Minggu, November 8, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 123

Kasi Datun Kejari HSU Menyerahkan Diri ke KPK Usai Kabur Saat OTT

0

RASIO.CO, Jakarta – Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, Tri Taruna Fariadi, akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sempat melarikan diri dan melawan petugas saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2025.

Penyerahan diri Tri Taruna berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dengan pengawalan dua personel TNI serta petugas dari Kejaksaan Agung. Rombongan tiba sekitar pukul 12.50 WIB. Setibanya di lokasi, Tri Taruna langsung dibawa ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penyerahan diri tersebut. Ia menyampaikan bahwa Tri Taruna langsung diperiksa penyidik setibanya di gedung KPK.

“Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan. Hal ini sekaligus sebagai bentuk saling dukung antar KPK-Kejagung dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Tri Taruna sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap dalam OTT dengan cara menabrakkan mobilnya ke petugas hingga berhasil melarikan diri. Informasi tersebut disampaikan KPK dalam konferensi pers pada Sabtu (20/12) pagi.

Perkara yang menjerat Tri Taruna berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kasus yang sama, KPK juga telah menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto sebagai tersangka.

Keduanya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf f Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

OTT tersebut bermula dari laporan masyarakat. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 21 orang, dengan enam di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain Kajari dan Kasi Intel HSU, pihak lainnya masih berstatus sebagai saksi.

Sejumlah pejabat daerah yang turut dibawa ke Jakarta antara lain Kepala Dinas Pendidikan HSU Rahman, Kepala Dinas Kesehatan Yandi, serta Hendrikus dan Rahmad Riyadi selaku pihak terkait lainnya.

KPK menduga, sejak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri HSU pada Agustus 2025, Albertinus menerima aliran dana sedikitnya Rp804 juta, baik secara langsung maupun melalui perantara, yakni Asis Budianto, Tri Taruna Fariadi, serta pihak lainnya.

Dana tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

“Dalam kurun November-Desember 2025, dari permintaan tersebut, APN (Albertinus) diduga menerima aliran uang sebesar Rp804 juta yang terbagi dalam dua klaster perantara,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (20/12) pagi.

AD

Warga Tanjung Banun Terima Bantuan Perbekalan dan Santunan Rumah

0

RASIO.CO, Batam – Upaya pemerintah dalam memastikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi lokal kembali diwujudkan melalui penyerahan bantuan perbekalan serta santunan nilai rumah asal kepada warga Tanjung Banun, Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu (21/12) dan dihadiri jajaran pemerintah pusat serta daerah.

Santunan dan bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Bantuan perbekalan yang diberikan meliputi berbagai kebutuhan dasar masyarakat, antara lain alat sandang, peralatan tidur, peralatan dapur, alat pertukangan, peralatan pertanian, jaring nelayan, hingga perlengkapan rumah tangga guna menunjang kehidupan warga di lokasi baru.

Selain perbekalan, pemerintah juga menyalurkan santunan nilai rumah asal. Santunan ini merupakan penggantian nilai rumah warga sebelumnya secara penuh berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Sebagai gambaran, apabila rumah asal warga dinilai sebesar Rp200 juta dan sebelumnya warga menerima rumah relokasi senilai Rp130 juta, maka pada skema sebelumnya warga hanya memperoleh selisih Rp70 juta. Dalam kebijakan terbaru ini, nilai Rp130 juta yang sebelumnya diperhitungkan sebagai rumah relokasi dikembalikan sepenuhnya kepada warga penerima.

Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan bahwa pemberian santunan nilai rumah secara penuh tersebut merupakan usulan dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Usulan itu kemudian melalui proses pembahasan yang cukup panjang hingga akhirnya disetujui bersama.

“Membangun Tanjung Banun ini bukan lagi soal relokasi, ini adalah soal menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan masa depan dan memindahkan kehidupan untuk kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Iftitah.

Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa penyerahan bantuan dan santunan ini merupakan bentuk komitmen dirinya bersama Wakil Kepala BP Batam untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan dengan mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pembangunan Rempang Eco City tidak semata-mata dipahami sebagai proyek fisik, melainkan sebagai upaya jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Harapan kami dengan perbekalan dan santunan nilai rumah asal ini, masyarakat lebih nyaman dan bisa fokus untuk menata kehidupannya seiring dengan penyiapan infrastruktur yang terus akan kami lakukan di Tanjung Banun ini,” tegas Amsakar.

YD

Izin Tiga Importir Limbah B3 Dibekukan, Ratusan Kontainer Masih Tertahan

0

RASIO.CO, Batam – Temuan ratusan kontainer bermuatan limbah elektronik ilegal di Pelabuhan Batu Ampar berujung pada langkah tegas Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Melalui Direktorat Lalu Lintas Barang, BP Batam membekukan izin operasional dan impor tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam masuknya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke wilayah Batam.

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Esun International Utama Indonesia, PT Logam Internasional Jaya, dan PT Batam Battery Recycle Industries. Dengan status izin yang dibekukan, seluruh aktivitas lalu lintas barang, termasuk impor, dipastikan tidak dapat dilakukan selama masa freeze diberlakukan.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rullysyah, menegaskan bahwa pembekuan izin terhadap ketiga perusahaan tersebut telah resmi diterapkan. Ia menyebutkan, khusus untuk PT Esun International Utama Indonesia, tindakan serupa bahkan sudah dilakukan sejak cukup lama.

“Sudah lama kita bekukan,” ujar Rullysyah saat dikonfirmasi terkait status perizinan PT Esun, Kamis (18/12).

Rullysyah juga memastikan bahwa PT Logam Internasional Jaya dan PT Batam Battery Recycle Industries mendapat perlakuan yang sama. Kedua perusahaan tersebut diduga kuat terlibat dalam alur masuknya kontainer berisi limbah elektronik ilegal ke Batam.

“Semuanya sudah kita freeze,” tambahnya, menegaskan tidak ada celah bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjalankan aktivitas impor selama status pembekuan masih berlaku.

Langkah BP Batam ini merupakan tindak lanjut dari pengamanan 73 kontainer limbah B3 ilegal yang ditemukan di Pelabuhan Batu Ampar pada akhir September 2025 lalu.

Berdasarkan hasil uji laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), muatan dalam kontainer tersebut terbukti mengandung limbah elektronik atau e-waste yang tidak sesuai dengan izin impor maupun HS Code yang diajukan.

Kasus ini juga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Dalam kunjungan kerjanya ke Batam beberapa waktu lalu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memerintahkan agar dilakukan langkah hukum tegas. Hingga 16 Desember 2025, KLH dikabarkan telah menerbitkan surat resmi yang mewajibkan re-ekspor atau pengembalian puluhan kontainer limbah tersebut ke negara asal guna mencegah potensi pencemaran lingkungan di Batam.

Berdasarkan data yang dihimpun, PT Esun International Utama Indonesia berlokasi di Kawasan Industri Horizon, Sagulung, dan telah lama menjadi sorotan terkait aktivitas pengolahan limbah plastik.

Sementara itu, PT Logam Internasional Jaya tercatat sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah impor kontainer limbah terbanyak dalam manifes yang diperiksa otoritas. Adapun PT Batam Battery Recycle Industries merupakan perusahaan yang bergerak di bidang daur ulang baterai dan turut terseret dalam temuan limbah elektronik ilegal tersebut.

Hingga Senin (8/12), tercatat sebanyak 822 kontainer yang berisi limbah elektronik dan limbah terkontaminasi B3 masih berada di Terminal Peti Kemas Batu Ampar dan menunggu proses re-ekspor.

Selain dinilai belum menunjukkan itikad untuk segera mengembalikan limbah ke negara asal, hingga kini tindakan penyidikan terhadap ketiga importir tersebut disebut belum dilakukan oleh Gakkum KLH.

YD

Wagub Nyanyang Serahkan Bantuan Rp1,15 Miliar untuk Korban Banjir Bandang Sumbar

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan senilai Rp1.153.000.000 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membantu masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang di sejumlah wilayah.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan diterima langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran, Kota Padang, Minggu (21/12).

