Selasa, November 10, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 274

BP Batam Rapat Bersama Korem 033 Wira Pratama, Bahas Pengembangan Proyek Rempang Eco-City

0

RASIO.CO, Batam – BP Batam menggelar rapat koordinasi bersama Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama, Senin (13/1) kemarin.

Berlangsung di Ruang Rapat Marketing Centre, rapat ini bertujuan untuk membahas progres pengembangan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City. Adapun beberapa poin penting dalam pembahasan tersebut antara lain berkaitan dengan penyiapan infrastruktur dasar Kawasan Tanjung Banon serta pengerjaan pembangunan rumah baru untuk warga terdampak pembangunan Rempang Eco-City tahap kedua.

Di samping itu, BP Batam bersama Korem 033 Wira Pratama juga membahas rencana kerjasama program ketahanan pangan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang turut melibatkan PT Makmur Elok Graha (MEG).

“Pada prinsipnya, BP Batam bersama Korem 033 siap bersinergi dalam rangka mendukung upaya percepatan Rempang Eco-City yang merupakan proyek strategis nasional,” ujar Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad.

Sudirman mengungkapkan bahwa BP Batam sepanjang tahun 2025 akan menambah pembangunan rumah baru untuk warga terdampak sebanyak 178 unit.

Selain itu, lanjutnya, BP Batam juga akan membangun Kantor Camat, Kantor Lurah dan Koramil serta pembangunan gedung sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Langkah ini sekaligus bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang telah dan akan menempati rumah baru di Kawasan Tanjung Banon.

“Pembangunan akan terus berlangsung secara bertahap. Ini merupakan komitmen kami dalam menyelesaikan rencana investasi di Kawasan Rempang,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat Asisten Perencanaan Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan; Kepala Zeni Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan; Kodim 0316 Batam; dan perwakilan PT MEG.

Redaksi@www.rasio.co//

Jaringan Penyeludup Hanphone Iphone Bandara Diamankan Beacukai

0

RASIO.CO, Batam – Para penyeludup hanphone merek Apple Iphone jaringan bandara Hang Nadim Batam diamankan Beacukai Batam.

Pelaku berinisial YT merupakan calon penumpang Super Air Jet dengan nomor penerbangan UI-856 tujuan Soeta dan lebih kurang 100 unit hanphone merek Apple Iphone.

Pelaku YT memanfaatkan ditengah lonjakan arus mudik penumpang menjelang libur natal 2024 dan tahun baru 2025.

“Pada tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa akan ada upaya pengeluaran barang yang diduga handphone dengan mekanisme barang bawaan penumpang via udara melalui Bandara Internasional Hang Nadim tujuan Bandara Soekarno Hatta,” jelas Kepala Kantor Bea Cukai Batam, Zaky Firmansyah melalui telekonfren.

Setelah dilakukan pendalaman, didapati seorang calon penumpang pesawat Super Air Jet dengan kode penerbangan IU 859 berinisial YT yang akan membawa handphone tersebut, sehingga dilakukan penelitian lebih lanjut.

“Tim Bea Cukai Hang Nadim mengidentifikasi penumpang mencurigakan yang diduga YT, membawa koper kosong dengan tas ransel yang kemudian terduga pelaku menuju ke toko souvenir tanpa nama di ruang tunggu A8.

“Petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang membawa koper tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan ratusan HP dengan merk iPhone,” tambah Zaky.

Atas hasil pemeriksaan tersebut dilakukan penindakan berupa penegahan dan penyegelan atas koper yang dibawa. Dan saudara YT ditetapkan sebagai tersangka.

“Saat ini kasus tersebut sudah dalam proses penyidikan, dan kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi ketentuan terkait barang bawaan penumpang. Bea Cukai Batam senantiasa akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh calon penumpang. Bagi masyarakat yang menemukan adanya dugaan/indikasi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan, silakan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada kami agar dapat ditindaklanjuti kebenaran informasi tersebut,” tutup Zaky.

Tersangka terindikasi melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102 huruf f serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Adi@rasio.co //

5 Rumah di Perumahan Tiban Koperasi Longsor, 4 Warga Masih Hilang

0

RASIO.CO, Batam – Sebanyak lima rumah yang berada di wilayah Perumahan Tiban Koperasi, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, mengalami longsor.

