Senin, November 23, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1345

Persaingan Semakin Ketat, Advokat Dituntut Profesional

0

RASIO.CO, Batam – Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa hukum, persaingan bisnis jasa hukum (law firm) di Indonesia pun semakin meningkat.

Kantor Advokat atau Firma-firma hukum besar semakin menunjukkan kedigdayaan-nya, sementara kantor Advokat atau kantor firma-firma kecil juga semakin menjamur.

Di tengah ketatnya persaingan tersebut, para pemilik kantor Advokat atau firma hukum harus memeras otak bagaimana menyusun strategi pemasaran (marketing strategy) agar supaya tetap eksis ditengah persaingan bisnis jasa hukum.

Permasalahan klasiknya adalah advokat dilarang beriklan. Menurut Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia mengatur tentang itu “Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan.

” Mencari Publisitas di media massa juga diharamkan, terkecuali bila keterangan yang dibuat dalam iklan tersebut menegakkan prinsip-prinsip penegakan hukum.

Bahwa dalam hal ini selain dituntut profesional, kantor Advokat atau firma hukum juga diwajibkan untuk mengetahui perkembangan teknologi era digital di sistem pendaftaran perkara di Pengadilan.

Misalnya saja saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan pelaksanaan sistem pendaftaran E-Court dan E-Litigation pada seluruh Pengadilan di Indonesia, sistim E- Court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, sedangkan sistim E-Litigation pengertiannya secara singkat adalah merupakan persidangan secara online dengan cara menimilasir Para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Teknisnya para pihak baik itu Advokat atau perorangan bisa melakukan rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. Era E-Litigatalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit.

Perkembangan dunia teknologi menjanjikan perubahan pola kerja yang signitifikan tidak terkecuali industri jasa hukum, hal ini menjadi tantangan serius bagi profesi Advokat.

Bagaimana tidak ? kemampuan berbasis dukungan big data yang telah telah dikumpulkan oleh platform online selama ini diprediksi akan memberikan dampak serius bagi profesi advokat dimasa yang akan datang.

Pelaku usaha jasa bidang hukum, termasuk didalamnya profesi Advokat harus mampu menjawab tantangan terkait kencangnya arus perubahan disektor teknologi, salah satu persyaratan agar kantor Advokat mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yakni bekerja secara cepat dan seiring dengan cara pandang Advokat dalam mempelajari sistem aplikasi di era digital saat ini.

Ditulis oleh: Risman R. Siregar, S.H (Advokat & Konsultan hukum)

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Persiapan Natal dan Tahun Baru

0

RASIO.CO, Jakarta Menjelang libur dan perayaan Natal 2019 serta Tahun Baru 2020, pemerintah berkoordinasi dan bersiap untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Desember 2019, memimpin rapat terbatas mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah jajaran terkait dan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.

“Ini memang rapat rutin. Saya hanya ingin memastikan, mengecek, yang pertama mengenai ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta bahan-bahan pokok agar terjaga dengan baik,” jelas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajarannya agar selain menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan pokok tetap terjaga, juga memastikan bahwa pasokan dan distribusi tersebut berjalan dengan lancar.

Sementara dari sisi pelayanan transportasi, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan dengan baik mengenai fasilitas dan kesiapan moda transportasi umum baik darat, laut, dan udara. Keselamatan dan kenyamanan para pengguna layanan menjadi prioritas yang harus benar-benar diperhatikan.

“Pelayanan transportasi agar disiapkan dengan baik. Kesiapan dari berbagai moda transportasi baik darat, laut, maupun udara benar-benar tidak ada masalah nantinya, termasuk kecukupan stok BBM selama Natal dan Tahun Baru,” kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan aparat berwenang untuk tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif serta kerukunan yang terjalin seperti sekarang ini.

“Saya minta TNI, Polri, dan BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan atau penangkalan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang tahun baru 2020 ini,” tandas Kepala Negara.

“Kita juga harus terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persaudaraan di antara sesama anak bangsa sehingga dalam menjelang Natal dan Tahun Baru kenyamanan dan rasa aman masyarakat bisa kita hadirkan,” pungkas Presiden Joko Widodo.

sumber: setneg.go.id

Polisi Amankan Dua Calo Tiket Kapal di Batam

0
RASIO.CO, Batam – Jajaran kepolisian Polresta Barelang bersama polsek KKP sekupang mengamankan dua pelaku diduga sebagai calo tiket pelabuhan Batam-Belawan menjelang natal dan tahun baru 2020.