Penyerahan bantuan ini turut dihadiri Asisten I Pemprov Kepri Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DR. H. T. S. Arif Fadillah, Kepala Dinas Sosial Kepri Dr. Mahadi Rahman, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kepri H. Arusman Yusuf, serta perwakilan dari BPKAD dan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan empati Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama masyarakat Kepri terhadap warga Sumatera Barat yang tengah menghadapi musibah.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh masyarakat Kepulauan Riau, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana banjir bandang yang menimpa saudara-saudara kami di Sumatera Barat. Bantuan ini merupakan amanah dari masyarakat Kepri untuk meringankan beban para korban,” ujar Nyanyang.

Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan melalui program Kepri Peduli itu berjumlah Rp1.153.000.000, dengan rincian kontribusi dari Pemprov Kepri sebesar Rp500 juta, BAZNAS Kepri Rp200 juta, donasi masyarakat Kepri Rp400 juta, serta sumbangan masyarakat Kabupaten Lingga sebesar Rp53 juta.

“Kita juga mendoakan agar masyarakat Sumatera Barat senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini, serta tetap memiliki semangat untuk bangkit kembali,” tambahnya.

Nyanyang berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.

“Kami berharap bantuan ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat serta mendukung upaya pemulihan yang sedang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh masyarakat Kepri.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan perhatian yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar saat ini tengah memfokuskan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terencana.

“Dalam pelaksanaan rehab-rekon, kami menetapkan tiga prioritas utama, yakni pembangunan hunian tetap, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan fasilitas publik, agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali beraktivitas,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh proses pemulihan akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Sesuai agenda, setelah menyerahkan bantuan di Sumatera Barat, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura bersama rombongan dijadwalkan melanjutkan misi kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan serupa ke provinsi terdampak banjir lainnya, yakni Sumatera Utara dan Aceh, pada hari berikutnya.

IW

HJB ke-196 Berlangsung Sukses, Rangkaian Acara dari Ziarah hingga Malam Apresiasi

0

RASIO.CO, Batam – Rangkaian peringatan Hari Jadi Batam (HJB) ke-196 resmi ditutup melalui Malam Apresiasi dan Solidaritas untuk Sumatera yang berlangsung khidmat di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Sabtu (20/12) malam.

Penutupan ini menegaskan dua pesan utama peringatan HJB tahun ini, yakni refleksi sejarah dan capaian pembangunan, serta kepedulian sosial masyarakat Batam terhadap korban bencana di Sumatera.

Puncak peringatan tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, serta ribuan masyarakat yang memadati lokasi kegiatan.

Sejak pertengahan Desember 2025, rangkaian HJB ke-196 telah digelar secara tertib dan lancar. Kegiatan diawali dengan ziarah makam Zuriah Nong Isa pada Jumat (12/12), dilanjutkan Batam Bersepeda pada Minggu (14/12) di Dataran Engku Putri.

Upacara peringatan HJB ke-196 kemudian dilaksanakan pada Kamis (18/12) pagi, disusul Batam Solidarity Airshow 2025 pada 18–19 Desember 2025 yang menampilkan atraksi pesawat tempur dan paramotor. Pada hari yang sama, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam juga menggelar Rapat Paripurna Istimewa sebagai refleksi perjalanan pembangunan kota.

Rangkaian kegiatan berlanjut dengan Pawai Budaya pada Sabtu (20/12) siang, mengambil rute dari depan Kantor Wali Kota Batam menuju Dataran Engku Putri, sebelum ditutup dengan Malam Apresiasi dan Solidaritas untuk Sumatera pada malam harinya.

Suasana malam puncak semakin semarak ketika Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menyapa masyarakat dengan membawakan lagu “Berkibarlah Benderaku” dan “Terima Kasih Cinta” yang disambut antusias warga. Kehadiran penyanyi nasional Budi Doremi turut menambah kemeriahan penutupan HJB ke-196.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerahkan penghargaan kepada anak-anak Batam yang berhasil mengharumkan nama daerah melalui prestasi di tingkat nasional dan internasional.

