RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar mepimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024. Bertempat di Halaman Kantor Bupati Lingga, pada Sabtu (1/6/2024).
Meskipun diguyur hujan namun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung khidmat, mengusung tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, yang mengandung makna menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat.
“Patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk, Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara,” kata Bupati Lingga, sebagai mana disampaikan dalam pidato Kepala Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia.
Bupati Lingga mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Lingga, untuk menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dikatakan, perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi komunikasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri. Pancasila diharapkan menjadi filter agar tidak mengalami disorientasi di masa depan.
“Ayo kita bangun kolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalannilai-nilai Pancasila. Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,” tutup Bupati Lingga.
RASIO.CO, Batam – Tim Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri kembali berhasil menjebloskan koruptor uang rakyat, kali ini Darmanto eks mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Natuna.
Diduga Darmanto yang merupakan eks kepala BPKAD Natuna melakukan korupsi dana hibah tahun 2011,2012 dan 2013 yang merugikan negara 1,7 miliar. Dana hibah tersebut disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Forkot Natuna dan saat ini kasus Darmanto telah tahap dua dan siap disidangkan,sementara Tersangka Darmanto di tahan di Rutan 1 Tanjungpinang.
Dalam siaran pers Polda Kepri, Jumat(31/05), Kombes Pol. Putu Yudha Prawira mengatakan, Kasus tersangka D sudah tahap dua, dimana pelimpahan barang bukti dan tersangka telah diserahkan terhadap Kejari dan ditahan di rutan.
“Saat ini tersangka sudah dilimpahkan tahap II,” ujarnya.
Lanjutnya, Tersangka D dalam kasus ini menyerahkan diri secara korporatif dan dijemput Tim Penyidik tipidkor subdit 3 dan untuk menetapkan tersangka Tim Penyidik telah memeriksa 42 orang saksi, termasuk 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Natuna, 4 Pengurus LSM Forkot Natuna, dan 25 pihak terkait lainnya.
“Selain itu, 3 ahli juga diperiksa, yaitu Ahli Keuangan Daerah Kemendagri, Ahli Pidana, dan Ahli/Auditor BPKP.” Jelasnya.
Kata dia, Tersangka disangkakan melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.777.500.000. Kerugian tersebut terjadi akibat penggunaan dana hibah dari APBD/P Kabupaten Natuna pada tahun 2011, 2012, dan 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh LSM Forkot Natuna.
Dalam kasus korupsi penggunaan dana hibah dari APBD/P Kabupaten Natuna pada tahun 2011, 2012, dan 2013 sudah ditetapkan 2 orang tersangka berinisial WS dan inisial D.
Tersangka inisial WS telah lebih dahulu P21 berkas ke Kejaksaan Negeri Tanjung pinang, dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 14 November 2023.
Sedangkan tersangka inisial D dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 23 April 2024.
Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, termasuk dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah LSM Forkot Natuna, surat keterangan terdaftar LSM Forkot Kabupaten Natuna tahun 2011, dokumen pencairan dana hibah kepada LSM Forkot Kabupaten Natuna, Naskah Perjanjian Hibah Daerah atas pemberian dan hibah kepada LSM Forkot Kabupaten Natuna tahun 2011, 2012, dan 2013.
Serta rekening koran Bank Mandiri atas nama Tersangka tahun 2012-2013 dan rekening koran Bank Mandiri atas nama Forum Kota Natuna tahun 2012-2013.
Untuk tersangka dikenakan Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung mengungkap modus kasus korupsi 109 ton emas yang dilakukan oleh enam eks General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam pada periode 2010-2021.
Dikutip CNNIndonesia, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dalam kasus tersebut para pelaku menempelkan merek PT Antam pada emas produksi swasta.
“Yang bersangkutan secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek Logam Mulia Antam,” ujarnya dikutip Jumat (31/5).
Kuntadi menyebut hal itu bisa dilakukan lantaran keenam tersangka selaku General Manager UBPPLM PT Antam menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan aktivitas manufaktur ilegal.
