Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 272

PPATK Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Desa untuk Judi Online

0

RASIO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa institusinya tengah mendalami dugaan penyelewengan dana desa yang digunakan untuk judi online atau daring (judol).

Dikutip Antara, Ivan juga mengonfirmasi bahwa PPATK telah menemukan bukti adanya sekitar enam kepala desa dari salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang diduga menggunakan dana desa untuk kepentingan judi online.

“Kami menduga daerah lain juga ada modus serupa,” kata Ivan saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ivan menjelaskan bahwa temuan terkait penyalahgunaan dana desa untuk judi online tersebut diperoleh berdasarkan data dari industri keuangan yang dipantau oleh pihaknya. Lebih lanjut, Ia menambahkan bahwa temuan ini telah disampaikan oleh PPATK kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

“Sudah ada yang kami sampaikan ke penyidik,” ujarnya.

Sebelumnya, PPATK telah mengungkap bahwa enam kepala desa di Sumatera Utara menggunakan dana desa untuk judi online (judol) dengan jumlah berkisar antara Rp50 juta hingga Rp260 juta.

Selain itu, PPATK juga menemukan temuan signifikan lainnya, yaitu sekitar Rp40 miliar dana desa di kabupaten tersebut diduga digunakan untuk judi online.

***

Eks Pejabat MA Zarof Ricar Segera Disidang, Uang Rp1 T Masih Misteri

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyelesaikan pelengkapan berkas perkara dugaan suap dengan tersangka mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Dikutip CNNIndonesia, Tersangka Zarof Ricar diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan perkara terdakwa pembunuhan Ronald Tannur.

Penyidik Kejagung secara resmi melimpahkan tersangka Zarof beserta sejumlah barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Kasus Zarof menjadi perhatian publik setelah ditemukan uang senilai hampir Rp1 triliun di kediamannya. Uang tersebut diduga merupakan hasil gratifikasi yang diterima Zarof selama periode 2012 hingga 2022 dalam pengurusan berbagai perkara di MA.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, telah melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II) atas tersangka ZR,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11).

Harli menjelaskan JPU segera menyusun surat dakwaan Zarof untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor setelah pelimpahan tahap II rampung.

“Setelah dilakukan Tahap II, tim Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke PN Tipikor,” jelas dia.

Asal Usul Uang Rp 1 Triliun di Rumah Zarof Ricar Masih Misteri

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga saat ini masih mendalami asal usul uang senilai hampir Rp 1 triliun yang ditemukan di rumah Zarof Ricar. Uang tersebut diduga merupakan hasil penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa jumlah uang yang sangat besar tersebut menjadi tantangan dalam mengusut asal muasalnya. Proses penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan keterkaitan uang tersebut dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh Zarof.

“Sedang diidentifikasi. Satu, ini siapa pemberinya, ini tidak mudah karena sudah lama ini berlangsung, dari tahun berapa,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Kamis (9/1).

“Kedua, ini benar enggak jumlahnya. Ketiga kaitan perkaranya apa, itu yang sedang didalami dan ini butuh ketelitian betul dari penyidik,” sambungnya.

Lebih lanjut, Febrie menjelaskan tim penyidik tak bisa sepenuhnya percaya atas keterangan yang diberikan Zarof. Ia menegaskan tim penyidik tetap memerlukan alat bukti pendukung serta motif dibelakang pemberian uang itu.

“Karena enggak bisa juga kita langsung menuding. Kalau Zarof ngomong ini dari si A, kita tuding si A, enggak bisa juga kalau tidak ada alat bukti pendukung,” jelasnya.

Sebelumnya Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut eks pejabat MA Zarof Ricar telah menerima total gratifikasi sebesar Rp920 Miliar untuk mengurus perkara di MA sejak tahun 2012 sampai 2022.

“Saudara ZR menerima gratifikasi pengurusan perkara di MA dalam bentuk uang ada yang rupiah dan mata uang asing yang jika dikonversikan Rp920.912.303.714 dan emas batangan seberat 51 kilogram,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (25/10).

