Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 142

Operasi Zebra Seligi, Polda Kepri Tindak Pelanggar di Tiga Titik Utama

0

RASIO.CO, Batam – Polda Kepulauan Riau melalui Satgas Operasi Zebra Seligi 2025 melaksanakan patroli dan penindakan hukum terhadap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas, Rabu (19/11) pukul 09.00 WIB. 

Kegiatan difokuskan pada tiga titik utama di Kota Batam, yakni Jl. Hang Tuah, Jl. Sudirman, dan Jl. Laksamana Bintan.

Operasi ini melibatkan sejumlah personel yang tergabung dalam Kasatgas Preemtif, Kasatgas Preventif, Kasatgas Gakkum, Kasatgas Banops, serta personel Satgas Operasi Zebra Seligi 2025. Mereka melakukan pemantauan arus lalu lintas sekaligus penegakan aturan secara langsung di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan 4 teguran tertulis kepada pengendara roda dua serta 1 tilang manualkepada pengendara roda empat yang melakukan pelanggaran.

Selain penindakan, petugas turut melakukan berbagai langkah preemtif dan preventif, seperti pengaturan lalu lintas, pemeriksaan kelengkapan surat dan kendaraan, serta penindakan terhadap pengendara yang melawan arus.

Kasatgas Gakkum Operasi Zebra Seligi 2025, Kompol Krisna Ramadhani Yowa Aradia, S.I.K., menegaskan bahwa tindakan yang diambil dilakukan secara profesional dan tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

“Kami mengutamakan pendekatan yang humanis namun tetap tegas terhadap setiap pelanggaran. Harapannya, masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap aturan lalu lintas demi keselamatan bersama,” ujarnya.

Polda Kepri menekankan bahwa Operasi Zebra Seligi 2025 bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan di wilayah Kepulauan Riau.

Redaksi@www.rasio.co//

Pemko Batam Siap Tunjukkan Inovasi Layanan Digital kepada Tim Penilai IGA 2025

0

RASIO.CO, Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan silaturahmi Tim Penilai Innovative Government Award (IGA) di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (19/11). 

Kehadiran tim penilai tersebut disambut baik sebagai bagian dari proses evaluasi inovasi yang tengah dikembangkan Pemerintah Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi dan berharap kunjungan tersebut dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemko Batam. Ia menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap kritik, saran, dan partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kami berharap kedatangan Tim Penilai dapat memberikan masukan yang konstruktif. Pemko Batam selalu terbuka terhadap kritik, saran, dan partisipasi publik untuk memperbaiki pelayanan,” ujar Amsakar.

Amsakar menekankan bahwa tujuan utama pemerintah bukanlah meraih penghargaan, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Bukan semata-mata mengejar penghargaan. Kami ingin bekerja dengan sepenuh hati untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Batam. Jika penghargaan diraih, itu harus melalui proses yang kredibel dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Menurutnya, Batam terus memperkuat penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Setiap inovasi, baik berupa aplikasi maupun layanan digital, harus benar-benar berfungsi dan digunakan oleh masyarakat.

“Ketika Tim Penilai melihat aplikasi yang kami buat, itu harus dipastikan memang berfungsi dan digunakan dengan baik,” ujarnya.

Amsakar juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyiapkan data dan laporan secara akurat dan sesuai kondisi nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

“Saya tidak ingin ada data yang dibuat hanya demi penilaian. Semua harus sesuai fakta dan realitas,” tutup Amsakar.

Redaksi@www.rasio.co//

Operasi Terpadu Musnahkan 51,75 Hektare Ladang Ganja, Bea Cukai Langsa Ambil Peran Penting

0

RASIO.CO, Aceh — Operasi pemberantasan narkotika berskala besar kembali dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. 

Tim gabungan yang terdiri atas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, TNI, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Forkopimda Gayo Lues, serta sejumlah instansi terkait memusnahkan ladang ganja seluas 51,75 hektare yang tersebar di 26 titik pada tiga kecamatan. 

