Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 514

Kepala BP Batam Sampaikan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

putri
-
0
Kepala BP Batam Sampaikan Harapan Warga Rempang kepada Menko Perekonomian

RASIO.CO, Batam – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggelar Rapat Terbatas Pembahasan Pengembangan Pulau Rempang, pada Jum’at(25/8) lalu di Ruang Rapat Oka Kretagama, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rapat terbatas ini, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progress pengembangan Pulau Rempang.

Utamanya, yang menjadi konsen Muhammad Rudi adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam. Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.

Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.

Menko Airlangga kembali menekankan bahwa Rencana pengembangan wilayah Rempang yang telah dimulai sejak 2004 berdasarkan Akta Perjanjian No. 66 Tahun 2004 kerjasama antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elok Graha (PT MEG), merupakan proyek nasional yang menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu pihaknya secara serius, menindaklanjuti pelaksanaan proyeksi pengembangan Rempang Eco-City.

Pemerintah sesuai arahan Presiden RI diharapkan dapat melanjutkan proyeksi Pulau Rempang sebagai kota baru dengan industri yang berkonsep “Green and Sustainable City”.

Dirinya pun mengatakan bahwa hasil dari rapat akan segera dilaporkan kepada Orang Nomor Satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, dalam waktu dekat.

“Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur.” Kata Menko Airlangga yang duduk berdampingan Gubernur Kepri.

“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden.” Pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Sementara itu Kepala BP Batam mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan yang ada termasuk harapan warga Rempang.  Ia yang turut serta di dalam ratas selama satu jam itu, amat berharap hasil laporan yang telah dipaparkan, dapat dibahas di tingkat yang lebih tinggi.

“Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden).” Kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.

Pengembangan Rempang Meningkatkan Kehidupan

Kepala BP Batam sebelumnya telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kavling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.

Dimana, luas kaveling tersebut bertambah dari luasan sebelumnya yang hanya 200 meter persegi. Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.

Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengann Fasilitas Ibadah, Fasilitas Dermaga, Fasilitas Olahraga, Akses Jalan, Listrik, Pasar Tradisional, Puskesmas, Sekolah dan TPU.

Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.

Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.

“Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di Pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarakan oleh semua Masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia.” Kata Muhammad Rudi.

Pengembangan Rempang Eco-City mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan renewable energy (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).

Rencana investasi sebesar ±Rp381 triliun dan populasi yang akan bertempat tinggal dan bekerja diprediksi sebanyak 306.000 orang pada tahun 2080.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Polri Sebut Berkas Pemecatan Teddy Minahasa Masih Diproses

putri
-
0
Polri Sebut Berkas Pemecatan Teddy Minahasa Masih Diproses

RASIO.CO, Jakarta – Mabes Polri mengaku masih memproses berkas administrasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa.

Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan pemberkasan dilakukan usai banding yang diajukan Teddy ditolak oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Ia menjelaskan berkas tersebut akan segera dikirim kepada Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) jika sudah rampung. Setelah itu, kata dia, Biro SDM Polri akan menyerahkan SK PTDH kepada Teddy.

“Prosesnya tentunya dibuat dulu ya, suratnya lagi dibuat, nanti kalau suratnya sudah dibuat pasti akan dikirim ke Setneg,” kata Ramadhan dikutip cnnindonesia, Jumat (25/8).

Sebelumnya, Mabes Polri resmi memecat Teddy Minahasa buntut kasus peredaran narkoba. Putusan tersebut diambil oleh Tim KKEP Banding pada Jumat (4/8).

Bertindak sebagai Ketua Tim KKEP yakni Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri dan Wakil Ketua Tim KKEP Kadiv Hukum Polri Irjen Viktor Sihombing. Sementara anggota komisi KKEP diisi oleh Kakorpolairud Baharkam Polri Indra Miza, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo, dan Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Hary Sudwijanto.

Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 13 ayat 1 PP 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Profesi Polri.