“Malam ini terasa istimewa karena kita memberikan apresiasi kepada anak-anak Batam yang telah mempersembahkan prestasi terbaik. Potensi generasi muda Batam luar biasa dan mampu membawa nama daerah hingga ke tingkat internasional,” ujar Amsakar.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda Kota Batam atas peran aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, kondisi Batam yang tetap aman dan terkendali selama 10 bulan terakhir tidak terlepas dari sinergi Forkopimda dalam mengawal berbagai agenda pembangunan dan penyelesaian persoalan daerah.

Di tengah perayaan, pesan solidaritas kemanusiaan turut disampaikan. Pemerintah Kota Batam bersama masyarakat berhasil menghimpun bantuan dengan total nilai mencapai Rp10,5 miliar untuk membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, sebesar Rp7,5 miliar bersumber dari APBD Kota Batam yang akan disalurkan masing-masing Rp2,5 miliar per provinsi, sementara donasi masyarakat Batam diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga akhir tahun, di luar bantuan berupa sembako, pakaian, dan logistik lainnya.

“Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Batam memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Apa yang kita lakukan bersama ini adalah bentuk bakti dan empati untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Sumatra,” kata Amsakar.

Pada kesempatan yang sama, Amsakar memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam tercatat melampaui capaian tahun sebelumnya, dengan realisasi investasi mencapai 91 persen pada triwulan II 2025. Selain itu, angka kemiskinan di Batam mengalami penurunan sehingga mengantarkan kota ini meraih penghargaan nasional atas keberhasilan pengentasan kemiskinan.

“Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras dan soliditas semua elemen, mulai dari masyarakat, pelaku usaha, DPRD, hingga Forkopimda,” tegasnya.

Sebagai penutup rangkaian HJB ke-196, Pemerintah Kota Batam melakukan pengundian hadiah berupa 12 paket umrah dan 12 unit sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Amsakar juga menyampaikan terima kasih atas antusiasme masyarakat Batam, termasuk pada kegiatan Batam Bersepeda yang diikuti hampir tiga ribu peserta. Ia berharap momentum HJB ke-196 dapat semakin memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, serta menjadi energi positif untuk mendorong Batam tumbuh sebagai kota yang unggul dan berdaya saing.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan rangkaian peringatan Hari Jadi Batam ke-196,” tutup Amsakar.

YD

IPKJS Batam Gelar Pelatihan Senam Ayo Bangkit Menuju Indonesia Emas 2045

0

RASIO.CO, Batam – Ikatan Pelatihan Klub Jantung Sehat (IPKJS) Kota Batam menggelar pelatihan Senam Ayo Bangkit bertema Menuju Bugar Indonesia 2045 sebagai bagian dari upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, khususnya melalui olahraga senam.

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Batam, Sabtu (20/12).

Puluhan peserta yang terdiri dari anggota Klub Jantung Sehat serta praktisi senam kebugaran dari Batam, Tanjungpinang, dan Tanjunguban mengikuti kegiatan tersebut. Seluruh peserta yang didominasi kaum perempuan tampak antusias dan bersemangat mengikuti rangkaian latihan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, S.E., M.M. Dalam sambutannya, Wahyu mengapresiasi IPKJS atas konsistensinya menyelenggarakan pelatihan senam secara rutin setiap tiga bulan.

Menurut Wahyu, pelatihan tersebut bertujuan mencetak pelatih senam agar olahraga masyarakat dapat tersebar luas di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dan mengakomodasi para peserta agar ke depan mampu berperan sebagai pelatih di berbagai sektor, baik di industri, BUMN, maupun instansi pemerintahan.

