RASIO.CO, Natuna – Rencana Pembangunan Pelabuhan Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Serasan, Natuna, sudah bergaung sejak 2014 silam. Namun, niat tersebut tak kunjung terealisasi, karena terkendala pembebasan lahan. Namun perjuangan untuk mewujudkan infrastruktur tersebut terus digesa di DPRD Natuna.
Mulai dari pembentukan Pansus, hingga terbentuknya tim loby yang terdiri dari beberapa anggota legislatif. Kini cita-cita itu ada titik terang. Pemerintah pusat melalui APBN menyetujui program ini. Terkait ihkwal ini, Wartawan Rasio.co, Pariadi melakukan wawancara khusus dengan Hadi Candra, S.Sos selaku Koordinator Tim Loby yang juga Wakil Ketua DPRD Natuna, di salah satu hotel di Batam belum lama ini. Petikannya :
Ada kabar program PLBN di Kecamatan Serasan Natuna disetujui pemerintah. Bisa dijelaskan bagimana dinamika perjuangannya?
Iya betul. Ini sebenarnya salah satu program strategis kita, untuk kepentingan investasi dan Perdagangan Lintas Batas di Natuna. Kita gagas program ini sejak tahun 2014 silam. Awalnya, banyak juga yang pesimis, karena program ini memang butuh biaya yang cukup besar. Tapi bagaimanapun juga, ini harus diperjuangkan. Kami tim di DPRD justru sangat optimis dan selalu mendorong pemerintah daerah untuk tetap semangat.
Apa yang mendorong keyakinan DPRD Natuna, bahwa program ini bisa berhasil?
Optimisme itu muncul, setelah Presiden Jokowi, yang saat itu baru menjabat mempuplikasikan program nasionalnya, yang dikenal dengan nama Nawacita. Salah satu dari program itu adalah membangun infrastruktur di wilayah perbatasan, yang selama ini memang sangat minim. Termasuk di Natuna. Bahkan untuk pembangunan wilayah perbatasan, presidenmenyempatkan diri berkunjung ke Natuna dan melihat langsung wilayah 
perbatasan.
Mengapa Pelabuhan Lintas Batas di Serasan dianggap sangat penting saat itu?
Dasarnya adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat Natuna. Berpuluh tahun, masyarakat Natuna yang hidup di pulau-pulau terdepan ini, sebenarnya sudah berhubungan dengan negeri tetangga seperti Malaysia. Para nelayan yang hidup mengandalkan hasil laut serta petanian, menjual hasil tangkapan dan kebunnya ke negeri itu. Mereka menempuh perjalanan laut dengan perahu bermesin. Dulu pemerintah Malaysia tidak begitu ketat mengawasi arus barang dari Natuna. Nelayan bisa merapat ke pelabuhan disana dan menukar hasil lautnya dengan kebutuhan pokok, seperti beras, lauk-pauk kemasan kaleng, serta kebutuhan rumah tangga lainnya.
Jadi dari dulu sudah ada hubungan dagang nalayan tradisional dengan Malaysia?
Betul, bahkan dulu, orang Natuna banyak yang menggunakan uang ringgit. Namun belakangan, pemerintah Malaysia meperketat peraturan dan birokrasi barang masuk di wilayah perbatasan dan pelabuhan lautnya. Sehingga nelayan tradisional dan petani kita, tak bisa lagi leluasa menjual hasil ikan tangkapan ke sana. Ini tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat nelayan. Jadi inilah yang melatari pemikiran kita akan pentingnya pelabuhan lintas batas tersebut. Dengan harapan, hubungan dagang yang dulu sudah terjalin, kembali bisa dihidupkan.
Mengapa Serasan yang jadi prioritas?
Sebenarnya, ada beberapa titik PLB yang dipetakan. Tapi kita utamakan Serasan dululah, di wilayah lain kan bisa menyusul, seperti di Pulau Laut, Pulau Subi dan lainnya.
Sejak awal digagas, apakah ada kendala?
Kendala tentu ada juga, terutama menyangkut ketersediaan lokasi lahannya. Sebab, kalau sudah bicara pelabuhan tentu harus dipikirkan juga lahan untuk pendukung kegiatan lainnya, seperti gedung perkantoran, parkir kendaraan barang dan sebagainya. Di Serasan sebenarnya sudah ada pelabuhan, tapi untuk trasportasi orang dan barang dalam negeri dengan kapal Pelni.
Apa bentuk riel dari kendala penyediaan lahan itu?
