RASIO.CO, Banda Aceh – Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh menegaskan komitmennya mendukung terwujudnya Aceh sebagai pusat perdagangan global dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Akademik Master Plan Pengembangan Ekonomi bertema “Aceh Sebagai Lokomotif Ekonomi Indonesia Wilayah Barat” yang diselenggarakan Bappeda Banda Aceh.
Mewakili Kanwil Bea Cukai Aceh, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Asral Efendi memaparkan peluang besar Aceh sebagai transhipment hub dan gateway ekspor-impor Indonesia bagian barat.
Menurutnya, posisi strategis Aceh di ujung barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka—jalur pelayaran tersibuk di dunia—memberi potensi besar untuk menjadi simpul penting perdagangan internasional yang terhubung dengan pasar ASEAN, India, dan Timur Tengah.
Asral menyoroti beragam fasilitas dan insentif kepabeanan, di antaranya Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas tersebut menawarkan pembebasan atau penangguhan bea masuk, pembebasan PDRI, dan insentif pajak untuk mendorong investasi dan pengembangan industri.
Bea Cukai Aceh juga memaparkan capaian ekspor daerah, termasuk ekspor kembali CPO melalui Pusat Logistik Berikat (PLB) Agro Murni di Lhokseumawe, serta keberhasilan lima UMKM binaan menembus pasar internasional ke China, Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Rusia.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas data ekspor sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Optimalisasi infrastruktur pelabuhan, termasuk rencana pembukaan jalur laut Lhokseumawe–Penang, juga dinilai dapat mendorong perdagangan lintas negara. Dalam kesempatan itu, Asral turut memaparkan skema fasilitas carnet.
FGD ini dihadiri perwakilan Bank Indonesia, BPKS, Dinas Perhubungan Aceh, akademisi, dan tokoh masyarakat. Seluruh peserta membahas strategi menjadikan Aceh sebagai lokomotif ekonomi Indonesia wilayah barat.
***
