Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 276

Pemko Batam Mantapkan Langkah Awal Tahun dalam Pengelolaan APBD

0

RASIO.CO, Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam, memimpin Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan Pertanggungjawaban APBD 2024, di Kantor Walikota Batam, Senin (6/1) kemarin.

Mendampingi Jefridin Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam rapat tersebut, Jefridin menyampaikan pencapaian positif yang berhasil diraih pada APBD 2024. Pendapatan Kota Batam terealisasi sebesar 97,75 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Semoga capaian ini dapat ditingkatkan lagi pada tahun 2025. Gambaran posisi keuangan ini menjadi modal awal yang baik bagi Kota Batam di awal tahun ini,” kata Jefridin.

Pada kesempatan itu Jefridin mengingatkan seluruh perwakilan OPD untuk segera menuntaskan penyusunan pertanggungjawaban APBD 2024.

“Dalam waktu dekat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mulai melakukan pemeriksaan. Kami mengharapkan semua kelengkapan dan dokumen pertanggungjawaban APBD 2024 dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

Sebagai Ketua TAPD, Jefridin juga menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“OPD harus memastikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya telah sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.

Selanjutnya dilakukan persiapan dan perencanaan APBD terkait langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di tahun 2025.

Redaksi@www.rasio.co//

Progres Rempang Eco-City, 47 KK Tempati Rumah Baru di Tanjung Banon

0

RASIO.CO, Batam – Sebanyak 5 Kepala Keluarga (KK) asal Rempang kembali bergeser dari hunian sementara menuju rumah baru di Kawasan Tanjung Banon, Senin (6/1).

Jumlah ini menambah total keseluruhan warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City yang telah menempati rumah baru menjadi sebanyak 47 KK.

“Melalui proyek Rempang Eco-City, BP Batam berupaya untuk menyiapkan Kawasan Terpadu yang berlokasi di Tanjung Banon lengkap dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Saat ini seluruh proses sedang berjalan dan kami akan bekerja maksimal dalam mendukung realisasi investasi di Rempang,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Tuty, panggilan akrabnya, menjelaskan jika BP Batam juga terus menggesa pembangunan 350 unit rumah baru yang pengerjaannya telah mencapai 71,17 persen. Rumah baru ini berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dengan tipe bangunan 45 yang dilengkapi sertifikat hak milik (SHM).

“Sejauh ini tidak ada kendala serius dalam pengerjaannya,” tambah Tuty.

Ia berharap, warga yang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon pun dapat menjalani aktivitas dengan nyaman sehingga, kawasan tersebut bisa tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di Wilayah Rempang.

“Semoga rumah baru ini bisa memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dan generasi penerus nantinya,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

KPK Panggil Saksi Kunci di Kasus Dugaan Korupsi Hasto Kristiyanto

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi kunci untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan pihak lainnya pada Senin (6/1).

Dikutip CNNIndonesia, Kedua saksi tersebut adalah mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan, dan mantan Anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina. Keduanya, yang juga diketahui sebagai kader PDIP, sebelumnya telah menyelesaikan proses hukum terkait kasus suap.

“Yang bersangkutan setuju untuk hadir di hari Senin nanti,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Senin (6/1).

Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina tidak dapat memenuhi panggilan. Pada hari yang sama, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, Tessa, juru bicara KPK, mengaku belum mendapat konfirmasi apakah ketiga orang tersebut akan memenuhi panggilan.

Hasto bersama Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada pekan terakhir tahun lalu. Keduanya diduga terlibat dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku, yang hingga kini berstatus buron.

Harun Masiku diketahui hanya memperoleh 5.878 suara dalam Pemilu 2019. Namun, ia diupayakan menggantikan Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia, sebagai anggota DPR. Padahal, calon legislatif PDIP lainnya, Riezky Aprillia, memperoleh 44.402 suara dan berhak menduduki kursi tersebut.

Dalam prosesnya, Hasto diduga berupaya menempatkan Harun sebagai pengganti Nazarudin dengan mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (MA) pada 24 Juni 2019. Ia juga menandatangani surat pada 5 Agustus 2019 yang berisi permohonan pelaksanaan putusan uji materi. Meski MA mengeluarkan putusan, KPU tetap tidak melaksanakannya.

