeluarkan perintah untuk segala aktivitas belajar, kuliah, dan juga beberapa bekerja dilakukan dari rumah masing-masing (work from home).

Hal ini diperkirakan dapat mencegah cepatnya penyebaran virus corona atau covid-19 tersebut. Covid-19 ini tidak hanya berimbas pada kegiatan belajar dan juga bekerja bagi masyarakat Indonesia melainkan juga berimbas pada kegiatan ibadah umat muslim.

Di Indonesia sendiri sangat dominan umat muslim, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan mengenai ibadah umat muslim di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1 syawal 1441 H.

Didalam surat edaran ini berisi panduan untuk melakukan ibadah dibulan ramadhan seperti tarawih, tadarus dan juga iktikaf yang biasa dilakukan dimasjid atau mushala di sepeuluh hari terakhir puasa ini dilakukan dirumah masing-masing.

Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran No 6 tahun 2020:

  1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.
  2. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak perlu sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama).
  3. Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah;
  4. Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing berdasarkan perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan tilawah Al-Qur’an;
  5. Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan
  6. Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan;
  7. Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di masjid/musala;
  8. Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya.
  9. Agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut: a) Salat Tarawih keliling (tarling)

b) Takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala dengan menggunakan pengeras suara; c) Pesantren Kilat, kecuali melalui media elektronik.

  1. Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference.
  2. Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):

a) Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi kepada Mustahik lebih cepat.
b) Bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan
pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan
membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer layanan perbankan.
c) Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat
(UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lingkungan sekitar.
d) Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid,
musala dan tempat lainnya untuk melakukan pembersihan ruangan dan
lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar
lampu, komputer, papan tik (keyboard), alat pencatatan, tempat penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.
e) Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS untuk
meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika
melakukan penyerahan zakat.

  1. Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah):
    a) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.
    b) Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkunganmasjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para penerima zakat fitrah.
    c) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara langsung kepada Mustahik.
    d) Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW setempat.
  2. Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tissue).
  3. Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.
  4. Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19.

Kementrian agama mengeluarkan surat edaran ini berdasarkan diskusi yang telah dilakukan bersama MUI dan juga mengikuti syariat Islam. Keputusan surat edaran ini hanyalah semata-mata untuk mencegah penyebaran virus corona atau covid-19 tersebut.

Meskipun banyak disayangkan masyarakat karena mereka tidak bisa beribadah berjamaah seperti biasa yang merupakan sudah seperti budaya umat islam, tetapi masyarakat harus mematuhi peraturan yang telah diputuskan tersebut.

Karena untuk kebaikan kesehatan dan juga kesejahteraan bangsa ini. Masyarakat juga berharap agar pandemi ini segera berakhir agar dapat melakukan aktivitas dengan bebas seperti dahulu.

Penulis : Suci Ramadanti
Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Tanjungpinang Program Studi Ilmu Administrasi Publik