Sidang DPR, Isu Utang Kereta Cepat dan Evaluasi MBG Jadi Sorotan

0
284

RASIO.CO, Jakarta – DPR RI akan membahas sejumlah isu strategis pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, termasuk penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan hal tersebut dalam pidato pembukaan rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11). Ia menegaskan bahwa pembahasan isu-isu aktual akan dilakukan melalui alat kelengkapan dewan, baik di tingkat komisi maupun badan terkait.

“DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan melakukan pembahasan bersama pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat. Di antaranya penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, penanganan kasus pencemaran radioaktif cesium-137 di kawasan industri Cikande,” ujar Puan, dikutip dari detiknews.

Ia menambahkan, sejumlah isu lain yang akan menjadi fokus pembahasan meliputi penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak hasil kawin campur, penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan agama, serta percepatan akses internet ke pelosok desa.

Selain itu, DPR juga akan menyoroti pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM dan SPBU swasta, pengaturan konten digital di platform online, serta percepatan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

“Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi, program magang nasional, program tiga juta rumah, hingga rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza juga menjadi agenda pembahasan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Puan menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan penempatan dana negara pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan.

“Termasuk penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina yang juga menjadi perhatian penting DPR,” tegas Puan.

Ia menutup dengan menekankan bahwa pemerintah harus berkomitmen menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja DPR sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances terhadap kebijakan pemerintah.

***







TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini