Senin, November 23, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1348

MoU Pendirian Perguruan Tinggi Asing di Bintan, Kemenristek Dikti Tak Dilibatkan

0

RASIO.CO, Kepri  – Memorandum Of Understanding (MoU) pendirian Cabang perguruan tinggi asing, School Of Ekonomic Peking University (SEPKU) Beijing, dengan PT Bukti Kemunting, Indonesia Sreet City (ISC) di kawasan Wacopek Bintan Timur, Kabupaten Bintan, diduga melabrak Undang-undang No.12 Tahun 2002 dan Permendikti No. 51 tahun 2018 tentang pendirian perguruan tinggi.

Surat Klarifikasi Kemenristek LLDIKTI Wilayah X kepada Plt. Gubernur Kepri

Pihak ISC diduga sama sekali tidak melibatkan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti), dalam hal ini melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X, yang berkedududan di Padang, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut. Padahal regulasi ini, wajib dipatuhi setiap investor asing yang akan mendirikan perguruan tinggi di Indonesia.

Ketidaktahuan Kemenristek Layanan Lemabaga Pendidikan Tinggi wilayah X ini, tertuang dalam surat berkop Kemenristek LLDIKTI Wilayah X dengan cap basah yang ditujukan kepada Plt Gubernur Kepri dan beredar di kalangan wartawan. Surat tertanggal 29 November 2019 itu ditandatangani langsung oleh Prof. DR. Herri, SE, MBA selaku Kepala.

Dalam surat tersebut Prof Herri mengatakan bahwa LLDIKTI Wilayah X justru mengetahui rencana pendirian perguruan tinggi ini dari media masa. ”Berdasarkan data di LLDIKTI WIlayah X kami belum pernah menerbitkan rekomendasi pendirian Universitas Peking di Bintan Kepulauan Riau,” begitu bunyi point ketiga surat kalrifikasi tersebut.

Sementara itu mengutip pernyataan Kemenristekdikti, Muhammad Nasir, ketika menjadi salah satu narasumber Rapat Koordinasi Kopertis Se-Indonesia, di Yogyakarta, baru-baru ini dijelaskan bahwa berdasarkan UU No.12 Tahun 2002 penyelengaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kemenristek Dikti.

Dalam Undang-undang 12/2012 ini juga dijelaskan Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.

Mengenai program Studi (Prodi) juga harus ditentukan oleh Kemenristek Dikti, bukan ditentukan sendiri oleh perguruan tinggi asing dimaksud. Termasuk wilayah lokasi pembangunan kampusnya, harus melalui survei dari Tim Kemenristek Dikti.

“Tahun ini rencana ada 5-10 PT asing yang akan diberikan izin. Mereka kami dorong agar mau berkolaborasi dengan PTS yang ada untuk menjalankan sistem pembelajarannya. Tapi jika ingin bangun gedung, ya nanti kami yang tentukan lokasinya,” kata Nasir.

Ketentuan lain yang juga wajib dipatuhi adalah perguruan tinggi asing tersebut harus berprinsip nirlaba, bukan kepentingan bisnis. Selanjutnya, perguruan tinggi tersebut harus bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta yang ada di wilayanhya atas izin Pemerintah dan mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.

”Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi Indonesia yang ada di daerah mana ia beroperasi. Sementara untuk program studi prioritas adalah sains, teknologi, keinsinyuran, matematika dan engginer,” ujar Menristek M Nasir.

Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi lembaga negara lain yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

Nasir juga meyakinkan, Kemenristekdikti telah merancang regulasi yang baik agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama PTS dan PTN. Sebab, lanjut Nasir, prodi yang akan diperbolehkan di Indonesia pun hanya bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM).

“Tidak akan mematikan. Perguruan tinggi di kita kan banyaknya buka prodi sosial atau humaniora, dan sedikit sekali yang membuka prodi teknik dan sains. Jadi ini beda segmentasinya,” tegas Nasir.

CEO ISC, Sunny Sukardi

Prodi di Peking

Berbeda dengan rencana pendirian Cabang School Of Ekonomics, Peking University (SEPKU) Beijing di Wacopek Bintan Timur.

Sebagaimana dijelaskan oleh Owner PT Bukit Kemunting, Indonesia Street City (ISC) Sunny Sukardi, bahwa pihaknya sudah lebih dulu menjalin kerja sama dan telah membuat perjanjian memorandum of understanding (MoU) untuk membangun Cabang di Batu Licin, Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri.