Abdul, salah satu pejabat Kejaksaan Agung, menjelaskan bahwa mayoritas uang tunai yang ditemukan di kediaman Zarof Ricar di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, disimpan dalam bentuk mata uang asing. Berdasarkan temuan penyidik, rincian uang tersebut sebagai berikut:

  • Dolar Singapura sebanyak 74.494.427
  • Dolar Amerika Serikat 1.897.362
  • Euro 71.200
  • Dolar Hongkong 483.320
  • Rupiah sebanyak Rp5,725 miliar

Selain uang tunai, penyidik juga menemukan logam mulia emas Antam dengan total berat 46,9 kilogram. Temuan lainnya termasuk satu dompet berisi 12 keping emas masing-masing seberat 50 gram, 7 keping emas seberat 100 gram, serta 10 keping emas dan 3 lembar sertifikat kwitansi emas.

***

Pemko Batam Gelar Rakor Persiapan Operasi Pasar Murah Jelang Ramadhan 2025

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam akan menyelenggarakan Operasi Pasar Murah untuk menyediakan bahan pangan pokok atau sembako dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung menjelang Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, dengan pelaksanaan perdana pada Jumat (17/1) di Aula Hang Nadim, Kantor Walikota Batam.

Untuk mematangkan persiapan kegiatan tersebut, Bagian Perekonomian Setdako Batam mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Rapat ini bertujuan memastikan kelancaran dan efektivitas Operasi Pasar Murah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci dan hari raya

“Operasi pasar murah ini kita selenggarakan dalam rangka menjaga pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan akan digelar menjelang Ramadhan dan lebaran 1446 Hijriah,” ujar Jefridin didampingi Kabag Perekonomian Setdako Batam, Zul Arif.

Untuk mendukung suksesnya kegiatan ini, Pemerintah Kota Batam menggandeng Bulog dan Asosiasi Distributor Kota Batam. Ia mengimbau agar masyarakat dapat berbelanja kebutuhan pokok menyambut Ramadhan di beberapa Lokasi tempat dilaksanakannya Operasi Pasar murah. Operasi pasar murah menyambut Ramadhan akan dimulai pada Senin (17/02) samai dengan Jumat (21/02) di 9 kecamatan.

“Operasi pasar murah ini akan Kita mulai pukul 09.00 wib sampai dengan selesai di lokasi yang sudah Kita tentukan. Camat dan lurah akan mensosialisasikan terkait adanya kegiatan operasi pasar murah di wilayahnya masing-masing. Untuk itu Saya mengimbau masyarakat agar dapat berbelanja di lokasi operasi pasar murah, harganya dijamin di bawah harga pasar,” jelas Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam ini.

Sementara menjelang lebaran, operasi pasar murah akan diselenggarakan pada Senin (17/03) sampai dengan (21/03). Komoditi-komoditi strategis yang akan disediakan oleh distributor seperti cabe, minyak goreng, bawang, telur dan daging serta sayuran. Ia berharap distributor dapat menyediakan stok lebih pada saat operasi pasar menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025/1446 H.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Tinjau Kesiapan KEK Pariwisata dan Layanan Kesehatan Internasional

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam menerima kunjungan kerja dari Mayapada Healthcare Group dan jajaran direksi Apollo Hospital India pada Sabtu (18/1).

Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau kesiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, termasuk infrastruktur pendukung pembangunan Kawasan Mayapada Apollo Batam International Hospital (MABIH).

Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto, menyampaikan bahwa kawasan ini diharapkan menjadi magnet baru dalam industri kesehatan yang terintegrasi dengan destinasi wisata unggulan lainnya.

“Dengan kehadiran kawasan ini, kita berharap layanan kesehatan berstandar internasional bisa terpenuhi sekaligus dapat memperkuat posisi Batam sebagai salah satu destinasi pariwisata yang berdaya saing internasional,” ujar Enoh.

Ia berharap, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional ini juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat Batam.

Salah satunya adalah dengan peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja. “Penyiapan kawasan ini juga akan memberikan multiplier effect dengan menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga, dampak ekonomi kita harapkan bisa dirasakan masyarakat Batam,” tambah Enoh.

Enoh optimistis, kehadiran Apollo Hospital India sebagai investor utama KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional ini bakal mendorong percepatan pengembangan kawasan.

