Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 211

BP Batam Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Perbaiki Jalan Letjen Suprapto SP Plaza

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) saat ini tengah melakukan pengerjaan perbaikan jalan di bawah JPO SP Plaza, Jl Letjen Suprapto, Sagulung.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, BP Batam melalui Direktorat Pembangunan Infrastruktur segera menggesa perbaikan jalan yang selama ini ditengarai menjadi biang kemacetan di Jalan Letjen Suprapto khususnya kendaraan yang datang dari arah Putri Hijau menuju Bundaran Barelang.

PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan Bidang Konektivitas Darat (Jalan) sekaligus Kasubdit Pembangunan Jalan Dan Jembatan M Gazali Djajasasmita mengatakan bahwa pengerjaan saat ini tengah memasuki tahap subway (30%) dan ditargetkan akan selesai pada 1,5 bulan mendatang sisi kiri dan kanan.

“Kami menghimbau masyarakat yang melewati jalur tersebut agar dapat berhati-hati dan bersabar. Kami BP Batam mengupayakan yang terbaik agar pengerjaan jalan ini dapat segera selesai, sehingga warga Batuaji dan Sagulung yang hendak ke Muka Kuning bisa berkendara dengan nyaman.’ Kata Gazali.

Ia menguraikan bahwa proses di lapangan mengalami sejumlah kendala seperti saluran air dari bangunan liar (saat ini telah dinormalisasi), kondisi medan jalan yang cukup sempit dan berair, utilitas eksisting yang membutuhkan perlakukan secara khusus, sulitnya alat berat untuk bermanufer diarea sempit, serta faktor cuaca.

“Terdapat beberapa kendala yang kita hadapi dengan medan yang cukup sempit dan saluran air yang harus kita normalisasi lebih dulu. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah perbaikan. Kami optimistis ini bisa selesai pada 1 sampai 1,5 bulan ke depan.” Ungkap Gazali.

Direktur Pembangunan Infrastruktur Boy Zasmita menambahkan, bahwa pihaknya mengupayakan secara optimal pekerjaan dapat selesai tepat waktu, sehingga masyarakat dapat segera menikmati jalan vital ini dengan nyaman dan aman.

“Kami upayakan maksimal, pekerjaan kami lakukan siang dan juga malam hari, kita kebut agar dapat segera selesai dan dapat dinikmati masyarakat. Sesuai arahan Bapak Kepala BP Batam dan Ibu Wakil Kepala BP Batam diharapkan dapat segera menuntaskan Pembangunan Batam lebih cepat.” pungkas Boy yang baru saja dilantik pada Senin lalu.

Pengerjaan jalan yang telah berjalan selama 20 hari tersebut, menggunakan anggaran pemeliharaan BP Batam tahun 2025.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Mulai Usut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait kuota haji Indonesia.

Dikutip dari CNNIndonesia, sepanjang tahun 2024 setidaknya terdapat lima laporan pengaduan yang masuk ke KPK terkait persoalan kuota haji.

“Benar, perkara kuota haji sedang diusut,” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis (19/6).

Isu mengenai kuota haji menjadi sorotan pada tahun 2024 ketika posisi Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil. Lima laporan pengaduan tercatat masuk ke KPK terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji.

Laporan pertama diterima dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Agama Yaqut Cholil dan Wakil Menteri Saiful Rahmat Dasuki. Laporan kedua disampaikan oleh Front Pemuda Anti-Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024, yang menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kementerian Agama RI.

Laporan ketiga diajukan oleh mahasiswa STMIK Jayakarta pada Jumat, 2 Agustus 2024. Kemudian laporan keempat datang dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat) pada Senin, 5 Agustus 2024.

Laporan terakhir dilayangkan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Perempuan Indonesia (JPI) pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Menanggapi polemik kuota haji, Menteri Agama saat ini, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa dirinya tidak berambisi untuk menambah kuota haji karena hal itu berpotensi menimbulkan penyimpangan.

“Saya memang tidak selalu berambisi untuk menambah kuota haji karena kalau menambah kuota haji, ini berpeluang terjadinya penyimpangan,” kata Nasaruddin usai menghadiri agenda ‘Membangun Integritas Bangsa Melalui Peran Serta Masyarakat Keagamaan’ di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (12/3).

Nasaruddin menjelaskan bahwa setiap negara memiliki alokasi kuota haji yang berbeda, dan pemerintah Indonesia sudah mempelajari kapasitas tersebut.