Kejadian tersebut dilaporkan kepada Basarnas Tanjungpinang pada Senin (13/1), pukul 01.30 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Humas Basarnas Tanjungpinang, Ardila.

“Bahwa telah terjadi tanah longsor di wilayah Perumahan Tiban Koperasi, Kota Batam. Sebanyak 5 rumah di blok S dilaporkan terkena dampak longsor tersebut, di antaranya S 26A, S 27A, S 28A, S 29A, dan S 30A,” katanya dikutip TribunBatam.

Longsor yang terjadi di Perumahan Tiban Koperasi, Kecamatan Sekupang, Batam, disebabkan oleh hujan deras yang terus-menerus mengguyur Batam dalam tiga hari terakhir. Sebanyak lima orang rescuer dari Pos SAR Batam langsung menuju lokasi kejadian bersama dengan petugas Pemadam Kebakaran. Tim SAR gabungan bekerja sama untuk mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam rumah yang terdampak longsor.

“Sebanyak 13 orang yang selamat berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RS Otorita (RSBP) Batam. Sementara 4 korban lain masih dalam proses pencarian,” ujarnya.

***

Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK Sebagai Tersangka Kasus Suap Hari Ini

0

RASIO.CO, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) pada Senin (13/1).

Pekan lalu, Hasto telah menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dengan memastikan kehadirannya pada pemeriksaan yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

“Saya menerima surat panggilan KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 jam 10.00 WIB, dan saya nyatakan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, dikutip CNNIndonesia, Kamis (8/1).

Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa ia akan menghadapi proses hukum ini dengan penuh keberanian. Menurutnya, pemeriksaan tersebut terkait dengan sikapnya dalam memperjuangkan demokrasi. Hasto juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

“Kalau ada yang tanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Sebagai lambang tak ada yang abu-abu dalam hukum,” tuturnya.

Selain itu, Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa dirinya telah mempelajari seluruh hak yang dimilikinya sebagai tersangka menjelang pemeriksaannya oleh KPK.

“Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja, itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya,” kata Hasto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1).

Berkaitan dengan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi kunci, di antaranya mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Keduanya merupakan mantan terpidana dalam kasus suap yang pernah menjadi kader PDIP. Selain itu, eks Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Sompie, juga telah dimintai keterangan.

Tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua rumah kediaman Hasto yang terletak di kawasan Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (7/1). Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti, termasuk surat dan catatan, disita oleh penyidik.

“Penyidik melakukan penyitaan alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (8/1).

Hasto Kristiyanto, bersama dengan advokat PDIP Donny Tri Istiqomah, diumumkan oleh KPK sebagai tersangka pada Desember 2024. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024, yakni Harun Masiku yang kini menjadi buron.

Selain itu, Hasto juga dijerat dengan pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice). Ia diduga membocorkan informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada awal 2020 untuk menangkap Harun Masiku. Hasto disebut meminta Harun untuk merendam handphone-nya dan segera melarikan diri.

Lebih lanjut, Hasto diduga memerintahkan anak buahnya, Kusnadi (Staf PDIP), untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK. Selain itu, Hasto juga disebut mengumpulkan beberapa orang saksi terkait perkara tersebut dan mengarahkan mereka untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

***

Gubernur Ansar Ahmad Pimpin Rapat Realisasi Program Makanan Bergizi Gratis

1

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad memimpin rapat koordinasi terkait pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Jumat (10/1).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, perwakilan kabupaten/kota di Kepulauan Riau, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Enny Nurbaiti.

Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, Rika Azmi, menjelaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu implementasi dari Astacita Presiden Prabowo. Program ini menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, teknologi, pendidikan, serta penyediaan makanan bergizi gratis.

Rika juga mengungkapkan bahwa program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Di antaranya adalah penciptaan lapangan kerja, pengurangan beban penduduk miskin, serta pemanfaatan bahan pangan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

“Selain itu, di sektor pendidikan, program ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi, partisipasi dan kehadiran siswa, serta mengurangi angka putus sekolah,” kata Rika.