Tidak berhenti di situ, Hasto diduga meminta fatwa kepada MA dan secara paralel berupaya agar Riezky Aprillia mengundurkan diri. Namun, permintaan tersebut ditolak. Bahkan, Hasto disebut pernah mengutus kader PDIP, Saeful Bahri, untuk menemui Riezky di Singapura guna membujuknya mundur, tetapi usaha itu juga gagal. Selain itu, surat undangan pelantikan Riezky sebagai anggota DPR sempat ditahan oleh Hasto sebagai bentuk tekanan agar ia mundur, namun Riezky tetap menolak.

“Oleh karena upaya-upaya tersebut belum berhasil, maka saudara HK bekerja sama dengan saudara Harun Masiku, saudara Saeful Bahri dan saudara DTI (Donny Tri Istiqomah, Advokat PDIP) melakukan penyuapan kepada saudara Wahyu Setiawan dan saudara Agustiani Tio Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sebuah jumpa pers di kantornya beberapa waktu lalu, menyebut bahwa Agustiani Tio Fridelina, yang merupakan saudara Wahyu Setiawan, adalah kader PDIP yang pernah menjabat sebagai Komisioner KPU RI.

Selain menghadapi dakwaan terkait suap, Hasto Kristiyanto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto diduga membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada awal 2020, dengan target Harun Masiku. Ia dituding meminta Harun untuk merendam telepon genggamnya dan segera melarikan diri.

Lebih lanjut, Hasto juga diduga memerintahkan Kusnadi, seorang staf PDIP, untuk menenggelamkan telepon genggam guna menghilangkan barang bukti. Tidak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa saksi yang terkait kasus tersebut dan memberikan arahan agar mereka tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik KPK.

***

Firdaus dan Grace, Pengusul Gelar Pahlawan Raih  Penghargaan FORMAS

0

RASIO.CO, Jakarta – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menerima penghargaan dari Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) atas usulannya untuk menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada RM Margono Djojohadikusumo.

Penghargaan sebagai inisiator gelar Pahlawan Nasional tersebut disampaikan oleh Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, dalam acara yang berlangsung di Auditorium Abdulrahman Saleh, Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta, pada Senin, 30 Desember 2024.

Selain Firdaus, Grace Siahaan Njo, seorang aktivis Vox Point Indonesia yang mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Herman Yosep Fernandez, juga menerima penghargaan serupa. Setelah pembacaan nama-nama penerima penghargaan oleh Ketua Umum FORMAS, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Dewan Pembina FORMAS, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim turut menyampaikan apresiasinya kepada para penerima penghargaan lainnya, termasuk sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Acara tersebut sekaligus menjadi momen peluncuran program Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah (Gemas) serta peresmian 19 anggota baru Ormas yang kini tergabung dalam FORMAS.

Gelar Kepahlawanan

Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, merintis upaya pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk RM Margono Djojohadikusumo dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah pakar sejarah. FGD tersebut digelar di Jakarta Pusat pada Selasa (29/10), bertujuan mendukung pengakuan atas kontribusi RM Margono dalam pembangunan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa RM Margono memiliki peran penting dalam membangun fondasi ekonomi bangsa. Sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), RM Margono merancang sistem perbankan nasional, termasuk gagasan pembentukan Bank Sentral atau Bank Sirkulasi yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada 16 September 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan mandat kepada RM Margono untuk mempersiapkan pendirian Bank Sentral Negara Indonesia. Usulan tersebut kemudian disetujui dalam Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia pada 19 September 1945, yang memutuskan pembentukan bank milik negara berfungsi sebagai Bank Sirkulasi. Peran RM Margono ini dinilai sebagai tonggak penting dalam membangun sistem ekonomi nasional yang mendukung keberlanjutan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pengusulan ini, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, pada Minggu (10/11/2024) di Jakarta, menyatakan bahwa RM Margono sangat layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Gus Ipul menilai kontribusi RM Margono, yang juga merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam bidang ekonomi, merupakan warisan besar yang mendukung perkembangan bangsa.

Penilaian ini sejalan dengan pandangan SMSI yang menekankan pentingnya kiprah RM Margono sebagai tokoh visioner yang berjasa dalam memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan.

Herman Yosep Fernandez

Grace Siahaan Njo memulai perjuangannya untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Herman Yosep Fernandez dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Herman Fernandez: Dari Perlawanan Bawah Tanah di Bayah hingga Gugur di Yogyakarta”. Diskusi ini dilaksanakan di Serang, Banten, pada Senin (21/10/2024), dengan menghadirkan narasumber dari kalangan tokoh pers nasional dan peneliti sejarah.