Dari operasi tersebut, diperkirakan terdapat sekitar 1,9 juta batang ganja atau setara 388 ton ganja siap panen yang berhasil diamankan dan dimusnahkan.

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Dwi Harmawanto, hadir langsung bersama jajarannya dalam operasi tersebut. Kehadiran Bea Cukai menjadi bentuk dukungan terhadap pemberantasan narkotika, sekaligus menegaskan komitmen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga keamanan masyarakat.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, menjelaskan bahwa temuan ladang ganja tersebut merupakan hasil pengembangan dari penangkapan dua tersangka pengedar narkoba di Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan barang bukti 47 kilogram ganja siap edar.

“Dari pengembangan terhadap kedua tersangka, kami menemukan 26 titik ladang ganja dengan total luas 51,75 hektare,” ujarnya di lokasi pemusnahan di Gayo Lues.

Akses menuju ladang ganja tidak mudah. Tim gabungan harus menempuh perjalanan selama 1,5 jam menggunakan kendaraan, lalu melanjutkan dengan tiga jam berjalan kaki melewati hutan lebat dan medan perbukitan di Kecamatan Pining. Cuaca buruk sempat menyulitkan tim, namun operasi tetap dapat dilaksanakan dengan aman dan terkendali.

Seluruh tanaman ganja—mulai dari yang masih tumbuh, siap panen, hingga yang sudah dalam kondisi kering—langsung dimusnahkan di lokasi dengan cara dicabut dan dibakar. Ladang-ladang tersebut diduga telah beberapa kali dipanen sebelum akhirnya terungkap dalam operasi kali ini.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menyambut baik keberhasilan operasi tersebut dan menyebutnya sebagai langkah signifikan dalam menekan pertanian ganja di wilayah itu. Pemerintah daerah kini mendorong masyarakat beralih ke komoditas legal bernilai ekonomi, seperti kopi.

Pada tahun 2026, Gayo Lues dijadwalkan menerima bantuan pengembangan kebun kopi seluas 4.000 hektare dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program alih komoditas.

Sinergi aparat penegak hukum dalam operasi ini diharapkan mampu memutus mata rantai produksi dan distribusi narkotika di Aceh. Bea Cukai Langsa memastikan akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat terkait demi menjaga keamanan, ketertiban, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang legal dan berkelanjutan.

***

IGTKI Batam Gelar Outbound dalam Rangka Hari Guru Nasional

0

RASIO.CO, Batam — Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 organisasi, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Kota Batam menggelar kegiatan outbound bersama para kepala sekolah dan guru TK se-Kota Batam. Kegiatan ini berlangsung di kawasan wisata Ocarina, Batam Centre, pada Rabu (19/11).

Acara turut dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batam, Kurniadi, S.Pd., M.Pd., serta sejumlah pejabat pendidikan lainnya. Hadir pula Pengawas PAUD Kota Batam Kulsum, S.Pd.AUD., M.M., Lili Kustiarsih, S.Pd.AUD., Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Sekretaris PGRI Kota Batam Sularno, S.Pd., M.Si., Pengurus IGTKI–PGRI Provinsi Kepri Heny Wizana, Ketua IGTKI Kota Batam Susilawati, S.Pd., Koordinator PKG Kota Batam Irma Mardalena, S.Pd.AUD., serta seluruh anggota IGTKI se-Kota Batam.

Dalam sambutannya, Kurniadi menyampaikan apresiasi atas dedikasi para guru TK di Batam.

“Atas nama Dinas Pendidikan Kota Batam, saya mengucapkan selamat Hari Guru dan selamat HUT ke-80 IGTKI. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian para kepala sekolah dan guru TK se-Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga berterima kasih kepada IGTKI–PGRI serta panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan outbound sebagai sarana mempererat kebersamaan.