***

Print Friendly, PDF & Email

KPK Dalami Dugaan Penukaran Uang Terkait Kasus Dirut Amarta Karya

putri
-
0
KPK Dalami Dugaan Penukaran Uang Terkait Kasus Dirut Amarta Karya

RASIO.CO, Jakarta – KPK mendalami dugaan adanya penukaran uang ke mata uang asing oleh tersangka dugaan korupsi proyek fiktif dan TPPU yakni mantan Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo (CP).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan tim penyidik KPK juga mendalami adanya penerimaan fee atas penempatan dana proyek fiktif di PT Amarta Karya. Dikutip Antara, Lembaga antirasuah mendalami hal tersebut kepada ibu rumah tangga bernama Amelia Rinayanti yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CP. Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/8).

“Dari saksi, didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya penukaran uang ke bentuk mata uang asing dan adanya penerimaan fee atas penempatan dari dana proyek fiktif di PT AMKA Persero (PT Amarta Karya, red.),” kata Ali.

Kemudian, penyidik KPK mendalami dugaan adanya aliran uang yang dialirkan oleh tersangka CP ke sejumlah pihak. Hal ini, didalami penyidik dari seorang wiraswasta bernama Adi Firmansyah.

“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya sejumlah uang yang dialirkan Tersangka CP ke beberapa pihak,” imbuh Ali.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan proyek fiktif di PT Amarta Karya Tahun 2018-2020, yakni mantan Direktur Utama Catur Prabowo (CP) dan mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna (TS).

KPK melakukan penahanan kepada Trisna Sutisna pada tanggal 11 Mei 2023, sementara penahanan terhadap Catur dilakukan pada tanggal 17 Mei. Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan Catur Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Senin (21/8).

Kasus tersebut, ungkap penyidik lembaga antirasuah, berawal pada tahun 2017. Saat itu, tersangka Trisna menerima perintah dari Catur Prabowo yang kala itu masih menjabat Direktur Utama PT Amarta Karya.

Catur memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya untuk mempersiapkan sejumlah uang untuk kebutuhan pribadinya dengan sumber dana yang berasal dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya. Tersangka TS bersama dengan beberapa staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan badan usaha berbentuk CV yang digunakan menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan alias fiktif.

Pada tahun 2018, dibentuk beberapa badan usaha CV fiktif sebagai vendor yang akan menerima berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan proyek PT Amarta Karya. Hal ini sepenuhnya atas sepengetahuan tersangka CP dan TS.

Untuk pengajuan anggaran pembayaran vendor, tersangka CP selalu memberikan disposisi “lanjutkan” dibarengi dengan persetujuan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani tersangka TS.

Buku rekening bank, kartu ATM, dan bonggol cek dari badan usaha CV fiktif itu dipegang staf bagian akuntansi PT Amarta Karya yang menjadi orang kepercayaan CP dan TS untuk memudahkan pengambilan dan pencairan uang sesuai dengan permintaan tersangka CP.

Uang yang diterima tersangka CP dan TS kemudian diduga, antara lain, digunakan untuk bayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf, dan pemberian kepada beberapa pihak terkait lainnya. Perbuatan kedua tersangka tersebut diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp46 miliar.

Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***

Print Friendly, PDF & Email

Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Raih Rekor Muri

putri
-
0
Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Raih Rekor Muri

RASIO.CO,  Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menghadiri kegiatan Bahari Kepri Tahun 2023 Di Pesantren An Ni’Mah Kampung Tua Dapur 12 Kecamatan Sagulung, Jumat (25/08).

Jefridin mengapresiasi Pemecahan Rekor MURI Dunia “Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah di Pulau Terbanyak” dan “Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Terbanyak” yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepri. Pemecahan rekor MURI ini ditandai dengan peletakan Luti Gendang ke 6.666 oleh Jefridin.

Dalam kesempatan itu Jefridin menerima sertifikat penghargaan rekor MURI Dunia “Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Terbanyak” dan juga medali. Penghargaan CBP diterima oleh Kepala BI Perwakilan Kepri, Suryono.

Selanjutnya secara bersama-sama dilakukan peresmian Kampung “Cinta Bangga dan Paham Rupiah” di Kampung Tua Dapur 12 dalam bentuk perpustakaan mini.