Herman Yosep Fernandez dikenal sebagai tokoh perlawanan bawah tanah di Bayah, Banten, selama masa pendudukan Jepang. Ia bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya membentuk jaringan perjuangan romusha yang bertujuan menolak eksploitasi kerja paksa oleh Jepang. Gerakan ini menjadi simbol perjuangan melawan penindasan yang dilakukan penjajah terhadap rakyat Indonesia.

Pada masa revolusi fisik setelah proklamasi kemerdekaan, Fernandez bergabung dengan Tentara Pelajar di Yogyakarta, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Puncak perjuangannya tercatat dalam pertempuran di Sidobunder, Kebumen, di mana ia gugur bersama rekannya, Alex Rumambi, dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa.

Pengusulan gelar Pahlawan Nasional ini bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi besar Herman Fernandez dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perlawanan bawah tanah di masa penjajahan Jepang maupun aksi heroiknya pada masa revolusi fisik.

***

Diduga Hasil TPPU Bandar Judi Online, Bareskrim Sita Hotel di Semarang

0

RASIO.CO, Jakarta – Bareskrim Polri telah melakukan penyitaan terhadap Hotel Aruss yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas perjudian online.

“Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kita melakukan rilis terkait dengan penyitaan saldo aset yang menjadi ujung daripada hasil pencucian uang melalui upaya kita bersama-sama dengan kementerian lembaga dari penelusuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pemain sampai dengan bandar,” kata Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf dikutip Detiknews, Senin (6/1).

Pemberantasan judi online menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus yang terkait dengan aktivitas judi online.

Menurut pernyataan Helfi, pihaknya telah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu. Dari hasil penyelidikan tersebut, ditemukan aset berupa satu unit hotel yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari judi online.

“Kita lihat bahwa aset berupa satu unit Hotel Aruss yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJB yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH, melalui lima rekening,” ujarnya.

“Yang pertama satu rekening dari OR, satu rekening dari RF, satu rekening dari MD, dan dua rekening dari KP, serta hasil penarikan tunai dan penyetoran tunai yang dilakukan oleh GP dan AS dengan total senilai Rp 40.560.000.000 (Rp 40,5 miliar),” sambungnya.

Helfi mengungkapkan bahwa uang tersebut berasal dari situs judi online. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memberantas aktivitas judi online secara menyeluruh.

“Rekening tersebut dibuka oleh bandar yang terkait dengan platform judi online antara lain Dapabet, Agen 138, dan judi bola,” tuturnya.

***

Walikota Rudi Ajak Forkopimda Kompak Wujudkan Batam Kota Baru

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan demi menyelesaikan pembangunan dan mewujudkan Batam sebagai Kota Baru.

Hal itu disampaikan Wali Kota Rudi, dalam sambutannya pada acara Pisah Sambut Komandan Lantamal IV Batam, di Ball Room, Wyndham Panbil Batam, Keluran Mukakuning, Seibeduk, Batam, sabtu (3/1) lalu.

“Kita harus jaga kekompakan ini, khususnya kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam. Ini demi menyelesaikan pembangunan dan mewujudkan Batam sebagai Kota Baru,” ujarnya.

Selain itu, Rudi mengatakan, bahwa jika seluruh pembangunan yang direncanakan akan selesai pada tahun 2030. Misalnya, pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim, Pelabuhan Batuampar, dan khususnya Infrastruktur jalan se Kota Batam.

“Jika ini selesai dalam lima tahun ke depan, 2030 Batam akan menjadi salah satu contoh kota terbaik di Indonesia. Nanti apa yang sudah kita bangun bersama harus kita nikmati bersama,” katanya.

Sebelum mengakhiri, Rudi kembali menyampaikan selamat kepada Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, CHRMP, M.Rr. Opsia dan Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, S.E, M.Tr. Opsia atas jabatan baru yang diembannya.

“Terima kasih kepada Komandan Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto atas kekompakan dan sinergitas dalam membangun Kota Batam selama ini. Dan kepada Komandan Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, selamat datang di Kota Batam,” ucapnya.

Sedangkan pada kesempatan itu, Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto mengungkapkan terima kasih atas sinergitas yang terjalin sangat baik selama ini. Ia juga menyampaikan permohonan maaf jika selama bertugas selama ada hal- hal yang kurang berkenan.

“Terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada bapak Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Kami mohon maaf apabila dalam bertugas selama ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati bapak/ibu semua,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Komandan Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Batam yang telah menyambutnya dengan penuh akrab dan hangat.