Mereka melakukan kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan PT Antam. Seharusnya pelekatan merek Logam Mulia PT Antam tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa ada kontrak kerja. Selain itu, seharusnya ada pembayaran biaya yang diterima PT Antam sebagai hak eksklusif.
Akibat perbuatan keenam pelaku, Kuntadi menyebut pada periode 2010 sampai 2021, sebanyak 109 ton logam mulia tercetak dengan berbagai ukuran. Logam mulia itulah yang kemudian juga diedarkan ke pasar bersamaan dengan produk logam mulia PT Antam resmi.
“Dalam periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulia produk PT Antam resmi,” tuturnya.
“Sehingga logam mulia dengan merek ilegal ini menggerus pasar logam mulia PT Antam. Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat lagi,” imbuhnya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi baru terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton oleh PT Antam tahun 2010-2021.
Kuntadi mengatakan dalam kasus korupsi emas itu pihaknya menetapkan enam orang mantan General Manager Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UB PPLM) PT Antam sebagai tersangka.
Keenam tersangka itu merupakan TK selaku General Manager (GM) periode 2010-2011; HN selaku GM periode 2011-2013, DM selaku GM periode 2013-2017; AH selaku GM periode 2017-2019; MAA selaku GM periode 2019-2021 dan ID selaku GM periode 2021-2022.
RASIO.CO, Batam – Kasus dugaan pencemaran lingkungan Kapal MT Arman 114 berbendara Iran masuk dalam tahan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Batam.
Dimana dalam persidangan, Senin 27 May 2024 di PN Batam , Terdakwa mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba sebagai nahkoda dituntut 7 tahun penjara serta denda 5 miliar dan Kapal MT.Arman 114 dirampas negara.
Dipersidangan Mahmoud mengaku bukanlah nahkoda Kapal bahkan melalui penterjemahnya menunjukkan sertifikat keahliannya sebagai pengawas dikapal tersebut.
Terdakwa Mahmoud mengaku dirinya diberangkatkan dari negaranya untuk berlayar tetapi tidak mengetahui tujuan kemana karena dirinya bukanlah nahkoda, bahkan dipersidangan Mahmoud baru diketahui berada di wilayah perairan Indonesia ketika kapalnya ditangkap Bakamla saat ship to Ship di perairan Natuna dan diamankan, hingga saat ini sudah 8 bulan.
Sementara dalam tuntutan JPU Menyatakan terdakwa MAHMOUD MOHAMED ABDELAZIZ MOHAMED HATIBA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMOUD MOHAMED ABDELAZIZ MOHAMED HATIBA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa segara ditahan. Sedangkan Kapal dirampas negara.
Terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba tunjukkan bukti bahwa dirinya bukanlah Nahkoda kapal MT. Amran 114 tangkapan Bakamla yang diduga buang limbah diperairan Natuna Utara , Indonesia.
Bahkan dipersidangan. Senin(22/04) PN Batam terdakwa melalui transleter menyampaikan kepada hakim bahwa diatas kapal MT.Amran 114 tidak ada jabatan khusus dan dirinya bukan nahkoda melainkan hanya Sefety Officer.
“Tidak ada pihak perusahan menunjuk saya sebagai Chief Officer maupun Ship Security Officer untuk bertanggung jawab di kapal MT.Arman 114,”
“Untuk menjadi Ship Security Officer diperlukan team sedangkan saya tidak punya team, ” ujarnya dipersidangan PN Batam.
Lanjutnya , Dirinya hanya pekerja biasa dan bukanlah sebagai penanggung jawab dan ini sertifikat kemaluan saya.
Dalam persidangan , Terdakwa Mahmoud menunjukan berbagai sertifikat yang dimilikinya dan tetap beralasan dirinya bukanlah penanggung jawab kapal MT Amran 114 dan sertifikat terdakwa berbahasa Arab dan Inggris.
Sementara itu , Sebenarnya agenda sidang bukanlah menunjukkan bukti tetapi mendengarkan ahli yang akan dihadirkan pengacara terdakwa, namun akibat tidak hadir maka dilanjutkan majelis hakim dengan menunjukkan bukti terdakwa.