“Atas nama Wali Kota Batam, H. Muhammad Rudi, Saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Beliau karena tidak bisa untuk bersama-sama hadir di sini. Mewakili Beliau, Saya ucapkan tahniah dan apresiasi kepada BI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan terimakasih kepada MURI yang telah memberikan rekor MURI Dunia,” ujar Jefridin mengawali sambutannya.

Katanya, kegiatan ini tentu akan menjadi motivasi bagi kita semua. Karena BI Perwakilan Kepri sudah memberikan edukasi cinta, bangga dan paham pada Rupiah. Terlebih edukasi ini diikuti oleh anak-anak yang tersebar di Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri. Jefridin menjelaskan bahwa di Kepri berjumlah pulau 2.408 terdapat di Batam ada 370 pulau.

“Kita bangga dengan capaian rekor Dunia ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Dan dapur arang ini ke depan bisa menjadi cagar budaya bagi kita. Mari sama-sama kita tingkatkan kolaborasi untuk membangun Kota Batam yang kita cintai ini,” ujar Jefridin.

Perwakilan BI Kepulauan Riau, Suryono menyampaikan event pagi ini ada dua rekor dunia yang dipecahkan oleh BI Perwakilan Kepri. Pertama adalah Edukasi CBP yang digelar di 120 titik di pulau terbanyak di 7 Kabupaten/Kota se Provinsi Kepri. Selanjutnya rekor dunia Replika Dapur Arang dari Rangkaian Luti Gendang Terbanyak yang berjumlah 6.666.

“Edukasi Cinta Rupiah kita gencarkan karena Kepri berada di daerah perbatasan. Kenapa kita harus cinta rupiah, karena rupiah merupakan mata uang Indonesia. Cara kita mencintainya, dengan mengenal mata uang kita serta merawat mata uang,” paparnya.

Replika Dapur Arang terbuat dari rangkaian Luti Gendang Terbanyak yang berjumlah 6.666. Kenapa dapur arang, karena dulu dapur arang yang digunakan untuk membakar arang yang akan diekspor ke Singapura.

“Selain untuk menjadi tujuan wisata juga untuk mendukung UMKM di Kota Batam,” tuturnya.

Senior Manager MURI, Andre Purwanjono, menjadi saksi kegiatan yang luar biasa. Edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah dalam jumlah terbanyak. “Akan kami catat sebagai rekor dunia, karena rekor dengan replika luti gendang ini hanya ada di Kepri, ucapnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

Kasus Saminan Pengusaha Importir Masuk Tahap Tuntutan Terkait Sepatu Bekas Asal Malaysia

redaksi
-
0
<strong>Kasus Saminan Pengusaha Importir Masuk Tahap Tuntutan Terkait Sepatu Bekas Asal Malaysia</strong>

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Saminan alias Amin kasus dugaan memasukkan 28 koli sepatu asal Malaysia dipelabuhan Batuampar, Batam masuk tahap tuntutan Jaksa Penuntut Umum(JPU) Kejari Batam. Jumat(25/080.

Ironisnya, sidang yang digelar diruang sidang Prodjodikor pada tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa tidak hadir disidang dalam agenda pembuktian, padahal tedakwa mendapat tahanan luar saat ini.

Tedakwa dijerat Pasal 111 Jo Pasal 47 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Ancaman hukuman paling lama 4 tahun denda 5 miliar.

Dan atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 51 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.ancaman hukuman paling lama 5 tahun denda 5 miliar.

Terdakwa Saminan alias Amin diketahui dalam dakwaan JPU merupakan direktur PT. Kinimiko Jaya Sentosa yang mana diduga bergerak dibiadang importir, namun kenyataannya mendatangkan barang sepatu bekas dari Malaysia.

Terdakwa mendapat orderan dari marketing perusahaan terdakwa dibulam Maret 2023 dihubungi tedakwa Iwan(berkas terpisah) yang akan memasukkan 300 sepatu asal negara jiran Malayia.

Terdakwa Saminan selaku direktur PT.KJS menyetujui dan membantu memasukkan sepatu 28 koli tersebut. Kemudian pihak PT. Pro Malindo Logistik mengatarkan sepatu tersebut ke kantor Yonkee .Sdn.Bhd , dimana perusahaan tersebut berada di Malaysia bekersama dengan PT.KYS.