“Kita sudah ukur kuota Indonesia sekian, negara-negara lain sekian, tiba-tiba kita akan tambah misalnya 20.000, mau taruh kasur di mana? Nanti kalau itu ditambah, itu kadang-kadang nyerbu kemahnya orang, nyerbu makanannya orang, nyerbu busnya orang, mau ditolak, orang Indonesia juga kan,” ujarnya.

Menurut Nasaruddin, yang lebih penting daripada menambah kuota haji adalah meningkatkan jumlah petugas pendamping. Dengan banyaknya pendamping, jemaah haji akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

***

Bupati dan Ketua Posyandu Lingga Ikuti Meeting Sosialisasi Implementasi Posyandu

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar bersama Ketua Posyandu Kabupaten Lingga, Maratusholiha Nizar mengikuti Meeting Online terkait Sosialisasi Implementasi Posyandu bertempat di Gedung PKK Kabupaten Lingga, Rabu (18/6).

Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2024 dimana terdapat 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.

Adapun 6 bidang SPM Posyandu tersebut, yaitu Bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Trantibum Linmas.

Sekretaris Umum Posyandu, Dr. Nunung mengatakan, bahwa dengan semangat transformasi “New Posyandu” tugas posyandu tidak hanya tentang kesehatan masyarakat saja.

Selain itu, jelas Dr Nunung, juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa, untuk ikut serta dalam perencanaan desa serta melakukan pelayanan masyarakat.

“Saat ini posyandu tidak hanya melulu soal kesehatan, tetapi berdasarkan permendagri No 13 Tahun 2024 terdapat 6 SPM,” ungkap Dr. Nunung.

Tujuan sosialisasi ini adalah Menyatukan persepsi dan pemahaman tentang transformasi posyandu dengan pelayanan 6 bidang SPM, pasca diundangkannya Permendagri nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu serta Penguatan pembinaan posyandu secara berjenjang pada setiap level tingkatan.

***

Sinergi Pembangunan Berkelanjutan, BP Batam dan Pushidrosal Sepakat Tingkatkan Koordinasi

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI, Bambang Irawan di Gedung Bida Utama, Rabu (18/6).

Kunjungan itu diterima hangat oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad, dan Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang, Ruslan Aspan.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam dan Pushidrosal (Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut) sepakat untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam mendukung pembangunan maritim berkelanjutan di kawasan strategis Batam.

“Kami sangat menghargai kunjungan kerja Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan dan berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam pengembangan kawasan strategis Batam,” kata Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait.

Ditambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan guna mendukung perkembangan Kota Batam yang lebih baik.

“Batam mendapat perhatian khusus Bapak Presiden untuk lebih berkembang dan menjadi kota yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk mendukung perkembangan kota ini,” tambah Ariastuty.

Sementara, Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI, Bambang Irawan, menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan dan berharap pihaknya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Batam.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kegiatan hidrografi di wilayah perairan Indonesia, termasuk di wilayah Batam, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wakil Komandan Pushidrosal Laksamana Muda TNI, Bambang Irawan.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara BP Batam dan Pushidrosal, serta meningkatkan pengembangan kawasan maritim di kawasan strategis Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Wagub Nyanyang Buka Pelatihan dan Pemagangan 2025, 9 LPK Terima Akreditasi

0

RASIO.CO, Batam – Kick Off Program Pelatihan dan Pemagangan Tahun 2025, sekaligus penyerahan sertifikat akreditasi kepada sembilan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah memenuhi standar mutu nasional di Harmoni One Hotel Batam.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara resmi menggelar Kick Off Program Pelatihan dan Pemagangan Tahun 2025, sekaligus menyerahkan sertifikat akreditasi kepada sembilan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang telah memenuhi standar mutu nasional. Kegiatan berlangsung pada Selasa (17/6) di Harmoni One Hotel Batam, dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepri.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk anggota Komisi IV DPRD Kepri, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, Direktur Politeknik Negeri Batam, Tim Percepatan Pembangunan Kepri, FKJP, Kadin, Apindo, unsur serikat pekerja, tokoh masyarakat, serta perwakilan SMK dan perusahaan penyelenggara pelatihan kerja.

Program ini menandai dimulainya berbagai pelatihan bersertifikasi di bidang maritim, industri las, hingga perhotelan. Sejumlah perusahaan besar seperti PT Bintan Resort Cakrawala, PT Sumitomo, dan Hotel Santika Batam juga meresmikan program pemagangan, sebagai bentuk nyata sinergi antara dunia usaha dan dunia pelatihan.