Kedua tersangka tersebut berinisial MS dan RP yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang parkir dipelabuhan kapal sekupang. modus kedua pelaku untuk mendapatkan tiket Pelni tersebut dengan mengunakan Kartu Keluarga(KK) orang lain dan menjual tiket dengan harga tinggi.

“Sampai hari ini kami belum menemukan ada indikasi keterlibatan pihak Pelni, pasalnya pelaku mengunakan KK orang lain ketika membeli tiket tersebut dengan tujuan Batam-Belawan dan kembali menjualnya dan saat diamankan baru berhasil menjual dua tiket serta ditemukan uang senilai Rp700 ribu,”

“Kedua pelaku kami jerat pasal 379 KUHP dengan ancaman hukuman tiga bulan penjara,” kata Kapolresta barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, didampingi Kapolsek KKP Batam, AKP Syaiful Badawi, pada Jum’at (13/12).

Kapolres menjelaskan, modusnya pelaku membeli tiket dengan menggunakan KK saudaranya kemudian di jual kembali ke calon penumpang, Pelaku membeli tiket dengan harga Rp. 230 ribu dan dijual kembali dengan harga Rp. 350 ribu dengan alasan tiket kapal KM Kelud pada tanggal 29 Desember dari Batam menuju Belawan sudah habis.

Hal inilah yang membuat calon penumpang berusaha untuk membeli dari mereka. Dua pelaku yang berhasil diamankan berinisial MS dan RP dengan profesi sehari hari sebagai juru parkir di Pelabuhan Sekupang dan Porter di Pelabuhan Sekupang.

Barang bukti yang diamankan 5 tiket Kapal KM. Kelud dan 2 tiket kapal yang sudah sempat terjual beserta uang sebesar Rp 700 ribu. Pelaku dikenakan Pasal 379 KUHP dengan ancaman 3 bulan penjara.

Kami berharap dengan pengungkapan ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin menggunakan angkutan laut untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman.’’ Tutupnya.

APRI@www.rasio.co //

Hina Presiden Melaui FB, Juanda Dihukum 8 Bulan Penjara

0
RASIO.CO, Batam – Terbukti melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo melalui media sosial facebook, terdakwa Juanda alias Juan di vonis majelis hakim PN Batan, delapan bulan penjara. Kamis(12/12).

“Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Juanda alias Juan dengan pidana penjara selama 8 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan penjara,” kata ketua majelis hakim Taufik Nainggolan didampingi Dwi Nuramanu dan Yona Lamerosa.

Berdasarkan amar putusan, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Juncto Pasal 28 ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Masih kata Taufik, Tulisan yang di posting dilaman Facebook terdakwa telah memenuhi unsur pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (Sara), sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Vonis yang dijatuhkan hakim ternyata lebih ringan 2 bulan dari tuntutan jaksa Rumondang Manurung yang sebelumnya menuntut terdakwa 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Terhadap putusan itu, majelis hakim memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian surat dakwaan yang dibacakan JPU pada persidangan sebelumnya, Juanda alias Juan harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena telah membagikan postingan di group facebook NEW WAJAH BATAM berupa gambar dan tulisan, yang berisi tentang penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

“Kasus ini mencuat setelah postingan terdakwa Juanda di akun Facebook bernama Gilang Ramadan yang membagikan postingan di group facebook GERAKAN 2019 GANTI PRESIDENT berupa gambar dan tulisan, yang mengatakan bahwa ,’’Ternyata Jokowi anak keturunan PKI,” Kata Rumondang membacakan surat dakwaan.

Selain memposting gambar dan tulisan di group Facebook NEW WAJAH BATAM, sambung Rumondang, terdakwa juga memposting gambar dan tulisan berisi penghinaan terhadap Presiden Jokowi di group Facebook lain yang di ikuti terdakwa.

Atas postingan tersebut, tim cyber Polda Kepri yang sedang melakukan patroli Cyber langsung mengidentifikasi akun facebook atas nama Gilang Ramadan dan langsung melakukan penangkapan.(red/TE).

APRI@www.rasio.co //

Dewan Pers Verifikasi Faktual Empat Media Siber di Batam

0
RASIO.CO, Batam – Wakil Dewan Pers Hendry CH Bangun melakukan verifikasi faktual terhadap empat media online yang berkedudukan di Batam. Selasa(10\12).