Dimana karyawan terdakwa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang(PIB) dan didaftarkan 300 pasang tanpa menyebutkan bahwa sepatu tersebut adalah sepatu bekas sebagiaman yang termuat dalam Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) No : 048142/B/KPU.02/2023 nomor urut 12.

selanjutnya 28 koli sepatu bekas tersebut dibawa ke gudang T3 EXPRESS. PTE. LTD yang berada di Negara Singapore melalui jalan darat, yang kemudian 28 koli berisi sepatu bekas tersebut dimasukkan kedalam peti kemas yang kemudian dikirim ke Batam dengan menggunakan kapal TK WINSTAR 2320.

Pada tanggal 09 Maret 2023 sampai di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam, selanjutnya petikemas tersebut dimasukkan kedalam gudang PT. Sindo Makmur Sentosa (SMS) yang memiliki kerja sama dengan KINIMIKO JAYA SENTOSA yang beralamat di Komplek Hijrah Karya Mandiri Blok F No. 5 Baloi Permai Kec. Batam.

Sebelumnya, Sidang perdana kasus dugaan penyeludupan balpres asal luar negeri atas nama terdakwa Saminan alias Amin bergulir di PN Batam.

Terlihat terdakwa Saminan mengunakan celena coklat kream dengan baju kemeja warna biru tua duduk di bangku pesakitan PN Batam dalam agenda sidang pembacaan dakwaan. Kamis(10/08) siang.

Sidang dibuka langsung oleh hakim ketua David P Sitortus,S.H,.M.H didmapingi dua hakim anggota dan mempersilahkan JPU Abdullah,S.H digantikan jakssa penganti.

JPU membacakan dakwan terhadap terdakwa terkait balpres berupa sepatu yang didatang dari korea dan diduga melanggar aturan uu perdangan dan kebapean tanpa izin.

Sidang dibuka langsung oleh hakim ketua David P Sitortus,S.H,.M.H didmapingi dua hakim anggota dan mempersilahkan JPU Abdullah,S.H digantikan jakssa penganti.

JPU membacakan dakwan terhadap terdakwa terkait balpres berupa sepatu yang didatang dari korea dan diduga melanggar aturan uu perdangan dan kebapean tanpa izin.

“saudara sudah mengerti dan sudah menerima surat dakwaan terdakwa,’

“dan saudara tidak perlu takut, dulunya balpres itu diperbolehkan tetapi sekarang dilarang karena mengganngu usama kecil menegah dan terus berdagang,” kata hakim ketua David P Sitorus.

Usai mendegar pembacaan dakwaan terdakwa, majelis hakim menunda sidang pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa diminta hadir karena terdakwa mendapat tahanan rumah.

adi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Polri Jerat TPPU Bandar Narkoba di Riau, Sita 4 Harley hingga 1 Jaguar

putri
-
0
Polri Jerat TPPU Bandar Narkoba di Riau, Sita 4 Harley hingga 1 Jaguar

RASIO.CO, Jakarta – Bandar narkoba inisial FA alias V yang mengedarkan sabu sebanyak 47 kilogram yang telah dijatuhi vonis Pengadilan Bengkalis, Riau, kini dijerat Bareksrim Polri dengan pasal dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dikutip cnnindonesia, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan penjeratan TPPU tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memiskinkan para pelaku jaringan narkotika. Dalam pengusutan TPPU itu, pihaknya pun menyita aset FA dari mulai uang puluhan miliaran rupiah hingga kendaraan-kendaraan mewah.

“Kita berkomitmen untuk ‘memenggal’ para bandar dengan TPPU atau money laundring sehingga asetnya dapat disita dan diberikan pada negara dan dimiskinkan,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (24/8).

Mukti mengatakan langkah tersebut juga sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan tuntas hingga ke akarnya.

Nantinya, Mukti mengatakan seluruh bandar yang berhasil ditangkap juga akan dijerat menggunakan TPPU dengan harapan dapat memiskinkan serta memutus mata rantai peredaran narkoba.

Khusus dalam kasus FA, ia menjelaskan penyidik berhasil menyita total keseluruhan aset senilai Rp89 miliar dengan bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Semua aset-aset yang disita oleh penyidik berupa tanah dan bangunan. Total semuanya adalah Rp89.062.860.000. Itu lah aset yang kita amankan dari pelaku atas nama FA alias V,” jelasnya.

Mukti merinci dari total aset tersebut di antaranya penyidik menyita uang tunai senilai Rp5,9 miliar, 10 kendaraan mewah, hingga 34 aset berupa tanah dan bangunan.

Dari 10 kendaraan mewah itu beberapa di antaranya adalah satu mobil merek Jaguar warna abu-abu dengan nopol B 17 HB, dan ada empat unit Harley Davidson. Empat unit Harley Davidson yang disita adalah tipe  Indian Chief Dark Hors warna hitam dengan nopol B 4849 AN, satu warna hitam dengan nopol B 904 EV, satu warna hitam dengan nopol DK 6272 II, dan satu tipe Breakout warna hitam dengan nopol B 3000 RK.

Lebih lanjut, Mukti  menjelaskan FA alias V merupakan terpidana kasus peredaran gelap narkoba jenis sabu sebanyak 47 kilogram. Mukti menyebut FA juga telah divonis selama 12 tahun penjara.

Kasus pidana asal TPPU tersebut yakni peredaran narkoba dilakukan pada tahun 2022. Dalam pengungkapan kasus saat itu, polisi turut menangkap tiga pelaku lainnya yakni MN, HRD, MD. Kemudian ada dua pelaku dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) yakni AM alias AT dan ABD alias DLH.

“Tindak pidana asalnya (peredaran narkoba) sudah divonis di Pengadilan Negeri Bengkalis. Kita hanya melanjutkan TPPU yang mana kejadiannya pada bulan April tahun 2023,” ucapnya.

Dari kasus peredaran narkoba FA alias V dijerat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Untuk TPPU, FA alias V dijerat Pasal 3 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.

***

Print Friendly, PDF & Email

Jaksa Jebloskan Sambo Cs ke Penjara di Lapas Salemba

putri
-
0
Jaksa Jebloskan Sambo Cs ke Penjara di Lapas Salemba

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan menjebloskan terpidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ferdy Sambo cs ke penjara karena vonis hukuman mereka sudah inkrah.

“Kamis, 24 Agustus 2023, Tim Jaksa Eksekutor pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana Ferdy Sambo, terpidana Kuat Ma’ruf, dan terpidana Ricky Rizal Wibowo,” demikian keterangan resmi Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Kamis (24/8).

Dikutip cnnindonesia, Sambo cs itu dieksekusi bui ke Lembaga Permasyarakatan kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat.

“Pelaksanaan Eksekusi berjalan dengan situasi aman dan terkendali berkat pengamanan dari tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” ujar Ketut.

Sementara itu, satu terpidana lagi yakni istri Sambo, Putri Candrawathi, telah dieksekusi lebih dulu pada Rabu (23/8) ke Lapas Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur. Para terpidana pembunuhan berencana Brigadir J itu dieksekusi jaksa ke penjara karena vonis mereka sudah inkrah alias berkekuatan hukum tetap pascaputusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung.

Sebelumnya, Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang terdiri atas lima hakim agung memberikan diskon hukuman pidana empat terdakwa pembunuhan berencana  Brigadir J. Hukuman Sambo dianulir dari pidana mati jadi seumur hidup. Hukuman Putri, yang merupakan istri Sambo, diperingan dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun, Rizky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun, dan Kuat Ma’ruf dari 15 tahun jadi 10 tahun.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi sebelumnya mengklaim tidak ada intervensi terhadap majelis hakim terkait keputusan kasasi tersebut.

Ia menjelaskan dalam putusannya, majelis hakim menolak pengajuan kasasi jaksa penuntut umum (JPU) dan para terdakwa. Namun, MA juga melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang diberikan.

