Awasi Penegakan Hukum Kasus Pungli BUMD Tanjungpinang!

RASIO.CO, Batam-Penanganan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungutan Liar (Pungli) di PT. Tanjungpinang Makmur Bersama oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri dengan 2 (dua) tersangka Slamet dan Drs. Asep Nana Suryana disoroti keras kalangan aktifis di Batam. Salah satunya Tain Komari, Ketua LSM Kodat 86 yang menilai kasus tersebut penting untuk diawasi efektif penanganannya agar membentuk preseden positif penegakan hukum di Kepri.

“Kami (masyarakat) akan awasi terus kasus ini, sebab cukup berpeluang untuk di “peti-es” kan, tapi kita optmisis Polri proffesional menangani kasus besar ini,” kata Tain kepada RASIO MEDIA, Sabtu (25/3).

Dia pun enggan berandai-andai menyikapi lesunya pemberitaan di berbagai media terkait kasus OTT ini, namun sikap aktif pers dan polri menjadi harapan masyarakat untuk menyaksikan bagaimana suatu kasus hukum yang telah cukup efektif dapat dibuktikan di tahap penyelidikan dapat berlanjut hingga pelaku dapat dijerat hukuman sesuai ketentuan peraturan perudndang-undangan yang berlaku.

Penegasan ini baginya perlu disampaikan, apalagi saat ini Polri memiliki kewajiban untuk membuktikan kepada masyarakat terkait kinerja penegakan hukum menjerat pelaku korupsi yang selama ini justru aktif ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja.

“Saya kira ini tanggung-jawab Kapolda Kepri kepada masyarakat untuk membuktikan bahwa penegakan hukum tak dapat di intervensi, sekalipun oleh Presiden RI,”katanya menegaskan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Sam Budigusdian dalam konferensi pers, Senin  (20/2) bulan lalu mengatakan, bahwa tersangka Slamet Bin Pawiro Danu(46) Pengawai BUMD Tanjungpinang merupakan koordinator Pasar Bintan Centre diduga telah melakukan praktek pungli dari tahun 2014.

“Tersangka melakukan praktek pungli sudah dari tahun 2014 terhadap penyewa kios,” Kata Kapolda.

Dijelaskannya, Pada hari senin tanggal 13 Februari 2017, Tim Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri menerima informasi berupa Komplain dan keluhan warga masyarakat kecil yang berjualan dan menyewa kios atau lapak di pasar Bintan Center KM. IX Tanjungpinang tentang mahalnya biaya sewa.

Serta banyaknya pungutan terhadap para pedagang di pasar tersebut, yang diduga dilakukan oleh pegawai BUMD Kota Tanjungpinang, dimana praktek ini telah berlangsung dari tahun 2014, namun para pedagang tidak ada yang berani melapor karena takut akan diusir dari kios tempat mereka berdagang,” jelasnya.

Kapolda mengatakan, Tim melakukan pendalaman serta penyelidikan atas informasi yang didapat tersebut. Tim melakukan Survailence dan Undercover, berdasarkan informasi dari pedagang di pasar tersebut didapatkan Fakta bahwa yang menjadi Koordinator pasar Bintan Centre adalah dengan Slamet yang merupakan karyawan BUMD Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya Tim Tipikor Polda Kepri melihat saudara Slamet sedang menerima uang dari seseorang dimana uang tersebut diduga sebagai uang Pungli terkait penyewaan Kios di pasar tersebut, selanjutnya saudara S berikut Barang Bukti diamankan petugas. Atas dasar penangkapan tersebut selanjutnya tim melakukan pengembangan kasus dengan melakukan pengeledahan di kantor PT. TanjungpinangMakmur Bersama.

“Lebih kurang 9 barang bukti diamankan dari tersangka dan menyita 7 dokument penting BUMD,” kata Dia.

Barang Bukti

Barang Bukti tersebut, Imbuh Kapolda, disita dari TKP, Uang Tunai sejumlah Rp.8 juta, 1 lembar fotocopy, 2 lembar foto warna ukuran 3X4, 1 lembar materai Rp.6000, 2 (Handphone merk Nokia dan Samsung warna hitam silver,1 lembar kwintansi tanggal 17 Februari 2017 ditandatangani oleh S dengan nominal Rp. 8.000.000, 1 lembar tanda terima BUMD Kota Tanjungpinang Nomor :7459, tanggal 5 Desember 2016, 1 lembar Kwitansi tanggal 29 Agustus 2016 dengan nominal Rp. 40.000.000,-.

Sedangkan dokumen yang disita Perda Kota Tanjungpinang tentangf pembentukan BUMD, Fc Akta pendirian BUMD Kota Tanjungpinang dan perubahannya, Surat perjanjian Sewa menyewa Kios pasar Bintan Centre Kota Tanjungpinang, SK Direksi BUMD Kota Tanjungpinang, Tanda terima setoran dana BUMD Kota Tanjungpinang,Uang tunai Rp. 26.058.000,- dan uang tunai Rp. 7.900,-

“Informasi uang tersebut adalah uang Kas Besar, namun untuk kejelasannya perlu diverifikasi oleh Dirut BUMD,” tegasnya.

Kapolda menambahkan, Pasal yang disangkakan adalah pasal 12 huruf e dan atau pasal 11 Undang-undang RI no. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang RI no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman (pasal 12 huruf e) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah). (Pasal 11) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

ALLE KATA @www.rasio.co            |            ARSIP