Kamis, November 12, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 532

Kasus Penistaan Agama, Panji Gumilang Penuhi Panggilan Bareskrim Hari Ini

0

RASIO.CO, Jakarta – Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada Selasa (1/8) ini.

Dikutip CNNIndonesia.com di lokasi, Panji tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 13.25 WIB. Panji terlihat menggunakan kemeja biru dan peci berwarna hitam. Ia didampingi tim kuasa hukumnya serta sejumlah pengawal pribadi. Selain itu, polisi juga mengawal kedatangannya di Gedung Bareskrim Polri.

Ia tak menyampaikan pernyataan apapun. Ia hanya mengacungkan jempol kepada awak media di lokasi.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro sebelumnya mengatakan Panji dipanggil lagi hari ini karena penyidik menilai surat keterangan sakit yang disampaikan Panji tidak bisa dibuktikan secara formil.

“Oleh karena itu, kami melayangkan panggilan kedua yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi panggilan kami,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (28/7).

Bareskrim Polri saat ini tengah berfokus mengusut tindak pidana penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan Panji Gumilang.

Penyidik kini tengah merampungkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus mengumpulkan alat bukti. Setelahnya, akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah Panji layak ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji.

***

KPK Periksa Plt Direktur Jaminan Sosial Kemensos Terkait Kasus Bansos

0

RASIO.CO, Jakarta – KPK memeriksa Plt Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Faisal dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 di Kemensos.

Kepala Bagian Pemeriksaan KPK Ali Fikri mengatakan Faisal diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilaksanakan pada Selasa (1/8) hari ini.

Selain Faisal, KPK turut memeriksa PNS Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Keukeu Komarawati dan PNS Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Irwan Prabowo.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Ali melalui pesan tertulis, Selasa (1/8).

Sejumlah penyidik KPK sempat menggeledah Kemensos terkait dengan dugaan kasus korupsi penyaluran beras bansos, kemarin. Ruang yang digeledah merupakan kantor Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kementerian Sosial.

Lembaga antirasuah menyelidiki kasus dugaan korupsi beras bansos ini sejak bulan Februari dan mengumumkannya kepada publik pada awal Maret lalu. Sudah ada tersangka yang ditetapkan KPK tetapi belum secara resmi diumumkan ke publik.

Dikutip CNNIndonesia.com di internal KPK, setidaknya terdapat enam orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama TransJakarta dan Direktur Utama BGR Logistic Kuncoro Wibowo,Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren, Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto. Lalu, VP Operation PT BGR April Churniawan, Ketua Tim Penasihat PT PTP Roni Ramdani dan GM PT PTP Richard Cahyanto.

Para tersangka telah dicegah KPK bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung mulai 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Agustus 2023. Pencegahan tersebut dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan.

 Kasus ini berbeda dengan kasus korupsi yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dkk.

Kuncoro dkk disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK sudah memeriksa puluhan saksi. Di antaranya, Supervisor Distribusi PTBGR Divre Kupang Muchtar Djamaluddin; Koordinator Wilayah 1 PKH Provinsi NTT Polikarpus Meo Teku; Koordinator Pendamping KPM PKH Kabupaten Serang 2020-Maret 2021 Hikmatussobri; Koordinator Kabupaten Tangerang tahun 2020 Muhidin.

Selain itu, empat saksi lainnya yang merupakan pendamping PKH, yakni Kristianus Karo, Erti Vertiana Selan, Nurul Falah Citra dan Ida Roswita Hasan.

***

Tersandung Kasus Kosmetik Ilegal, Cucu Didakwa UU Kesehatan

0

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Cucu Nofianti tersandung kasus dugaan peredaran kosmetik illegal yang dipasarkan secara online di batam.

Terdakwa di jerat Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Juncto Pasal 60 angka 4 UU No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Dan pelaku usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki perizinan berusaha terkait Pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk dipersadanganklan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1).

Dakwaan terdakwa Cucu Nofianti sesuai SIPP PN Batam, Selasa(01/08). Ditangkap pihak team Gabungan BPOM, Kepolisian Polda Kepri dan Dempom menyiya lebih kurang 165 item kosmetik bergabgi merk diduga berasal dari negara tirai bamboo alias China.

Terdakwa memasarkan produk terebut melalui online sneckimportbatam dan ketika dilakukan penggrebekan BPOM ditemukan 165 item produk dan diamankan CPU, bukti slip pengiriman barang dan rekening.