“Hakim itu dijamin kemerdekaannya, kemandiriannya. Jadi tidak mungkin ada intervensi mereka memutuskan,” kata Sobandi dalam konferensi pers, Selasa (8/8).

***

Print Friendly, PDF & Email

Bakal Dikunjungi Presiden, Aunur Tinjau Jembatan Sanur

putri
-
0
Bakal Dikunjungi Presiden, Aunur Tinjau Jembatan Sanur

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Aunur Rafiq meninjau lokasi yang bakal dikunjungi Presiden Joko Widodo akhir Agustus mendatang, Kamis (24/8).

Salah satunya lokasi yang bakal dikunjungi Jembatan Sanur yang berada di Kelurahan Leho, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Ia mengatakan, persiapan pelaksanaan GTRA Summit yang akan dihadiri Presiden sudah capai 90 persen.

“Sejauh ini persiapan telah mencapai 90 persen. Segala persiapan telah dimatangkan melalui pembahasan yang panjang bersama stakeholder terkait,” ujarnya dikutip tribunbatam.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan rapat secara meraton bersama Pemerintah Provinsi Kepri terkait kematangan persiapan.

“Dua hari lalu kita juga baru saja rapat bersama Pemprov Kepri. Saat ini kita juga masih menunggu jadwal kepastian hadirnya presiden,” ujarnya.

Bahkan, dalam persiapan Pemkab Karimun juga sudah menyusun rundown mulai penyambutan para tamu-tamu dan penjemputan presiden Joko Widodo.

“Rundown sudah disusun seperti seminar, peninjauan pasar, pembagian sertifikat tanah, penebaran bibit ikan dan kegiatan tambahan lainnya,” ujarnya.

Dengan begitu, Ia meminta kepada masyarakat untuk membantu menyukseskan pelaksanaan GTRA Summit dan menjadi tuan rumah yang baik.

“Mari kita jaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban, kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan ke pemerintah daerah,” ujarnya.

“Jangan dilakukan dengan aksi-aksi yang dapat merugikan daerah, karena kehadiran bapak presiden satu hal yang positif bagi kemajuan pembangunan di Karimun kedepannya,” katanya.

***

Print Friendly, PDF & Email

Ketua Umum Pikori BP Batam Salurkan Bantuan untuk Panti Asuhan

putri
-
0
Ketua Umum Pikori BP Batam Salurkan Bantuan untuk Panti Asuhan

RASIO.CO, Batam – Ketua Umum Persatuan Istri Karyawan Otorita Batam (Pikori) BP Batam, Marlin Agustinamenggelar silaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Syamsul Huda dan Panti Asuhan Agape pada hari Selasa (22/8).

Dalam kegiatan yang akan digelar selama tiga hari hingga Kamis (24/8) ini, Ketua Umum Pikori BP Batam berencana menyambangi lima panti asuhan di Batam. Marlin yang juga seorang Wakil Gubernur Kepulauan Riau ini mengaku sangat senang dapat bertatap muka dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini.

“Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa bertemu adik-adik yang luar biasa ini,” ujar Marlin.

“Bisa bertemu dan menyalurkan bantuan kepada adik-adik sekalian merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya,” sambungnya.

Marlin berharap bantuan yang diserahkan melalui Pikori BP Batam ini dapat bermanfaat bagi anak-anak yang menerima dan bisa membantu mereka untuk mewujudkan cita-citanya.

“Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik, terus lah belajar, tetap semangat menggapai mimpi dan cita-cita kalian,” pungkas Marlin.

Disela-sela sambutannya, Marlin menyempatkan berinteraksi dan bersenda gurau dengan anak-anak panti asuhan yang hadir karena melihat tingkah mereka yang lucu. Selanjutnya, Ketua Umum Pikori BP Batam bersama rombongan rencananya akan mengunjungi Panti Asuhan Darul Muhith di Nongsa dan Panti Asuhan Elsadai Abigail di Sei Beduk pada Rabu (23/8) dan Panti Asuhan Ridho Ilahi di Batu Ampar pada Kamis (24/8). 