“Saya berharap pemerintah bisa mengakomodir ini hingga nantinya para peserta ini bisa melatih di industri-industri yang ada di Kota Batam maupun di luar Batam termasuk juga di BUMN dan pemerintahan, sehingga teman-teman yang mengikuti pelatihan ini bisa diperhatikan oleh pemerintah, dan tentunya agar program Indonesia Sehat, Indonesia Bugar, Indonesia Emas 2045 bisa tercapai,” ujarnya.

Sebagai Ketua KORMI Kepri, Wahyu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan olahraga masyarakat. Ia bahkan menargetkan Senam Jantung Sehat dapat dijadikan agenda tahunan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam pada 2026.

“Saya berharap senam jantung sehat bisa hadir di tengah masyarakat agar masyarakat tahu bahwa menjaga jantung dan menjaga olahraga itu penting sekali,” tegasnya.

Menanggapi penurunan prestasi kontingen Kepulauan Riau pada ajang Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) 2025 di Nusa Tenggara Barat, Wahyu menjelaskan bahwa saat itu KORMI Kepri hanya mengikutkan sedikit Induk Organisasi Olahraga (INORGA) karena keterbatasan anggaran akibat defisit Pemprov Kepri.

“Tapi Insya Allah di tahun 2027 nanti, saat FORNAS di Sulawesi Tengah, akan dipersiapkan dan dikirimkan atlet-atlet yang akan bertanding di sana. Saya berharap pemerintah ikut andil dalam olahraga masyarakat ini, mengingat olahraga masyarakat ini dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan tentu untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga,” pungkasnya.

Sementara itu, narasumber sekaligus pelatih kegiatan, Wiwik Pujakusuma, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan memberikan motivasi serta meningkatkan kualitas para pelatih sebelum terjun langsung ke masyarakat.

“Kami berharap pemerintah terkait dapat memberikan dukungan. Komunitas kita sudah menjalani kegiatan olahraga setiap minggunya, semoga kegiatan ini dapat memberikan motivasi buat masyarakat,” ujarnya.

Wiwik yang juga menjabat sebagai Ketua IPKJS Kepri menambahkan, salah satu program IPKJS Kota Batam ke depan adalah menyelenggarakan lomba Senam Ayo Bangkit yang diajarkan dalam pelatihan tersebut. Program ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan olahraga senam yang berada di bawah naungan KORMI Provinsi Kepri kepada masyarakat luas.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KORMI Provinsi Kepri dan pihak-pihak terkait yang telah turut membantu terselenggaranya kegiatan ini,” katanya.

Ketua Panitia, Umi Salamah, menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk melatih para praktisi senam agar mampu menerapkan Senam Ayo Bangkit di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari pola hidup sehat.

“Pelatihan ini adalah untuk memberi bekal kepada peserta agar bisa mengajarkan senam ini di lingkungan terdekat,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 mendatang akan digelar lomba beregu Senam Ayo Bangkit. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh bekal ilmu yang cukup untuk kemudian diajarkan kepada masyarakat.

Senam Ayo Bangkit merupakan rangkaian gerak senam kesegaran jasmani yang dirancang untuk membangkitkan semangat, meningkatkan kebugaran fisik, serta menanamkan rasa nasionalisme. Gerakannya bersifat dinamis, energik, dan mudah diikuti, dengan tahapan pemanasan, inti, dan pendinginan.

Manfaat senam ini diyakini dapat meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru, menjaga kelenturan tubuh, mengurangi stres, serta meningkatkan hormon endorfin. Selain itu, Senam Ayo Bangkit juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan antaranggota masyarakat maupun organisasi.

YD

Hari Bela Negara ke-77, Polres Lingga Teguhkan Komitmen Bela Negara

0

RASIO.CO, Lingga – Polres Lingga menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 di Lapangan Tri Brata Mapolres Lingga, Jumat (19/12). Upacara ini menjadi momentum penguatan nilai nasionalisme dan pengabdian bagi seluruh personel kepolisian.

Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema “Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju”. Upacara dipimpin oleh Wakapolres Lingga, KOMPOL Darmin, S.Sos, serta diikuti pejabat utama (PJU) Polres Lingga, para perwira, bintara, ASN Polri, dan seluruh personel Polres Lingga.