Juga termasuk soal lokasi Kampus, Sukardi menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 30 sampai 50 hektare yang sebagaian adalah bekas lokasi tambang bauksit. Termasuk Nantinya, area bisnis Logistik Jual barang bertaraf internasional. Sejauh ini belum diketahui apakah izin pemanfaatan lahan tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

”Kita mau buat kawasan untuk jual barang seluruh Asia di lingkungan area yang sama,” ucap Sukardi usai acara sosialisasi tentang pendidikan School Of Ekonomics, Peking University (SEPKU) di Bintan Timur, Jumat (22/11) lalu.

Sebagaimana dijelaskan Sunny Sukardi, Perusahaan ISC ini adalah pengelola kawasan wisata Sun Resort, Batulicin, Bintan Timur. Perusahaan ini sudah berinvestasi sejak tahun 2010 lalu.

Disampaikan juga selain pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, kawasan Batu Licin juga akan dibangun hotel dan resor untuk sektor pariwisata, termasuk pusat permukiman (properti). Bahkan, dibangun rumah sakit swasta dengan standar pelayanan internasional. Pengembangan kawasan itu, memerlukan 20 ribu tenaga kerja.

Edi Jafar selaku CEO ISC pengelola Sun Resort, juga mengatakan menjelang akhir tahun ini, tim akademisi dari Beijing University Tiongkok akan melakukan survei di Batulicin, untuk pendirian universitas itu. Prodi yang akan dikembangkan adalah
bidang pariwisata dan sains teknologi. (dm)

Mengguritanya Judi Online Togel Hingga Diungkap Polisi

0

RASIO.CO, Batam – Mengguritanya judi jenis Togel atau lebih dikenal Sie Jie di Batam bak menggurita bahkan sudah puluhan kali ditangkap jajaran kepolisian Polda Kepri dan masuk kepersidangan PN Batam, namun para bandar tak pernah kehilangan akal tuk kembali beroperasi secara ilegal.

Para bandar bahkan selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan memanfaatkan fitur androit untuk memudahkan pelanggan mengadu nasib di togel dalam aplikasi online yang diciptakan para bandar lokal maupun luar karena batam bertetangga dengan negara jiran.

Tidak sulitlah bagi calon pemasang untuk bermain togel, pasalnya aplikasi sudah cukup tersedia komplit melalui internet dan cukup dengan mendownload atau mendaftar secara online dengan setor deposit mengunakan rekening, maka anda tinggal siap memasukkan angka tebakkan.

Jika beruntung, maka rekening si pemasang akan bergetar sesuai angka yang dipasang, baik diduga togel Sidney, Singapure, Samara, nagjing4d, pantai gading maupung hongkong sesuai keingginan dan kabarnyapun para bandar lokal menyediakan server tuk di Batam.

“Sie Jie maupun togel sudah menggurita di batam , bahkan jenis judi ini merusak dan menguntungksn bandar, dengan adanya pengungkapan kepolisian, kita berharap sampai ke akar-akarnya jaringannya termasuk bandar luarnya, apalagi jaringan ini tersistem,”ujar salah seorang sumber rasio.co. yang enggan di publis. Minggu(01/12).

Sementara itu, Ditreskrimum Polda Kepri berhasil amankan Sembilan orang tersangka tindak pidana perjudian berjenis Siejie Singapura dan Siejie Hongkong. jumat(29/11).

Kesembilan tersangka tersebut berinisial I S yang berperan sebagai Bandar, Inisial E S berperan sebagai pengendali Server, Inisial G P berperan sebagai pengumpul, Inisial T P berperan sebagai Perekrut.

Inisial T M sebagai Perekap atau penulis, Inisial I H sebagai perekap atau penulis, Inisial R S sebagai perekap atau penulis, Inisial U I S sebagai Pembeli, dan Inisial R S berperan sebagai pembeli.

“Pengungkapan tindak pidana perjudian berdasarkan Informasi dari masyarakat, pada enam TKP,” Kata Wadir Rekrimum Polda Kepri AKBP Arie Dharmanto di Polda Kepri beberapa hari lalu.

Kata dia, Pengungkapan berawal dari hasil pengungkapan di cucian mobil Gabe Mitra Mall Batuaji, kemudian dikembangkan ke TKP lainya, yaitu , Kedai kopi Manalu Sagulung, Simpang RKT pasir putih Sagulung, Warung kopi kavling seroja batuaji, Warung kopi kavling seroja batuaji, Warung kopi pak tampu kavling baru Batuaji, dan Ruli Genta satu batuaji.