Empat media Siber di bawah perusahaan bidang media massa di Provinsi Kepulauan Riau mendapat kesempatan mengikuti verifikasi faktual Dewan Pers. dimana keempat media online tersebut, www.hmstimes.com, www.rasio.co, www.barakata.id dan www.probatam.co.

Dalam proses verifikasi ini, masing-masing media diperiksa kantor, kelengkapan administrasi perusahaan dan kompetensi sumberdaya manusianya. Untuk wartawan, misalnya, dilihat apakah mayoritas wartawan di media bersangkutan sudah lulus uji kompetensi dari level muda, madya, dan utama.

Wakil Dewan Pers Henry CH Bangun pertama mendatangi kantor Hmstime,com, dilanjutkan ke kantor Rasio.co, lalu ke kantor Barakata.id, dan diakhiri di kantor Probatam.co.

Dari verifikasi tersebut, tim verifikasi akan membawa hasilnya ke rapat pleno Dewan Pers untuk kemudian ditetapkan sebagai media terverifikasi adminitrasi dan faktual.

Sebelumnya, media-media tersebut sudah terverifikasi adminitrasi. Untuk memastikan media tersebut berjalan, DP meninjau langsung kantor sekretriat dan kantor redaksi media bersangkutan.

Selain fisik kantor, DP juga memeriksa kelengkapan legalitas perusahaan, standar operasi prosedur (SOP) perlindungan wartawan, dokumen kepatuhan terhadap UU ketenagakerjaan, syarat lulus uji kompetensi wartawan (UKW) Utama bagi pemimpin redaksinya.

Selain itu ada beberapa syarat penting lain juga harus dipenuhi media yang diverifikasi faktual tersebut. Di antaranya; memiliki visi misi media, jaminan keselamatan dan kesehatan terhadap karyawan, serta beberapa syarat lainnya.

Hendry mengatakan, tidak sekadar terdaftar, media juga harus terverifikasi administrasi dan faktual. Ini dimaksudkan untuk menghadirkan perusahaan media yang sehat dan menciptakan produk jurnalistik yang berkualitas.

“Mengapa kita dorong agar terdaftar dan terverifikasi, agar media tersebut menjadi bagian dan ‘keluarga’ Dewan Pers. Minimal dalam menjalankan fungsinya, mematuhi kode etik jurnalistik, dan pedoman media siber khususnya bagi media online,” ungkap Hendri dikegitan diskusi Forum CEO Media Siber Kepri.

Di awal pemaparannya, wartawan senior Kompas ini mengingatkan agar setiap media harus mematuhi pedoman dasar dan kode etik jurnalistik. “Pers wajib mencantumkan nama dan alamat. Ini kecil tetapi sangat mendasar. Harus ada nama pengelola media, penanggung jawab media, dan alamat perusahaan media,” ujarnya.

Dikatakan, Pers juga wajib memberikan hak jawab dan koreksi. Dalam pemberitaan, hak koreksi penting untuk memberi ruang bagi pihak yang diberitakan memberikan koreksi atas dampak dari berita yang sebelumnya sudah ditayangkan.

“Hak jawab atau hak koreksi terhadap berita yang sama yang terbit sebelumnya, bisa dengan judul yang baru,” ujarnya. Hendry juga memaparkan beberapa kasus sengketa pers yang ditangani Dewan Pers.

Saat ini, ada sekitar 700 laporan dan pengaduan yang ditangani Dewan Pers. Dari ratusan kasus yang ada, sebagian besar pengaduan pada media online. Umumnya kasus tersebut karena media online tidak melakukan verifikasi.

“Misalnya rilis, banyak media yang langsung menaikkan berita rilis tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi. Ketika rilis itu bermasalah, pihak yang dirugikan langsung mengadukan hal itu,” ungkapnya.

“Ada beberapa kasus yang ditangani Dewan Pers. Di antaranya belum lama ini di Sumut, karena wartawannya dan medianya tidak bersertifikasi, dua wartawan ditahan polisi. Namun kami beri masukan bahwa wartawan jangan dikriminalisasi dan ditetapkan tersangka. Akhirnya dibebaskan meski dua malam ditahan,” ujarnya.