Kapolres Lingga AKBP Dr. Pahala Martua Nababan, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Lingga, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bela Negara ke-77 menjadi pengingat penting bagi setiap anggota Polri untuk terus menanamkan semangat nasionalisme dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, tema peringatan tahun ini harus dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara. “Dengan tema ‘Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju’, ini menjadi motivasi bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan dedikasi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar KOMPOL Darmin.

Melalui peringatan ini, Polres Lingga menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

Peringatan Hari Bela Negara ke-77 tersebut diharapkan mampu memperkuat soliditas internal serta menumbuhkan semangat pengabdian seluruh personel Polres Lingga dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lingga.

Puspan

OTT KPK, Harta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Tercatat Rp79,16 Miliar

0

RASIO.CO, Jakarta – Total kekayaan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tercatat mencapai Rp79.168.051.653 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Agustus 2025. Data ini menjadi sorotan setelah Ade terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Kamis malam (18/12).

Dalam laporan tersebut, politikus PDI Perjuangan itu melaporkan kepemilikan 31 aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp76.527.000.000. Aset-aset tersebut tersebar di wilayah Bekasi, Cianjur, dan Karawang, dengan nilai yang bervariasi mulai dari ratusan juta hingga belasan miliar rupiah.

Sebagian besar aset berupa tanah berada di Kabupaten Bekasi, di antaranya tanah seluas 4.726 meter persegi senilai Rp14,178 miliar, tanah seluas 3.240 meter persegi senilai Rp9,72 miliar, serta sejumlah bidang tanah lainnya dengan luasan dan nilai berbeda. Selain itu, Ade juga tercatat memiliki beberapa aset di Kabupaten Cianjur, termasuk tanah seluas 51.450 meter persegi senilai Rp4,116 miliar dan tanah seluas 34.500 meter persegi senilai Rp10,35 miliar. Di Karawang, tercatat satu bidang tanah seluas 1.120 meter persegi dengan nilai Rp840 juta.

Selain tanah dan bangunan, Ade melaporkan kepemilikan tiga unit kendaraan bermotor. Kendaraan tersebut terdiri atas Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021 yang diperoleh sebagai hadiah dengan nilai Rp400 juta, Jeep Wrangler tahun 2011 yang berasal dari warisan senilai Rp650 juta, serta Ford Mustang tahun 2022 hasil sendiri dengan nilai Rp1,4 miliar.

Dalam LHKPN yang sama, Ade juga mencantumkan harta bergerak lainnya senilai Rp43.092.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp147.959.653.

Sebelumnya, pada Kamis malam (18/12), tim penindakan KPK menangkap Ade Kuswara Kunang dalam Operasi Tangkap Tangan yang digelar di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan tersebut dikonfirmasi oleh sumber yang mengetahui penanganan perkara.

“Bupati Bekasi sudah diambil,” kata sumber tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dalam OTT tersebut, tim KPK mengamankan sekitar 10 orang.

“Sampai dengan saat ini tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujar Budi.

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Bekasi tersebut.

AD

Kasus TPPO di Bintan, Polisi Tangkap Makelar Prostitusi Libatkan Anak

0

RASIO.CO, Bintan – Kepolisian Resor Bintan mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan seorang perempuan berinisial Drh (37).

Pelaku diamankan setelah diduga berperan sebagai makelar prostitusi di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau.

Penangkapan terhadap Drh dilakukan oleh jajaran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bintan. Saat ini, pelaku telah ditahan dan menjalani proses hukum di Mapolres Bintan.

Kanit PPA Satreskrim Polres Bintan, Iptu Horas Purba, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari perekrutan korban berinisial Awp (18) yang berasal dari Sumatera Utara. Perekrutan dilakukan langsung oleh pelaku dengan mendatangi orang tua korban.

“Setelah mendapatkan izin dari orang tua korban, pelaku membawa korban berangkat menuju Kota Batam menggunakan kapal Pelni KM Kelud,” ujar Horas, Kamis (18/12).

