RASIO.CO, Natuna – Upaya pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (KKNA) semakin menunjukkan kemajuan signifikan. Komitmen kuat kembali ditegaskan oleh Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, saat menghadiri Diskusi Publik BP3K2NA yang digelar di Gedung Sri Serindit, Natuna, pada Rabu (23/4).
Diskusi bertema “Percepatan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna-Anambas dalam Perspektif Integrasi dan Kedaulatan Bangsa di Perbatasan” ini menjadi momentum penting memperkuat dukungan terhadap aspirasi masyarakat perbatasan.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menekankan bahwa pemekaran ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan strategi nasional untuk menjawab persoalan rentang kendali pemerintahan, keterbatasan anggaran, dan ketimpangan pembangunan di wilayah terluar.
“Dengan keterbatasan kewenangan dan APBD yang terbatas, capaian pembangunan kita sulit melesat. Padahal Kepri memiliki posisi strategis baik secara ekonomi maupun geopolitik,” ujar Ansar.
Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama Bappenas telah menyusun roadmap transformasi ekonomi Kepri dengan Natuna sebagai titik fokus, dalam kerangka visi Permata Biru di Gerbang Utara Indonesia.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan kesiapannya mengawal proses legislasi pemekaran KKNA di Senayan. Menurutnya, ada tiga alasan kuat yang mendasari kelayakan Natuna-Anambas menjadi provinsi tersendiri:
- Posisi geopolitik strategis di garis depan Indonesia yang berbatasan dengan delapan negara.
- Kekayaan sumber daya alam yang belum tergarap maksimal.
- Kebutuhan percepatan pembangunan wilayah perbatasan dengan pendekatan yang lebih terfokus.
“Pemekaran ini perlu didorong dengan strategi komunikasi publik yang kuat agar dukungan masyarakat dan pusat semakin kokoh,” tegas Rifqi.
Aspirasi Daerah: Siap Mandiri dan Berkontribusi
Dukungan juga datang dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyatakan pemekaran adalah bentuk kontribusi daerah perbatasan terhadap visi besar Indonesia Emas 2045.
“Kami siap berkontribusi lebih besar untuk bangsa ini, asalkan diberi ruang dan kewenangan untuk berkembang,” ujar Cen.
Hal senada disampaikan Akhmaruzzaman, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Anambas, yang menyebut bahwa selama ini pengelolaan potensi daerah belum optimal akibat keterbatasan kewenangan administratif.
“Provinsi khusus adalah jawaban agar Natuna dan Anambas bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri secara mandiri dan terarah,” jelasnya.
Diskusi yang juga menghadirkan akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tokoh BP3K2NA, serta berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat ini menjadi tonggak penting menuju realisasi Provinsi KKNA.
Menutup pernyataannya, Gubernur Ansar menyerukan pentingnya memastikan pemerataan pembangunan dan penguatan kedaulatan nasional di wilayah perbatasan:
“Natuna dan Anambas adalah wajah Indonesia di utara. Sudah saatnya mereka mendapat tempat yang layak dalam peta pembangunan nasional.”
Redaksi@www.rasio.co//