Terdakwa beroperasi melalui rumahnya di Perumahan Regata Blok B9 No. 18, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Batam. Dan kasusnya hingga saat ini siap disidangkan dengan nomor register perkara  469/Pid-Sus/2023/PN.Btm.adi@www.rasio.co //

Kasus Perdagangan Bayi, 3 Orang Jadi Tersangka Termasuk Ibu Korban

0

RASIO.CO, Batam – Kasus ibu kandung di Batam yang tega menjual anaknya menjadi atensi serius dari kepolisian. 

Bayi yang masih berusia 6 bulan ini dijual oleh AHA (17) ibu kandung korban dengan uang tunai senilai Rp 11 Juta.  Tak sendiri, kasus anak yang dijual ini dilakukan bersama IR (19) pacar AHA, dan BUSS (40).

Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Budi Hartono menyampaikan, hingga saat ini tim masih melakukan pengembangan kasus, untuk mengungkap kasus perdagangan orang ini.

“Untuk alasan ibu korban saat ini masih dilakukan pengembangan pemeriksaan terlebih dahulu,” kata Kompol Budi dikutip tribunbatam, Senin (31/7).

Selanjutnya Budi mengatakan, ibu korban (AHA) mengaku baru pertama kali ini melakukan tindakan jual anak. Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari tiga orang yang diamankan dan ditetapkan menjadi tersangka. 2 orang kami tahan, dan 1 tersangka yakni ibu korban tidak kami tahan karena masih dibawah umur dan tengah mengandung,” kata Kompol Budi. 

Sementara itu, ketiganya disangkakan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto pasal 83 juncto pasal 76F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak juncto pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 Juta. Saat ini, bayi yang dijual AHA telah kembali bersama dengan neneknya yang berada di Bengkong.

***

Belum bayar hutang BBM Rp 1.9 M, Kapal MATOA 2 digugat di PN Jakarta Selatan

0

RASIO.CO, Jakarta – PT. Matoa Kidung Bahtera digugat oleh PT. SES diduga gegara hutang BBM yang belum dibayar. Gugatan ini sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Selasa(01/08).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023), Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 591/Pdt.G/2023/PN. JAK.SEL.

Dalam Petitum Gugatannya, PT. SES melalui Kuasa Hukum nya Risman R. Siregar, S.H meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan terhadap Kapal Matoa 2 milik PT. Matoa Kidung Bahtera yang saat ini berada di sekitar Perairan Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

Berikut Petitum Gugatannya.

1.   Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.   Menyatakan demi hukum bahwa hubungan hukum yang berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan hukum perikatan jual beli dalam hal ini PENGGUGAT sebagai penjual barang, sedangkan TERGUGAT sebagai pihak pembeli barang ;

3.   Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi(Cidera janji) ;

4.   Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.960.250.000,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5.   Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini yakni berupa :

·         1 (satu) unit kapal bernamaKIP MATOA 02, berbendera Indonesia, Jenis Kapal Keruk, Panjang 105 m, Lebar 18 m, Golongan Kapal lepas pantai, Tarik, suplai, atau Pengerukan  saat ini berada di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia;

6.   Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Risman R. Siregar, S,H membenarkan gugatan ini, Risman menyebut alasan kliennya menggugat  PT. Matoa Kidung Bahtera terkait hutang piutang sebesar Rp. 1.960.250.000,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

“Itu adalah jumlah utang yang dituntut klien saya, Utang tersebut timbul karena PT. Matoa Kidung Bahtera sampai saat ini tidak membayar kewajibannya (utang) pembelian BBM ke klien kami” Kata Risman saat dimintai konfirmasi di PN Jakarta Selatan, Senin (31/7/2023).

Adi@www.rasio.co //

Marsdya Henri dan Letkol Afri Budi Jadi Tersangka Kasus Basarnas

0

RASIO.CO, Jakarta – Puspom TNI menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI yang menjabat sebagai Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marsdya Henri Alfiadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Status tersangka juga diberikan kepada Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang berstatus sebagai Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Pengumuman penetapan tersangka disampaikan langsung Danpuspom TNI, Marsdya Agung Handoko dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap.

“Dengan terpenuhinya unsur pidana, meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan. Menetapkan HA (Henri Alfiadi) dan ABC (Arif Budi Cahyanto),” ujar Agung Handoko dikutip cnnindonesia, Senin (31/7).

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua KPK Firli Bahuri.

“Kita lakukan penahanan di instalasi militer milik TNI AU di Halim (Perdanakusumah),” ujar Agung menegaskan.

Kasus dugaan korupsi di Basarnas berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap 11 orang di lingkungan Basarnas pada Selasa (25/7). Mereka yang ditangkap terdiri dari pihak swasta dan penyelenggara negara.