Sedangkan Barang bukti yang berhasil diamankan adalah : Uang Tunai sejumlah Rp. 12.732.000,- Handphone berbagai merk sebanyak 12 unit, Buku tulis sebanyak 6 buah, Pulpen 4 buah dandan 1 unit Laptop.

Ia menambahlan, Dari hasil pengungkapan ini bukan berarti berhenti sampai disini namun akan terus dilakukan pengembangan lagi untuk mengungkap tempat-tempat perjudian Siejie yang ada di wilayah Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam.

“Dari kesembilan tersangka yang diamanakan ada beberapa nama yang pernah terjerat dengan kasus yang sama,” tutup Wadir Ditreskrimum Polda Kepri.

APRI@www.rasio.co //

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Erlina Terkait OJK

0

RASIO.CO, Batam – Ombudsman Kepri telah menindak lanjuti laporan mantan Direktur Bank Agra Dhana, Erlina terkait kasusnya diduga mangkrak ditangani Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Kepri.

Hal ini sesuai tindak lanjut laporan Erlina terdaftar dalam Nomor Register : 0140/LM/Xl/2019/BTM tanggal 18 November 2019 adanya dugaan maladministrasi penundaan berlarut oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau terkait belum adanya tindak lanjut penanganan perkara tindak pidana di sektor keuangan yang dilakukan oleh Direktur dan Komisaris BPR Agra Dhana.

Dan menurut Ombudsman laporan Erlina Syarat Formil dan Meteril Terpenuhi dan Saat ini laporan dimaksud telah masuk tahap pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksaan di Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau.

“Ya benar laporan Erlina sudah ditindak lanjuti, karena syarat formil dan materil telah terpenuhi untuk diterima sebagai laporan masuk,” Kata Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari,SE. M.H. Jumat(29/11).

Sementara itu, Manuel Tampubolon, selaku kuasa hukum Erlina mengungkapkan, di mana, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya pemeriksaan dari Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan nomor register : 0140/LM/Xl/2019/BTM tanggal 18 November 2019.

“Laporan kami terkait dugaan maladministrasi tentang tidak adanya tindak lanjut penanganan perkara dugaan tindak pidana di sektor keuangan yang diduga dilakukan direktur dan Komisaris BPR Agra Dhana, yang sebelumnya dilaporkan ke OJK Perwakilan Kepri, telah diproses Ombudsman,” kata Manuel.

Manuel mengatakan, laporan kliennya ke Ombudsman, diproses lantaran telah memenuhi syarat formil dan materil seperti tertuang dalam Peraturan Ombudsman RI nomor 26 tahun 2017, pasal 7 huruf (b) yang berbunyi, “Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan dalam hal laporan telah memenuhi syarat materil”.

“Dengan terpenuhinya syarat materil dan formil, maka secara otomatis tahap pemeriksaan laporan dimulai sebagaimana tercantum di pasal 8 ayat (3) Peraturan Ombudsman RI nomor 26 tahun 2017,” tegas Manuel.

Lanjut Manuel , hampir lebih kurang 16 bulan laporan Erlina tentang dugaan Tindak Pidana Perbankan yang diduga dilakukan Bank BPR Agra Dhana, namun hingga kini laporan tersebut tidak jelas tindak lanjutnya oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Parahnya, pernah menyurati pada tanggal 06 Agustus 2018 terkait tindak lanjut laporan tersebut terhadap kepada Kepala Kantor Jasa Keuangan(OJK) Provoinsi Kepri, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.”ungkapnya.

Manuel kembali menjelaskan, peristiwa bermula korban , dimana Kurun Waktu dari tanggal 28 Juli 2015 hingga tanggal 01 Oktober 2015, pelapor Erlina selaku Mantan Direktur Bank BPR Agra Dhana telah dipaksa oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi PT.BPR Agra Dhana untuk melakukan pembayaran ke Rekening BPR Agra Dhana yang nilainya mencapai Rp.929.853..879.

Dimana Erlina hingga saat ini telah berupaya untuk meminta kepada Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana mengenai “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” dalam laporan keuangan BPR Agra Dhana tahun 2015 yang telah diaudit OJK. dan dana tersebut telah disetorkan Erlina ke rekening BPR Agra Dhana.