Usai menunjukkan bukti sertifikat, majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan terdakwa tetapi Pengacara meminta majelis hakim menunda dengan alasan Terdakwa belum siap.
Ironisnya, JPU pun tidak keberatan dengan alasan akan mempelajari sertifikat terdakwa karena berbahasa Arab dan Inggris.
“Sidang pemeriksaan terdakwa ditunda kamis,”kata majelis hakim ketua.
Sebelumnya, Kasus dugaan pembuangan limbah oil slig Kapal Tangker MT Arman 114 diperairan Natuna Indonesia terus terungkap dipersidangan, bahwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba bantah sebagai Kapten Kapal.
Dipersidangan Terdakwa mengangkut hanya sebagai pekerja biasa dan tidak memiliki sertifikat Kapten Kapal dan agenda sidang.Kamis(15/02) JPU Nuel menghadirkan saksi dari WNA Iran.
Terdakwa Mahmoud Mohamed merupakan warga Iran dan tangkapan Bakamla RI diperairan Natuna yang diduga melakukan ship to ship minyak ilegal serta limbah oil slug dengan kapal MT M Tinis berbendera kribi di posisi 03o 33’ 22” LU – 104o 57’ 04” BT Natuna Utara.
Saksi didampingi penerjemah dan dosen di STAIN saksi bernama, dalam keterangan saksi disampaikan melalui penerjemah nya menjelaskan dengan tegas bahwa Kapten Kapal MT. Arman 114 adalah terdakwa Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba.
Pertanyaan JPU, saksi Suhet, apa betul bekerja salah satu bekerja di MT Arman 114, betul, sebagai Bosun apa tugas jabatan bosoon, tugasnya adalah mengurus karyawan yang ada teknisi dan pengadaan.
Alatasan, tak ada hubungan dengan Kapten dan lainnya, seken, officer, dan tidak mengetahui nama atasannya.
Tujuan Kapal, saksi tidak mengetahui, dan bekerja sebagai bosu dikawal selama 8 bulan, dan menunjuk Terdakwa Mahmoed sebagai Kapten. Ada list nama-nama tertera di Kapal MT Arman 114.
“Kapten Kapal Mahmoud Mohamed Abdelaziz Mohamed Hatiba,”kata saksi tegas.
Sementara itu, Saksi tidak mengetahui Kapal ditangkap Bakamla diwilyah mana, dan baru diketahui dan dikabarkan melalui telpon. Dan tidak mengetahui ada tumpahan minyak,
Saksi menyebutkan ada 22 kru dikawal MT Arman 114 dan sudah lapan bulan berlayar, dan berlayar dari Iran sedangkan muatan kapal saksi tidak tau,
“Saya tidak tahu Kapal berlayar kemana serta tujuannya kemana? Tugas saya mengurus kru Kapal saja terutama makannya,” kata saksi dipersidangan didampingi peenterjemahnya.
Uniknya JPU sempat mempertanyakan kepada saksi sudah berapa lama tertahan dan apa harapan saksi kedepannya.
Saksi menjawab, sudah 8 bulan di Indonesia dan harapannya ingin segera lepas dan kembali berlayar.
Sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mempertanyakan terhadap saksi apakah mengetahui Terdakwa sebagai master dan pernahkah naik keruangan master dan pernahkah melihat master dan selain Terdakwa siapa lagi?
Kalau sertifikat saya tidak tahu tetapi sebagai master maupun Kapten saya tahu dan pernah bertemu sekali dan tidak pernah naik keatas.
Atas pertanyaan JPU dan Penasehat Hukum majelis mengingatkan kembali agar kembali lagi kepokok dakwaan terkait limbah ketimbang kemasalahan Terdakwa sebagai Kapten.
“Dakwaan Terdakwa limbah ,coba JPU dan PH kembali dakwaan terhadap Terdakwa,” kata hakim ketua PN Batam.
Sebelumnnya, Kapal MT Amran 114 merupakan tangkapan Bakamla RI diperairan Natuna yang diduga melakukan ship to ship minyak ilegal serta limbah oil slug dengan kapal MT M Tinis berbendera kribi di posisi 03o 33’ 22” LU – 104o 57’ 04” BT Natuna Utara.