“Yang terpenting langkah strategis ini mendapat dukungan dari masyarakat. Tujuannya agar Batam bisa terus maju dan bersaing dengan negara tetangga,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Wan Darussalam; Staf Ahli Kepala BP Batam Bidang Perencanaan Kerjasama Usaha, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; Staf Ahli Kepala BP Batam Bidang Perencanaan Kawasan Usaha, Budi Santoso serta Pejabat Eselon II di lingkungan BP Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Tim Terpadu Bantu Tangani Lepasnya Buaya Penangkaran Pulau Bulan

0

RASIO.CO, Batam – Resahnya warga Batam atas lepasnya buaya penangkaran PT. Perkasa Jagat Kurnia di Bulan Bulan, Pemerintah kota Batam bentuk Tim terpadu untuk membantu menangkap ratusan buaya yang lepas tersebut atas jebolnya tanggungan akibat cuaca ektrim.

Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membentuk Tim Terpadu untuk menangani persoalan lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam.

Dalam rapat bersama Forkopimda, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Batam dan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK), Rudi menyebut jika pembentukan tim ini merupakan gerak cepat pemerintah dalam merespons kekhawatiran masyarakat Batam.

“Ini peristiwa force majeure. Pemerintah melalui Tim Terpadu ini akan berupaya untuk menangani dampak dari persoalan yang ada,” ujar Rudi di Marketing Centre BP Batam, Juma’at (17/1).

Ia menjelaskan bahwa Tim Terpadu terdiri dari personel TNI, Kepolisian, serta gabungan perangkat lainnya.

Dengan harapan, keterlibatan tim dapat memudahkan pencarian buaya penangkaran yang lepas di perairan sekitar Pulau Bulan.

“Target kita satu minggu. Metode penangkapannya pun juga harus sesuai aturan hukum yang berlaku karena buaya termasuk hewan yang dilindungi,” jelas Rudi lagi.

Orang nomor satu di Batam itu juga meminta agar PT PJK segera memperbaiki penangkaran buaya miliknya.

Bukan tanpa alasan, menurut Rudi, peristiwa ini menjadi persoalan besar apabila tidak mendapat atensi serius.

“Kalau tidak ada tindakan, peristiwa ini bisa memberikan pengaruh buruk terhadap kenyamanan dan sektor pariwisata. Oleh sebab itu, mesti ada evaluasi dari perusahaan agar tidak kembali terulang,” pesannya.

Sementara, Pimpinan PT PJK, Toni Budiharjo mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk 17 tim untuk menangkap buaya penangkaran yang lepas.

“Kami juga dibantu oleh masyarakat dalam pencarian buaya ini. Dengan dukungan tim terpadu pencariannya bisa maksimal sesuai target waktu yang telah disepakati,” ujarnya dalam rapat.

Redaksi @www.rasio.co

WN China Bebas Setelah Keruk 774 Kg Emas RI, Publik Bisa Laporkan Hakim

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin dengan terdakwa warga negara (WN) China bernama Yu Hao.

Dikutip CNNIndonesia, Anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima terkait dugaan pelanggaran tersebut. 

“Publik dapat melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik hakim disertai dengan bukti pendukung, sehingga nantinya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KY sesuai prosedur yang ada,” kata Mukti Fajar dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak sebelumnya menerima permohonan banding yang diajukan oleh Yu Hao, terdakwa dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin.

Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Ketapang menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Yu Hao atas kasus tambang ilegal yang melibatkan penggalian 774,27 kg emas. Namun, dalam sidang banding, Majelis Hakim PT Pontianak membatalkan putusan tersebut.

Majelis Hakim banding yang diketuai oleh Isnurul Syamsul Arif, dengan dua hakim anggota, Eko Budi Supriyanto dan Pransis Sinaga, menyatakan bahwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin.

Perkara banding tersebut tercatat dengan nomor 464/PID.SUS/2024/PT PTK. Keputusan ini memicu perhatian publik, mengingat besarnya kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal.

“Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp. tanggal 10 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut,” dikutip dari putusan yang tercantum dalam website PN Ketapang, diakses Kamis (16/1).

“Mengadili Sendiri: Menyatakan Terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum,” bunyi putusan tersebut.

“Membebaskan Terdakwa Yu Hao oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Memulihkan hak Terdakwa Yu Hao dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya,” bunyi putusan banding.

Pada Oktober 2024, Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar Rp30 miliar, dengan ketentuan subsidair enam bulan kurungan, terhadap Yu Hao dalam kasus tambang ilegal.

Berdasarkan dakwaan, tindakan penambangan tanpa izin yang dilakukan Yu Hao mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1,020 triliun. Kerugian ini dihitung dari hilangnya cadangan mineral yang mencakup emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Meskipun vonis ini telah dijatuhkan, dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pontianak, Yu Hao dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, yang memicu kontroversi dan perhatian publik.