“Kegiatan ini bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi sarana penguatan sumber daya manusia agar pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua IGTKI Kota Batam, Susilawati, S.Pd., mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penutup tahun 2025 tersebut.

“Alhamdulillah, ini adalah kegiatan terakhir kami di tahun 2025. Outbound memang menjadi program kerja tahunan yang kami selenggarakan untuk mempererat silaturahmi antaranggota,” ujarnya.

Susilawati menjelaskan bahwa pendanaan kegiatan dibagi antara kas kecamatan dan kas kota, masing-masing 50 persen. Berkat dukungan Dinas Pendidikan Kota Batam, kegiatan tahun ini berhasil menghadirkan sekitar 700 peserta.

Selain kegiatan outbound, IGTKI juga terus berupaya memberikan perhatian kepada guru-guru TK, baik melalui insentif maupun kesempatan pengembangan diri seperti pelatihan dan sertifikasi.

“Kami berharap guru-guru TK mampu terus meningkatkan kapasitas sesuai tuntutan masyarakat,” tutupnya.

(R)

Satgas Tertibkan Tambang Ilegal di Bangka, Kerugian Negara Capai Rp12,9 Triliun

0

RASIO.CO, Bangka – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menindak tegas sejumlah tambang ilegal yang beroperasi di kawasan hutan Bangka dan Bangka Tengah.

Dikutip CNNIndonesia, Aktivitas penambangan tanpa izin tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp12,9 triliun akibat kerusakan lingkungan dan pemanfaatan ruang kawasan hutan tanpa prosedur.

Ketua Satgas PKH, Mayor Jenderal TNI Febriel Buyung Sikumbang, menyampaikan bahwa penertiban dilakukan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, tepatnya di Desa Lubuk Simpang dan Desa Lubuk Singkuk, Kecamatan Lubuk Besar.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan 21 unit excavator, 2 unit dozer, 1 genset, serta 10 unit alat hisap pasir yang diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal.

Selain wilayah tersebut, Satgas PKH juga menertibkan empat lokasi tambang ilegal lainnya di wilayah Bangka dengan total luas area sekitar 102,37 hektare. Dari penertiban di empat lokasi itu, aparat mengamankan 27 unit excavator dan 3 alat hisap pasir.

“Kami masih melakukan perhitungan rinci terkait total kerugian negara yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal di empat lokasi tambahan tersebut,” kata Febriel.

Ia menegaskan bahwa penertiban tambang ilegal ini merupakan upaya untuk menekan kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian kawasan hutan, dan memastikan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Satgas PKH akan terus melakukan patroli dan pemeriksaan untuk mencegah munculnya kembali aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan Bangka dan sekitarnya.

***

Imigrasi Bongkar Markas Polisi Gadungan di Lampung, 27 WNA Diamankan

0

RASIO.CO, Jakarta – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar keberadaan sindikat kejahatan siber yang mengoperasikan markas polisi gadungan di wilayah Lampung. Dalam pengungkapan kasus tersebut, sebanyak 27 warga negara asing (WNA) asal China diamankan dan kini terancam dideportasi dari Indonesia.

Direktur Intelijen Keimigrasian, Komisaris Besar Polisi Agus Waluyo, menjelaskan bahwa ke-27 WN China itu diserahterimakan dari Polres Bekasi kepada Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bekasi untuk proses lebih lanjut.

“Ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT (China). Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT di Jakarta, dan selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh kepolisian Tiongkok,” kata Agus dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip CNN Indonesia, Selasa (18/11).

Kepala Kantor Imigrasi Bekasi, Anggi Wicaksono, memaparkan bahwa para WN China itu awalnya ditangkap oleh Polres Bekasi di sebuah rumah mewah di Lampung. Rumah tersebut disulap menjadi markas polisi gadungan ala Tiongkok dengan berbagai atribut dan spanduk untuk mendukung skenario penipuan.

Modus operasi mereka adalah dengan menelepon warga negara China di negara asalnya, berpura-pura sebagai polisi, kemudian meminta sejumlah uang.

