RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait laporan pendahuluan kajian optimalisasi strategi pengangkutan sampah Kota Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4).
FGD ini menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia sebagai mitra strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam. Turut hadir Sekretaris Daerah Batam Firmansyah serta Kepala Brida Batam Efrius.
Amsakar menekankan bahwa penanganan sampah harus berbasis kajian ilmiah agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Sampah menjadi prioritas kami. Penanganannya harus diawali dengan kajian akademik yang melibatkan tenaga ahli. Permasalahan dari hulu hingga hilir perlu diurai secara sistematis,” ujarnya.
Berdasarkan data OPD terkait, volume sampah di Batam mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari. Sementara luas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekitar 49 hektare yang terbagi dalam beberapa zona.
Pemko Batam berencana mengoptimalkan lahan TPA yang belum termanfaatkan untuk pembangunan sistem waste to energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Selain itu, Amsakar juga mendorong pelibatan pihak ketiga guna meningkatkan kualitas layanan pengangkutan sampah.
“Melibatkan pihak ketiga memungkinkan adanya standar evaluasi yang jelas. Jika pelayanan tidak optimal, perbaikan dapat segera dilakukan sesuai kontrak kerja,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Amsakar meminta tim ahli mengkaji penerapan teknologi insinerator plasma tanpa emisi yang dinilai ramah lingkungan dan efisien.
Ia juga menyinggung hasil studi banding ke Jakarta Barat yang melibatkan peran aktif RT dan RW dalam pengelolaan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Amsakar berharap kajian yang dilakukan Brida bersama tim ahli dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.
“Saya minta dilakukan penajaman data dengan melibatkan OPD teknis. Dengan begitu, kebijakan yang diambil memiliki dasar kuat dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Batam,” tutupnya.
YD