***

Upacara Bendera 17 Hari Bulan di Batam, Rudi Tekankan Semangat Kebersamaan

0

RASIO.CO, Batam – Upacara bendera 17 hari bulan Tahun 2025 berlangsung khidmat di Dataran Engku Putri, Kota Batam, Jumat (17/1). 

Upacara ini dipimpin oleh Inspektur Upacara Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV Batam, Laksamana TNI Berkat Widjanarko, yang turut dihadiri oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, serta berbagai pejabat dan aparat di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam amanatnya, Danlantamal IV menyampaikan pentingnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, kebersamaan menjadi dasar dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara, yang menuntut integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pemerintahan.

“Sebagai aparatur negara, kita harus menjadi teladan di tengah masyarakat. Kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam hal teknologi, demi meningkatkan kinerja yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Kita harus selalu menjaga disiplin, bekerja keras, dan saling menghargai satu sama lain. Gotong royong dan kebersamaan harus menjadi fondasi kita dalam menjalankan tugas,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menegaskan pentingnya kebersamaan dan sinergi antar berbagai pihak dalam pembangunan Kota Batam. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan Batam sebagai kota industri dan pariwisata yang berkembang pesat tidak lepas dari kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.  

“Kebersamaan adalah pondasi utama bagi kemajuan Batam. Tidak mungkin kita mencapai target pembangunan yang telah direncanakan tanpa adanya sinergi yang solid di antara semua pihak,” ungkap Rudi.

Menurutnya, sinergi yang terjalin antara instansi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan mempercepat laju pembangunan yang berkelanjutan.  

Wali Kota juga menambahkan bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman, seperti digitalisasi dan perkembangan teknologi, Batam harus mampu beradaptasi dengan cepat. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemko Batam adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan publik.

“Melalui kebersamaan dan sinergi yang baik, kita bisa meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat terwujudnya Batam sebagai kota modern,” kata Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

BP Batam Gelar FGD untuk Perkuat Pengawasan Makanan dan Kosmetik di KPBPB Batam

0

RASIO.CO, Batam – Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal BP Batam menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) terkait Pengawasan Peredaran Makanan dan Kosmetik di wilayah KPBPB Batam, Kamis, (16/1). 

Digelar di Hotel Aston Nagoya, FGD ini dihadiri peserta dari Bea dan Cukai, BP Bintan, BP Karimun, BP Tanjungpinang, pelaku usaha dan importir di KPBPB Batam.

Adapun narasumber yaitu Kepala BPOM Kepri, Musthofa Anwari; Kepala Sub Direktorat Efisiensi Proses Bisnis Impor Lembaga National Single Window, Delfiendra dan Kepala Sub Direktorat Ekonomi Intelkam Polda Kepri, Kompol Yudha Suryawardana.

Kepala Sub Direktorat Perdagangan BP Batam, Rully Syah Rizal mengatakan pengawasan peredaran makanan, minuman, obat, dan kosmetik menjadi perhatian penting di wilayah KPBPB. Mengingat, kawasan ini memiliki letak geografis yang strategis dan beragam insentif yang memungkinkan masuknya barang-barang impor tanpa melalui prosedur bea masuk biasa. 

“Kami ingin memperkuat sinergi pengawasan terhadap peredaran makanan dan kosmetik,  guna menjamin kualitas dan keamanan produk dan barang-barang konsumsi yang ada di KPBPB Batam,” ungkap Rully. 

Selain penguatan koordinasi pengawasan bersama stakholder terkait seperti BPOM dan Bea Cukai, BP Batam juga mendorong langkah-langkah strategis lainnya untuk menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di KPBPB Batam. Pertama, digitalisasi sistem pengawasan agar distribusi produk dapat diawasi secara real-time. Kedua, peningkatan fasilitas laboratorium di Batam guna mempercepat pengujian produk. 

Ketiga, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya produk yang aman dan legal. Dan keempat, pemberian sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

“Tentu upaya yang dilakukan harus didukung oleh regulasi yang berlaku dan regulasi khusus KPBPB yang mengatur kawasan perdagangan bebas yang bertujuan memastikan bahwa produk yang beredar di KPBPB Batam aman bagi masyarakat,” ujar Rully. 

