RASIO.CO, Natuna – Nelayan di Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau, resah akibat keberadaan Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam yang baru-baru ini memasuki perairan mereka.
Menurut para nelayan, kapal-kapal tersebut diam-diam menangkap ikan di perairan Natuna dan Anambas dengan menggunakan alat tangkap ilegal, seperti trawl atau pukat harimau, yang merusak lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem laut.
Seorang nelayan Natuna, Raden, mengungkapkan bahwa kapal-kapal Vietnam telah berada di perairan tersebut sejak 6 hingga 22 Maret lalu, mengganggu wilayah tangkapan nelayan setempat.
“Kapal-kapal Vietnam ini menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, yakni trawl, yang jelas dilarang,” ujar Raden.
“Di Jakarta yang disibukkan pagar laut, di Natuna laut China Selatan di pagari Kapal Ikan Vietnam,” Ujar Raden kepada CNNIndonesia, Minggu (23/3).
Raden mengatakan bahwa kapal patroli dari Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TNI AL, dan Bakamla tidak terlihat mengawasi perairan tempat kapal-kapal Vietnam mencuri ikan. Padahal, perairan Natuna, termasuk Natuna Utara, masih merupakan wilayah teritorial Indonesia.
Terpisah, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau, Distrawandi, mengaku telah menerima laporan dari para nelayan Natuna dan Anambas terkait pelanggaran yang dilakukan kapal ikan Vietnam.
“Memang kami menerima beberapa hari yang lalu informasi dari nelayan dan pengurus nelayan yang ada di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna Provinsi Kepri tentang maraknya ditemukan beberapa Kapal KIA dari Vietnam beberapa hari lalu, katanya yang beroperasi menggunakan pukat harimau atau trawl,” ucap Distrawandi, Minggu (23/3).
Ia mendorong pemerintah untuk segera menangkap kapal-kapal ikan asing tersebut dan menegaskan bahwa perhimpunannya siap menjadi mitra pemerintah dalam membantu pelaporan pergerakan kapal asing.
“Ini sudah menjadi pencurian ikan dalam skala besar. Kami tidak ingin kejadian ini terus berulang. Mari kita bersama-sama bertindak. Kami siap menjadi mata dan telinga pemerintah untuk melaporkan pergerakan kapal-kapal asing agar segera ditindak,” ujarnya.
***