Rika Azmi menambahkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sangat strategis. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam berbagai aspek, termasuk mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPTG), mempercepat proses perizinan pendirian kantor perwakilan dan satuan pelayanan, memutakhirkan data kelompok sasaran, serta menyusun kebijakan penyelenggaraan program di tingkat lokal.

“Pemerintah daerah juga berperan dalam pemberdayaan petani, peternak dan nelayan lokal untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi. Selain itu, kami juga bertugas melakukan pengukuran antropometri, sertifikasi higienis dan inspeksi kesehatan lingkungan di satuan pelayanan,” ujar Rika.

Rika Azmi menjelaskan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyasar dua kelompok utama, yaitu peserta didik dan non-peserta didik. Kelompok peserta didik mencakup siswa PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, pesantren, serta pendidikan khusus. Sementara itu, kelompok non-peserta didik terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Rika juga mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional menargetkan pembentukan 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia pada tahun 2025, dengan 253 di antaranya berada di Kepulauan Riau. Rencana distribusi di Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Bintan dengan 22 Satuan Pelayanan, Karimun 32, Anambas 19, Lingga 33, Natuna 19, Tanjungpinang 19, dan Batam 109 Satuan Pelayanan.

“Jumlah satuan pelayanan ini kami usulkan berdasarkan kondisi geografis Kepulauan Riau yang unik, termasuk banyaknya wilayah terpencil. Model pelayanan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) juga akan disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” tambahnya.

Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan secara bertahap dengan target capaian sebesar 19% pada tahun 2025, 40% pada tahun 2026, 60% pada tahun 2027, 80% pada tahun 2028, dan selesai 100% pada tahun 2029.

Di Kepulauan Riau, pada tahun 2025, program ini ditargetkan menyasar sekitar 98.068 dari total 516.149 peserta didik. Prioritas utama diberikan kepada siswa PAUD, TK, dan SD.

“Semoga pada tahun 2029, program makan bergizi gratis di Kepulauan Riau, dengan 516.149 orang peserta didik selesai sesuai target yang telah ditetapkan,” harapnya.

Rika menutup paparannya dengan menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dalam keberhasilan program ini. 

“Kami berharap program ini tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, sekaligus mendukung perekonomian lokal,” pungkasnya.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kepulauan Riau, khususnya untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menyatakan bahwa program MBG merupakan salah satu langkah konkret dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kepulauan Riau.

“Program ini bukan sekadar memberikan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen kita untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas dan kompetitif di Kepulauan Riau,” ungkap Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar menambahkan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami akan memastikan bahwa semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, satuan pelayanan, hingga masyarakat, mampu menjalankan perannya dengan baik. Dengan begitu, tujuan dari program ini dapat tercapai,” tegasnya.

Gubernur Ansar dalam rapat ini juga menegaskan bahwa program MBG di Kepri menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah provinsi. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dengan ini, generasi masa depan Kepri dapat tumbuh menjadi generasi unggul,” ujarnya.

Gubernur Ansar juga berharap agar semua pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal.

“Saya mengajak seluruh kepala OPD, dinas terkait, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk bekerja bersama, menghilangkan hambatan dan mempercepat pelaksanaan program ini. Sinergi kita sangat menentukan kesuksesan program MBG,” tegas Ansar.

Gubernur Ansar menyampaikan bahwa ia akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai rencana. “Saya berharap, hingga 2025, 19?ri target dapat tercapai, dan pada tahun 2029, seluruh sasaran program telah terlayani dengan baik,” harapnya.

Di akhir rapat, Gubernur Ansar memberikan arahan untuk memastikan setiap tahap program berjalan dengan efektif. “Saya ingin memastikan bahwa MBG tidak hanya bermanfaat secara jangka pendek, tetapi juga menjadi program yang membawa perubahan nyata bagi masyarakat Kepulauan Riau. Mari kita wujudkan Kepri yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Hormati Putusan PN Batam, BP Batam Pastikan Pelayanan Pelabuhan Tetap Optimal

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menghormati putusan Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan gugatan PT Sinergy Tharada. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BP Batam Alex Sumarna.