Ironisnya, Nahkoda diduga dua kapal Asing yang saling menempel pada posisi merah 20°. Kemudian Juru Radar melaporkan bahwa kontak tersebut merupakan kontak diam tanpa AIS (Automatic Identification System) di baringan 330° jarak 11 Nm (Nautica Mile) pada posisi 03o 40’ 6” LU – 104o 48’ 28” BT tepatnya 1 Nm di dalam landas kontinen Indonesia, dan diduga merupakan kapal yang sedang melakukan pemindahan Muatan/ship to ship transhipment
Nahkoda kapal dijerat Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
RASIO.CO, Batam – Terpidana Mafia Judi Online Luis bersama tiga anak buahnya berhasil lolos dari dakwaan UU TPPU alias pengujian uang dan hanya divonis majelis hakim PN Batam 7 bulan 15 hari penjara dan denda masing-masing 50 juta rupiah.
Majelis hakim ketua Tiwik didampingi dua hakim anggota Dauglas R.P Napitupulu dan Welly Irdianto terdakwa Lous, Dedi Riswanto dan Santoso terbukti melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sehingga dalam putusan Majelis Hakim PN Batam tertuang sesuai perkara no 138/pid-sus/Pn Batam diduga uang hasil kejahatan perjudian bernilai puluhan milyar serta mobil merk wuling milik Luis dikembalikan terhadap terdakwa luis.
Putusan terhadap empat mafia judi online berbeda tipis dengan tuntutan JPU Karyo S Manuel dan Suwardi setahun penjara serta harta kembali keterdakwa Luis.
“Menyatakan Terdakwa 1 Luis dan Terdakwa 2 Deddy Riswanto serta Terdakwa 3 Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan PerjudianYang Dilakukan
Secara Bersama-Sama” dan “melakukan menempatkan, mentransfer, menitipkan, mengubah bentuk, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pertama Dan Kedua;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Luis dan Terdakwa 2 Deddy Riswanto serta Terdakwa 3 Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda masing- masing sejumlah Rp. 50,000.0000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan,” kata Tiwik, Selasa(28/05) kemarin.
Sebelumnya, Terungkap dipersidangan ada dugaan terdakwa Luis anak dari Hanking sebagai bos dadi penyelenggara judi online SBOTOP di Batam, pasalnya lebih kurang 78 rekening di bank BCA, Mandiri, BNI, BRI dan lainya atas nama perorangan dan menghasilkan puluhan milyar sebulan.
Sidang yang digelar di PN Batam, Kamis(21/03) dengan agenda pemeriksaan saksi penangkapan dari Mabes Polri. Dimana dari hasil pemeriksaan saksi , Terdakwa Luis mengakui bahwa dirinya merekrut Santoso , Deddy dan lebih kurang seratus rekening atas nama perorangan maupun PT berhasil mereka buka dan Transaksi milyaran.
“Benar yang mulia atas keterangan dan sudah berjalan dari tiga tahun lalu,” ujar terdakwa Luis dipersidangan.
Lima saksi pelapor dan penangkap yang dihadirkan JPU dipersidangan menyampaikan, server judi online SBotop serta admin berada di Kamboja, sedangkan para terdakwa sebagai operator di Batam.
Awal ditangkap Santoso di cafe dan selanjutnya dikembangkan dan berhasil menangkap luis,”
“Luis ditangkap disalahkan satu cafe ternama di Batam dan ditemukan puluhan rekening perorangan di bank BCA,Mandiri, BRI, BNI dan lainya,” ujar salah seorang saksi penangkap.
Sementara itu, JPU juga menghadirkan pihak bank, namun yang hadir perwakilan bank Mandiri dan BNI tetapi para saksi bank tersebut hanya menjelaskan prosedur pembukaan rekening saja bukan terkait rekening perorangan yang berhasil ATM maupun PIN dipegang terdakwa dan aliran dana rat6san juta perharinya dri perjudian SBOTOP.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri(PN) Batam mengagendakan sidang kasus perjudian website online”SBOTOP” yang diduga sebagai actor inteletual, Luis anak Hangking, Deddy Riswanto anak dari Karyanto dan Santoso anak dari Tang Ngua Sim dan Tan Roland.