Dirinya bersama Erlina sekira tanggal 26 januari 2018 bertempat di ruang rapat lantai 3 Kantor OJK Propinsi Kepulauan Riau. Atas undangan OJK terjadi pertemuan dimana sesuai risalah rapat Nomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN.

Dalam pertemuan di Kantor OJK Kepulauan Riau tersebut di atas, terungkap bahwa Jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam laporan Keuangan tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang “Pencatatan Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja”

Uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi BPR Agra Dhana kepada Pelapor Erlina dan telah disetorkan ke Rekening PT BPR Agra Dhana.

Bahwa karena pihak jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tidak dapat menjelaskan dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 yang telah dilaporkan dan diaudit oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK), tentang ”PENCATATAN Perincian Untuk Pembayaran Apa Saja” uang sebesar Rp.929.853..879,yang telah diminta oleh Jajaran Komisaris beserta Direksi kepada Pelapor dan telah disetorkan oleh Pelapor ke Rekening BPR Agra Dhana, maka perbuatan/tindakan jajaran Komisaris beserta Direksi PT BPR Agra Dhana tersebut telah mengarah kepada :

Dugaan Tindak Pidana melanggar Pasal 49 ayat(1) huruf a,b UU RI no 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Sedangkan alat bukti laporan yang diserahkan Erlina sebagai pelapor terhadap OJK,

A. Bukti-Bukti Penyetoran Uang Yang Telah Dilakukan Oleh Erlina Ke Rekening PT BPR AGRA DHANA Dalam Kurun Waktu Tanggal 28 Juli 2015 hingga Tanggal 01 Oktober 2015 Sebesar Total Rp.929.853..879,(Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),

B. RlSALAH RAPAT Nomor : RR-ZS/K0.0502/2018 OTORITAS JASA KEUANGAN Pada Hari Jumat Tanggal 26 Januari 2018, Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Propinsi Kepulauan Riau.

APRI@www.rasio.co

Melawan, Polisi Tembak Terduga Pelaku Perampokan Indomaret di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Jajaran Team Jatanras Ditkrimum Polda Kepri bertindak tegas terhadap dua terduga pelaku perampokan Mini Market Indomaret dan Alfamart di sekupang, Batam karena melakukan perlawanan saat akan di tangkap.

Kedua pelaku orang tersangka berinisial A H dan Inisial Y N dan slalah satunya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melakukan perlawanan.

“Dari kedua tersangka salah satu tersangka berinisial Y N terpaksa dilumpuhkan dibagian kakinya karena didalam proses penangkapan ada tindakan perlawanan sehingga pihak berwajib memberikan tindakan tegas dan terukur jelas Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Kepri AKBP Priyo Prayitno. Jumat(211).

Sementara itu, Kasus Curat tersebut berhasil terungkap dengan didasari dari dua Laporan Polisi dan informasi dari masyarakat setempat, dengan tertangkapnya dua tersangka tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada TKP dan pelaku lain terkait pencurian dengan pemberatan ini, hingga sampai saat Tim Jatanras terus melakukan upaya pendalaman jelas Wadir Reskrimum Polda Kepri.

Tersangka telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap toko Alfamart dan toko Indomaret, kasus ini berawal ditoko Indomaret yang berada di kecamatan Sekupang yang dibongkar oleh pelaku, dan diketahui setelah keesokan paginya disaat karyawan toko yang ingin membuka toko nya.

Dari kejadian tersebut dilakukan pengembangan dan pencarian terhadap pelaku dan berhasil mengamankan Inisial A H, dengan tertangkapnya A H l.

kemudian berkembang hingga tertangkapnya Inisial Y N. Tempat Kejadian Perkara adalah Alfamart Kartini dijalan Kartini II kelurahan Sungai Harpan kecamatan Sekupang Kota Batam dan Indomaret Tiban Indah I kelurahan Patam Lestari kecamatan Sekupang Kota Batam.

Barang bukti untuk menjalankan aksinya dan berhasil diamankan adalah tas yang berisikan peralatan obeng, kunci-kunci, tang, Linggis, pisau kecil, dan sarung tangan.

Dan barang bukti hasil dari kejahatan tersangka yaitu Handphone, Kipas Angin, Rice Cooker, TV lcd, Wireless Rounter, Kompor Listrik, Charger Handphone, Handsfree, Baterai, dan beberapa bungkus rokok. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dan pasal 363 KUHP.  tutup Wadir Reskrimum Polda Kepri.

