RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Amsakar menyambut baik langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan pengawasan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak awal sehingga berbagai potensi risiko dapat diantisipasi lebih dini.
“Kami sangat terbuka dengan kehadiran tim BPKP. Kami membutuhkan pandangan dari pihak eksternal untuk menilai secara objektif apakah perencanaan yang disusun benar-benar efektif dan memberikan manfaat bagi daerah, atau masih perlu diperbaiki agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Batam saat ini tengah melakukan transformasi arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya fokus pembangunan lebih banyak diarahkan pada infrastruktur, kini kebijakan mulai beralih pada penguatan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, kualitas SDM menjadi kunci masa depan pembangunan Batam. Oleh karena itu, Pemko Batam meluncurkan sejumlah program prioritas seperti pemberian seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu, hingga penerapan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) yang saat ini telah mencapai 98,12 persen.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial kepada pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut mencakup belasan ribu pekerja dari berbagai sektor, seperti pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memiliki jaring pengaman sosial yang memadai.
Terkait program strategis nasional, ia juga menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan Batam telah diselaraskan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir menjelaskan bahwa evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu agenda prioritas nasional.
Menurutnya, hasil evaluasi dari berbagai daerah nantinya akan dikompilasi oleh BPKP pusat untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden.
“Kami mendorong pengawasan sejak tahap perencanaan agar mitigasi risiko, termasuk potensi kecurangan atau fraud, dapat dilakukan lebih awal. Jangan sampai perangkat daerah ragu mengidentifikasi risiko, karena dengan mengenali risiko kita justru dapat mengendalikannya,” ujar Mudzakir.
Ia menambahkan bahwa terdapat lima sektor utama yang menjadi fokus evaluasi BPKP di Batam, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Tim BPKP juga akan melakukan evaluasi mendalam terhadap penjabaran program dan anggaran di setiap OPD guna memastikan setiap alokasi APBD benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
“Kami berharap dukungan data dari seluruh OPD agar proses evaluasi berjalan lancar. Dengan demikian, perencanaan yang disusun tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya,” tutup Mudzakir.
YD