Ia juga berharap melalui FGD ini para pelaku importir bisa memperoleh update kebijakan/regulasi yang menangani kegiatan ekspor dan impor. “Karena ada pemberlakuan surat keterangan impor atau izin BPOM berlaku juga di KPBPB, sehingga dalam pengurusan perizinan bisa lebih akurat lagi,” pungkas Rully. 

Redaksi@www.rasio.co//

Sarjana Pertanian Budidaya Ganja di Rumah, 62 Pohon Disita Polisi

0

RASIO.CO, Jakarta – Seorang sarjana pertanian berinisial ANW (30), warga Malang, Jawa Timur, ditangkap oleh Polres Batu karena membudidayakan ganja di loteng rumahnya.

Kasatreskoba Polres Batu, AKP Ariek Yuly Irianto, menjelaskan bahwa penangkapan ANW merupakan hasil pengembangan dari kasus peredaran ganja yang melibatkan dua pelaku sebelumnya, berinisial RS dan MRR. Kedua pelaku tersebut telah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

“Pengungkapan kasus penanaman ganja ini berawal dari penangkapan tersangka RS dan MRR ditangkap 12 Januari 2025 di Desa Pendem dengan barang bukti paket ganja 3,24 gram. Kami melakukan pendalaman muncul nama ANW yang sudah ditangkap, sekaligus menyita 62 batang pohon ganja,” kata Ariek dikutip CNNIndonesia.

Polres Batu menangkap ANW, seorang sarjana pertanian, di sebuah rumah di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan barang bukti berupa 36 gram ganja kering dan peralatan untuk menanam ganja, seperti arang sekam.

Kasatreskoba Polres Batu, AKP Ariek Yuly Irianto, menjelaskan bahwa di loteng rumah tersebut, polisi menemukan 62 batang pohon ganja yang telah ditanam dalam pot dan polibag. Berdasarkan hasil penyelidikan, ANW telah melakukan aktivitas budidaya ganja di rumah itu selama lima tahun.

“Dia [menanam ganja] dari hasil bereksperimen membeli bibit ganja, bukan dari bandar,” ujarnya.

Pelaku kemudian menjual ganja hasil tanamannya dengan cara menawarkan dari mulut ke mulut hingga kemudian sampai ke telinga RS dan MRR yang ditangkap lebih awal oleh petugas kepolisian.

“Membudidayakan, kalau panen baru dijemur dan dijual dua gram Rp100 ribu. Pemasarannya berantai, bisa ke mana saja termasuk Kota Malang dan Kabupaten Malang,” ujarnya.

ANW dijerat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup.

***

Komnas HAM Selidiki Kasus Penembakan Bos Rental Mobil oleh Anggota TNI AL

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut melakukan penyelidikan terhadap kasus penembakan yang menewaskan seorang bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak. Peristiwa tersebut melibatkan seorang anggota TNI AL.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa tim penyelidikan telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait guna mengungkap fakta-fakta dalam kasus ini.

“Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak,” kata Anis Hidayah mengutip detikcom, Rabu (15/1).

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Menurutnya, penyelidikan terhadap kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental mobil, merupakan bagian dari upaya Komnas HAM untuk meminimalkan pelanggaran serupa di masa depan.

“Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum,” kata Anis.

“Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan,” tambahnya.

Kasus ini bermula ketika tersangka Ajat Supriatna (AS) menyewa mobil Honda Brio dengan nomor polisi B-2696-KZO milik IA, seorang pemilik usaha rental mobil. Namun, mobil tersebut justru digelapkan oleh Ajat kepada sindikatnya.

Mobil tersebut akhirnya berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA berhasil melacak keberadaan mobilnya melalui perangkat GPS yang masih aktif, yang menunjukkan posisi mobil berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA bersama rekan-rekannya mencari mobil tersebut dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak. Ketika mereka mencoba mengambil alih mobil itu, terjadi keributan yang berujung pada aksi penembakan. Insiden tersebut menyebabkan IA meninggal dunia, sementara rekannya, R (59), mengalami luka tembak.

Tiga oknum anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam penembakan ini adalah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas anggota yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan anggota dari Satuan Komando Pasukan Katak (Kopaska), unit khusus elite milik TNI AL. Selain itu, seorang anggota lain yang terlibat berasal dari kapal tanker milik TNI AL. Investigasi lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

***