Masyarakat Serasan pemilik lahan darat untuk PLB itu ternyata tidak seluruhnya bersedia dibebaskan. Kami dari tim juga sudah membicarakan masalah ini ke pemerintah kabupaten.
Site plan awal berapa luas lahan yang dicadangkan?
Awalnya, untuk PLB ini dicadangkan 5 hektar, mencakup lahan pantai dan lahan darat.
Setelah ada penolakan, Adakah ada alternatif penentuan lahan lain?
Karena keberatan warga pemilik lahan ini, kami DPRD mengambil langkah. Salah satunya, tim DPRD bersama Wakil Bupati, melakukan kunjungan kerja kembali. Dan akhirnya disepakati pembangunan PLB dilakukan saja di sisi laut.
Terkait respon pemerintah pusat, kapan infonya diperoleh?
Beberapa bulan lalu, kami dapat kabar langsung dari Kemendagri. Dana yang akan dikucurkan dibawah Rp 50 Miliar. Ini patut kita syukuri. Sebab, Karena harapan kita memang tahun 2019 ini harus sudah dibangun, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dan ini kan progrom pemerintahan Jokowi yang membangun pos lintas batas yang ada di seluruh Indonesia. Yang belum dibangun cuma Natuna. Kita takutnya, dalam periode ke depan terjadi pergantian presiden, sehingga akan berubah pula kebijakan. Mumpung ini lagi hangat-hangatnya, kita sambut betul, apapun kondisinya.
Apa alasan Kemendagri menyetujui program ini tapi hanya type C?
Soal itu, kami tidak faham, karena itu kebijakan pusat. Tapi walaupun ini awalnya type A, tapi yang disetujui Tipe C, kita tetap ambil dan tak masalah soal tipe apa.
Apakah ada rencana program ini, juga menggunakan dana pendamping dari APBD?
Tidak, kita bangun saja dengan APBN murni.
Apa yang ingin dicapai Natuna dengan menggesa PLB ini?
Inikan gerbang investasi di Kabupaten Natuna, untuk masuknya investor, perdagangan komoditi seperti ikan dan hasil tanam yang saya sebut tadi. Dengan PLB tentu perdagangan ke luar negeri seperti Malaysia dan lainnya dapat lebih mudah.
Selain sektor perikanan dan perkebunan, apkah PLB juga untuk pariwisata?
Pastinya Pariwisata. Dengan adanya PLB ini juga berfungsi untuk pintu masuknya arus wisatawan dari berbagai negara.
Di Serasan ini banyak pantai – pantai yang eksotis, bahkan salah satunya terbaik nomor dua di dunia, karena beningnya air dan pasirnya yang putih. Namanya pantai Sisi, ini sangat terkenal. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita jual, untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
Bagaimana dengan persiapan kelembagaan lainnya?
Itu juga sedang kami koordinasikan untuk segera disiapkan seperti Bea Cukai, KPLP, KPPP dan lainnya. Jika semua kelembagaan pendukung ini sudah siap, maka urusan administratif arus barang dan orang yang keluar masuk Serasan tak lagi jadi masalah.
Kapan rencananya PLBN ini akan dibangun?
Insya’allah informasi terakhir yang kami terima di bulan Agustus ini akan mulai dibangun.
Bagaimana dengan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan pergudangan?
Itu juga sudah kita pikirkan bersama pemerintah daerah. Tapi kan pelan-pelan dan bertahap untuk semua kebutuhan infrastruktur pendukung akan kita dorong pemerintah daerah untuk segera membuat perencanaannya.
Program ini dari Kementerian apa?
Dari Kementerian Dalam Negeri Urusan Perbatasan.
Berarti bukan Departemen Perhubungan?
Bukan, dia dibawah Mendagri.
Berapa lama dibutuhkan waktu untuk membangun pelabuhan tersebut?
Kita upayakan tahun 2020 sudah beroperasi. Artinya meski belum sesuai dengan harapan awal kita, yang pasti pemerintah pusat sudah merespon apa yang menjadi keinginan masyarakat Natuna.
Lantas bagaimana dengan pemerintah Malaysia, apakah mendukung?
Hubungan dagang Natuna dan Malaysia selama ini berjalan cukup baik. Bahkan Natuna sudah ada MoU di bidang perdagangan, dimana barang kita yang boleh masuk ke Malaysia maksimal 10 ton. Sebaliknya di kita (Natuna-red) juga begitu. barang dari Malaysia hanya boleh dikirim ke Natuna sebanyak 10 ton tidak boleh lebih. (*)