APRI@www.rasio.co //

Ciri Khas Kuliner Salai Tamban Dabo Kepri

0

RASIO.CO, Lingga – Ada aneka kerupuk berbahan dasar ikan, sotong hingga udang. Ada dodol khas Dabo, kue lampam sampai salai tamban. Tinggal pilih saja, penganan asal Lingga yang mana yang akan dijadikan buah tangan. Semuanya nikmat dan berbahan dasar pilihan.

Yang cukup terkenal adalah kerupuk rota rasa udang. Bahkan rasanya lebih nikmat dari kerupuk rota kemasan pabrikan. Diproduksi di Kampung Suak Tangun, Kecamatan Singkep Barat, kerupuk ini banyak dijual di toko-toko kelontong di Pasar Dabo.

Satu kemasan dijual dengan harga Rp 13 ribu. “Kalau beli di tempatnya langsung bise murah lagi, Rp 10 ribu per bungkus. Tapi agak jaoh lah dari sini,” sebut Janah, Warga Dabo, Rabu (27/11). Dodol khas Dabo juga tak kalah enak.

Dibungkus dengan kertas minyak warna-warni, lalu dikemas dengan kotak plastik sederhana. Meskipun demikian, rasanya nikmat. “Enak loh rasanya. Tak terlalu manis,” ujar Andryas, Warga Tanjungpinang yang mengaku tak terlalu suka dodol, namun cocok dengan rasa dodol khas Dabo ini. Kamis (28/11).

Buah tangan asal Dabo yang tak boleh dilewatkan, adalah salai tamban. Ikan tamban yang digunakan masih segar, yang tercium dari aromanya. Pagi-pagi sekali sudah tersedia. Jadi bagi yang ingin berangkat dengan fery ke Tanjungpinang atau Batam, bisa membawa salai tamban yang masih hangat.

“Ini tahan lama kak, kalau disimpan di kulkas,” terang Janah. Tamban salai ini dapat diolah seperti tamban segar pada umumnya. “Kalau kami sukak dimasak asam kak,” tambah Janah. Bisa juga digoreng kering, lalu disambal dengan cabai hijau. Atau dapat pula disambal dengan cabai kering.

Tamban salai ini juga tak membuat kantong bolong. Namun harganya tak dapat dipastikan, tergantung musim. Jika sedang musim seperti saat ini, lebih dari 50 ekor tamban salai bisa diperoleh dengan harga Rp 30 ribu saja.

Sayangnya potensi ini belum digarap dengan serius. Tamban salai masih dikemas secara tradisional. Dibungkus dengan kertas Koran untuk menyerap uap dari tamban yang masih hangat, lalu dibungkus kembali dengan kantung plastik.

Selain itu, ikan bilis dan sotong kering dari Dabo juga terkenal lezat. “Disini paling terkenal bilis sama nos die kak. No situ ikan sotong kering. Kemaren kami pergi ke ekspedisi, ada nyonya tu kirim bekarung-karung ke Bali,” ungkap Janah.

Jika sedang musim durian, juga tersedia lempuk. Sayangnya kali ini sedang tidak musim durian. Kemungkinan lempuk baru tersedia pada April mendatang.

sumber: dari kepriprov.go.id

Teriakan “Maling-maling” Mengantarkan Sepriandi Duduk Dibangku Pesakitan

0

RASIO.CO, Batam – Beralasan tidak memilki pekerjaan tetap alias pengangguran, sehingga berusaha melakukan dugaan tindak kejahatan pencurian di daerah pasir putih batamcentre.

Namun, apes dicurigai warga serta diterikai warga “maling-maling” terdakwa Sepriandi Bin Wahit duduk dibangku pesakitan PN Batam.Kamis(28/11).

Dipersidangan dalam agenda keterangan saksi, terdakwa diduga sudah merencanakan melakukan pencurian dengan memantau setiap lokasi yang akan dijadikan target terutama ditempat kost-kosan diruko oriental pasir putih Blok P 03.

“Kami berampat sedang tidur dan ruko dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci, namun ketika dirinya terbangun melihat terdakwa menggengam 4 hanphone dan berusaha saya hadang,”

“Saat di hadang terdakwa mengeluarkan pisau dan berusaha kabur dan kami teriakan maling,” ujar saksi Ali di PN Batam.

