Hakim Tunda Sidang Lukas Enembe Hingga Kondisi Kesehatan Membaik

0
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Papua Lukas Enembe menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/6). (foto/ist)

RASIO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat menunda sidang terdakwa suap dan gratifikasi Lukas Enembe hingga kondisi kesehatan Gubernur Papua nonaktif itu membaik.

Ketua majelis hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan pihaknya menunggu laporan dari jaksa penuntut umum terkait hasil pemeriksaan Lukas selama dibantarkan di RSPAD Gatot Soebroto

“Jadi sidang hari ini kami tunda kemudian sambil menunggu laporan dari penuntut umum mengenai kesehatan terdakwa,” kata hakim Rianto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta dikutip cnnindonesia, Senin (26/6).

“Setelah itu kami akan mengambil sikap untuk sidang selanjutnya untuk pemeriksaan saksi-saksi,” sambungnya.

Sebelumnya, majelis hakim mengabulkan permohonan pembantaran terhadap Lukas Enembe di RSPAD Gatot Soebroto sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

Hakim Rianto mengatakan pembantaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan. Hal itu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium dari RSPAD Gatot Soebroto. Sementara itu, hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Lukas lantaran surat dakwaan yang disusun jaksa dinilai telah cermat dan lengkap. Hakim lantas memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pembuktian kasus ini dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan.

Lukas didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi senilai Rp1 miliar. Tindak pidana itu dilakukan Lukas pada rentang waktu 2017-2021 bersama-sama dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua 2013-2017 Mikael Kambuaya dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 2018-2021 Gerius One Yoman.

Jaksa menyatakan suap dan gratifikasi tersebut diberikan agar Lukas bersama-sama dengan Mikael dan Gerius mengupayakan perusahaan-perusahaan yang digunakan Piton dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013-2022.

Sementara itu, gratifikasi diterima Lukas dari Budy Sultan selaku Direktur PT Indo Papua melalui Imelda Sun. Atas perbuatannya, Lukas didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

***

Print Friendly, PDF & Email


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini