RASIO.CO, Batam – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Batam H. Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra.
Satu per satu fraksi menyampaikan pandangan umum mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Fraksi NasDem melalui M. Putra Pratama Jaya memilih tidak membacakan pandangan secara langsung dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang.
Fraksi Gerindra melalui Anang Adhan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Ranperda sesuai mekanisme. Penyampaiannya ditutup dengan pantun khas, sebelum menyerahkan dokumen resmi ke pimpinan rapat.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Tapis Dabal Siahaan juga memilih menyerahkan langsung dokumen tanpa membacakan. Sedangkan Fraksi Golkar, melalui Ketua Fraksi Muhammad Yunus Muda, SE, secara tegas mendukung kelanjutan pembahasan ke tahap berikutnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara Warya Burhanuddin menyatakan sepakat untuk melanjutkan pembahasan. Sementara itu, Fraksi PKB yang diwakili Ketua Fraksi Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum, menyampaikan ringkasan pandangan secara langsung dari podium.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB mengapresiasi fokus pemerintah terhadap belanja infrastruktur pelayanan publik, seperti pengelolaan banjir, penanganan sampah, dan pembangunan jalan. Fraksi ini juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengawasan ketat.
“Kami memberi atensi khusus terhadap program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK yang perlu dipermudah syaratnya. Begitu pula dengan insentif untuk lansia yang perlu diperluas dan tepat sasaran,” ujar Surya Makmur.
PKB juga menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir tepi jalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai sekitar Rp500 miliar. Selain itu, fraksi ini mendorong pengaktifan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola sektor strategis seperti distribusi sembako.
Isu lain yang menjadi perhatian PKB antara lain penolakan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) di tengah pemulihan ekonomi dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. “Pelayanan kesehatan harus lentur, tidak kaku. Kami minta BPJS memberi kemudahan rawat inap melalui IGD, dan seluruh rumah sakit di Batam harus memiliki SOP pelayanan yang seragam,” tegasnya.
Pandangan Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat disampaikan oleh Muhammad Fadli yang turut menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Ranperda. Hal serupa disampaikan Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN melalui Tumbur Hutasoit, yang juga memberikan catatan terkait keluhan sulitnya akses layanan rawat inap menggunakan BPJS di RSUD, yang bahkan dialami oleh anggota DPRD sendiri.
Menutup rapat, Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan menyatakan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum dan secara keseluruhan menyetujui Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Seluruh fraksi setuju. Mekanisme selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujar Aweng sebelum menutup sidang.
***