Berdasarkan hasil gelar perkara atau ekspose, KPK memutuskan menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan tahun anggaran 2021-2023 di Basarnas.

Mereka ialah Kabasarnas RI periode 2021-2023 Henri Alfiandi; Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto; Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.

Lembaga antirasuah telah menahan Marilya dan Roni Aidil selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023.

Marilya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan Roni Aidil ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung ACLC.

Terkait anggota TNI yang terciduk dalam OTT, Henri bersama dan melalui Afri Budi diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek. Namun demikian, Puspom TNI belakangan keberatan dengan penetapan anggota TNI sebagai tersangka lantaran dinilai bukan kewenangan KPK.

“Jadi menurut kami apa yang dilakukan KPK menetapkan personel militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan,” kata Agung di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (28/7).

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga meminta maaf kepada rombongan Puspom TNI yang mendatangi KPK pada Jumat. KPK meminta maaf dan mengaku khilaf atas polemik penanganan kasus tersebut. Johanis menyatakan terdapat kekhilafan dari tim penyelidik saat melakukan OTT.

Mengacu kepada Undang-undang, Johanis menjelaskan lembaga peradilan terdiri dari empat yakni militer, umum, agama dan Tata Usaha Negara (TUN). Ia mengatakan peradilan militer khusus untuk anggota militer, sedangkan peradilan umum untuk sipil.

“Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer,” ujar Johanis dalam konferensi pers di depan markas KPK, Jumat petang.

***

Viral Penampakan Buaya, BP Batam Imbau Masyarakat Waspada

0

RASIO.CO, Batam – Penampakan seekor buaya yang terekam video amatir milik warga di areal DAM Duriangkang, Kota Batam, sempat membuat heboh.

Merespons ini, BP Batam melalui Kepala Subdit Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, AKBP S.A. Kurniawan, mengimbau agar masyarakat yang beraktivitas di sekitar DAM dapat lebih waspada.

“Kalau untuk berita tersebut memang benar adanya. Untuk penanganan buaya yang muncul, Ditpam tidak memiliki tim khusus. Tapi, untuk patroli sudah kami lakukan tiap waktu,” ujarnya, Senin (31/7).

Ia mengungkapkan jika kemunculan buaya di DAM Duriangkang cukup sering. Bahkan, jumlah buaya di sana pun diperkirakan cukup banyak.

“Kelihatannya dari video yang beredar saat ini, itu penampakan anak buaya. Pasti ada induknya dan buaya jantan juga diperkirakan ada di sana. Kemungkinan mereka berkembang biak dan jumlahnya menjadi banyak,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Kurniawan, BP Batam pun telah memasang sejumlah plang peringatan di tiap titik rawan kemunculan buaya. Yang mana, plang tersebut berisikan larangan agar warga tak berenang, memancing, atau melakukan aktivitas lainnya sehingga dapat membahayakan diri sendiri.

“Plang imbauan itu sudah terpasang di STTR DAM Duriangkang. Kami juga sudah mengimbau warga secara langsung untuk terus berhati-hati. Biasanya, kami juga selalu berkoordinasi dengan BKSDA jika ada laporan terkait kemunculan buaya di sekitar DAM,” pungkasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Atasi Kekeringan di Grobogan, Polri Salurkan Bantuan Air Bersih

0

RASIO.CO, Jawa Tengah – Polri melalui Polres Grobogan menyalurkan bantuan kepada warga atas kekeringan yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Kekeringan terjadi akibat kemarau panjang yang terjadi.

Beberapa hari belakangan, sempat viral adanya warga yang mengambil air dari lubang yang dibuat di dasar sungai. Hal itu, terjadi di Dusun Karanganyar, Geyer, Grobogan.

Kapolres Grobogan AKBP Dedy Anung Kurniawan saat penyaluran bantuan air bersih mengerahkan 1 mobil water cannon yang biasa dipakai menghalau massa saat aksi demonstrasi, 4 mobil tangki, 4 mobil patroli yang telah dimodifikasi, dan 50 anggota Bhabinkamtibmas dengan motor bronjong berisi air bersih.

Menurutnya, dalam mengatasi kekeringan yang terjadi di wilayah Grobogan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan BPBD dan PDAM Grobogan.

‘’Hari ini 1 mobil water cannon, 4 mobil tangki milik BPBD dan PDAM, 4 mobil patroli serta 50 motor bronjong Bhabinkamtibmas kami kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan yang terjadi di Kabupaten Grobogan,’’ jelas Kapolres Grobogan dalam keterangan tertulis, Senin (31/7)kemarin.