Acuannya selain UU Pers No 40 tahun 1999, juga sudah ada MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri dalam menangani sengketa Pers. Diskusi publik ini dihadiri pimpinan media se-Kota Batam, humas lembaga pemerintah dan swasta di Batam, di antaranya; BP Batam, PGN, PLN Batam, ATB, dan lainnya.

APRI@www.rasio.co //

PH Penggugat Ajukan Bukti Surat Skorsing Peradi Ke Majelis Hakim PN Batam

0
RASIO.CO, Batam – Penasehat Hukum (PH) penggugat, Rano Sirait dalam gugatan perdata No.158/PDT.G/2019/PN.BTM di Pengadilan Negeri (PN) Batam, ‘keberatan’ terhadap Penasehat Hukum (PH) tergugat. Dimana, menurutnya, PH tergugat saat ini sedang di skorsing oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

“Kami menyerahkan bukti surat skorsing oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang mulia. Karena ini merupakan hasil putusan dari dewan kode etik Peradi,” kata Rano Sirait sambil menyerahkan bukti surat, Rabu (11/12).

Namun, kata Hakim Jasael, meski dalam status PH tergugat di skorsing oleh organisasi Peradi. Sidang tetap kita lanjutkan, karena ini masalah internal mereka.

“Sidang kita lanjutkan. Kalau pihak PH tergugat keberatan, silahkan nanti disampaikan di kesimpulan,” kata Hakim Jasael.

Hal itupun, PH penggugat terlihat kesal. Dimana bukti surat skorsing PH tergugat yang diajukan dalam persidangan tidak diabaikan oleh Hakim.

“PH tergugat saat ini sedang di skorsing oleh Peradi. Otomatis kapasitas dan legal standing PH tergugat tidak bisa bersidang selama masa skorsing Peradi,” kata Rano Sirat.

Setelah PH penggugat menunjukkan surat skorsing kepada Majelis Hakim. PH tergugat langsung menunjukkan surat batahan. Dimana surat bantahan tersebut, hasil putusan dari Mahkamah Agung.

Usai penyerahan bukti surat skorsing dari Peradi. Dan PH tergugat langsung menyerahkan batahan. Ketua Majelis Hakim, Jasael, menunda sidang dan dilanjutkan pada Rabu (18/12) mendatang untuk agenda tambahan pembuktian dari PH penggugat.(red/ka/di).

Kapal Patroli Catamaran 503 Amankan Tagboad Transaksi BBM Ilegal

0
RASIO.CO, Batam – Kapal patroli Catamaran 503 milik Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula Bakamla RI berhasil mengamankan yang diduga Tug Boat (TB) BSP III sedang melakukan pengisian BBM jenis solar secara ship to ship ke KM AB tanpa dilengkapi dokumen niaga.

Dilansir dilaman resmi bakamla.go.id, kedua kapal tersebut berhasil diamankan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Trisula Bakamla RI dengan kapal patroli Catamaran 503 atas informasi masyarakat yang diduga terlibat transaksi ilegal di Perairan Tanjung Sauh, Batam.

Sebagaimana informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Unit Penindakan Hukum (Ka UPH) Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H., saat terjun langsung di Tempat Kejadian Perkara (TKP), Rabu (11/12).

Laksma Parimin Warsito, mengatakan, Proses penangkapan itu sendiri telah dilakukan di Perairan Tanjung Sauh, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/12/2019) sekitar pukul 22.30 WIB.

Pada saat diperiksa Tug Boat (TB) BSP III sedang melakukan pengisian BBM jenis solar secara ship to ship ke KM AB tanpa dilengkapi dokumen niaga sehingga dapat diduga kapal telah melanggar Pasal 374 jo 406 KUHP atau Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari pengakuan Nakhoda TB BSP III, solar sebanyak kurang lebih 8.000 liter (8 ton) yang dijual ke KM AB berasal dari solar yang secara resmi dibeli oleh PT BSP III dari pertamina sehingga perusahaan PT BSP III dirugikan.

Adapun kronologis kejadiannya sebagai berikut: KKM TB BSP III dihubungi oleh kru KM AB yang akan membeli solar dari TB BSP III. Kemudian disepakati jual beli BBM secara illegal seharga Rp 5.000/liter.