“Terima kasih Pak Wali Kota Batam yang telah menyambut kami sekeluarga dengan penuh kehangatan dan keakraban. Mudah-mudahan kami dapat menjalankan tugas dengan baik di Kota Batam,” ucapnya.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam : Progres Pengerjaan Rumah Baru di Tanjung Banon Capai 71 Persen

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkesempatan untuk meninjau lokasi pembangunan pasar sementara di Kawasan Tanjung Banon, Sabtu (4/1).

Melalui Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, BP Batam menjelaskan jika pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Rempang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Secara bertahap, BP Batam bersama Pemko Batam akan membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum di Tanjung Banon. Tujuannya agar masyarakat merasa nyaman saat menetap di kawasan baru ini,” ujar Sudirman di lokasi peninjauan.

Pembangunan kawasan ini nantinya, lanjut Sudirman, akan ditata rapi. Selain dilengkapi dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, BP Batam bersama Pemko Batam juga menjamin ketersediaan air bersih di kawasan tersebut.

Tidak hanya sampai di situ, penghijauan melalui penanaman pohon kelapa juga akan dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan di Tanjung Banon.

“Sampai saat ini, pengerjaan Kawasan Tanjung Banon terus berlangsung. BP Batam bersama Pemko Batam terus berupaya maksimal agar rencana investasi di Rempang bisa terealisasi maksimal,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan 350 rumah unit baru untuk warga terdampak rencana investasi Rempang Eco-City pun masih terus berjalan. Dimana, pengerjaannya telah mencapai 71,17 persen dari rencana keseluruhan.

“Sebanyak 42 Kepala Keluarga (KK) telah menempati rumah baru di Tanjung Banon. Kami juga akan terus berupaya agar warga lain yang saat ini berada di hunian sementara bisa menempati rumah baru yang berada di Tanjung Banon,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Gelar UKK, Persiapan Praktek Kerja Lapangan SMK Negeri 3 Batam

0

RASIO.CO, Batam – SMK Negeri 3 Batam kembali menunjukkan komitmennya sebagai salah satu SMK Mitra Binaan Astra Honda Motor (AHM) dengan menyelenggarakan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) Astra Honda bagi para peserta didik yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan yang berlangsung pada Desember 2024 ini diikuti oleh 62 siswa (48 Siswa SMKN 3 Batam dan 14 Siswa SMK Hang Nadim Batam), di mana 51 di antaranya dinyatakan kompeten.

Sebagai salah satu SMK dengan Grade A+ di wilayah Kepulauan Riau, SMK Negeri 3 Batam telah memiliki fasilitas pendidikan terbaik, termasuk Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memenuhi standar Astra Honda Motor. TUK ini memungkinkan SMK Negeri 3 Batam untuk menjadi pusat pelaksanaan UKK Astra Honda secara mandiri di laboratorium atau workshop sekolah.

Pengujian UKK ini melibatkan penguji tersertifikasi, yaitu guru SMK Negeri 3 Batam yang telah memiliki sertifikasi Level Silver sebagai Guru SMK Mitra Binaan AHM, serta mekanik AHASS yang minimal memiliki sertifikasi Technical Training Level 2 (TTL-2).

Mulai tahun ajaran 2024/2025, UKK Astra Honda menjadi syarat wajib bagi siswa untuk dapat melaksanakan PKL di AHASS.

“Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan AHASS kepada konsumen dan calon konsumen,” ujar Johandi, Technical Service Manager PT Capella Dinamik Nusantara.

Johandi juga menjelaskan bahwa sertifikasi kompeten yang diperoleh dari UKK Astra Honda ini setara dengan Technical Training Level 1 (TTL-1), yang merupakan standar kemampuan mekanik AHASS.

“Kami percaya, dengan bekal kompetensi ini, siswa tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen,” tambahnya.

Siswa yang dinyatakan kompeten akan melanjutkan program PKL pada periode Januari hingga Juni 2025. Selama program berlangsung, mereka akan dibimbing langsung oleh mentor yang merupakan Kepala Mekanik dan Kepala Bengkel di AHASS.

Selain itu, para siswa juga akan mendapatkan pelatihan soft skills dan hard skills untuk mendukung kesiapan mereka sebagai tenaga kerja profesional di bidang otomotif.

Kegiatan UKK Astra Honda ini tidak hanya menjadi bukti kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, tetapi juga wujud nyata komitmen PT Capella Dinamik Nusantara bersama AHM dalam mencetak generasi muda yang unggul dan siap bersaing di dunia kerja.