Keempat terdakwa akan disidangkan,Kamis(21/03) dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum(JPU) dan para terdakwa di jerat Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Dan Atau Kedua Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua, Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
RASIO.CO, Jakarta – Polisi menangkap seorang pemuda berinisial DY (25) buntut aksinya menjual video porno bermuatan asusila anak di bawah umur lewat Telegram.
“Menemukan akun twitter @balapcan yang mempromote atau mempromosikan link t.me/Joinvvipyuk, yang mana link tersebut menghubungkan ke akun telegram yang menjual konten video yg bermuatan asusila anak di bawah umur yang bernama REAL ADMIN GROUP,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dikutip CNNIndonesia, Kamis (30/5).
Dari hasil pendalaman, didapatkan fakta bahwa untuk mendapat konten video porno itu calon pembeli harus mentransfer uang sebesar Rp150 ribu ke akun e-wallet DANA atas nama DEKX YANXX dan Rp200 ribu ke nomor rekening BCA atas nama DY. Berdasarkan temuan itu, polisi lantas melakukan penyelidikan lanjutan untuk memperoleh informasi terkait pemilik akun tersebut.
Setelahnya, polisi mendatangi alamat yang diduga warung dari orang tua pemilik akun di Jalan kaliabang rototan, Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi. Kemudian, polisi melakukan penggeledahan untuk mencari handphone dari pemilik akun yang diduga untuk menyebarkan konten video porno anak di bawah umur tersebut.
“Hasil check didapati jejak digital penyebaran dan penjualan konten-konten video pornografi anak kepada pembeli-pembeli video tersebut di media sosial Telegram.
Disampaikan Ade Safri, polisi juga langsung menginterogasi pelaku. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatannya telah memperjualbelikan konten video porno anak di bawah umur. Pelaku selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, polisi pun langsung menetapkan DY sebagai tersangka.
Atas perbuatannya, DY dijerat Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE dan/atau Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
“Terhadap tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya,” ucap Ade Safri.
RASIO.CO, Karimun – Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyerahkan bantuan sosial untuk korban bencana angin puting beliung dan kebakaran di Kabupaten Karimun secara simbolis di Gedung Serbaguna Nilamsari, Kantor Bupati Karimun, Kamis (30/05).
Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kepri terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam di Kabupaten Karimun.
Gubernur Ansar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mendata semua korban bencana. Bantuan yang diberikan bervariasi tergantung pada klasifikasi kerusakan, mulai dari kerusakan berat, sedang, hingga ringan.
“Sudah menjadi kewajiban kami sebagai pemimpin dan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat Kepri yang terkena musibah, karena itulah kita mesti gerak cepat membantu,” kata Gubernur Ansar.
Bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepri kepada korban bencana di Karimun ini yaitu bantuan sosial terdampak bencana angin puting beliung dengan total bantuan sebesar Rp. 1.201.217.200 yang terdiri dari sektor perumahan (95 unit terdiri dari 74 unit rusak ringan, 20 rusak sedang dan 1 unit rusak berat) dengan bantuan sebesar Rp1.163.282.200, lalu bantuan sektor ekonomi (9 unit tempat usaha) dengan bantuan sebesar Rp37.935.000.
Adapun bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk korban bencana kebakaran di Kabupaten Karimun diberikan sebesar 240 juta Rupiah, sehingga total bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri berjumlah RP1,5 miliar Rupiah.
Gubernur Ansar juga menegaskan pentingnya segera mencairkan dana bantuan tersebut. “Saya tanya sama BPBD, kapan ini bisa dicairkan? Yang penting bapak ibu semua sudah punya rekening, nanti tolong komunikasi sama BPBD supaya ini segera dicairkan, jangan lama-lama,” tambahnya.