Transhipment illegal yang dilaksanakan oleh kedua kapal tersebut dipergoki oleh kapal patroli Bakamla Catamaran 503 di wilayah Tanjung Sauh, Batam kemudian diamankan ke KN Bintang Laut dan disandarkan ke Pangkalan Bakamla Barelang.

Selanjutnya Bakamla RI masih akan terus melakukan patroli rutin di wilayah perairan Kepulauan Riau dan seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas aktifitas perdagangan BBM secara illegal yang banyak terjadi di wilayah Kepri dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hal ini dilakukan sebagai upaya Bakamla RI untuk menciptakan kondisi wilayah perairan Indonesia yang aman bagi seluruh pengguna laut dan bersih dari aktifitas illegal apapun.

Kedua kapal hasil operasi kemudian diserahkan kepada Direktorat Polairud Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut dan PT BSP sebagai pihak yang dirugikan telah melapor ke Ditpolair Polda Kepri.(red/di).

***

Forum CEO Media Siber Kepri Hadirkan Hendry CH Bangun Diskusi Delik Pers

0
RASIO.CO, Batam – Forum CEO Media Ciber menghadirkan Wakil Dewan Pers Hendry CH Bangun dalam diskusi publik ” Delik Pers di Era Digital” bertujuan mendorong agar media yang ada di Indonesia, baik media cetak, elektronik dan online terdaftar di Dewan Pers.

Hal ini diungkapkan Hendry CH Bangun saat tampil sebagai pembicara dalam Diskusi Publik “Delik Pers di Era Digital” yang ditaja Forum CEO Media Siber Kepulauan Riau di Hotel PIH Batam, Selasa (10/12/2019).

Selain Hendry CH Bangun, praktisi hukum dan juga advokat di Kota Batam, Kaspol Jihad, SH., MH juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi publik ini.

Hendry mengatakan, tidak sekadar terdaftar, media juga harus terverifikasi administrasi dan faktual. Ini dimaksudkan untuk menghadirkan perusahaan media yang sehat dan menciptakan produk jurnalistik yang berkualitas.

“Mengapa kita dorong agar terdaftar dan terverifikasi, agar media tersebut menjadi bagian dan ‘keluarga’ Dewan Pers. Minimal dalam menjalankan fungsinya, mematuhi kode etik jurnalistik, dan pedoman media siber khususnya bagi media online,” ungkap Hendri.

Di awal pemaparannya, wartawan senior Kompas ini mengingatkan agar setiap media harus mematuhi pedoman dasar dan kode etik jurnalistik. “Pers wajib mencantumkan nama dan alamat. Ini kecil tetapi sangat mendasar. Harus ada nama pengelola media, penanggung jawab media, dan alamat perusahaan media,” ujarnya.

Dikatakan, Pers juga wajib memberikan hak jawab dan koreksi. Dalam pemberitaan, hak koreksi penting untuk memberi ruang bagi pihak yang diberitakan memberikan koreksi atas dampak dari berita yang sebelumnya sudah ditayangkan.

“Hak jawab atau hak koreksi terhadap berita yang sama yang terbit sebelumnya, bisa dengan judul yang baru,” ujarnya. Hendry juga memaparkan beberapa kasus sengketa pers yang ditangani Dewan Pers.

Saat ini, ada sekitar 700 laporan dan pengaduan yang ditangani Dewan Pers. Dari ratusan kasus yang ada, sebagian besar pengaduan pada media online. Umumnya kasus tersebut karena media online tidak melakukan verifikasi.

“Misalnya rilis, banyak media yang langsung menaikkan berita rilis tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi. Ketika rilis itu bermasalah, pihak yang dirugikan langsung mengadukan hal itu,” ungkapnya.

“Ada beberapa kasus yang ditangani Dewan Pers. Di antaranya belum lama ini di Sumut, karena wartawannya dan medianya tidak bersertifikasi, dua wartawan ditahan polisi. Namun kami beri masukan bahwa wartawan jangan dikriminalisasi dan ditetapkan tersangka. Akhirnya dibebaskan meski dua malam ditahan,” ujarnya.

Acuannya selain UU Pers No 40 tahun 1999, juga sudah ada MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri dalam menangani sengketa Pers. Diskusi publik ini dihadiri pimpinan media se-Kota Batam, humas lembaga pemerintah dan swasta di Batam, di antaranya; BP Batam, PGN, PLN Batam, ATB, dan lainnya.