Redaksi@www.rasio.co//

Print Friendly, PDF & Email

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Bansos di Kemensos

putri
-
0
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Bansos di Kemensos

RASIO.CO, Jakarta – KPK menahan tiga orang tersangka kasus korupsi bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial tahun 2020.

Tiga tersangka tersebut masing-masing Direktur Utama Mitra Energi Persada/Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020 Ivo Wongkaren (IW), Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Roni Ramdhani (RR), dan General Manager PT Trimalayan Teknologi Persada Richard Cahyanto (RR).

“Sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka IW, tersangka RR dan tersangka RC untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 23 Agustus sampai dengan 11 September 2023 di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dikutip Antara, Rabu (23/8).

Alex mengungkapkan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp127,5 miliar. Tersangka IW, RR dan RC diduga menikmati uang hasil korupsi sekitar Rp18,8 miliar.

Alex menjelaskan konstruksi perkara diduga terjadi pada sekitar Agustus 2020. Saat itu, Kementerian Sosial mengirimkan surat pada PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) untuk dilakukan audiensi dalam rangka penyusunan rencana anggaran kegiatan penyaluran bantuan sosial beras di Kemensos.

Dalam audiensi tersebut, PT BGR Persero diwakili Budi Susanto selaku Direktur Komersial menyatakan terkait kesiapan perusahaannya untuk mendistribusikan bantuan sosial beras pada 19 Provinsi di Indonesia. Sebagai langkah persiapan, BS memerintahkan Vice President Operasional PT Bhanda Ghara Reksa April Churniawan (AC) untuk mencari rekanan yang akan dijadikan sebagai konsultan pendamping.

Mendengar adanya informasi kebutuhan rekanan tersebut, IW dan RR memasukkan penawaran harga menggunakan PT Damon Indonesia Berkah (Persero) dan disetujui BS yang berlanjut pada kesepakatan harga dan lingkup pekerjaan untuk pendampingan distribusi bansos beras.

Kemensos memilih PT Bhanda Ghara Reksa sebagai distributor bansos beras dan berlanjut dengan penandatanganan surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk KPM-PKH dalam rangka penanganan dampak Covid 19 dengan nilai kontrak Rp326 Miliar.

Agar realisasi distribusi bansos beras dapat segera dilakukan, AC atas sepengetahuan MKW dan BS secara sepihak menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada milik RC tanpa didahului dengan proses seleksi untuk menggantikan PT DIB Persero yang belum memiliki dokumen legalitas jelas terkait pendirian perusahaannya.

Rekayasa tersebut dilakukan atas sepengetahuan MKW, BS, AC, IW, RR dan RC. Selain itu, IW dan RR juga ditunjuk menjadi penasehat PT Primalayan Teknologi Persada agar dapat meyakinkan PT Bhanda Ghara Reksa mengenai kemampuan dari PT Primalayan Teknologi Persada.

Dalam penyusunan kontrak konsultan pendamping antara PT Bhanda Ghara Reksa dengan PT Primalayan Teknologi Persada tidak dilakukan kajian dan perhitungan yang jelas dan sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh MKW ditambah dengan tanggal kontrak juga disepakati untuk dibuat mundur.

Atas ide IW, RR dan RC, PT Primalayan Teknologi Persada membuat satu konsorsium sebagai formalitas dan tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan distribusi bansos beras.

Periode September2020-Desember 2020, RR menagih pembayaran uang muka dan uang termin jasa pekerjaan konsultan ke PT Bhanda Ghara Reksa dan telah dibayarkan sejumlah sekitar Rp151 miliar yang dikirimkan ke rekening bank atas nama PT PT Primalayan Teknologi Persada.

Penyidik KPK juga menemukan rekayasa beberapa dokumen lelang dari PT Primalayan Teknologi Persada dengan kembali mencantumkan backdate.

Periode Oktober 2020-Januari 2021, terdapat penarikan uang sebesar Rp125 Miliar dari rekening PT Primalayan Teknologi Persada yang penggunaannya tidak terkait sama sekali dengan distribusi bantuan sosial beras. Penyidik KPK memperkirakan perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar Rp127,5 miliar.

Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...513514515...1,670Halaman 514 dari 1,670

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv