RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dalam rapat paripurna bersama DPRD Kota Batam, Senin (8/9) kemarin.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Batam yang telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan tersebut menjadi dasar penyusunan APBD 2026.
“Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, kepala daerah wajib mengajukan rancangan APBD disertai dokumen pendukung paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Maka, hari ini kami sampaikan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2026 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diselaraskan dengan RKPD, KUA-PPAS, kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kota Batam 2025–2030.
Amsakar menegaskan lima prioritas pembangunan dalam Ranperda APBD 2026, yakni:
- Peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing, melalui program beasiswa, seragam sekolah, sarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan pariwisata.
- Pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, mencakup penanganan banjir, layanan air bersih, jalan, jembatan, kantor pemerintahan, hingga ruang publik.
- Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, antara lain subsidi bunga nol persen untuk UMKM, bantuan sosial lansia, perlindungan pekerja rentan, serta subsidi sembako.
- Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, meliputi belanja ASN, standar pelayanan minimum, serta hibah untuk ormas dan instansi vertikal.
- Peningkatan daya saing daerah, dengan pembangunan infrastruktur pendukung investasi, pusat kebudayaan, serta menjaga kondusivitas Batam.
Adapun total belanja daerah dalam Ranperda APBD 2026 mencapai Rp4,738 triliun. Pendapatan daerah ditargetkan Rp4,622 triliun, ditambah pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp115,5 miliar. Dari total belanja tersebut, Rp3,67 triliun dialokasikan untuk belanja operasi, Rp1,04 triliun untuk belanja modal, dan Rp23 miliar untuk belanja tak terduga.
“Dengan rancangan ini, kami optimistis dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan daya saing kota menuju Batam sebagai kota modern,” pungkas Amsakar.
Redaksi@www.rasio.co//