Humas Polda Kepri diwakili Kasubid PID Bidhumas Polda Kepri, Kadiskominfo Batam diwakili Kabid Komunikasi dan Informasi Publik, Ketua IJTI Kepri, dan Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim sekaligus membuka acara Diskusi Publik “Delik Pers di Era Digital”.

Kaspol Jihad, yang tampil di sesi berikutnya memaparkan bahwa, delik adalah perbuatan yang dapat dihukum. Kenapa dihukum, kata Kaspol, karena melanggar Undang-Undang (UU). “Agar media terhindar dari delik pers, perusahaan pers harus mematuhi UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ungkapnya.

“Meski media atau jurnalis dalam bekerja dilindungi undang-undang, tetapi faktanya masih ada juga yang melanggar kode etik atau UU Pers No 40,” ungkapnya.

Di era digital dimana arus informasi semakin cepat dan beragam, kata Kaspol, dibutuhkan kemampuan setiap wartawan untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi. “Kapan anda salah dan mengabaikan itu maka hal tersebut bisa jadi celah bagi pihak-pihak yang dirugikan mengajukan aduan atau tuntutan hukum,” ujarnya.

“Dan perlu dipahami juga bahwa, ada UU ITE dimana seseorang bisa dijerat bila menyebarkan informasi yang salah atau bohong. Namun kalau kita lihat, sejauh ini belum ada wartawan yang dijerat dengan UU ITE dan harapan kita tentu jangan sampai ada media atau wartawan dijerat dengan UU tersebut,” ungkapnya.

Ketua PWI Candra Ibrahim menyambut baik kegiatan diskusi yang dihelat Forum CEO Media Siber Kepri. “Saya tertarik dengan tema yang diangkat, Delik Pers di Era Digital. Apalagi kalau kita cermati perkembangan media online saat ini yang serba ingin cepat menyajikan sebuah berita,” ujarnya.

Peserta diskusi tampak antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan kedua pembicara. Beberapa peserta diskusi mengajukan pertanyaan kepada kedua pembicara yang hadir.

Di sela acara, dilakukan penandatanganan MoU antara Kantor Advokat Kaspol Jihad, S.H., M.H., & Rekan dengan lima media online yang tergabung dalam Forum CEO Media Siber Kepulauan Riau yakni Batamclick.com, Wartakepri.co.id, Kabarbatam.com, Mediakepri.co.id, dan Barakata.id. Dua media lainnya yang tergabung dalam forum ini adalah Keprinews.co.id dan luarbiasa.id.

Kerja sama ini dalam hal pemberiaan bantuan hukum dan kuasa hukum bagi kelima media online tersebut. Forum CEO ini diketuai oleh Novianto dan sekretaris yakni Yuri Sutrisna.(red/KB).

APRI@www.rasio.co //

 

Polisi Tetapkan JPG Tersangka Kasus Dugaan Pidana Mengambil Alih Hak Asuh Anak

0
RASIO.CO,Batam – Jajaran Ditreskrimum Polda Kepri menetapkan JPG(48) sebagai tersangka dalam kasus dugaan mengambil alih hak asuh anak dari ibu kandungnya yang sah.

Tersangka JPG yang tinggal Perumahan Sukajadi Bukit Golf Residence Kota Batam, sempat memboyong korbanya keluar wilayah Batam, dimana korbanmasih dibawah umur.

Atas perbuatan tersangka kepolisian menjerat dengan Tindak Pidana mengambil alih hak asuh anak dari ibu kandung yang sah, sesuai dengan rumusan pasal 330 Ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang”.

Pasal 330 Ayat (2) “Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau bilamana anak nya belum berumur dua belas tahun”. Dengan tersangka Inisial JGP, dengan pelapor seorang Ibu Inisial MH dan korban anak dibawah umur Inisial BM, jelas Kasubbid Penmas AKBP Priyo Prayitno melaui rilisnya. Rabu(11/12).

Kata Dia, Berawal pada hari Sabtu 29 November 2019 tersangka JGP menjanjikan bertemu dengan korban ibu MH dan BM di Kepri Mall dengan diimingi akan memberikan uang, dari almarhum suaminya dan juga memberikan Jam tangan.

Selanjutnya saat berada di Kepri Mall JGP berhasil membawa anak tersebut (BM) ke Pematang Siantar. Dengan kejadian tersebut ibu korban MH melaporkan ke kantor Polisi pada tanggal 1 Desember 2019, dan didalam waktu singkat pada tanggal 4 Desember 2019 kasus tersebut berhasil diungkap oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri.

