RASIO.CO, Jakarta – Pemerintah Kota Batam menargetkan efisiensi belanja daerah hingga Rp18,1 miliar melalui penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 24 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada penghematan penggunaan listrik, air, bahan bakar minyak (BBM), serta pembatasan perjalanan dinas. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi efisiensi anggaran dan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/4), yang dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kebijakan WFH harus diikuti dengan efisiensi belanja kantor, seperti penghematan listrik dan air yang akan dilaporkan secara berkala ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, penghematan juga dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika global.
“Efisiensi ini merupakan respons terhadap kondisi global saat ini, bukan karena ketidakmampuan anggaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, menyebutkan total efisiensi anggaran yang dibahas mencapai Rp18.155.350.882.
Rinciannya, efisiensi berdasarkan surat edaran wali kota sebesar Rp10,81 miliar dan efisiensi dari penerapan budaya kerja sebesar Rp7,34 miliar. Penghematan tersebut berasal dari sejumlah komponen belanja, antara lain listrik, air, telepon, BBM, serta perjalanan dinas.
Selain itu, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp988,16 miliar atau 23,61 persen, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp775,06 miliar atau 18,02 persen.
Pemerintah Kota Batam juga meminta seluruh OPD untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai secara rinci hingga akhir tahun serta menyesuaikan rencana anggaran kas dengan kebutuhan riil.
YD