Redaksi@www.rasio.co//

Polri Sebut Kriminalitas dan Kecelakaan Menurun Selama Operasi Lilin 2024

0

RASIO.CO, Jakarta – Polri mencatat penurunan tren kejahatan dan angka kecelakaan lalu lintas selama pelaksanaan Operasi Lilin 2024, yang berlangsung sejak 21 Desember 2024 hingga penutupan pada 2 Januari 2025.

Dikutip Antara, Kepala Operasi Lilin 2024 sekaligus Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol. Aan Suhanan, dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat, mengungkapkan bahwa sebanyak 132.327 personel dikerahkan untuk mendukung operasi ini.

Operasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pengamanan mobilitas masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Selain itu, sebanyak 2.794 pos pengamanan didirikan untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat selama masa liburan tersebut.

Irjen Aan mengungkapkan adanya penurunan tren kejahatan selama operasi ini berlangsung. “Dari yang sebelumnya 14 ribu kasus pada tahun lalu, kini menjadi sekitar 13 ribu, atau turun sekitar lima persen,” ujarnya.

Irjen Pol. Aan Suhanan juga mengungkapkan bahwa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang terjadi selama pelaksanaan Operasi Lilin 2024 dapat ditangani dengan cepat.

“Ini hal yang positif, yang menggembirakan, dan kita bisa merasakan selama periode Operasi Lilin 2024 ini, syukur alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mencatatkan penurunan angka kecelakaan lalu lintas, dari 2.842 insiden menjadi 2.497. Tingkat fatalitas pun mengalami penurunan sebesar 13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, korban jiwa akibat kecelakaan juga berkurang. Ada penurunan hingga 55 orang dari tahun lalu,” ucapnya menambahkan.

Jenderal bintang dua itu juga menyatakan bahwa lonjakan kendaraan selama arus mudik dan balik Nataru menjadi perhatian utama pihaknya.

Pada puncak arus mudik yang terjadi pada 21 Desember 2024, tercatat sebanyak 195.000 kendaraan meninggalkan wilayah Jabodetabek. Sementara itu, pada puncak arus balik yang berlangsung pada 29 Desember 2024, sebanyak 189.000 kendaraan tercatat kembali memasuki wilayah tersebut.

“Berbagai upaya yang kami lakukan, termasuk pengamanan di jalur arteri dan tol, menghasilkan kelancaran yang dirasakan masyarakat selama arus mudik maupun arus balik. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak,” katanya.

***

MK Tolak Gugatan MAKI Terkait UU KPK

0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

“Mengadili: Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK dikutip CNNIndonesia, Kamis (2/1) petang.

Dalam permohonannya, Boyamin Saiman mengajukan tambahan pemaknaan terhadap kata “Presiden” untuk memastikan proses seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK berjalan secara sah dan kredibel.

Boyamin mempersoalkan ketidakjelasan mengenai presiden atau pemerintah periode mana yang berhak membentuk panitia seleksi calon pimpinan dan anggota dewas KPK. Ia berpendapat bahwa presiden dan pemerintah hanya dapat membentuk panitia seleksi tersebut jika masa jabatan mereka sama.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), esensi dari permohonan tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor: 160/PUU/XXII/2024. Salah satu pertimbangannya adalah sistem perekrutan pimpinan KPK yang menggunakan skema empat tahunan berdasarkan Pasal 34 UU KPK, yang berpotensi menilai kinerja pimpinan KPK dua kali dalam periode masa jabatan yang sama oleh presiden dan DPR.

Penilaian yang dilakukan dua kali tersebut berisiko mengancam independensi KPK, karena kewenangan presiden dan DPR untuk melakukan seleksi pimpinan KPK dalam periode yang sama dapat memengaruhi independensi, menambah beban psikologis, serta menimbulkan benturan kepentingan bagi pimpinan KPK yang ingin mendaftarkan diri pada seleksi berikutnya.

Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lainnya menimbulkan ketidakadilan karena perlakuan yang berbeda terhadap hal-hal yang seharusnya diperlakukan sama. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama 5 tahun,” ucap Hakim Konstitusi Saldi Isra.

MK berpendapat pimpinan dan anggota Dewas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi dan disetujui atau diangkat pada pemerintahan yang berbeda akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat seleksi.

“Pertimbangan hukum putusan MK nomor: 160/PUU/XXII/2024 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum putusan perkara a quo,” kata Saldi.

***