Sementara itu, Wadirreskrimum Polda Kepri , AKBP Arie Dharmanto mengatakan, Korban merupakan anak dibawah umur berusia 8 Tahun Inisial BM yang merupakan putra pertama ibu MH, yang bersangkutan merupakan anak Yatim dan diasuh oleh ibunya sendiri. Tersangka JGP sendiri merupakan adik dari almarhum suami ibu MH.

Setelah diterima laporan polisi dari Ibu MH, Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri langsung menindaklanjuti dengan pencarian kesemua tempat, baik di Kepri Mall dan pusat perbelanjaan lainnya.

Dikarenakan korban merupakan seorang anak dibawah umur yang wajib dilindungi dan sudah lebih dari satu hari dikuasai oleh tersangka selanjutnya Tim melakukan koordinasi dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan KPAID (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah) tutur Wadirreskrimum Polda Kepri.

Dari hasil penyelidikan didapatkan alamat tersangka dan dilakukan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya tersangka dibawa kekantor Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil penyelidikan bahwa korban telah berada di wilayah Siantar, Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan penyelamatan terhadap anak tersebut dan dikembalikan ke orang tuanya, setelah berkoordinasi dengan P2TP2A dan KPAID,” tutup Wadirreskrimum Polda Kepri.

APRI@www.rasio.co //

Mantan Napi Harus Tunggu 5 Tahun Untuk Maju dalam Pilkada

0
RASIO.CO, Jakarta – Seorang mantan narapidana harus menunggu jeda waktu lima tahun setelah melewati masa pidana penjara dan mengumumkan mengenai latar belakang dirinya jika ingin mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau walikota.

Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019 dibacakan pada Rabu (11/12/2019) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka 65 waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan adanya putusan ini, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada selengkapnya berbunyi: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Para Pemohon menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang menyebutkan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.

Sebelumnya, Pemohon mendalilkan berlakunya aturan bolehnya orang yang berstatus mantan terpidana korupsi menjadi calon kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU Pilkada dengan hanya menyampaikan pengumuman kepada publik sebagaimana diatur dalam UU tersebut telah menghambat upaya dalam pemberantasan korupsi.

Menurut para pemohon, karena berlakunya pasal yang diujikan telah membuka kesempatan dan memperbolehkan orang yang sedang mantan terpidana khususnya terpidana korupsi untuk menjadi kepala daerah atau setidaknya menjadi calon kepala daerah tanpa adanya masa tunggu bagi yang bersangkutan.

Akibat ketiadaan aturan pembatasan jangka waktu tertentu bagi narapida kasus korupsi untuk maju lagi dalam kontestasi pemilu mengakibatkan perhelatan pemilu diikuti oleh mantan terpidana kasus korupsi. Hal ini berdampak kepala daerah yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi memiliki peluang yang besar untuk mengulangi kembali perbuatannya.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah menilai calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana, namun tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tak sedikit mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama—dalam hal ini, tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas.

Mendahulukan Kepentingan Masyarakat

Suhartoyo melanjutkan sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat.

Dua kepentingan tersebut, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi dan dilindungi oleh Konstitusi.

“Dengan demikian, Mahkamah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah Mahkamah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.

Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi “siapa yang memeroleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah” melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan,” urai Suhartoyo.

Oleh karena itu, lanjut Suhartoyo, ia menekankan bahwa dalam proses berdemokrasi, sebelum mendahulukan sosok yang dipilih rakyat melalui suara terbanyak, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan terkait kualifikasi sosok yang berkompetensi.

“Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy – sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan, di antaranya oleh Polybius,” tegasnya.

Masa Tunggu 5 Tahun

Sementara terkait dalil para Pemohon mengenai masa tunggu, Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum Nomor 4/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah berpendapat masa tunggu haruslah diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Begitu pula mengenai lamanya tenggat waktu, Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah.

Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Dalam Putusan Nomor 4/PUUVII/2009, Mahkamah berpendapat dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, konstitusionalitas norma yang mengatur persyaratan calon kepala daerah sepanjang berkenaan dengan mantan narapidana harus didasarkan pada putusan a quo dan karenanya permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian,” tandas Suhartoyo.

sumber:MK