“Bahwa Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan, termasuk putusan dari Pengadilan Negeri yang baru saja dijatuhkan.” Kata Alex.

Berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 287/Pdt.G/2024/PN.Btm tanggal 30 Juli 2024 dalam amar putusannya, majelis hakim PN Batam yang menyidangkan perkara itu menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya

Lebih lanjut, Alex mengatakan bahwa BP Batam selanjutnya akan mengajukan upaya hukum banding.

“Hari ini pada 10 Januari 2025, kami melakukan langkah hukum dengan menyatakan banding melalui e-Court Pengadilan Negeri Batam, dan dalam 14 hari akan mengajukan memori banding di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.” Katanya.

Di sisi lain Alex menjabarkan fakta lain.

Bahwa Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 262/G/TF/2024/PTUN.JKT telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Menyatakan Gugatan Penggugat PT Sinergy Tharada terhadap BP Batam tidak diterima.

“Perlu publik ketahui bahwa berdasarkan hasil PTUN Telah diputuskan gugatan PT Sinergy Tharada dinyatakan tidak diterima. Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam keputusan PTUN tersebut adalah PT Synergy Tharada tidak memiliki legal standing.” Terang Alex.

Secara Hukum PTUN Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah tentang legal standing, dimana Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki kepentingan atau legal standing dalam mengajukan gugatan a quo berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Addendum II.

Penggugat gugur dari peserta lelang dikarenakan tidak memasukkan dokumen prakualifikasi ulang sampai batas waktu yang telah ditetapkan dan perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Centre telah berakhir sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian yakni 1 Agustus 2024.

Dengan fakta-fakta dan data yang ada,  sesuai perjanjian maka kerja sama antara BP Batam dan PT. Synergy Tharada berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024.

Dan sebelum berakhirnya perjanjian tersebut BP Batam telah memberitahukan jangka waktu kerja sama yang akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024 dan meminta kepada Penggugat untuk segera menyampaikan laporan rencana pengakhiran perjanjian, sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Badan Usaha Pelabuhan Nomor B-264 /A4.5/HK.06.01/4/2022 tanggal 20 April 2022.

Sementara itu Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menghimbau agar semua pihak dapat bersama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan bersama menjaga pelayanan pelabuhan tetap terjaga.

“Untuk menjadikan Batam semakin menarik minat investasi, pelabuhan adalah salah satu fasilitas vital bagi pendukung usaha dan konektivitas internasional. Yang terpenting adalah proses ini jangan sampai mengganggu pelayanan penumpang di Pelabuhan Internasional Batam Centre.” Ungkap Tuty.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan stakeholders dan mitra, agar pelayanan di pelabuhan dipastikan tetap berjalan aman dan beroperasi tanpa kendala.” Pungkas Tuty.

Redaksi@www.rasio.co//

Kejagung: Eks Ketua PN Surabaya Dapat Jatah Suap Tannur Rp236 Juta

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan bahwa mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya turut menerima suap sebesar SGD 20.000 dalam kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tannur.  

Dikutip CNNIndonesia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa uang suap tersebut berasal dari tersangka Lisa Rachmat, yang berperan sebagai kuasa hukum Tannur. Dana tersebut kemudian diserahkan kepada Hakim Erintuah Damanik.

“Selain untuk para hakim yang menangani perkara, sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan 10.000 SGD untuk saksi Siswanto selaku paniteranya,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/1).

Kendati demikian, Harli Siregar menjelaskan bahwa suap yang telah disiapkan oleh tersangka Lisa Rachmat tersebut belum sempat diberikan kepada Ketua PN dan Panitera oleh tersangka Erintuah Damanik.

“Uang sejumlah 20.000 SGD untuk Ketua PN Surabaya dan 10.000 SGD untuk saksi Siswanto selaku panitera belum diserahkan kepada yang bersangkutan dan masih dipegang oleh Erintuah Damanik,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Harli Siregar mengungkapkan bahwa tersangka Lisa Rachmat telah menyerahkan uang suap sebesar SGD 188.000 kepada Erintuah Damanik. Uang tersebut diberikan secara bertahap, yakni SGD 140.000 di Bandara Ahmad Yani pada 1 Juni dan SGD 48.000 pada 29 Juni.  