“Korban seluruhnya berada di China. Mereka menelpon warga negara China, seolah-olah menjadi polisi China dan meminta uang. Tidak ada korban dari warga Indonesia,” ujar Anggi.

Ia menjelaskan bahwa setiap pelaku memiliki pembagian peran yang jelas, mulai dari pimpinan hingga petugas yang melakukan panggilan penipuan. Sindikat ini bahkan memiliki tim lanjutan untuk mengeksekusi tahap berikutnya apabila korban mulai mencurigai aksi mereka.

Menurut Anggi, kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada Kantor Imigrasi Bekasi untuk proses keimigrasian lebih lanjut. Saat ini seluruh WN China tersebut telah ditahan dan Ditjen Imigrasi sedang berkoordinasi dengan Kedutaan Besar China agar kasus dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di China.

***

BP Batam dan 21 FKPD Sepakat Perkuat Pengamanan Kawasan KPBPB Batam

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam menggelar Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama dengan 21 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dalam rangka memperkuat sinergitas dan soliditas unsur pengamanan untuk menjaga investasi dan keamanan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Kegiatan berlangsung pada Selasa (18/11) di Grand Mercure Hotel Batam.

Penandatanganan Komitmen Bersama dipimpin oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, bersama 21 komandan dan pimpinan instansi strategis yang tergabung dalam FKPD. Komitmen ini bertujuan memperkuat pola pengamanan lintas sektor agar lebih efektif, responsif, dan konsisten dalam menjaga kawasan strategis Batam.

Komitmen tersebut juga diarahkan untuk mempercepat upaya pencegahan aktivitas ilegal, mengantisipasi potensi konflik, serta meningkatkan koordinasi dalam penindakan pelanggaran seperti perambahan hutan, pencemaran lingkungan, dan berbagai tindakan destruktif lainnya yang mengancam aset negara di Batam.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur FKPD yang telah bekerja sama dalam menjaga keamanan daerah. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendukung capaian pembangunan di Batam.

“Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan sinergi serta kolaborasi agar program pembangunan berjalan dengan baik. Saya berterima kasih atas keberhasilan seluruh stakeholders sehingga Batam tetap aman dan kondusif,” ujar Amsakar.

Amsakar mengingatkan bahwa sinergi tersebut tidak boleh berhenti. Sebagai pusat industri dan investasi nasional yang ditargetkan berkontribusi lebih dari 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Batam menghadapi tantangan besar, terutama terkait ancaman perambahan hutan, pencemaran, hingga aktivitas ilegal lainnya.

Ia berharap penandatanganan komitmen bersama ini akan memperkuat respons cepat dan meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan KPBPB.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menegaskan bahwa komitmen ini merupakan langkah konkret BP Batam dalam membangun pola aksi terpadu menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan di Batam.

“Kami telah banyak turun ke lapangan dan melihat langsung potensi gangguan keamanan serta aktivitas ilegal. Hal ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam untuk menjaga keamanan wilayah dan kelestarian alam,” kata Li Claudia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk turut menjaga sumber daya alam Batam.

“Mari bersama kita jaga hutan dan alam kita. Hutan adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan tetap untuk menjaga ketersediaan alam, air, dan udara. Aktivitas ilegal meningkatkan risiko bencana seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan tanah longsor,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Ditreskrimsus Polda Kepri, Detasemen Polisi Militer I/6 Batam Kepri, serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepri.