Setibanya di Batam, keduanya turun di Pelabuhan Batuampar dan melanjutkan perjalanan ke Kijang, Bintan, menggunakan speed boat. Seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh pelaku, termasuk pembelian telepon genggam baru untuk korban. Namun, seluruh pengeluaran tersebut kemudian dibebankan kepada korban sebagai utang.

“Korban pun terjebak dengan utang tersebut,” kata Horas.

Untuk melunasi utang, korban kemudian dipekerjakan di kafe tempat pelaku beroperasi. Pada awalnya, korban hanya diminta menemani tamu yang mengonsumsi minuman keras. Setiap satu kaleng minuman dibayar Rp3 ribu, namun uang tersebut tidak diberikan kepada korban dan hanya dicatat sebagai pengurang utang.

Seiring waktu, utang korban justru terus bertambah dan dikenakan bunga hingga mencapai Rp11 juta. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi juga menemukan fakta bahwa saat direkrut, korban masih berusia di bawah umur.

Pelaku disebut menekan korban dengan ancaman akan melaporkan korban ke polisi terkait utang piutang apabila mencoba melarikan diri. Selain itu, korban juga dipaksa melayani tamu pria di kafe tersebut.

“Informasi yang kami dapat, korban sudah dua kali melayani pria hidung belang,” ujar Horas.

Pada layanan pertama, korban dijual dengan tarif Rp500 ribu, dengan pembagian Rp100 ribu untuk pelaku dan Rp400 ribu untuk korban. Pada kesempatan kedua, korban kembali dijajakan seharga Rp600 ribu, dengan rincian Rp100 ribu untuk pelaku dan Rp500 ribu untuk korban. Diketahui, korban telah berada di kafe tersebut selama kurang lebih enam bulan.

Kasus ini terungkap pada 1 Desember 2025 saat Polres Bintan menggelar Operasi Pekat Seligi 2025. Operasi tersebut menyasar tindak pidana perdagangan orang, praktik prostitusi, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur, serta penyakit masyarakat lainnya. Temuan tersebut juga diperkuat oleh laporan dari masyarakat setempat.

Horas menambahkan bahwa penanganan TPPO menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Masalah TPPO ini merupakan atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto,” ujarnya.

Atas perbuatannya, Drh dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

***

Polres Lingga Gelar Latpra Ops Lilin Seligi 2025, Matangkan Pengamanan Nataru

0

RASIO.CO, Lingga – Kepolisian Resor Lingga menggelar Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) Lilin Seligi 2025 sebagai bagian dari persiapan pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rupatama Mapolres Lingga, Rabu (17/12), guna memastikan kesiapan personel sebelum diterjunkan ke lapangan.

Latpra Ops Lilin Seligi 2025 dipimpin langsung oleh Kapolres Lingga AKBP P.M. Nababan, serta diikuti Wakapolres Lingga, para Pejabat Utama (PJU) Polres Lingga, dan seluruh personel yang tergabung dalam Operasi Lilin Seligi 2025.

Kegiatan ini menjadi tahap awal untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas personel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antar satuan tugas dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru. Dalam pelaksanaannya, para personel mendapatkan pembekalan terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan tugas, mulai dari Satgas Preemtif, Preventif, Kamseltibcarlantas, Gakkum, hingga Banops.

Kapolres Lingga AKBP Dr. P.M. Nababan menegaskan bahwa Latpra Ops memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan Operasi Lilin Seligi 2025. Ia menekankan bahwa kesiapan individu dan soliditas antar satgas menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan selama perayaan akhir tahun.

“Latpra Ops ini penting untuk memastikan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan kesiapan yang matang, koordinasi yang solid, serta pendekatan yang humanis, Operasi Lilin Seligi 2025 diharapkan berjalan optimal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ujar Nababan.

Melalui pelaksanaan Latpra Ops Lilin Seligi 2025, Polres Lingga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan kesiapan tersebut, seluruh rangkaian perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kabupaten Lingga diharapkan dapat berlangsung lancar, aman, dan damai.

Puspan