Setelah menerima uang tersebut, Erintuah membagikannya kepada majelis hakim lainnya di ruang kerja Hakim Mangapul pada pertengahan Juni. Pembagian uang suap tersebut dirinci sebagai berikut: SGD 38.000 untuk Erintuah sendiri, dan masing-masing SGD 36.000 untuk Hakim Mangapul dan Hakim Heru Hanindyo.

“Kemudian Erintuah Damanik merumuskan redaksional untuk putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur lalu dilakukan revisi oleh saksi Heru Hanindyo,” tuturnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, sebagai tersangka penerima suap dalam kasus vonis bebas pembunuhan Gregorius Ronald Tannur.  

Selain itu, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Dalam penyidikan kasus ini, Kejagung menyita barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai pecahan senilai Rp20 miliar serta sejumlah barang elektronik.  

Terbaru, Kejagung turut menetapkan ibunda Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, sebagai tersangka pemberi suap. Meirizka diduga memberikan uang suap sebesar Rp3,5 miliar kepada ketiga hakim melalui Lisa Rahmat.  

Dalam pengungkapan kasus ini, mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, diketahui sempat mengatur pertemuan antara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, dengan pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Lisa sebelumnya menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan sosok R, salah satu pejabat PN Surabaya, dengan maksud melobi agar dapat memilih majelis hakim yang sesuai keinginan untuk menangani perkara Ronald Tannur.

***

KPK Geledah Rumah Eks Dirut BUMN di Kasus LPEI, Sita Banyak Kendaraan

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di salah satu rumah milik mantan direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta pada Kamis (9/1).  

Penggeledahan ini terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Hari ini penyidik KPK telah melakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah mantan direktur utama BUMN di Jakarta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (9/1).

Tessa menjelaskan bahwa tim penyidik menyita sejumlah barang bukti dalam penggeledahan tersebut. Barang bukti yang disita antara lain tiga unit sepeda motor Vespa Piaggio dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar dan satu unit mobil merek Wuling senilai sekitar Rp350 juta. Selain itu, barang bukti elektronik (BBE) juga turut diamankan.

“Aset yang disita tersebut diduga terkait dengan aliran dana dari tindak pidana korupsi perkara tersebut di atas,” ucap Tessa.

Dikutip CNNIndonesia, motor dan mobil tersebut diduga disembunyikan dan dititipkan tersangka berinisial DW kepada Direktur Utama PGN periode 2019-2023.

“KPK mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak turut serta dalam menerima, menyembunyikan atau menampung harta yang punya keterkaitan dengan tersangka,” ucap Tessa mengingatkan.

“Bila terbukti hal itu dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi, maka pihak tersebut akan dijerat sesuai dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atau pencucian uang,” lanjut dia.

Sebelumnya, KPK telah menyita 44 bidang tanah dan bangunan yang ditaksir bernilai sekitar Rp200 miliar dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI. Aset tersebut disita dari salah satu tersangka, meski identitas lengkapnya belum diumumkan oleh KPK.  

Nilai tersebut belum termasuk aset kendaraan dan barang lainnya yang saat ini masih dalam proses penilaian oleh KPK. Sementara itu, aset lain yang statusnya diagunkan masih dipelajari lebih lanjut oleh tim penyidik.  

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sedikitnya tujuh orang sebagai tersangka. Penyidik terus menelusuri aset-aset milik para tersangka untuk memulihkan kerugian negara.  

KPK juga menyatakan akan mendalami kasus ini lebih lanjut, dengan kemungkinan besar menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.

“KPK juga mengingatkan kepada para pihak untuk tidak tergiur atas janji-janji yang diberikan dengan mengatasnamakan KPK untuk dapat lepas dari perkara ini,” tegas Tessa beberapa waktu lalu.

