RASIO.CO, Lingga – Rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) untuk menyerahkan kewenangan pengelolaan Pelabuhan (Bom) Dabo kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga menuai tanggapan serius. Wacana yang sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur Kepri tersebut dinilai perlu dipertimbangkan kembali secara matang dan komprehensif.
Tokoh masyarakat Kabupaten Lingga, Muhammad Ishak, angkat bicara mengenai wacana ini. Menurutnya, Pelabuhan Dabo merupakan pelabuhan di Kabupaten Lingga yang berada di bawah wewenang Pemprov Kepri. Mengingat kondisi fiskal APBD Lingga yang saat ini belum stabil, ia khawatir pengalihan aset justru akan membebani daerah.
“Dengan kondisi fiskal APBD Lingga yang belum baik, kami sangat khawatir jika pelabuhan ini diserahkan, justru akan memperparah kondisi dan fungsi Pelabuhan Dabo itu sendiri. Kasus ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat Pelabuhan Sungai Tenam diserahkan dulu,” ujar Ishak kepada media, Sabtu (20/6/2026).
Ishak menegaskan bahwa dalam situasi fiskal yang terbatas, Kabupaten Lingga justru membutuhkan intervensi anggaran yang lebih besar dari pemerintah yang lebih tinggi, baik melalui APBD Provinsi Kepri maupun APBN. Stimulus ini krusial untuk peningkatan infrastruktur pelayanan publik sekaligus daya tarik bagi investasi swasta.
Ishak juga mengingatkan agar ketimpangan pembangunan antar wilayah di Kepri tidak semakin melebar. Jika angka kemiskinan di suatu daerah masih tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, hal tersebut secara akumulatif akan memperlambat capaian pembangunan Provinsi Kepri secara keseluruhan.
“Pemerintah pusat dan provinsi perlu merumuskan skema khusus untuk mendongkrak daerah yang PAD-nya rendah dan APBD-nya terbatas, padahal memiliki potensi sumber daya ekonomi yang sangat tinggi seperti Lingga,” paparnya.
Sebagai daerah yang kaya akan potensi wisata alam, sejarah, dan budaya, Kabupaten Lingga belakangan ini mulai menunjukkan tren positif dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Malaysia dan Singapura.
Sayangnya, fasilitas penunjang di lapangan terutama di wilayah Daik masih jauh dari kata memadai. Ishak membeberkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) infrastruktur yang mendesak untuk diselesaikan demi mendongkrak sektor pariwisata.
“Akses destinasi sejarah perlunya pembangunan jalan menuju situs Benteng Cening, situs Istana Kota Batu, dan Situs Perigi Hangtuah. Pengembangan kawasan percepatan pembangunan Damnah sebagai kota pusaka serta peningkatan kualitas jalan menuju Pantai Dungun,” terang Ishak.
Selain akses internal, konektivitas eksternal menuju Lingga juga menjadi tantangan besar. Saat ini, dari Punggur menuju Sungai Tenam memakan waktu hingga 5 jam perjalanan untuk sampai ke Daik dengan kapal laut.
Sebagai solusi, Ishak mendorong adanya terobosan rute baru yang lebih efisien. Salah satunya adalah membuka jalur dari Pelabuhan Cakang di Batam menuju Sungai Tenam, yang diprediksi mampu memangkas waktu tempuh secara signifikan menjadi hanya 1,5 hingga 2 jam saja.
“Untuk permasalahan-permasalahan strategis seperti inilah Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat harus hadir merespon dan membantu Kabupaten Lingga. Tentu saja, keaktifan dan agresivitas dari Pemkab Lingga sendiri tetap menjadi kunci utamanya,” pungkas Ishak.
Puspan
