RASIO.CO, Jakarta – Pemerintah Kolombia meningkatkan kesiapsiagaan keamanan dengan mengerahkan sekitar 30.000 personel ke wilayah perbatasan Venezuela menyusul meningkatnya ketegangan regional pasca serangan militer Amerika Serikat ke Caracas dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.
Informasi tersebut dilaporkan Radio Nacional de Colombia yang menyebutkan bahwa pengerahan pasukan dilakukan atas perintah pemerintah Kolombia guna mengantisipasi potensi dampak keamanan di kawasan perbatasan. Langkah ini diambil sehari setelah terjadinya agresi militer Amerika Serikat terhadap ibu kota Venezuela.
“Pengerahan pasukan ini dilakukan untuk mengantisipasi dan merespons kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi di wilayah perbatasan,” demikian laporan Radio Nacional de Colombia, dikutip dari The National, Senin (5/1).
Direktur Departemen Administrasi Kepresidenan Kolombia, Angie Lizeth Rodriguez, membenarkan kebijakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa keputusan pengerahan pasukan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara serta melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Langkah ini diambil demi pertahanan dan integritas wilayah, sekaligus menjaga keamanan masyarakat perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan regional,” ujar Rodriguez.
Wilayah perbatasan Kolombia–Venezuela selama ini dikenal sebagai kawasan rawan yang menjadi jalur perdagangan narkoba dan senjata. Di daerah tersebut, aparat keamanan Kolombia kerap terlibat bentrokan dengan kelompok gerilya bersenjata dan jaringan kriminal yang aktif beroperasi lintas batas negara.
Pengerahan puluhan ribu personel ini terjadi setelah Amerika Serikat melancarkan serangan ke Caracas pada 3 Desember lalu dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, sebelum diterbangkan ke Amerika Serikat. Operasi tersebut menuai kecaman luas dari komunitas internasional.
Presiden Kolombia Gustavo Petro termasuk salah satu pihak yang secara terbuka mengkritik tindakan Amerika Serikat. Ia menilai operasi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta kedaulatan suatu negara.
***
