RASIO.CO, Batam-Forum Lembaga Kesejahteraan Anak-Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) desak Kementerian Sosial mempercepat proses akreditasi 2.000 panti asuhan agar pelayanan dan fasilitasnya sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sehingga tidak terulang lagi kasus penelantaran atau kekerasan anak.
“Kami berharap Kemensos bisa mempercepat proses akreditasi panti asuhan setidaknya pada 2.000 lembaga yang dijanjikan. Sebenarnya harapan kami bisa lebih banyak dari itu mengingat berdasarkan data 2013 saja ada sekitar 8.500 panti asuhan di Indonesia,” kata Sekjen Forum Nasional LKSA-PSAA Jasra Putra saat menggelar konferensi pers di Batam dalam rangka Rakernas 2 Forum LKSA-PSAA yang akan dilaksanakan 25-27 April di Batam, Senin(25/04/2017).
Dilansir Antara, Dengan percepatan akreditasi tersebut, kata dia, diharapkan kasus-kasus penelantaran anak karena keterbatasan SDM pada panti asuhan tidak lagi terjadi sehingga memberikan jaminan anak panti asuhan mendapatkan perhatian yang baik.
“Itu salah satu yang akan kami dorong. Kami juga sudah menyiapkan 52 asesor di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses itu. Karena saat ini baru sekitar 500 yang terakreditasi,” kata dia.
Dalam Rakernas tersebut akan dihadiri 700 kepala Panti Sosial Asuhan Anak mengambil tema Menguatkan Pengasuhan Keluarga Untuk Indonesia Hebat.
“Tema ini kami angkat dalam rangka menjawab isu-isu dan meminimalkan kekerasan yang terjadi di panti. Data dan pemberitaan menunjukan kekerasan di panti cukup banyak, seperti kejadian di Panti Khairunnisak Batam, Panti Anak Bangsa di Riau, di Al-Hijrah Gorontalo,” kata Jasra.
Dalam rakernas ini akan dilakukan Penandatanganan dan komitmen bersama dalam penerapan standard operasional prosedur (SOP) penerimaan, asessment, dan mengembalikan anak ke keluarga sebagai standard operasional prosedur yang merupakan penjabaran teknis dari Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).
“Instrumen akreditasi ini sangat penting guna mencegah dan melakukan deteksi dini kekerasan fisik dan psikis terhadap anak, juga memperoleh peta kualitas layanan,” kata dia.
Hal yang akan dibahas pada Rakernas adalah Penggabungan Forum Nasional yang terintegrasi dari berbagai macam layanan kluster seperti kluster anak yang berhadapan dengan hukum, balita, anak jalanan.
Mensukeskan kebijakan pengasuhan ramah anak dalam keluarga sebagai persoalan hulu masalah anak dan bahkan ingin memperjuangkan pelaksanaan Nawacita Presiden Jokowi soal pembangunan penguatan karakter anak dalam keluarga.
“Kami juga memperjuangkan uang tali asih untuk kepala panti yang jumlahnya sekitar 8.500 panti asuhan, karena saat ini tukang sapu saja dapat insentif. Harusnya pengasuh juga mendapatkan kesejahteraan, apalagi beberapa lembaga pengasuhan telah mendapatkan akreditasi dari pemerintah,” kata Jasra.
Kegiatan tersebut akan dihadiri Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Ali Taher Parasong selaku Ketua Komisi VIII DPR RI, Harris Iskandar, Dirjen Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat – Kemendikbud, Eko Sulistyo selaku Deputi IV Kantor Staf ke-Presidenan, Ibu Rohika, Asdep Pemenuhan Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan selaku KPPPA.
APRI @www.rasio.co