Daftar 23 pimpinan FKPD yang melakukan penandatanganan Komitmen Bersama:

  1. Kepala BP Batam
  2. Wakil Kepala BP Batam
  3. Kapolda Provinsi Kepri
  4. Komandan Kodaeral IV
  5. Direktur Pengamanan Aset
  6. Dansat Brimobda Polda Kepri
  7. Direktur Reserse Kriminal Khusus
  8. Direktur Samapta Polda Kepri
  9. Kapolresta Barelang
  10. Dandim 0316/Batam
  11. Danlanud Hang Nadim Batam
  12. Kasatpol PP
  13. Kepala Pangkalan PSDKP Batam
  14. Kepala Pangkalan Bakamla Batam
  15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
  16. Kepala BKSDA Batam
  17. Kepala DLHK Provinsi Kepri
  18. Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepri
  19. Denpom I/6 Batam
  20. Dendom AL
  21. Dansatpom AU
  22. Danyon Infanteri 136 Raider/TS
  23. Danyon Marinir 10 Sby

Redaksi@www.rasio.co//

Bupati dan Wakil Bupati Lingga Gelar Audiensi Bersama LSM F-Petir

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga, Muhammad Nizar, S.Sos bersama Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP menghadiri audiensi dengan LSM Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga. Rabu, (19/11/2025).

Pertemuan tersebut membahas persoalan penataan serta percepatan legalitas aktivitas penambangan dan pendulangan timah rakyat, terutama terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) prioritas di Kabupaten Lingga.

Ketua F-PETIR Lingga, Ir. H. Tengku Nazwar, MM., MBA., mengungkapkan harapan agar proses penerbitan izin pertambangan, baik bagi penambang rakyat maupun bagi perusahaan swasta yang telah mengajukan IUP.

“Kami harap proses izin pertambangan ini, dapat segera dipercepat demi memberikan kepastian hukum,” kata Tengku Nazwar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lingga, Muhammad Nizar menyampaikan dengan tegas komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lingga.

“Kami akan memaksimalkan langkah- langkah dukungan terkait WIUP demi memastikan para penambang dan pendulang dapat segera beraktivitas sebagaimana mestinya,” ujar Nizar.

Sementara itu, Wakil Bupati Lingga, H. Novrizal juga memberikan pernyataan serupa, “Melalui forum ini, kami berharap dapat menjembatani langkah strategis pemerintah daerah bersama kelompok penambang untuk menghidupkan kembali proses Izin Usaha Pertambangan (IUP),” terang H. Novrizal.

Wabup Lingga juga menjelaskan, bahwa IUP merupakan instrumen legal untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan atau kelompok penambang yang menjalankan kegiatan pertambangan secara sah.

Novrizal melanjutkan, IUP juga menjadi dasar pengawasan agar aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, ramah lingkungan melalui kajian AMDAL, serta berkontribusi pada pendapatan negara melalui royalti dan iuran.

“Selain itu, IUP membantu pemerintah dalam pendataan potensi sumber daya alam dan membuka akses transportasi maupun komunikasi di wilayah pertambangan,” papar Novrizal.

Novrizal juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperkuat sinergi. “Kami berharap kita dapat terus bekerja sama dengan meningkatkan intensitas komunikasi antar instansi, F-PETIR, serta masyarakat penambang dan pendulang rakyat,” tutup Novrizal.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas PUTR, Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas DPMPTSP, Kabag Ekonomi Setda Lingga, jajaran pengurus LSM F-PETIR, perwakilan penambang, serta undangan lainnya.

Pemkab Lingga Gelar Rakor e-Walidata 2025

0

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) e-Walidata Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lingga Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Utama Barenlitbang Lingga. Rabu (19/11/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti amanat Perpres No 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan dalam rangka mendukung Program Satu Data Indonesia antara pembina data, wali data dan produsen data tingkat Kabupaten Lingga.

Dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.

Kepala Barenlitbang Kabupaten Lingga, Selamat, S.Pi, M.IP menyampaikan, bahwa Forum Satu Data yang diselenggarakan ini adalah kali pertama diselenggarakan Tahun 2025 oleh Kabupaten Lingga, yang telah diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lingga Nomor 116 Tahun 2025 Tentang Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Lingga, dimana mengatur tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

“Dalam penyelenggaraan SDI, para penyelenggara telah melakukan beberapa upaya sejak 2021 yaitu pembinaan oleh BPS bersama Diskominfo dan Barenlitbang kepada beberapa perangkat daerah dalam upaya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang berkelanjutan sampai dengan tahun ini,” ujarnya.