Katanya, terdakwa sempat mealkukan perlawanan dan mengeluarkan pisau sambil menghunuskan pisaunya tetapi dirinya berhasil mengelakkan pisau tersebut dan terdakwa berusaha kabur menuju motornya BP 5764 MD jenis Mio.

“Terdakwa akhirnya berhasil kami amankan dan diserahkan ke polsek bengkong,”ujarnya.

Sementara itu, dalam dakwaan JPU Karyo So Immauel Gort, terdakwa Sepriandi Bin Wahit di dakwa Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke -1 jo pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan atau Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1951.

FA@www.rasio.co //

Pertamina Terapkan Fuel Card Agar Biosolar Subsidi Tepat Sasaran

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Guna memastikan penyaluran Biosolar bersubsidi tepat sasaran, Pertamina bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung Pinang dan BRI meluncurkan kartu Fuel Card di Kota Tanjung Pinang pada Selasa (26/11) di SPBU 14291717, Batu 10.

Kartu kendali pembelian Biosolar subsidi ini, kini dapat digunakan di seluruh SPBU Tanjung Pinang.

Unit Manager Comm, Rel, & CSR Marketing Operation Region (MOR) I mengungkapkan Fuel Card berfungsi agar Biosolar dinikmati oleh pengguna yang berhak.

“Kartu Fuel Card diperuntukan bagi kendaraan roda empat dan roda enam yang sesuai dengan kriteria pengguna dalam Perpres no. 191 tahun 2014. Dengan kartu ini, misalnya, kendaraan roda sepuluh Hanya sebagian yang bisa pakai Biosolar subsidi,” tutur Roby.

Manfaat lain dari Fuel Card adalah meminimalisir penyalahgunaan. Dengan menetapkan konsumsi Biosolar subsidi maksimal 30 liter per hari.

“Meski pemegang kartu membeli di SPBU lain, tetap terakumulasi 30 liter per hari untuk pembelian Biosolar bersubsidi. Tidak bisa melebihi. Sehingga diharapkan dapat mengurangi aksi penimbunan Biosolar subsidi,” tutur Roby.

Dalam peluncuran Fuel Card, Wakil Walikota Tanjung Pinang, Rahma, menyatakan dukungan pemkot atas penggunaan Fuel Card.

“Kami bersyukur atas penerapan kartu Fuel Card. Ini membantu Pemkot dalam pengawasan Biosolar bersubsidi. Juga membuat masyatakat tenang karena terjamin untuk mendapatkan Biosolar,” kata Rahma.

Sales Branch Manager I Kepri, Fajar Wasis Satrio Utomo menyampaikan perkembangan pengguna Fuel Card. “Sejak diluncurkan, pengguna kartu Fuel Card mencapai 600 kendaraan untuk Kota Tanjung Pinang.

Awalnya dua SPBU yang melayani Fuel Card, sekarang seluruh SPBU di Tanjung Pinang sebanyak tujuh buah sudah menerima Fuel Card,” tutur Satrio.

Pertamina,

lanjut Fajar Wasis Satrio Utomo, masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Fuel Card. Cukup membawa dokumen asli KTP, STNK, bukti bayar pajak terakhir, serta foto yang menampilkan nomor dan fisik kendaraan ke lokasi registrasi.

Yaitu di Kantor Dishub Sungai Carang.

Pertamina dan Pemkot Tanjung Pinang akan terus mendorong perluasan penerapan penerapan Fuel Card. Mulai 3 Desember 2019, mekanisme pendaftaran Fuel Card dilakukan secara daring melalui situs fuelcard.retaidiv.com. Registrasi juga akan dibuka di Kabupaten Bintan.

***

DPR Kantongi 10 Calon Hakim Usulan KY

0

RASIO.CO, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah mengantongi 10 nama Calon Hakim (Cakim) yang terdiri dari 6 Cakim Agung dan 4 Cakim Adhoc usulan Komisi Yudisial (KY).

Berdasar laporan yang disampaikan Ketua KY Jaja Ahmad Jayus itu, Puan mengaku akan segera meminta Komisi III DPR RI memproses nama-nama Cakim tersebut paling lambat 30 hari setelah pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan KY ini.

Puan menyebutkan, total ada 188 nama yang mendaftar Cakim Agung dan Cakim Ad Hoc, namun telah dikerucutkan menjadi 10 nama yang akan menjalani fit and proper test di DPR RI.