Gubernur Ansar berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban bencana. “Mudah-mudahan bapak ibu tetap semangat, tidak ada satu manusia pun yang ingin mendapat musibah, tapi kadang kala Allah menegur kita. Jadikan ini sebagai introspeksi diri, dan insya Allah di balik kesulitan ini pasti ada kemudahan yang Allah berikan,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
“Kami sangat bersyukur bapak Gubernur Ansar Ahmad begitu perduli dengan masyarakat Karimun, uluran bantuan seperti ini sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Bupati Karimun juga menyoroti bantuan yang mengalir dari masyarakat selama beberapa hari setelah bencana terjadi, menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama.
RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, secara resmi memulai pembangunan Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kamis (30/5) kemarin.
Bertempat di area kargo lama, Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Dimulainya pembangunan ini, ditandai pemukulan gendang dan pemotongan pita oleh Rudi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam. Setelah itu, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine, dibersamai dengan penancapan paku bumi. Terakhir, penyekopan tanah sebagai tanda bahwa pembangunan telah dimulai.
“Pagi hari ini menjadi penentu penyelesaian pembangunan Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Batam,” kata Rudi.
Rudi berharap dalam waktu dua tahun pembangunan dapat selesai sesuai perencanaan. Rudi juga mengajak Forkopimda, bersama-sama ikut mengontrol dan menjaga proses pembangunan.
“Saya juga berharap Terminal II ini menjadi percontohan yang bertaraf dan berstandar internasional,” harapnya.
Tak sampai di sini, HMR juga mengungkapkan bahwa sudah ada perjanjian penyelesaian landasan pacu (runway) untuk dibangun lebih besar agar pesawat besar dari luar dapat mendarat dengan mudah.
Selain itu, di kawasan Bandara ini nantinya juga akan dikembangkan menjadi kawasan pendukung kemajuan Batam yang dilengkapi hotel dan mall.
“Nanti akan dibangun mall dan hotel di kawasan bandara ini. Sehingga orang luar yang datang ingin belanja ke Batam bisa langsung belanja di sini, tanpa perlu keluar dari kawasan bandara,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur PT. BIB Pikri Ilham Kurniansyah menyatakan komitmennya untuk dapat menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu.
“Kami mohon dukungan semua pihak. Kami konsorsium dari Incheon, AP 1 dan WIKA berkomitmen menghadirkan bandara kelas dunia di Batam dan menyelesaikan proyek ini 24 bulan ke depan, semoga lancar semua dari fasilitas dan mohon dukungan masyarakat,” kata Pikri.
Pihak PT BIB menyebut dalam pembahasan detail engineering design (DED) Terminal II Bandara Internasional Hang Nadim Batam, pihaknya melibatkan konsultan handal dari Korea, sehingga memakan waktu yang cukup panjang.
“Desain awal berkonsep atap berbentuk 1.000 kuncup, namun yang terbaru lebih futuristik, modern, dan luxury dengan tetap mengadopsi kearifan lokal. Bentuknya kepak sayap burung elang dan batik, flora dan fauna khas Kepri misalnya ikan marlin dan gonggong,” terang Pikri.
Berdiri di lahan seluas 50.000 meter persegi, dengan nilai investasi Rp 2,4 Triliun, pembangunan Terminal II Bandara Hang Nadim ditargetkan selesai hingga 2026 mendatang.
Terminal II ini nantinya akan berkapasitas 9,6 juta penumpang dan menampung tempat parkir baru, serta apron baru yang mampu menambah kapasitas 10 pesawat tambahan.
Terminal II Bandara Hang Nadim Batam akan menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis di Indonesia yang dapat meningkatkan kapasitas bandara dan menarik lebih banyak wisatawan dan investor ke Batam. Ditunjang dengan infrastruktur jalan yang sangat memadai menjadikan Batam Kota Maju dan Modern.
RASIO.CO, Batam – PT Air Batam Hilir menjamin aliran air ke wilayah yang terdampak akan kembali normal secara bertahap. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama (Dirut) PT Air Batam Hilir, Mujiaman dalam merespon adanya gangguan suplai air bersih terhadap sebagian besar masyarakat Kota Batam, Kamis (30/5) sore.