Selamat menjelaskan, sosialisasi forum satu data Kabupaten Lingga dan satu data Indonesia Tahun 2023. Telah dilaksanakan oleh Diskominfo Lingga selaku wali data kepada seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Lingga, yang dilanjutkan dengan desk Forum SDI kepada 10 perangkat daerah yang dibantu BPS Lingga sebagai narasumber.

Selamat melanjutkan, pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penginputan e-walidata dan direncanakan pada Tahun 2026 akan dilaksanakan forum SDI lanjutan, dalam rangka penyusunan daftar data tahun 2026 dan rencana aksi satu data Kabupaten Lingga Tahun 2026 – 2029, menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Lingga.

“Sebagai catatan, penyelenggaraan e-walidata tidak dapat lagi dianggap sebelah mata atau hanya sekedar mengisi angka saja, dalam forum ini akan ditindaklanjuti dalam giat verifikasi keterisian data pada e-walidata bersama seluruh walidata pendukung,” ungkap Selamat dengan tegas.

Sementara itu, mewakili Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang e-Government Diskominfo Lingga, Ady Setiawan, S.T menyampaikan apresiasi atas kinerja dan sumbangsih semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan satu data Kabupaten Lingga.

Menurut Ady, satu data sangat berpengaruh untuk penilaian indeks SPBE dan Indeks statistik yang sangat berpengaruh kepada laporan pimpinan daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Lingga.

“Kami sangat membutuhkan kerjasama dan sinergi dari semua pihak yaitu pembina data dan produsen data tingkat kabupaten agar tercapai tujuan kita bersama,” tutup Ady.

Turut hadir dalam kegiatan ini, BPS Kabupaten Lingga selaku Pembina Data, Dinas Kominfo Lingga selaku Wali Data, serta seluruh OPD dan Kecamatan serta instansi lainnya selaku Produsen Data Tingkat Kabupaten Lingga.

Hari Jadi Lingga ke-22, Dekranasda Buka Bazar UMKM untuk Dorong Ekonomi Lokal

0

RASIO.CO, Lingga – Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga, Hj. Feby Sarianty, membuka secara resmi kegiatan Stand Bazar dan UMKM dalam rangka Semarak Hari Jadi ke-22 Kabupaten Lingga Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Halaman Kantor Bupati Lingga pada Senin (17/11).

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lingga, Sekretaris Daerah Lingga, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Lingga, perwakilan Polsek Daik dan Koramil 05 Daik, para kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, pelaku UMKM, serta masyarakat Kabupaten Lingga.

Dalam sambutannya, Hj. Feby Sarianty menegaskan bahwa peringatan Hari Jadi Kabupaten Lingga tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.

“Sesuai tema yang kita usung tahun ini, Membangun Negeri, Menjunjung Budaya, pembangunan harus berlandaskan kearifan lokal. Kita ingin mewujudkan masyarakat yang berbudaya, sejahtera, adil, dan merata. Pembangunan berkelanjutan harus berakar pada budaya dan jati diri masyarakat Lingga,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak kecamatan dan seluruh pelaku UMKM yang telah ikut berpartisipasi meramaikan perayaan Hari Jadi Kabupaten Lingga ke-22.

Bazar UMKM yang diselenggarakan selama enam hari ini diharapkan dapat meningkatkan promosi, penjualan, dan omzet pelaku UMKM lokal. Menurut Hj. Feby Sarianty, kegiatan ini menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan produk yang kreatif, inovatif, dan sesuai kebutuhan pasar.

“Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan menjadi langkah nyata dalam memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan Stand Bazar dan UMKM ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga melalui kolaborasi antara Dekranasda Lingga, kecamatan se-Kabupaten Lingga, Dinas PTSP, Disperindagkop, serta Bagian Umum.

***