Hal itu terungkap dalam rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan KY di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11). Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin beserta Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.

“Proses akan dilakukan Komisi III DPR dan Insha Allah penetapannya itu akan kita lakukan setelah semua proses dilalui seperti fit and proper dan lain sebagainya dan harus secepatnya mengikuti aturan. Dari 75 calon Hakim Agung ini akhirnya sudah kami terima 6 calon dan dari 50 nama calon Hakim Ad Hoc Tipikor telah dikerucutkan sebanyak 2 nama. Serta 63 pendaftar Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial telah diambil dua,” tutur Puan.

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan bahwa tenggat waktu yang dimiliki DPR RI untuk menyelesaikan seluruh proses seleksi sesuai aturan yang berlaku atau selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2020.

Sehingga ia mendorong Ketua Komisi III DPR RI untuk segera merancang strategi agar seleksi tersebut selesai tepat waktu. Sebab menurutnya kebutuhan negara atas Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc ini sangat krusial.

Sementara itu Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyampaikan bahwa proses seleksi Cakim Agung dan Cakim Ad Hoc ini diamanatkan oleh Mahkamah Agung karena banyaknya kekosongan jabatan yang terjadi.

Ia mengaku bahwa KY telah berusaha optimal dalam mencari nama-nama terpilih ini. Selanjutnya ia berharap agar DPR dapat meneruskan tongkat estafet dalam menentukan orang-orang terbaik ini.

“Oleh karena kita telah menyerahkan nama kepada DPR, maka selanjutnya kewenangan ada di DPR untuk menentukan nama-nama final ini. Kami berharap bahwa apa yang telah dilakukan Komisi Yudisial itu DPR dapat menyelidiki semuanya, sehingga kekosongan Hakim Agung dalam rangka menyelesaikan tuntutan perkara di Mahkamah Agung bisa dilewati dengan baik,” jelas Jaja.

Enam nama Cakim Agung itu yakni Soesilo, Dwi Sugiarto, Rahmi Mulyati, Busra, Sugeng Sutrisno, dan Sartono. Kemudian dua Cakim Ad Hoc Tipikor yakni Agus Yunianto dan Ansori. Dan dua Cakim Ad Hoc Hubungan Industrial yakni Willy Farianto dan Sugianto.

sumber: dpr.go.id

Karimun Raih Penghargaan Standar Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2019

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. SI. mengikuti Seminar Penanganan Pengaduan Masyarakat Dengan Metode Progresif dan Partisipatif ( PROPATIF ).

Dan Menerima Penganugrahan Predikat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Ombudsman RI Kepada Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Gedung Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta ( 27/11 ).

Seminar ini di laksanakan oleh Ombudsman RI selama 1 hari di Hotel JS Luwansa Jakarta dan di buka oleh Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Prof. Mahfud MD.

Seminar Propartif ini sebagai salah satu sumbangsih Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka perbaikan pelayanan publik di tanah air.

Semua pemangku kepentingan baik masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik, intansi penyelenggara pelayanan maupun Ombudsman sebagai jembatan perbaikan pelayanan publik, diharapkan memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sehingga dapat mengedepankan dan mengutamakan pendekatan informal dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik dari pada pendekatan formal yang birokratis.

Diharapkan dengan metode Propartif dengan keunggulannya melalui pendekatan informal hasilnya dapat diterima secara baik oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat sehingga lebih cepat dirasakan dan bermanfaat bagi semua pihak lebih efisien, terfokus dan tepat sasaran.

Terkait dengan kegiatan Penyerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 meliputi Kementerian, Pemerinlah Kabupaten/Kota antara lain terdiri dari 2 Kementerian, 12 Pemerintah Kota dan 71 Pemerintah Kabupaten.

Ombudsman Republik Indonesia selaku pengawas pelayanan publik kembali menyampaikan hasil pengamatan terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Hasil pengamatan yang dikemas melalui Penelitian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik bertujuan mendorong penyelenggara negara mematuhi amanat ketentuan mengenai pelayanan publik.

Kami mendorong para penyelenggara pelayanan publik untuk senantiasa memperhatikan ketentuan mengenai standar pelayanan.

Dunia internasional telah membuktikan negara – negara yang memperhatikan pemenuhan infomasi dasar telah menjadikan mereka mampu memberikan pelayanan publik secara berkualitas dan menjadikan mereka memperoleh predikat sebagai negara – negara maju.