Kapolres menambahkan, air bersih bersih tersebut akan disalurkan di beberapa titik, di antaranya mobil water canon dan 2 mobil tangki menyalurkan bantuan air bersih di wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan. Kemudian, 2 mobil tangki di Desa Asemrudung, Geyer, Grobogan.

‘’Untuk mobil patroli yang telah di modifikasi dan motor bronjong polisi berisi air bersih, mengikuti penyaluran air bersih di masing-masing wilayah Polseknya,’’ ungkap Kapolres.

Sementara itu, Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Grobogan Dwi Sri Astutik mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polres Grobogan beserta jajarannya. Menurutnya, penyaluran air bersih yang dilakukan langsung oleh Kapolres Grobogan di Desanya itu sangat membantu masyarakat yang selama ini mendapatkan air bersih dengan cara mengambil air dari sumur yang berada di sawah.

‘’Warga kami telah mengalami kekeringan selama dua bulan ini. Selama ini, warga mengambil air dari sumur yang berada di sawah. Karena kalau membeli harganya sekitar Rp120 ribu. Tentunya itu sangat berat bagi warga kami yang sebagian besar bekerja sebagai petani,’’ ujar Dwi Sri Astutik.

Ia berharap, bantuan air bersih untuk warga ini dapat terus dilakukan. Bahkan, ia berharap diberikan bantuan air minimal seminggu sekali.

***

Pemko Batam Ajak Seluruh Masyarakat Semarakkan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI

0

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tingkat Kota Batam tahun 2023, Pemerintah Kota Batam mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut berpartisipasi memeriahkan perayaan tahun ini.

Hal tersebut sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor:B-523/M/S/TU.00.04/06/2023 Tahun 2023, tentang Penyampaian Tema, Logo, dan Partisipasi Menyemarakkan Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023.

“Berdasarkan itu disampaikan kepada setiap kantor Pemerintahan/Swasta, Instansi Vertikal, Perusahaan/BUMN/BUMD, Hotel/Restoran/Mall, Sekolah/Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2023,” ujar Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, pada Senin (31/7).

Ia menambahkan, untuk lingkungan masing- masing instansi agar dapat memasang dekorasi berupa umbul- umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya secara serentak. Juga memaksimalkan penggunaan logo, poster, dan sejenisnya terkait HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 ke dalam berbagai bentuk media.

“Kemudian dapat dipublikasikan desain kedalam situs atau media sosial, dekorasi bangunan, media cetak, dan sebagainya dengan kemampuan masing- masing. Dimana dapat diunduh melalui http://hutri78.batam.go.id,” katanya.

Untuk menyemarakkan Bulan Kemerdekaan, pada tiap wilayah atau unit kerja dihimbau dapat menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan 17 Agustus dengan semarak. Rudi juga mengatakan, pada tanggal 17 Agustus 2023 mendatang, diharapkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri, kantor-kantor, instansi pemerintah, dan swasta dapat memperdengarkan sirine atau suara penanda lainnya sebelum Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan.

“Juga seluruh masyarakat Batam, termasuk masyarakat sipil diharap untuk dapat menghentikan seluruh kegiatan selama 3 menit dari pukul 10.17 s.d 10.20 WIB, dan berdiri tegap saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan serentak di berbagai lokasi yang ada di Kota Batam. Dimana sebagai wujud kita menghormati peringatan detik- detik Proklamasi. Terkecuali, bagi tiap orang dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan diri dan oranglain apabila dihentikan” jelasnya.

Redaksi@www.rasio.co//

Neko Resmi Undur Diri Sebagai Wakil Bupati Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Apel bersama Pemerintah Kabupaten Lingga, Neko Wesha Pawelloy secara resmi sampaikan mohon undur diri sebagai Wakil Bupati Lingga. Senin, (31/7/2023).

Apel tersebut dipimpin oleh Kepala Barenlitbang Lingga, Selamat, diikuti seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga di Daik Lingga.

“Karena SK dari Kemendagri sudah turun, maka sejak hari ini, saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Lingga,” kata Neko didepan seluruh peserta apel.

“Saya izin pamit, mohon maaf jika selama ini ada kesalahan dan kekhilafan baik sikap maupun bahasa,” kata Neko didepan seluruh peserta apel.

Neko mengucapkan terima kasih kepada semua telah memberikan yang terbaik bagi mayarakat Kabupaten Lingga, semoga apa yang dilakukan kedepannya betul-betul menjadikan hal yang terbaik untuk semuanya.

“Saya izin pamit, mohon maaf jika selama ini ada kesalahan dan kekhilafan baik sikap maupun bahasa,” tutupnya Neko.

Puspan