Selain itu, sembilan LPK yang telah menyelesaikan proses akreditasi tahun 2024 menerima sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi LPK Kepri. Tujuan utama program ini adalah menekan angka pengangguran melalui pelatihan yang berbasis kebutuhan industri dan menjembatani pencari kerja dengan dunia kerja secara langsung.

Acara digelar pada 17 Juni 2025 di Harmoni One Hotel Batam. Kegiatan pelatihan dan pemagangan dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga bulan Oktober 2025.

Survei Sakernas Februari 2025 menunjukkan penurunan TPT Kepri menjadi 6,89 persen. Ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendorong pelatihan berbasis industri, akreditasi LPK, dan pemagangan sebagai strategi kunci dalam menyiapkan tenaga kerja unggul yang adaptif terhadap dinamika industri.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang agile dan berdaya saing tinggi.

“Era sekarang menuntut kita untuk agile, bukan hanya soal keahlian teknis, tapi juga pemahaman terhadap soft skill dan budaya perusahaan,” ujar Wagub.

Ia menambahkan bahwa Investasi membutuhkan tenaga kerja local, SDM Kepri yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga terus belajar dan berinovasi, tumbuh dan berkembang.

“Kalau pemerintah bergerak sendiri, hasilnya tidak akan maksimal. Harus ada keterlibatan aktif dari dunia usaha dan LPK,” tegasnya.

Pemagangan bukan sekedar simulasi praktek, namun solusi langsung menuju pekerjaan. Konsep Tailor Made Training, On the Job Training serta Pemagangan atau Pelatihan Industri terus diperbaharui dan disesuaikan dengan Man Power Plan Industri.

Beliau berpesan Kepada perusahaan, harapan besar agar banyak tenaga kerja lokal yang dapat diserap. Dengan yakin, pendampingan yang tepat, lulusan pelatihan dan SMK kita mampu menjawab kebutuhan industri dengan kualitas kerja yang unggul.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, terus berupaya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semangat kolaborasi untuk mendorong kemajuan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Menurut Plh Kadisnakertrans Kepri, Jhon Barus, kegiatan ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menghadirkan program pelatihan yang berbasis pada kebutuhan dunia industri.

“Akreditasi bukan sekadar formalitas. Ini komitmen mutu layanan. Kita ingin SDM Kepri lahir dari sistem pelatihan yang andal,” tegas Jhon.

“Faktanya, 90 persen peserta magang tahun lalu langsung direkrut. Ini bukti pelatihan berbasis industri sangat efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan, Suryadi, menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan industri dalam merancang program.

“Kami tidak hanya melatih, tapi memastikan lulusan pelatihan punya peluang kerja nyata. Program kami disesuaikan dengan kebutuhan spesifik industri,” ungkap Suryadi.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan, pendekatan kolaboratif ini akan dijadikan model permanen pembangunan ketenagakerjaan di Kepri.

“Kolaborasi antara LPK, perusahaan, dan pemerintah adalah kunci. Kami ingin jadikan ini budaya kerja lintas sektor di Kepri.”

Di akhir acara, Wakil Gubernur juga menyampaikan pesan khusus kepada peserta dan perusahaan.

“Kepada para peserta pelatihan dan pemagangan, saya ucapkan selamat belajar dan berkarya. Jadikan pengalaman ini sebagai fondasi kuat untuk memasuki dunia kerja dengan percaya diri dan daya saing. Teruslah belajar dan terbuka pada perubahan. Kalian adalah bagian dari workforce masa depan Indonesia,” ujarnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Brimob Polda Kepri Lepas Atlet INKANAS Ikuti Kejuaraan Karate Internasional di Tiga Negara

0

RASIO.CO, Batam – Komandan Satuan Brimob Polda Kepri, Kombes Pol. M Faishal Aris, S.I.K., M.M., selaku Ketua Harian INKANAS Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kepri, AKBP Suwinto, S.I.K., S.H., memberangkatkan 10 atlet karateka untuk mengikuti Kejuaraan 24th Milo International Open Karate Championship 2025 dan Thailand Open Karate Championship 2025. Pemberangkatan berlangsung di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Nagoya, Batam, Rabu (18/6).

Sebanyak 10 atlet karate berbakat dari Kepulauan Riau (Kepri) resmi diberangkatkan untuk berlaga di Kejuaraan 24th Milo International Open Karate Championship 2025 yang digelar di Titiwangsa Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, dan Thailand Open Karate Championship 2025 yang akan berlangsung di CU Sport Complex, Bangkok, Thailand. Kejuaraan bergengsi ini akan berlangsung mulai Rabu, 18 Juni 2025 hingga Selasa, 1 Juli 2025.

“Kami, atas nama Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau, mewakili Dansat Brimob selaku Ketua Harian INKANAS Kepri, menyampaikan selamat bertanding kepada seluruh atlet. Kepada seluruh kontingen Kepri, tetap junjung tinggi sportivitas, lakukan yang terbaik. Saya yakin rekan-rekan sudah memiliki target yang telah diberikan oleh official maupun pelatih,” ujar Wadansat Brimob Polda Kepri, AKBP Suwinto, S.I.K., S.H., saat memberikan amanat pada apel pemberangkatan.

Secara terpisah, Komandan Satuan Brimob Polda Kepri, Kombes Pol. M Faishal Aris, S.I.K., M.M., menyampaikan dukungannya.

“Selamat bertanding, kami mendoakan teman-teman yang nantinya berjuang membawa nama Kepri dalam kejuaraan internasional ini. Semoga kembali dengan membawa hasil yang membanggakan bagi Kepulauan Riau dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya juga berpesan kepada seluruh official, pelatih, dan atlet untuk senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas,” tuturnya.

***

Tim FPRD Setujui 14 Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

0

RASIO.CO, Batam – Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam menyetujui 14 Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam. Persetujuan itu diberikan setelah melalui pembahasan Rapat Lanjutan FPRD Kota Batam, Rabu (18/06) di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam.

Rapat dipimpin oleh Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Rapat pembahasan juga diikuti oleh Limanto Bidang Infrastruktur Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mouris Limanto.

“Melalui rapat siang ini tim mengkoordinasikan permohonan PKKPR yang dimohonkan kepada Pemerintah. Setelah masing-masing pihak memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait penataan ruang, disepakati untuk menunda 3 permohonan dan menolak 3 permohonan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa FPRD berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan penataan ruang yang partisipatif dan berkelanjutan. Bahwa setiap permohonan yang diterima Pemerintah Daerah akan dibahas secara teknis bersama tim FPRD.

“Forum Penataan Ruang Daerah memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah. Sehingga dapat terwujud pembangunan daerah yang terencana dan berwawasan lingkungan,” katanya usai rapat pembahasan.

Redaksi@www.rasio.co//

Batam Dominasi Struktur Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Sumbang 66 Persen Total PDRB

0

RASIO.CO, Batam – Kota Batam mencatatkan peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2024, Batam menyumbang 66,01 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai PDRB Batam atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 233,05 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 135,51 triliun.

Capaian ini memperkuat posisi Batam sebagai motor utama ekonomi Kepri dan mencerminkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Marketing Centre BP Batam, Selasa (17/6). Rapat ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antar BP Batam dan BPS mengenai penyelarasan data ekonomi Batam.

“Kami ingin memastikan akurasi dan keselarasan data PDRB agar tidak terjadi perbedaan dalam publikasi resmi,” tegas Fary Francis, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam.

Fary menegaskan bahwa kolaborasi antara BP Batam dan BPS bertujuan memperkuat sinergi dalam penyediaan data ekonomi yang valid, akurat, dan terpadu. Data tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program prioritas daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya data yang tepat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Selain itu, kesesuaian data mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan kebijakan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Presiden mengamanatkan agar Batam menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap langkah ini dapat memberi pengaruh terhadap rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang,” ujarnya.

Fary juga menekankan pentingnya akurasi data dalam pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan pemantauan pembangunan.

“Dengan seluruh potensi yang ada, Batam harus menjadi kawasan investasi yang inklusif. Mari kita jaga iklim investasi agar tetap kondusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam rapat Kepala BPS Provinsi Kepri Margaretha Ari Anggorowati, Kepala BPS Batam Eko Aprianto, dan Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Ari Sugih Mulia bersama sejumlah pejabat tingkat II BP Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Pemkab Lingga Gelar Penandatanganan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih

0

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melaksanakan Penandatanganan Akta Pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) Kabupaten Lingga, Selasa (17/6).

Bupati Lingga, Muhammad Nizar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) Kabupaten Lingga.