Ia mengatakan, suplai air bersih mengalami hambatan akibat gangguan sistem kelistrikan di Instalasi Pengolahan Air Minum Duriangkang. Kabel listrik yang berada 200 meter dari pengolahan air, terputus akibat tergeruk oleh alat berat di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 5 Duriangkang.
“Akibat adanya gangguan itu, kemudian kita deteksi kabel lainnya dan sudah terdeteksi dalam keadaan baik. Saat ini tinggal menunggu penyambungan kabel dan kemudian pengecoran kabel,” ujarnya.
Akibat adanya gangguan sistem kelistrikan ini, suplai air bersih menjadi kecil hingga mati ke beberapa daerah terdampak. Seperti di Baloi, Nagoya, Jodoh, Batu Batam, Pelita, Batu Ampar, Sengkuang, Batu Merah, Melcem, Seipanas, Bengkong, Batam Center, Sukajadi, Legenda Malaka, Batu Besar, Sagulung, Tanjung Uncang dan sekitarnya.
Pihaknya, akan terus menggesa perbaikan gangguan kelistrikan ini. Ia memperkirakan, perbaikan ini bisa diselesaikan dalam beberapa jam kedepan.
“Kami memohon maaf atas layanan kami. Kami akan mengusahakan secara optimal agar perbaikan ini bisa segera normal kembali. Target kami, malam ini pengerjaan sudah bisa selesai,” katanya.
Ia menambahkan, setelah pengerjaan gangguan kelistrikan ini selesai, normalisasi ke rumah-rumah akan membutuhkan waktu. Untuk lokasi pelanggan yang cukup jauh dengan kontur tanah yang cukup tinggi akan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang dibandingkan dengan pelanggan yang berlokasi lebih dekat dari IPA.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait menyadari, air merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dan mutlak harus dipenuhi. Oleh sebab itu, pihaknya akan terus menggesa PT Air Batam Hilir untuk segera menyelesaikan gangguan yang terjadi.
“BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat Kota Batam. Kami akan terus mengupayakan peningkatan pelayanan suplai air bersih bersama mitra kami demi kebutuhan dan kenyamanan publik,” ujarnya.
RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut para tersangka kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022 bakal dibebankan untuk membayar kerugian negara sebesar Rp300 Triliun.
Dikutip CNNIndonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mengatakan hal tersebut sudah dipastikan saat ekspose gelar perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke pengadilan.
“Siapa yang harus bayar ini kerugian. Ini yang menjadi polemik, apakah ini masuk menjadi kualifikasi Undang-undang Lingkungan atau Tipikor,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (29/5).
Febrie menjelaskan mulanya penyidik menilai kewajiban bayar menjadi tanggung jawab PT Timah. Akan tetapi, kata dia, kinerja bisnis PT Timah sendiri tidak selalu berjalan mulus sehingga diprediksi akan sulit dilunasi.
“Apakah kita ikhlas apakah PT Timah ini akan membayar sebesar ini? Sedangkan PT Timah yang kita ketahui juga nggak pernah untung, rugi terus,” beber Febrie.
Untuk itu, kata dia, penyidik sepakat untuk membebani kerugian negara yang ditimbulkan kepada seluruh pihak yang menerima keuntungan dari hasil pertambangan ilegal itu.
“Jadi siapa yang makan uang timah ini? Akhirnya langkah penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi. Nah itu kira-kira bagaimana kita meyakini oh ini harus memang dipenuhi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Febrie mengatakan saat ini penyidik tengah berfokus untuk memulihkan kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut. Salah satu caranya yakni dengan memburu aset milik para tersangka.
“Kewajiban bagi penyidik bagaimana bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi. Oleh karena itu ini ada korelasi dengan TPPU,” paparnya.
“Ini semua sedang dihimpun dan tim kita masih bekerja akan kita lakukan penyitaan dengan pintunya TPPU, dan ini segera akan kita gelar sebagaimana pak JA sampaikan mudah-mudahan ini akan maksimal melakukan pengamanan dalam penyitaan aset,” pungkasnya.
Dalam kasus korupsi ini, Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.
Terbaru, Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp300,003 triliun. Rinciannya yakni kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra dengan sebesar Rp26,649 triliun dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.
