RASIO.CO, Batam – Sebanyak 52.000 sertifikat tanah dibagikan untuk masyarakat Kepulauan Riau di tahun 2017.
Pembagian secara simbolis dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada 10 penerima sertifikat dari tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Kegiatan disejalankan dengan peresmian gedung baru Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kota Batam di Sekupang, Rabu (26/12).
“Hari ini kita bagikan 520 sertifikat. Selebihnya akan dilakukan oleh bupati walikota masing-masing,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A Djalil.
Tahun 2017 Kantor Wilayah BPN Kepri ditargetkan mencetak 58.000 sertifikat tanah. Penugasan awal sebanyak 4.000 sertifikat pada Januari-Juli. Dan mendapat tambahan di Agustus 54.000 sertifikat.
“Biasanya 2.000 setahun, paling banyak 4.000. Tahun depan kita targetkan 110.000,” kata dia.
Menurut Sofyan jumlah tanah di Kepri tak banyak, hanya 695.000 bidang. Sebanyak 60 persen sudah tersertifikat. Ia yakin, sisa 40 persen ini bisa selesai disertifikasi pada 2020 mendatang.
Sedangkan target nasional, seluruh tanah di Indonesia akan terbit sertifikatnya pada 2025.
“2017 harus dikeluarkan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia. Biasanya 500-800 ribu per tahun. 2018, 7 juta. 2019, 9 juta. Presiden berikan target paling lambat 2025 seluruh tanah di republik ini sudah bersertifikat. 2020 dan seterusnya paling tidak keluarkan 10 juta sertifikat per tahun,” papar mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas ini.
Sofyan mengatakan perintah ini diberikan Presiden karena orang nomor 1 di Indonesia itu memahami pentingnya sertifikat tanah. Keuntungan adanya sertifikat yaitu mencegah konflik. Dan memberi kesempatan pada rakyat untuk dapat mengakses ke perbankan formal (financial inclusion).
“Selama ini menurut Bank Dunia, orang Indonesia yang punya akses ke perbankan hanya 40 persen. Salah satunya karena punya aset tapi tak punya sertifikat. Tanah yang tidak punya sertifikat itu aset idle. Begitu ada sertifikat akan jadi aset hidup. Selama ini tak ada sertifikat, ke rentenir. Padahal bunga Kredit Usaha Rakyat cuma 9 persen. Bahkan tahun depan Presiden perintahkan 7 persen,” ujarnya.
Tapi ia berpesan agar sertifikat tersebut tidak digadai untuk beli barang konsumsi. Namun harus digunakan untuk menambah modal usaha.
“Jangan sertifikat digadai untuk beli handphone. Kalau mau pinjam, tolong dihitung betul-betul apakah Bapak bisa bayar pinjamannya atau tidak. Apakah dibuat untuk produktif atau tidak. Kalau untuk konsumtif khawatirnya sertifikat hilang, tanah hilang,” kata dia.
Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berharap masyarakat bisa membantu BPN untuk capai target Presiden tersebut. Warga diminta membuat batas sendiri agar mempermudah kerja petugas BPN saat pengukuran tanah.(red/mcb).