“Saya memberikan apresiasi Disperindagkop-UKM Lingga yang telah berkoordinasi secara aktif dengan para camat, lurah, dan kepala desa. Mulai dari tahapan sosialisasi hingga musyawarah desa, semuanya dilalui dengan cepat dan terstruktur,” kata Nizar di Gedung Daerah Dabo Singkep.

Bupati Lingga mengatakan, kehadiran 12 notaris dari Tanjungpinang merupakan bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Seluruh proses legalisasi akta koperasi diselesaikan hanya dalam satu malam tanpa membebani anggaran desa maupun kelurahan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri. Atas inisiatif mereka, notaris bisa hadir di sini dan bekerja secara sukarela tanpa biaya sepeser pun,” terangnya.

Bupati Lingga menjelaskan, dengan pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan. Ia berharap agar badan usaha ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama di sektor unggulan seperti UMKM, pertanian, dan perikanan.

“Koperasi ini bila sudah aktif dan mendapat dukungan program atau bantuan, jalankan sesuai petunjuk teknis dari kementerian. Jangan disalahgunakan, dan juga jangan sampai ada penyimpangan,” ungkapnya.

Bupati Lingga mengungkapkan, bahwa koperasi bukan hanya simbol formalitas, melainkan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

“Manfaatkan koperasi dalam mengembangkan potensi lokal. Adakan aktivitas, terus bergerak, sehingga terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tutupnya.

Puspan

Dugaan Kasus Dana CSR BI, KPK Panggil Satori dan Heri Gunawan

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan dua anggota DPR RI, yakni Satori dan Heri Gunawan, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Rabu (18/6).

Satori telah memenuhi panggilan penyidik, sementara Heri Gunawan masih ditunggu iktikad baiknya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S dan HG (Anggota DPR Komisi XI),” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip CNNIndonesia, Rabu (18/6).

Selain itu, KPK juga memanggil tiga orang saksi lain, termasuk dari internal Bank Indonesia. Mereka adalah Kepala Departemen Keuangan Bank Indonesia Pribadi Santoso, Kepala Divisi Relasi Lembaga Publik 2 Puji Widodo, dan Grup Relasi Lembaga Publik dan Pengelolaan Program Sosial Nita Ariesta.

Sementara itu, mantan Kepala Divisi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), Hery Indratno, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada Selasa (17/6) karena sedang menunaikan ibadah haji.

“Saksi berhalangan karena sedang menunaikan haji,” ujar Budi.

Kemarin, penyidik hanya memeriksa dua orang saksi, yaitu Ageng Wardoyo selaku Kepala Subbagian Rapat Sekretariat Komisi XI DPR RI dan Sarilan Putri Khairunnisa selaku Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI.

“Saksi didalami terkait dengan rapat-rapat pembahasan penyaluran PSBI,” ucap Budi.

Sedangkan untuk satu saksi lainnya atas nama Anita Handayaniputri, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari KPK.

KPK dalam penyidikan ini menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, yang berarti belum ada tersangka yang ditetapkan pada saat itu. Namun dalam prosesnya, KPK menemukan bukti dugaan keterlibatan anggota DPR RI.

Pada Senin (21/4) lalu, penyidik KPK telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Satori, untuk mendalami penggunaan dana CSR BI. Ini merupakan kali ketiga Satori diperiksa sebagai saksi.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan status hukum dari Satori. Namun, ia mengatakan dalam waktu dekat KPK akan mengumumkan nama-nama tersangka yang harus diminta pertanggungjawaban hukumnya.
“Belum [berubah status hukum Satori], sedang [proses]. Nanti sebentar lagi, sebentar lagi,” kata Asep, Rabu (23/4).

Jenderal bintang satu ini menuturkan seorang saksi bisa diperiksa berkali-kali tergantung kebutuhan tim penyidik. Untuk Satori, lanjut Asep, penyidik membutuhkan keterangan lebih mendalam karena yang bersangkutan merupakan salah satu pihak penerima dan pengguna dana CSR BI.

“Jadi, beliau kan salah satu yang penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil ke sini, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” ungkap Asep.

Selain Satori, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan, yang rumah kediamannya telah digeledah, juga telah menjalani pemeriksaan.

Asep menjelaskan bahwa Heri Gunawan memiliki peran yang sama dengan Satori, yaitu memiliki yayasan yang berada di daerah pemilihan (dapil) masing-masing politisi tersebut.

***