***

Evaluasi Pelayanan Publik, Pemko Batam Raih Peningkatan Signifikan

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam kembali meraih prestasi membanggakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024, hasil evaluasi kinerja pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan bahwa hasil ini menjadi bukti nyata komitmen Pemko Batam dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pengumuman hasil evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2024 melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB. Rudi menyambut baik hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,20 dengan predikat A-, yang meningkat signifikan dibandingkan dengan IPP tahun 2023 yang hanya mencapai 3,24.

“Pencapaian ini adalah hasil kerja keras kita semua. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Dalam evaluasi tersebut, tiga Perangkat Daerah di Kota Batam menjadi Unit Lokus Evaluasi (ULE), yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Batam, serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah. Ketiga perangkat daerah ini mendapatkan nilai yang cukup baik, dengan RSUD Embung Fatimah meraih nilai tertinggi yaitu 4,37, diikuti oleh Dinsos PM Batam dengan 4,22, dan Disdukcapil Batam dengan nilai 4,00.

Wali Kota Rudi menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, aparatur sipil negara, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pelayanan publik yang telah dilaksanakan.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Batam. Ini adalah hasil dari kerja keras bersama, baik itu di tingkat perangkat daerah maupun masyarakat,” kata Rudi.

Rudi juga menjelaskan bahwa peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik ini menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

“Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Tahun 2025, akan ditingkatkan penguatan infrastruktur pelayanan, digitalisasi sistem, serta peningkatan kapasitas SDM untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan semakin cepat, efisien, dan transparan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Batam juga mengungkapkan bahwa keberhasilan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan angka, tetapi lebih pada keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik bukan hanya soal angka, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih transparan. Kami ingin Batam menjadi kota yang tidak hanya maju, tetapi juga melayani warganya dengan sepenuh hati,” ujar Rudi.

Selain itu, Rudi berharap agar hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan untuk perbaikan yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. “Kami akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan di seluruh Perangkat Daerah agar tidak ada yang tertinggal. Kami berkomitmen untuk menjadikan Batam sebagai kota dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia,” tegasnya.

Rudi tak lupa menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras untuk meraih hasil ini. “Keberhasilan ini adalah milik kita semua. Mari kita pertahankan dan tingkatkan kualitas pelayanan publik di Batam untuk masa depan yang lebih baik,” tutup Rudi.

Redaksi@www.rasio.co//

Sinergi TNI AL dan Bea Cukai, Tingkatkan Pengawasan Perairan di Kepri

0

RASIO.CO, Karimun – Dalam upaya memperkuat pengawasan di wilayah perairan strategis Kepulauan Riau, Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, S.E., M.Tr. Opsla., melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya dengan melakukan Courtesy Call ke Kantor Bea Cukai Karimun, Kamis (9/1). 

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara TNI AL dan Bea Cukai dalam menjaga keamanan maritim serta menegakkan hukum di wilayah perairan.

Danlantamal IV beserta rombongan tiba di Kantor Bea Cukai Karimun dan disambut hangat oleh Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi. Dalam suasana diskusi yang penuh semangat kolaborasi, kedua belah pihak membahas strategi penguatan pengawasan perairan terhadap berbagai ancaman, termasuk upaya pencegahan penyelundupan, perdagangan ilegal, dan pelanggaran hukum lainnya.

“Sinergi antara Lantamal IV dan Bea Cukai adalah salah satu kunci utama keberhasilan dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah perairan, khususnya di kawasan yang menjadi jalur perdagangan internasional ini,” ujar Laksamana Pertama Berkat Widjanarko. 

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks di sektor keamanan maritim.

Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Adhang Noegroho Adhi, menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Danlantamal IV dan menyebut kerja sama ini sebagai bentuk nyata komitmen lintas sektor dalam menciptakan perairan yang aman dan terkendali. 

“Kami optimistis bahwa sinergi ini akan semakin memperkuat pengawasan dan melindungi aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah Kepulauan Riau,” ujarnya.

Kunjungan ini juga menjadi wujud nyata dedikasi TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim sekaligus mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan ekonomi di kawasan perairan Indonesia. 

Dengan kerja sama yang terus diperkuat, TNI AL dan Bea Cukai diharapkan mampu menghadirkan solusi komprehensif terhadap berbagai tantangan di laut guna memastikan stabilitas dan mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

***