RASIO.CO, Anambas – Isu beras oplosan di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius dari Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah A.B. Mantan Kasubbagan Ev Bagwasbang Rofaskon Slog Polri itu menyatakan bakal memperketat pengawasan untuk mencegah potensi peredaran beras oplosan.
“Kami akan cari informasinya. Jika potensinya ada akan kami lidik,” ujar AKBP I Gusti dikutip tribunbatam,, Kamis (7/8).
Menurut dia, pengawasan ketat telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Anambas dengan menyasar pasar dan distributor. Ia menekankan pentingnya pengawasan ekstra karena suplai beras ke Anambas selama ini berasal dari luar daerah seperti Tanjungpinang, Batam, Jakarta, dan Kalimantan.
“Anggota sampai saat ini terus monitor. Beras di Anambas ini kan datangnya dari luar daerah, jadi perlu ekstra diawasi,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan memberikan informasi jika menemukan indikasi adanya beras oplosan.
“Kalau ada masyarakat punya informasi, kami siap lidik. Di samping itu kami juga akan mencari informasi. Artinya sejalan bersamaan lah,” tambahnya.
Meski demikian, hingga kini belum ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di wilayah Anambas. Ia berharap praktik manipulasi atau pencampuran beras tidak terjadi di daerah tersebut.
“Ya mudah-mudahan tidak ada. Semoga beras-beras yang masuk bagus-bagus dan harga tetap stabil, masyarakat tak dirugikan,” kata I Gusti Ngurah.
Sejalan dengan itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Anambas juga turut merespons isu beras oplosan. Kabid Perdagangan DKUMPP Anambas, M. Kasim mengatakan, meskipun dari peninjauan dan laporan masyarakat belum ditemukan indikasi, pihaknya belum bisa memastikan bahwa Anambas benar-benar bebas dari beras oplosan.
“Kami belum bisa memastikan bahwa Anambas bebas beras oplosan. Kami akan intensifkan pengecekan lagi ke pasar dan distributor,” ujarnya.
Kasim menjelaskan, hal ini dikarenakan proses pengecekan yang dilakukan terhadap beras yang dijual oleh distributor belum dilakukan secara mendetail. Selain itu, pemahaman masyarakat dan pedagang di Anambas terhadap ciri-ciri beras oplosan juga masih terbatas.
“Kami juga berharap, kalau ada hal-hal seperti ini, pemerintah pusat cepat ambil tindakan ke kita daerah. Apalagi kita Anambas, kalau banyak beredar beras oplosan ini dan banyak dikonsumsi—ini misal ya—kita juga stok beras dari sana (Jakarta). Kalau ini ditarik, kita kan bisa kurang stok juga,” ungkapnya.
Meskipun belum ada temuan beras oplosan, Kasim mengaku pernah mendengar kabar adanya merek beras yang diragukan dan termasuk dalam 212 daftar temuan pusat. Salah satu merek yang disebut adalah Ramos.
“Dulu saya pernah lihat, tak tahu lah ya sekarang masih ada atau tidak. Tapi terakhir saya tanya ke pedagang toko, sudah tidak ada lagi beras merek itu. Tapi nanti kami pastikan lagi lah. Soalnya infonya kan beras masih ada yang akan masuk pakai kapal. Jadi kalau semua barang sudah masuk bisa lebih detail ngeceknya,” jelas Kasim.
Dalam kasus beras oplosan, Kasim menilai pedagang dan konsumen menjadi korban akibat kenakalan produsen. Hal ini diperparah dengan minimnya informasi serta kurangnya pemahaman para pedagang dan masyarakat terhadap kualitas beras.
Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk menggencarkan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang agar tidak memesan maupun menjual beras oplosan.
“Kami ini sifatnya pembinaan, bukan penindakan. Di kami juga tidak ada PPNS, jadi kalau misalnya ada yang mengarah ke pidana itu pihak APH yang menindak,” pungkasnya.
***
