RASIO.CO, Lingga – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP pimpin Rapat Paripurna dalam agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025. Rapat strategis ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Lingga. Selasa, (31/3/2026).
foto: HumPro DPRD Lingga
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Lingga, Maya Sari menjelaskan bahwa rapat paripurna ini membawa sejumlah agenda krusial bagi pemerintahan daerah.
Foto:Humpro DPRD Lingga
“Agenda rapat paripurna meliputi penyampaian LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pandangan umum fraksi, serta tanggapan bupati terhadap pandangan fraksi,” ujar Maya Sari.
foto: HumPro DPRD Lingga
Sementara itu, Bupati Lingga Muhammad Nizar yang diwakili oleh Wakil Bupati Novrizal, menekankan bahwa momen ini bukan sekadar ritual tahunan. Novrizal menyebutnya sebagai momentum evaluasi dan kejujuran bersama.
“Hari ini bukan sekadar agenda formal. Hari ini adalah momentum pertanggungjawaban, momentum evaluasi, dan yang paling penting momentum kejujuran kita bersama dalam melihat sejauh mana amanah rakyat telah kita tunaikan,” tegas Novrizal.
Foto:HumPro DPRD Lingga
Ia menambahkan bahwa LKPJ yang disampaikan merupakan cerminan dari kerja keras dan komitmen pemerintah daerah, bukan sekadar tumpukan dokumen administratif.
Foto:Humpro DPRD Lingga
Dalam pemaparannya, Novrizal mengungkapkan data realisasi anggaran tahun 2025. Target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp923,8 miliar, dengan realisasi mencapai Rp770,5 miliar atau setara 83,41 persen. Namun, terdapat catatan serius pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya terealisasi sebesar 26,69 persen dari target.
Foto:HumPro DPRD Lingga
“Pendapatan Asli Daerah hanya terealisasi sebesar 26,69 persen dari target. Ini adalah catatan serius, ini adalah pekerjaan rumah kita bersama,” ungkapnya.
Di sisi lain, pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi struktur keuangan daerah dengan capaian 97,32 persen. Kondisi ini menyoroti ketergantungan fiskal Lingga terhadap pusat.
Foto:HumPro DPRD Lingga
“Artinya, struktur fiskal kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Ini bukan sekadar angka, ini adalah pesan bahwa kemandirian fiskal daerah masih harus kita perjuangkan,” lanjut Novrizal.
Foto:HumPro DPRD Lingga
Terkait belanja daerah, Pemkab Lingga menganggarkan Rp934,5 miliar dengan realisasi Rp776,9 miliar (83,13 persen). Sebagian besar anggaran terserap untuk belanja operasional pemerintahan. Sayangnya, belanja modal yang menjadi motor penggerak pembangunan fisik hanya terealisasi sebesar 55,34 persen.
Foto:Humpro DPRD Lingga
“Ini bukan sekadar angka rendah. Ini adalah sinyal bahwa percepatan pembangunan fisik masih perlu kita dorong lebih kuat,” imbuhnya.
Novrizal juga menyinggung tantangan geografis Lingga sebagai daerah kepulauan yang menghadapi masalah klasik seperti konektivitas antarpulau, keterbatasan fiskal, dan tuntutan pelayanan publik yang terus meningkat. Meski demikian, ia optimis potensi sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata dapat menjadi kunci kemajuan daerah.
Menutup paparannya, Pemkab Lingga berharap DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif.
“Kami mengharapkan rekomendasi DPRD yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar strategis. Yang kita perjuangkan bukan sekadar angka, bukan sekadar laporan, tetapi kesejahteraan masyarakat Lingga,” pungkas Novrizal.
Puspandito