Oleh karena itu, melalui hasil penilaian Kepatuhan Tahun 2019, Ombudsman Republik Indonesia mendorong para Menteri terkait, Ibu/Bapak Kepala Daerah yang berkesempatan hadir dalam acara ini untuk terus menerus meningkatkan mutu standar pelayanan publik di instabsi yang Bapak/Ibu pimpin sehingga cita – cita mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak sekedar slogan belaka namun nyata dirasakan oleh rakyat Indonesia.

Predikat kepatuhan ini diberikan kepada Kemenyrian/ lembaga, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang memperoleh predikat zona hijau.

Predikat Kepatuhan Tinggi atau Zona Hijau dengan rentang nilai 80/100, Predikat Kepatuhan Sedang atau Zona Kuning diperoleh dari rentang nilai 51/80, dan Predikat Kepatuhan Rendah atau Zona Merah diperoleh dari rentang nilai 0/50.

Dalam sambutannya Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Prof. Mahfud MD mengatakan, Ombusdman di bentuk oleh Pemerintah Pusat dikarnakan adanya kepentingan negara di dalam mewujudkan indonesia maju,

Peran Ombudsman sebagai Institusi untuk membatu Pemerintah dalam pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Pubik,

Oleh karena itu Prof. Mahfud MD berharap kepada seluruh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menerima Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu Ombudsman di dalam mewujudkan program – program yang di buat Ombudsman.

“Jangan jadikan Ombudsman musuh kita” jadikanlah Ombudsman sebagai lembaga yang akan membantu kita untuk Indonesia lebih maju.

Penganugrahan diberikan langsung oleh Anggota Ombudsman, Dr. Ahmad Suaedi.(red/r/di).

Taat Hukum, PT Bandar Abadi Bayar Ganti Rugi Rp9 Milliar

0

RASIO.CO, Batam – Sebagai bentuk warga negara yag baik serta taat hukum Maslina Simanjuntak Direktur PT. Bandar Abadi telah melakukan pembayararan putusan gugatan terhadap PT. Usda Seroja Jaya melalui Kepaniteraan PN Batam. Selasa (26/11).

“Tadi siang sudah kami bayar menggunakan cek tunai senilai Rp9, 085 Miliar,”

“Selain itu kami ingin perusahaan berjalan dan job orderan kami cukup banyak tahun ini,” Kata Maslina didampingi Kuasa Hukumnya Zulkifli Nasution SH, MH, CLA dan Johni Rianto.

Lanjutnya, berdasarkan pembayaran yang telah kami lakukan, maka permasalahan antara penggugat PT. Usda Seroja Jaya dengan tergugat PT. Bandar Abadi baik bergerak maupun tidak bergerak telah di pulihkan.

“Dari sita jaminan yang diletakkan selama proses hukum berlangsung, sehingga tidak ada penggurangan atau pun pengalihan aset-aset PT. Bandar Abadi,” ujarnya.

Maslina Simanjuntak menambahkan, dengan usainya gugatan hampir berjalan 4 tahun, pihaknya lega karena akan fokus kembali dalam pengerjaan proyek kapal bernilai ratusan milyar.

“Perusahaan kami dengan dua proyek skala besar akan membutuhkan tenaga kerja lebih kurang 1.500 orang, inilah hikmahnya, ” tutupnya.

Diketahui, sekira tanggal 20 November 2019 Pengadilan Negeri Batam melakukan eksekusi berupa putusan Provisi Penggugat, dimana menarik Kapal TB. Tirta Samudra XXVII milik PT. Usda Seroja Jaya dari galangan PT. Bandar Abadi.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Eksekusi no. W4.U8/4926/HK/.02/XI/2019, Tanggal 18 November 2019. JO. Penetapan No. 97/Pen.Pdt.G/20]8/PN.Btm Jo Nomor : 33/Pdl.Eks/2018/.

PN.Btm Jo Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Btm Jo Nomor : I33 Pdt/2016./PT.Pbr Nomor : 1885 K/Pdt/2017.

Tanggal 18 September 2019 dan berita acara Eksekusi N0. 97/Pen.Pdt.G/2018/PN.Btm Jo Nomor : 33/Pdt.Eks/2018/PN.Btm Jo Nomor : 267/Pdt.G/2015/PN.Btm Jo Nomor : 133/Pdt/2016/PT.Pbr Nomor : I885 K/Pdt/2017 tanggal 20 November 20 l 9.